PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI ATURAN BEA METERAI 1921

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 1964

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI ATURAN BEA METERAI 1921

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tarip-tarip dalam Aturan Bea Meterai 1921, yang masih berlaku

dewasa ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan- perkembangan

harga, sehingga perlu diadakan perubahan dan tambahan;

Mengingat : 1. pasal 5 ayat 1 dan pasal 23 ayat 2 Undang-undang Dasar;

1. Aturan Bea Meterai 1921 (Lembaran Negara 1921 No. 498)

sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-

undang No. 18 Prp tahun 1959 dan No. 24 Prp tahun 1959 (Lembaran

Negara tahun 1959 No. 111 dan No. 141);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

ATURAN BEA METERAI 1921.

Pasal 1.

Aturan Bea Meterai 1921 (Lembaran Negara 1921 No. 498), sebagaimana

telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang- undang No. 18 Prp

dan No. 24 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 111 dan

No.. 141) diubah dan ditambah sebagai berikut :

I. Ketentuan…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

I. Ketentuan Umum yang berbunyi : "Bea Meterai ditetapkan sekurang-

kurangnya satu rupiah", seperti tertera dalam pasal II Undang-undang

No. 18 Prp dan No. 24 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun

1959 No. 111 dan No. 141) dicabut.

II. Sesudah pasal 22 diadakan pasal baru yang diberi nomer pasal 22a,

yang berbunyi sebagai berikut :

"(1) Bea meterai ditetapkan sekurang-kurangnya sepuluh rupiah.

(2) Pembulatan bea meterai sebanding yang diatur dalam bab-bab

yang berikut sepanjang mengenai pembulatan yang kurang dari

lima rupiah, dilakukan ke atas, sehingga jumlah bea meterai

tersebut merupakan pergandaan dari lima rupiah".

III. A. Bab II, angka 1 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai

berikut :

"1. Tentang bea meterai umum Rp. 25,- untuk semua tanda bukti

yang tidak disebutkan di bagian lain".

B. Pada pasal 23 kata-kata : "bea meterai tetap sebanyak tiga rupiah"

diubah dan dibaca : "bea meterai tetap sebanyak duapuluh lima

rupiah".

B.1. Pasal 23 angka 2 dihapuskan.

C. Pada pasal 25 ayat (1) kata-kata : "berjumlah empat rupiah untuk

.........." diubah dan dibaca : "berjumlah empatpuluh rupiah untuk

............".

D. Pada pasal 25 ayat (2) kata-kata : "berjumlah dua rupiah lebih ........"

diubah dan dibaca : "berjumlah duapuluh rupiah lebih ..........".

E. Pada pasal 26 ayat (1) kata-kata : "Bea meterai dari tiga rupiah dan

........." diubah dan dibaca : "Bea meterai dari duapuluh lima rupiah

dan ............".

F. Pada…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

F. Pada pasal 28 kata-kata : "........... dibubuhi teraan dari empat rupiah

atau enam rupiah" dibuah dan dibaca : ".. ....... dibubuhi teraan dari

empatpuluh rupiah atau enampuluh rupiah".

G. Pada pasal 38 kata-kata : "......... dikenakan bea tetap dari satu

rupiah" diubah dan dibaca : " ........... dikenakan bea tetap limapuluh

rupiah tanda-tanda yang disebut pada huruf-huruf a, b, c, d, e, f, dan

dikenakan bea tetap sepuluh rupiah tanda-tanda yang disebut pada

huruf-huruf g, h, i, j, k, l, dan m".

H. Pasal 38 huruf h diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut

: "tanda-masuk, tanda langganan, tanda-tanda keanggotaan dari

sositet dan perkumpulan yang semuanya memberi hak termasuk di

dalamnya dan diberikan untuk memenuhi atau keharusan untuk

memenuhi suatu jumlah yang terhutang".

I. Pada pasal 38 huruf 1 kata-kata : "....... setinggi-tingginya seribu

rupiah" diubah dan dibaca : "....... setinggi-tingginya sepuluhribu

rupiah".

J. Pada pasal 39 ayat (3) kata-kata : "........ terhutang bea sebanyak

satu rupiah untuk ........" diubah dan dibaca : "...... terhutang bea

sebanyak limapuluh rupiah untuk ............."

K. Pada pasal 41 angka 1 kata-kata : "........ jika mengenai jumlah uang

duapuluh lima rupiah atau kurang asalkan ............" diubah dan dibaca

: "........ jika mengenai jumlah uang limaribu rupiah atau kurang untuk

tanda-tanda yang disebut pada pasal 38 huruf-huruf a, b, c, d, e, f dan

jika mengenai jumlah uang seratus rupiah atau kurang untuk tanda-

tanda yang disebut pada pasal 38 huruf-huruf g, h, i, j, k, l dan m,

asalkan .............."

L. Pada pasal 44a ayat (1) kata-kata : "Dikenakan bea meterai satu

rupiah" diubah dan dibaca : "Dikenakan bea meterai sepuluh rupiah

..........."

M. Pada…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

M. Pada pasal 44a (2) kata-kata : "Dikenakan bea meterai satu rupiah

........." diubah dan dibaca: "Dikenakan bea meterai sepuluh rupiah

............."

N. Pada pasal 44 c ke-3 kata-kata: "...... berjumlah puluh rupiah atau

kurang ....." dan "...... tidak terhitung lebih dari sepuluh rupiah"

diubah dan dibaca: "................ berjumlah seratus rupiah atau kurang

......" dan "....... tidak terhutang lebih dari seratus rupiah".

O. Pada pasal 45 ayat (1) huruf a kata-kata: "........ dikenakan bea

meterai tetap sebanyak jumlah yang diharuskan ......" diubah dan

dibaca : "........ dikenakan bea meterai tetap sebanyak sepuluh kali

jumlah yang diharuskan ............".

P. Pada pasal 45 ayat (1) huruf b kata-kata : ".......... dikenakan bea

tetap sebesar Rp. 0,30 (tigapuluh sen)" diubah dan dibaca: "......

dikenakan bea tetap sebesar sepuluh rupiah."

Q. Pada pasal 45 ayat 4 kata-kata: "dikenakan bea tetap empat rupiah

limapuluh sen . . . . . ." diubah dan dibaca: dikenakan bea tetap

limapuluh rupiah ........".

R. Pada pasal 45 ayat (5) huruf c kata-kata: ". . . . dikenakan bea

sebanyak limaratus rupiah untuk ..." diubah dan dibaca: "............

dikenakan bea sebanyak limaribu rupiah untuk ......."

S. Pada pasal 45 ayat (6) alinea ke-1 kata-kata: "Dikenakan bea tetap

sebanyak seratus rupiah......" diubah dan dibaca : "Dikenakan bea

tetap sebanyak seribu rupiah ......".

T. Pada pasal 45 ayat (6) alinea ke-2 kata-kata: "Dikenakan bea tetap

sebanyak tiga rupiah ........" diubah dan dibaca : "Dikenakan bea tetap

sebanyak tigaratus rupiah ..........".

U. Pada pasal 45 ayat (6a) huruf A kata-kata : "tiga rupiah" diubah dan

dibaca : "tigaratus rupiah...

Pada…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pada pasal 45 ayat (6a) huruf B kata-kata : "enam rupiah" diubah dan

dibaca : "enamratus rupiah".

Pada pasal 45 ayat (6a) huruf C kata-kata : "duabelas rupiah" diubah

dan dibaca : "seribu duaratus rupiah".

Pada pasal 45 ayat (6a) huruf D kata-kata : "duapuluh rupiah" diubah

dan dibaca : duaribu rupiah".

V. Pada pasal 45 ayat (7) kata-kata : "Bea meterai ditetapkan sekurang-

kurangnya satu rupiah" diubah dan dibaca : "Bea meterai ditetapkan

sekurang-kurangnya duapuluh lima rupiah".

W. Pada pasal 45 ayat (8) kata-kata : "Dikenakan bea tetap seratus

rupiah ......." diubah dan dibaca: "Dikenakan bea tetap seribu rupiah

........" dan "Bea ini dikurangi hingga lima rupiah ......" diubah dan

dibaca : "Bea ini dikurangi hingga limaratus rupiah .........".

X. Pada pasal 45 ayat (8a) kata-kata : "........ dikenakan bea meterai

sama dengan jumlah dan ......." diubah dan dibaca: ".... dikenakan bea

meterai sebanyak sepuluh kali jumlah yang ......"

Y. Pada pasal 45 ayat (9) kata-kata : "Dikenakan bea tetap tiga rupiah

......" diubah dan dibaca : "Dikenakan bea tetap sepuluh rupiah ......"

Z. Pada pasal 45 ayat (10) kata-kata : "...... dikenakan bea meterai sama

dengan jumlah dan ......." diubah dan dibaca : " .... dikenakan bea

meterai sebanyak sepuluh kali jumlah yang ......".

Aa. Pasal 45 ayat (11) huruf a diubah seluruhnya sehingga sekarang

berbunyi : "permohonan untuk pendaftaran dari jenis landasan dalam

keadaan berat muatan untuk kendaraan bermotor, permintaan untuk

memperoleh nomer polisi, surat keterangan percobaan dan pengujian

untuk kendaraan bermotor, demikian juga dari surat keterangan

Internasional…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

internasional untuk kendaraan bermotor dan surat keterangan

mengemudi internasional "seperti dimaksud dalam perjanjian

internasional di Paris, mengenai lalu-lintas dengan kendaraan

bermotor dari 24 April 1926 (Staatsblad 1930 No.:184) dan surat izin

untuk mengangkut orang dan barang dengan kendaraan bermotor

dikenakan bea tetap limapuluh rupiah"

Ab. Pada pasal 45 ayat (11) huruf b kata-kata : "..... dikenakan bea

meterai limabelas rupiah" diubah dan dibaca: ".. ...... dikenakan bea

meterai seratus limapuluh rupiah".

Ac. Pada pasal 45 ayat (11 huruf c kata-kata: "...... dikenakan bea tetap

tujuh rupiah limapuluh sen" diubah dan dibaca: dikenakan bea tetap

seratus rupiah".

Ad. Pada pasal 45 ayat (11) huruf d kata-kata : "...... dikenakan bea

tetap satu rupiah limapuluh sen" diubah dan dibaca: "....... dikenakan

bea tetap limabelas rupiah".

Ae. Pada pasal 45 ayat (12) kata-kata : "....... dikenakan bea tetap

sepuluh rupiah untuk ......." diubah dan dibaca : "... dikenakan bea

tetap duaratus limapuluh rupiah untuk ........."

Af. Pada pasal 48 angka ke-1 kata-kata : ".... empatpuluh rupiah",

"delapanpuluh rupiah", "seratus duapuluh rupiah", "seratus

enampuluh rupiah", dan "duaratus rupiah" diubah dan dibaca :

"empatribu rupiah", "delapanribu rupiah", "duabelas ribu rupiah",

"enambelasribu rupiah" , dan "duapuluhribu rupiah".

Ag. Pada pasal 48 angka ke-2 kata-kata: "empatratus rupiah" dan "tiga

rupiah" diubah dan dibaca: ..empatpuluhribu rupiah" dan "tigaratus

rupiah".

Ah. Pada pasal 48 angka ke-3 kata-kata:"seratus rupiah" diubah dan

dibaca : "sepuluhribu rupiah".

Ai. Pada…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ai. Pada pasal 48 angka ke-4 kata-kata : "seratus rupiah" diubah dan

dibaca : "sepuluhribu rupiah".

Aj. Pada pasal 48 angka ke-5 kata-kata : "empatratus rupiah" diubah dan

dibaca : "duaribu rupiah".

Ak. Pada pasal 48 angka ke-6 kata-kata : "limapuluh rupiah" diubah dan

dibaca : "duaratus limapuluh rupiah".

Al. Pada pasal 48 angka ke-7 kata-kata : "limapuluh rupiah" diubah dan

dibaca : "duaratus limapuluh rupiah".

Am. Pada pasal 48 angka ke-8 kata-kata : "duapuluh rupiah" diubah dan

dibaca : "seratus rupiah".

An. Pada pasal 48 angka ke-9 kata-kata : "empatratus rupiah" : diubah

dan dibaca : "empat puluh ribu rupiah".

Ao. Pada pasal 48 angka ke-10 kata-kata : "limapuluh rupiah" : diubah

dan dibaca : "limaribu rupiah".

Ap. Pada pasal 48 angka ke-11 kata-kata : "limapuluh rupiah" diubah dan

dibaca : "lima ribu rupiah".

Aq. Pada pasal 48 angka ke-12 kata-kata : "limapuluh rupiah" diubah dan

dibaca : "limaribu rupiah".

Ar. Pada pasal 48 angka ke-13 kata-kata : "sepuluh rupiah" diubah dan

dibaca : "seribu rupiah".

As. Pada pasal 48 angka ke-14 kata-kata : "limapuluh rupiah" diubah dan

dibaca : "limaribu rupiah".

At. Pada pasal 48 angka ke-15 kata-kata : "duaratus rupiah" diubah dan

dibaca : "duapuluhribu rupiah".

Au. Pada pasal 48 angka ke-16 kata-kata : "empatratus rupiah" dan

"limapuluh rupiah" diubah dan dibaca : "sepuluhribu rupiah" dan

"duaratus limapuluh rupiah".

Av. Pada…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Av. Pada pasal 48 angka ke-18 kata-kata : "duaratus rupiah" diubah dan

dibaca : "limaribu rupiah".

Aw. Pada pasal 48 angka ke-19 kata-kata : "duaratus rupiah" diubah dan

dibaca : "limaribu rupiah".

Ax. Pada pasal 48 angka ke-20 kata-kata : "limapuluh rupiah" dan "tiga

rupiah" diubah dan dibaca : seribu rupiah" dan enampuluh rupiah".

Ay. Pada pasal 49 kata-kata : "tiga rupiah" diubah dan dibaca : "duapuluh

lima rupiah".

Az. Pada pasal 57 ayat (1) kata-kata : "....... duapuluh empat sen ......"

diubah dan dibaca : "....... lima rupiah ..........".

Ba. Pada pasal 57 ayat (4) kata-kata : "bea meterai tetap satu rupiah"

diubah dan dibaca "bea meterai tetap duapuluh lima rupiah".

Bb. Pada pasal 61 ayat (1) huruf a kata-kata : "bea tetap empat rupiah"

diubah dan dibaca : "bea tetap sepuluh rupiah".

Bc. Pada pasal 61 ayat (1) huruf b kata-kata : "bea tetap dua rupiah"

diubah dan dibaca : "bea tetap sepuluh rupiah".

Bd. Pada pasal 62 ayat (1) kata-kata : "....... tidak lebih dari limapuluh

sen ......." diubah dan dibaca : "........ tidak lebih dari sepuluh rupiah

........"

Be. Pada pasal 63 ayat (1) kata-kata : "Bea meterai tiga rupiah terhutang

............." diubah dan dibaca : "Bea meterai duapuluh lima rupiah

terhutang ........."

Bf. Pasal…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bf. Pasal 63 ayat (2) diubah seluruhnya sehingga sekarang berbunyi :

"Bea meterai duapuluh lima rupiah terhutang untuk tanda yang

dimaksud dalam pasal 61 mengenai asuransi orang jika pembayaran

kembali asuransi atas satu orang semuanya atau tersendiri berjumlah

tidak lebih dari limaribu rupiah untuk modal atau seratus rupiah

sebulan untuk bunga, jika dalam hal asuransi sakit jumlah ini

dinaikkan dari seratus rupiah sampai limaratus rupiah untuk tiap-tiap

bulan".

Bg. Pada pasal 65 ayat (1) kata-kata : "...... untuk mana dilunasi bea

meterai limabelas sen ...." diubah dan dibaca : ".. ....... lunasi bea

meterai limabelas sen ...." diubah dan dibaca: "...... untuk mana

dilunasi bea meterai sepuluh rupiah ........".

Bh. Pada pasal 69 ayat 2 kata-kata : "Bea meterai ditetapkan sekurang-

kurangnya satu rupiah" diubah dan dibaca : "Bea meterai ditetapkan

sekurang-kurangnya sepuluh rupiah".

Bi. Pada pasal 69 ayat 3 kata-kata : "...... dikenakan bea tetap satu

rupiah" diubah dan dibaca : "....... dikenakan bea tetap sepuluh rupiah

......."

Bj. Pada pasal 73a ayat 1 kata-kata : "........ berjumlah lebih dari Rp.

1.000,-" diubah dan dibaca : ".... berjumlah lebih dari Rp. 10.000,-".

Bk. Pada pasal 76 ayat 3 kata-kata : "........ untuk mana semula dilunasi

bea neterai sekurang-kurangnya lima puluh sen," diubah dan dibaca :

"........ untuk mana semula dilunasi bea meterai sekurang-kurangnya

sepuluh rupiah".

Bl. Pada pasal 80 ayat 1 kata-kata : "......... terhutang bea tetap duapuluh

rupiah" diubah dan dibaca : "..... terhutang bea tetap duaratus

rupiah".

Bm. Pada pasal 80 ayat 2 kata-kata : "Bea tetap limapuluh sen ......."

diubah dan dibaca : "Bea tetap sepuluh rupiah ........"

Pasal 2…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2.

Pelaksanaan selanjutnya diatur oleh Menteri Urusan Pendapatan,

Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan untuk

pertama kali dilaksanakan pada saat yang ditetapkan oleh Menteri Urusan

Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 25 Nopember 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Nopember 1964.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 116

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1964 TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921.

UMUM.

Perubahan tarip bea meterai yang terakhir terjadi pada akhir tahun 1959 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1960.

Kenaikan tarip tersebut dimaksudkan untuk menambah penerimaan negara guna mengurangi defisit Anggaran Belanja Negara.

Kini berhubung dengan perkembangan harga-harga ternyata, bahwa biaya untuk membuat meterai-tempel dan kertas-meterai sudah sedemikian meningkatnya, sehingga hasil-bersih pajak ini tidak jauh berbeda dari ongkos-ongkos pemungutannya. Oleh karena itu coupures meterai-meterai yang hingga sekarang paling rendah ialah sebesar Rp. 1,- dinaikkan menjadi Rp. 10,-.

Selain dari pada itu tarip-tarip bea meterai lainnya, istimewa tarip bea meterai tetap untuk beberapa tanda mengalami kenaikkan luar biasa, halmana disesuaikan dengan kenaikan harga yang bertalian dengan segala sesuatu yang disebutkan dalam tanda yang bersangkutan.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

I dan II.Ketentuan umum seperti disebut dalam Pasal II Undang- undang No. 18 Prp dan No. 24 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 111 dan No. 141), yang berbunyi: "Bea meterai ditetapkan sekurang-kurangnya satu rupiah" tidak ditempatkan secara sistimatis dalam aturan Bea Meterai 1921 yang berlaku, padahal ketentuan-ketentuan umum demikian itu diatur dalam Bab X Pasal 1 s/d 22. Berhubung dengan itu maka Pasal 11 dimaksud di atas dicabut dan ketentuan umum bersangkutan sesudah diubah dimasukkan dalam Aturan Bea Meterai 1921 yaitu dalam Pasal 22a ayat (1). Untuk mengurangi coupures meterai-tempel yang harganya kurang dari pada lima rupiah, dan yang biaya pembuatannya sudah mendekati harga-jualnya, sehingga sukar untuk dapat dipertanggung-jawabkan, maka diadakan pembulatan seperti yang diatur dalam pasal 22a ayat (2). III. Agar supaya hubungan antara Pemerintah dan rakyat lebih dekat dan lebih mudah maka pengenaan bea meterai atas surat-surat permohonan dan sebagainya serta jawaban atau putusan atas permohonan tersebut, seperti dimaksud dalam pasal 23 angka 2, dihapuskan.

Pasal 2…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Oleh karena pembuatan meterai-meterai-tempel itu memakan waktu dan persediaan meterai-meterai tempel yang sesuai dengan tarip-tarip baru ini belum mencukupi maka saat berlakunya perobahan tarip-tarip ini akan ditetapkan kemudian.

Mengetahui : Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2706