PENGADILAN LANDREFORM

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 1964

TENTANG

PENGADILAN LANDREFORM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perkara-perkara yang timbul di dalam pelaksanaan peraturan-

peraturan landreform perlu mendapat penyelesaian yang cepat, agar

tidak menghambat pelaksanaan landreform;

• bahwa berhubung dengan sifat-sifat yang khusus dari perkara- perkara

yang timbul karena pelaksanaan landreform diperlukan suatu badan

pengadilan tersendiri dengan susunan, kekuasaan dan acara yang khusus

pula;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan pasal 24 Undang-undang Dasar;

1. Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 107);

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/

MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960.

1. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104);

1. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239

tahun 1964.;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN LANDREFORM.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Untuk mengadili perkara-perkara landreform, dibentuk pengadilan

tersendiri, yaitu Pengadilan-pengadilan Landreform Daerah dan Pengadilan

Landreform Pusat.

Pasal 2.

(1) Yang dimaksud dengan perkara-perkara landreform yalah perkara-

perkara perdata, pidana maupun administratif yang timbul di dalam

melaksanakan peraturan-peraturan landreform.

(2) Yang dimaksud dengan peraturan-peraturan landreform yalah:

• Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104) pasal-

pasal 7, 10, 14, 15, 52 ayat (1) dan pasal 53;

• Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

(Lembaran-Negara tahun 1960 No. 2);

• Undang-undang No. 38 Prp. tahun 1960 tentang Penggunaan dan

Penetapan Luas Tanah untuk tanaman-tanaman tertentu

(Lembaran-Negara tahun 1960 No. 120) serta perubahan dan

tambahannya;

• Undang-…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Undang-undang No. 51 Prp. tahun 1960 tentang larangan

pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya (Lembaran-

Negara tahun 1960 No. 158);

• Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960 tentang Penetapan Luas

Tanah Pertanian (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 174);

• Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan

Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran-

Negara tahun 1961 No. 280);

• Undang-undang No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan

(Lembaran-Negara tahun 1964 No. 97) sepanjang mengenai

pelanggaran ketentuan-ketentuan pidana yang bersangkutan dengan

bagi hasil tambak;

• Peraturan Pemerintah lainnya yang merupakan pelaksanaan dari

peraturan-peraturan yang disebut dalam huruf a sampai dengan

huruf g di atas;

• Peraturan-peraturan lainnya yang secara tegas disebut sebagai

peraturan Landreform.

Pasal 3.

(1) Apabila Pengadilan Landreform Daerah pada waktu menerima atau

membuatkan surat gugat berpendapat bahwa ada sesuatu hal yang

perlu diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan lain, maka ia

menasehatkan kepada penggugat untuk terlebih dahulu berusaha

memperoleh putusan pengadilan yang bersangkutan itu.

(2) Apabila…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Apabila Pengadilan Landreform Daerah ataupun Pengadilan

Landreform Pusat pada waktu pemeriksaan suatu perkara perdata

menemukan sesuatu hal yang perlu diputus terlebih dahulu oleh atau

masuk wewenang pengadilan lain, maka Pengadilan Landreform itu

menetapkan menunda pemeriksaan perkara yang sedang dilakukan

dan menyerahkan hal tersebut kepada pengadilan atau kejaksaan yang

berwenang.

Pasal 4.

(1) Apabila penyidik atau jaksa pada waktu melakukan pemeriksaan

pendahuluan suatu perkara pidana berpendapat bahwa dalam perkara

itu tersangkut perkara-perkara lain yang termasuk wewenang

pengadilan lain, maka ia menyerahkan perkara yang menyangkut itu

kepada Kejaksaan yang berwenang atau kepada pengadilan lain

tersebut.

(2) Apabila Pengadilan Landreform Daerah berpendapat bahwa dalam

perkara pidana yang diperiksanya tersangkut perkara lain yang

termasuk wewenang pengadilan lain, maka Pengadilan Landreform

Daerah menyerahkan kembali perkara yang menyangkut itu kepada

jaksa dengan penetapan supaya jaksa menyerahkan perkara tersebut

kepada kejaksaan lain yang berwenang atau kepada pengadilan lain

tersebut.

Pasal 5.

Kejaksaan atau pengadilan yang menerima penyerahan perkara-perkara

seperti termaksud dalam pasal 3 dan 4 wajib mendahulukan penyelesaian

perkara-perkara tersebut.

Pasal 6…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6.

Dalam hal terjadi sengketa wewenang mengadili antara Pengadilan

Landreform Daerah dan Pengadilan lain, maka Mahkamah Agung

memutus pengadilan mana yang akan mengadili perkara yang

bersangkutan.

BAB II.

PENGADILAN LANDREFORM DAERAH.

Pasal 7.

Atas usul Menteri Agraria oleh Menteri Kehakiman ditetapkan tempat

kedudukan dan daerah hukum Pengadilan Landreform Daerah.

Pasal 8.

(1) Pengadilan Landreform Daerah terdiri dari satu kesatuan majelis atau

lebih yang tiap-tiap kesatuan majelis terdiri dari:

1. a. 1 orang hakim Pengadilan Negeri setempat sebagai Ketua

sidang;

• 1 orang penjabat Departemen Agraria sebagai hakim anggota;

• 3 orang wakil organisasi-organisasi massa tani sebagai hakim

anggota;

1. 1 orang panitera atau panitera-pengganti.

(2) Ketua sidang dan panitera termaksud dalam ayat (1) sub la dan ayat

(1) sub 2 diangkat dan diberhentikan langsung oleh Menteri

Kehakiman atas usul Menteri/Ketua Mahkamah Agung.

Hakim…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Hakim anggota termaksud dalam ayat (1) sub 1 b diangkat dan

diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri Agraria

Daerah. Hakim anggota termaksud dalam ayat (1 ) sub 1 c diangkat

dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul Front Nasional

Daerah.

(3) Ketua sidang atau seorang di antara Ketua-ketua sidang termaksud

dalam ayat (1) sub 1 a diangkat sebagai Kepala Pengadilan

Landreform Daerah oleh Menteri Kehakitman atas usul

Menteri/Ketua Mahkamah Agung.

(4) Panitera-pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Kepala

Pengadilan Landreform Daerah dari kalangan Pengadilan Negeri.

Pasal 9.

(1) Pemeriksaan perkara-perkara pidana Landreform di persidangan

terhadap tertuduh anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut atau

Angkatan Udara dilakukan oleh Pengadilan Landreform Daerah yang

diketuai oleh Ketua Pengadilan Tentara dari angkatan yang

bersangkutan.

Dalam hal Ketua tersebut berhalangan, ia dapat menunjuk Ketua

Pengganti atau hakim Pengadilan Tentara untuk mengetuai sidang.

(2) Penyidikan dan penuntutan perkara pidana termaksud dalam ayat (1)

dilakukan oleh polisi dan jaksa dari angkatan yang bersangkutan.

Pasal 10.

(1) Sebelum memangku jabatannya, hakim panitera dan panitera-

pengganti Pengadilan Landreform Daerah mengucapkan sumpah

menurut cara agama yang dipeluknya atau janji.

Sumpah/…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Sumpah/janji berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji,

bahwa saya akan setia kepada Negara, Undang-undang Dasar

Republik Indonesia, Revolusi Indonesia serta kepada Haluan Negara

dan pedoman-pedoman pelaksanaannya;

bahwa sesungguhnya saya tidak, baik dengan langsung, maupun

dengan tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun

juga, untuk memperoleh jabatan saya, telah atau akan memberi atau

menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;

bahwa saya tidak akan menerima pemberian atau hadiah dari orang

yang saya ketahui atau sangka sedang atau akan berperkara yang

mungkin akan mengenai pelaksanaan jabatan, saya;

bahwa selanjutnya saya akan menjalankan jabatan saya dengan jujur

seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku

dalam melaksanakan kewajiban saya seperti selayaknya bagi seorang

hakim yang berbudi baik dan jujur".

(2) Para Kepala Pengadilan landreform Daerah mengucapkan sumpah

atau janji di hadapan Kepala Pengadilan Landreform Pusat atau

seorang yang ditunjuk olehnya dengan disaksikan oleh sekurang-

kurangnya dua orang hakim Pengadilan Negeri setempat.

(3) Para Hakim, paniter dan panitera-pengganti Pengadilan Landreform

Daerah mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Kepala

Pengadilan Landreform Daerah dengan disaksikan oleh sekurang-

kurangnya dua orang hakim Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 11…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11.

(1) Sidang Pengadilan Landreform Daerah hanya sah apabila dihadiri

oleh 5 orang hakim termaksud dalam pasal 8 ayat (1).

(2) Apabila salah seorang hakim atau lebih tidak dapat hadir, maka oleh

Kepala Pengadilan Landreform Daerah ia diganti untuk Sidang itu

dengan seorang hakim lain.

(3) Dalam perkara pidana wajib hadir seorang jaksa.

(4) Jaksa termaksud dalam ayat (3) ditunjuk oleh Menteri/ Jaksa Agung

yang dapat menyerahkan wewenang penunjukan itu kepada Jaksa

Tinggi.

Pasal 12.

(1) Pengadilan Landreform Daerah pada azasnya bersidang di tempat

kedudukannya.

(2) Jika dipandang perlu Pengadilan Landreform dapat memeriksa dan

memutus perkara-perkara Landreform di tempat- tempat terjadinya

perkara.

Pasal 13.

(1) Pengadilan Landreform Daerah mengadili perkara-perkara

Landreform pada tingkat pertama.

(2) Yang berwenang mengadili sesuatu perkara landreform adalah

Pengadilan Landreform Daerah dari daerah tempat letak tanah yang

tersangkut di dalam perkara itu.

Pasal 14.

Terhadap putusan Pengadilan Landreform Daerah dapat dimintakan

banding kepada Pengadilan Landreform Pusat.

Pasal 15…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 15.

Salinan dari tiap putusan Pengadilan Landreform Daerah yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dengan segera dikirim kepada

Pengadilan Landreform Pusat dan Mahkamah Agung.

BAB III.

PENGADILAN LANGDREFORM PUSAT.

Pasal 16.

Pengadilan Landreform Pusat berkedudukan di Jakarta.

Pasal 17.

(1) Pengadilan Landreform Pusat terdiri dari satu kesatuan majelis atau

lebih yang tiap-tiap kesatuan majelis terdiri dari:

1. a. 1 orang hakim pada Pengadilan Umum sebagai Ketua sidang;

• 1 orang Pejabat tinggi Departemen Agraria sebagai hakim

anggota;

• 3 orang wakil organisasi-organisasi masa tani pusat sebagai

hakim anggota,

1. 1 orang panitera atau panitera-pengganti.

(2) Ketua sidang-termaksud dalam ayat (1) sub 1a diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri/Ketua Mahkamah

Agung melalui Menteri Kehakiman.

Ketua sidang atau seorang di antara Ketua-ketua sidang diangkat

sebagai Kepala Pengadilan Landreform Pusat.

Hakim anggota termaksud dalam ayat (1) sub lb diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Agraria melalui

Menteri Kehakiman.

Hakim…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Hakim anggota termaksud dalam ayat (1) sub 1c diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri/Sekretaris Jenderal

Front Nasional melalui Menteri Kehakiman.

(3) Panitera dan Panitera-pengganti termaksud dalam ayat (1) sub 2

diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pengadilan Landreform

Pusat dari kalangan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Jakarta.

Pasal 18.

(1) Sebelum memangku jabatannya para hakim Pengadilan Landreform

Pusat Mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana termaksud dalam

pasal 10 ayat (1) di hadapan Menteri/Ketua Mahkamah Agung

dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang hakim

Mahkamah Agung.

(2) Panitera dan Panitera-pengganti Pengadilan Landreform Pusat

mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Kepala Pengadilan

Landreform Pusat dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua

orang hakim dari Pengadilan Landreform Pusat.

Pasal 19.

(1) Sidang Pengadilan Landreform Pusat hanya sah apabila dihadiri oleh

lima orang hakim termaksud dalam pasal 17 ayat (1).

(2) Apabila salah seorang hakim atau lebih tidak dapat hadir, maka oleh

Kepala Pengadilan Landreform Pusat ia diganti untuk sidang itu

dengan seorang hakim lain.

Pasal 20.

Pengadilan Landreform Pusat adalah Pengadilan banding dari Pengadilan

Landreform Daerah.

Pasal 21…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 21.

Dalam pemeriksaan banding perkara-perkara pidana termaksud dalam

pasal 9 ayat (1) Pengadilan Landreform Pusat diketuai oleh Ketua

Pengadilan Tentara Tinggi yang bertempat kedudukan di Jakarta. Dalam

hal Ketua tersebut berhalangan, Ia dapat menunjuk Ketua Pengganti atau

hakim Pengadilan Tentara Tinggi untuk mengetuai sidang.

Pasal 22.

(1) Pengadilan Landrefonn Pusat memberi pimpinan kepada Pengadilan

Landreform Daerah.

(2) Pengadilan Landreform Pusat melakukan pengawasan terhadap jalan

peradilan Landreform Daerah dan menjaga supaya peradilan

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

(3) Perbuatan para hakim Pengadilan Landreform Daerah diawasi

dengan teliti oleh Pengadilan Landreform Pusat.

Pasal 23.

(1) Terhadap putusan Pengadilan Landreform Pusat tidak dapat

dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali kasasi untuk

kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung.

(2) Salinan dan tiap putusan Pengadilan Landreform Pusat yan telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dengan segera dikirim kepada

Mahkamah Agung.

(3) Pengawasan tertinggi atas Pengadilan Landreform Daerah dan

Pengadilan Landreform Pusat serta atas perbuatan-perbuatan hakim-

hakimnya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

BAB IV…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB IV.

ACARA PENGADILAN LANDREFORM.

§ 1. Umum.

Pasal 24.

(1) Pengadilan Landreform Daerah menggunakan hukum acara yang

berlaku untuk Pengadilan Negeri dengan penyesuaian- penyesuaian

seperlunya mengenai pejabat-pejabat dan dengan pengecualian-

pengecualian sebagaimana tersebut dalam § 2.

(2) Pengadilan Landreformn Pusat menggunakan hukum acara yang

berlaku untuk pengadilan banding pada Pengadilan Tinggi dengan

penyesuaian-penyesuaian seperlunya mengenai pejabat- pejabat dan

pengecualian-pengecualian sebagai mana tersebut dalam § 3.

(3) Dalam pemeriksaan perkara landreform administratif digunakan

hukumi acara perdata.

§ 2. Acara Pengadilan Landreform Daerah.

1. ACARA PERDATA.

Pasal 25.

(1) Gugat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang oleh orang yang

bersangkutan atau seorang wakil yang sengaja dikuasakan untuk itu

dengan sah menurut peraturan yang berlaku, dengan menerangkan

soal-soal yang dijadikan dasar untuk memohon keadilan.

(2) Penggugat dapat mengajukan gugatnya secara tertulis atau dengan

lisan. Hakim membuat catatan dari gugat yang diajukan dengan lisan.

(3) Penggugat…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Penggugat termaksud dalam ayat (2) dapat juga mengajukan gugat

dengan lisan kepada hakim Pengadilan Negeri setempat yang

kemudian membuatkan surat gugat dan mengirimkannya kepada

Pengadilan Landreform Daerah.

(4) Gugat yang diajukan secara tertulis, diterimakan kepada Pengadilan

dalam rangkap yang sama dengan jumlah tergugat ditambah dengan

satu.

(5) Biaya-biaya pertama yang diperlukan untuk panggilan- panggilan,

penyerahan surat-surat pertama dan lain-lainnya ditetapkan dalan

peraturan bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Agraria.

(6) Apabila gugat diajukan oleh seorang petani miskin maka Ia

dibebaskan dari biaya perkara.

Pasal 26.

Apabila Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya tidak memberi

ketentuan. Pengadilan mencari penyelesaian dengan acara yang ternyata

diperlukan.

Pasal 27.

Pengadilan berusaha supaya tercapai kebenaran materiil, dan wajib

menyelesaikan seluruh segi sengketa dalam waktu sesingkat- singkatnya,

bukan saja antara menggugat dan tergugat, akan tetapi juga antara semua

pihak yang bersangkutan, dengan pengertian, bahwa acara pemeriksaan

dibatasi hingga pada penerimaan gugat, penerimaan jawaban dan tangkisan,

pemeriksaan alat-alat pembuktian Kesimpulan-kesimpulan pihak yang

berperkara, musyawarah dan putusan.

Pasal 28…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 28.

Untuk mencapai kebenaran materiil, Pengadilan berhak:

1. mengadakan hubungan langsung dengan pihak yang bersengketa

dengan jalan memanggilnya menghadiri sidang Pengadilan meskipun

pihak itu memberi kuasa dalam acara;

1. memberi penerangan dan bantuan kepada pihak-pihak serta

menunjukkan alat-alat pembuktian, yang dapat-mereka ajukan

sepanjang acara.

Pasal 29.

(1) Jika Pengadilan menganggap perlu, seorang saksi dapat disumpah

sesudah saksi itu memberi keterangan. Dalam hal itu Pengadilan

dapat memetik bahagian yang perlu dari keterangan saksi itu, jika

perlu sesudah dirumuskan secara teratur, dan kemudian

mengemukakan rumusan itu kepada saksi untuk disumpah.

(2) Seorang saksi boleh mengucapkan sumpah menurut agamanya atau

mengucapkan janji.

(3) Saksi yang dipanggil oleh Pengadilan untuk memberi kesaksian harus

datang sendiri dan tidak boleh menyerahkan kesaksiannya kepada

orang lain.

Pasal 30.

Setelah pemeriksaan selesai dan sebelum mengambil putusan para hakim

mengadakan musyawarah.

2.ACARA…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

2.ACARA PIDANA.

Pasal 31.

(1) Penyidikan dan penuntutan dilakukan masing-masing oleh pejabat

Angkatan Kepolisian dan jaksa yang diserahi tugas untuk

mengkhususkan perhatian mereka masing-masing kepada penyidikan

dan penuntutan perkara-perkara pidana landreform.

(2) Penyidik tersebut ditunjuk oleh Menteri/Panglima Angkatan

Kepolisian yang dapat menyerahkan wewenang penunjukan itu

kepada Kepala Polisi Komisariat.

Pasal 32.

(1) Dalam sidang Pengadilan dalam memeriksa perkara pidana wajib

hadir seorang jaksa termaksud pasal 11 ayat (3).

(2) Untuk memperlancar jalannya peradilan jaksa setelah membaca dan

mempelajari berita acara pemeriksaan pendahuluan yang dikirimkan

kepadanya, wajib menghadapkan tertuduh dengan serta-merta

lengkap dengan bukti-bukti dan saksi-saksi ahli-ahli atau jurubahasa

ke sidang Pengadilan.

Pasal 33.

(1) Setelah tertuduh disidang menajawab segala pertanyaan yang

diajukan oleh Ketua sidang tentang nama, tempat lahir, tempat

tinggal, pekerjaan dan diperingatkan supaya memperhatikan segala

sesuatu yang dilakukan dalam sidang, jaksa memberitahukan dengan

lisan kepada tertuduh, tindak pidana yang dituduhkan kepadanya

dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan dalam mana tindak

pidana dilakukan.

(2) Pemberitahuan dengan lisan ini dicatat dalam berita-acara tuduhan.

(3) Pemberitahuan…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Pemberitahuan dengan lisan ini merupakan pengganti surat tuduhan.

(4) Pengadilan dapat mempertangguhkan pemeriksaan atas permintaan

tertuduh selama waktu yang dianggap perlu guna kepentingan

pembelaan untuk selama-lamanya tujuh hari.

(5) Apabila Pengadilan memandang perlu untuk terlebih dulu

mengadakan pemeriksaan tambahan, maka jaksa diberi waktu

selama-lamanya tujuh hari untuk menyelesaikan pemeriksaannya.

(6) Setelah pemeriksaan selesai dan sebelum mengambil putusan para

hakim mengadakan musyawarah terakhir.

(7) Putusan Pengadilan tidak dibuat tersendiri tetapi dicatat dan ditanda-

tangani oleh lima orang hakim yang memutus perkara itu dalam

berita-berita sidang Pengadilan.

Untuk melaksanakan putusan itu Ketua sidang memberikan surat

keterangan tentang isi putusan.

Surat keterangan itu mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti

putusan biasa.

§ 3. ACARA PENGADILAN LANDREFORM PUSAT.

Pasal 34.

Permohonan banding untuk perkara pidana hanya dapat diajukan oleh

tertuduh.

Pasal 35.

(1) Selama perkara belum diputus dalam tingkat banding oleh Pengadilan

Landreform Pusat, permohonan banding dapat dicabut kembali oleh

pemohon dan jika dicabut tidak boleh diajukan lagi.

(2) Apabila…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Apabila perkara telah diperiksa oleh Pengadilan Landreform Pusat,

sedang sebelum diputus pemohon banding menarik kembali

permohonan bandingya, maka pemohon dapat dibebani oleh

Pengadilan Landreform Pusat untuk membayar ongkos yang telah

dikeluarkan hingga saat pencabutan kembali permohonan banding

oleh Pengadilan Landreform Pusat.

BAB V.

PEMBIAYAAN.

Pasal 36.

Pembiayaan Pengadilan Landreform Daerah dan Pengadilan Landreform

Pusat dibebankan pada anggaran Departemen Agraria.

BAB VI.

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.

Pasal 37.

Perkara-perkara Landreform yang pada waktu:

• dibentuknya Pengadilan Landreform Daerah belum diputus oleh

Pengadilan Negeri yang bersangkutan, diserahkan kepada Pengadilan

Landreform Daerah untuk diadili;

• dibentuknya…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• dibentuknya Pengadilan Landreform Pusat sudah diputus oleh sesuatu

Pengadilan Negeri dapat dimintakan banding pada Pengadilan

Landreform Pusat;

• dibentuknya Pengadilan landreform Pusat masih dalam pemeriksaan

pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi, diserahkan kepada

Pengadilan Landrefrom Pusat untuk diadili;

• mulai berlakunya Undang-undang ini sudah diputus oleh Pengadilan

Tinggi dapat dimintakan kasasi pada Mahkamah Agung di dalam

tenggang waktu yang ditetapkan di dalam hukum acara yang berlaku;

• mulai berlakunya Undang-undang ini berada dalam pemeriksaan

Mahkamah Agung pada tingkat kasasi akan dilanjutkan

pemeriksaannya hingga mendapat putusan.

Pasal 38.

Mengenai soal-soal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-

undang ini, Mahkamah Agung diberi wewenang untuk memberikan

pedoman-pedoman penyelenggaraannya jika hal itu dianggapnya perlu

untuk memperlancar atau menyempurnakan penyelenggaraan Pengadilan

Landreform.

Pasal 39.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengunangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 31 Oktober 1964.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. SUBANDRIO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Oktober 1964.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 109

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG No. 21 TAHUN 1964 tentang

PENGADILAN LANDREFORM.

I. UMUM.

1. Sebagaimana dapat dimaklumi, maka Pemerintah telah mulai melaksnakan

landreform, sebagai salah satu bagian mutlak untuk penyelesaian revolusi, karena

Pemerintah yakin, bahwa revolusi tanpa landreform tidak sesuai dengan Revolusi Indonesia

yang multikompleks dan simultan. Dengan pelaksanaan landreform itu dikehendaki supaya

masyarakat yang adil dan makmur, yang dicita-citakan oleh seluruh lapisan masyarakat

lekas tercapai. Untuk itu maka diusahakan pembagian yang adil dan merata atas tanah dan

hasilnya, penetapan batas minimum dan maksimum atas tanah dengan melaksanakan azas:

Tanah untuk Tani.

Di samping itu diusahakan pula supaya sistim-sistim tuan-tuan tanah dan lain-lain

sistim pemerasan diakhiri, antara lain dengan:

• penghapusan tanah-tanah partikelir;

• peniadaan "grootgrondbezit" yang terang merugikan kepentingan rakyat;

• peniadaan usaha-usaha pertanian yang bersifat monopoli;

• pencegahan adanya akumulasi tanah dalam satu tangan di satu pihak dan lain pihak

menjaga agar supaya rakyat tani tidak terjerumus ke arah kemiskinan total dan fatal.

Sekalipun landreform telah mulai dilaksanakan, namun penyelenggaraannya hingga

kini belum selesai. Dalam pada itu ternyata dalam pelaksanaan landreform, bahwa di sana-

sini timbul kesulitan-kesulitan. Karena telah terjadi perkara-perkara sebagai akibat dari pada

pelaksanaan peraturan-peraturan landreform, sehingga sedikit banyak menghambat

kelancaran pelaksanaan landreform. Diakui bahwa perkara-perkara itu dapat - dan memang

sudah ada beberapa - diajukan kepada Pengadilan Negeri setempat, namun terasa benar,

bahwa penyelesaiannya kurang lancar. Hal ini dapat dimengerti, karena Pengadilan Negeri

yang…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

yang menjadi Pengadilan Umum sehari-hari dibanjiri oleh sejumlah besar perkara-perkara,

diantaranya perkara-perkara yang menyangkut keamanan negara, seperti subversi, korupsi

dan sebagainya, yang meminta prioritas, sehingga perkara-perkara landreform, yang dapat

terjadi baik dalam bidang pidana maupun perdata dan tata-usaha negara, kurang mendapat

perhatian, walaupun kesemuanya itu sama pentingnya dalam usaha mencapai tujuan dan

menyelesaikan revolusi. Dalam hal ini yang masih terasa sebagai kekurangan adalah

kecepatan penyelesaian. Di samping kurangnya kecepatan penyelesaian perkara-perkara

landreform, perlu diperhatikan, bahwa penyelesaian perkara-perkara itu memerlukan

penguasaan yang sempurna dari peraturan-peraturan landreform dan agraria yang makin

hari makin bertambah banyak, sehingga memerlukan perhatian dan penelaahan yang khusus.

Dengan kesibukan sehari-hari yang luar biasa dari para hakim Pengadilan Negeri,

maka Pemerintah telah memutuskan untuk membentuk peradilan landreform yang

tersendiri, satu dan lain agar meringankan tugas para hakim Pengadilan Negeri dan juga

untuk mempercepat penyelesaian perkara-perkara landreform. Walaupun demikian,

Pemerintah juga insaf bahwa untuk Keadilan, Pengadilan Negeri belum dapat sepenuhnya

ditinggalkan. Itulah sebabnya, bahwa pengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan

seorang hakim Pengadilan Negeri masih diperlukan untuk memimpin dan membimbing

Pengadilan Landreform Daerah dan seorang hakim pada Pengadilan Umum untuk

Pengadilan Landreform Pusat.

Mengingat sifat yang luar biasa dari perkara-perkara yang timbul karena pelaksanaan

landreform, maka diperlukan suatu badan peradilan tersendiri dengan susunan, kekuasaan

dan acara yang khusus, tegasnya suatu badan peradilan yang luar biasa.

1. Apakah yang dimaksud dengan perkara-perkara landreform? Pasal 2 ayat (1)

mengartikannya sebagai perkara-perkara yang timbul di dalam melaksanakan peraturan-

peraturan landreform dan yang bersangkutan dengan itu, yang merupakan penyelewengan-

penyelewengan yang menghambat pelaksanaan peraturan landerform. Memang benar,

bahwa definisi ini tidak memuaskan, akan tetapi sementara ini dapat memenuhi kebutuhan.

Sudah barang tentu yang dimaksud ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh siapapun

juga…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

juga yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dari peraturan-peraturan yang mengatur

landreform, yang diancam dengan ancaman pidana. Karena peraturan-peraturan itu tidak

sedikit, sedang perbuatan yang bertentangan itu dapat berwujud segala sesuatu yang aneka

ragam sifatnya, maka dipandang cukup untuk hanya memberikan definisi sebagaimana

diuraikan dalam pasal 2 ayat (1).

Guna mempertegas lebih jauh pengertian peraturan landreform, maka dalam pasal 2

ayat (2) disebut peraturan-peraturan mana yang dimaksud dengan peraturan-peraturan

landreform. Dengan demikian maka peraturan-peraturan landreform hanya meliputi

peraturan-peraturan tersebut dalam pasal 2 ayat (2) yaitu :

• Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

(Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104) pasal 7, 10, 14, 15, 52 ayat (1) dan (2) dan

pasal 53; b, Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

(Lembaran-Negara tahun 1960 No. 2):

• Undang-undang No. 38 Prp. tahun 1960 tentang Penggunaan dan penetapan luas

tanah untuk tanaman-tanaman tertentu (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 120) serta

perubahan dan tambahannya;

• Undang-undang No. 51 Prp. tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin

yang berhak atau kuasanya (Lembaran- Negara tahun 1960 No. 158);

• Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960 tentang Penetapan Luas tanah pertanian

(Lembaran-Negara tahun 1960 No. 174),

• Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan pembagian tanah dan

pemberian ganti kerugian (Lembaran- Negara tahun 1961 No. 280);

• Undang-undang No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran-Negara

tahun 1964 No. 97) sepanjang mengenai pelanggaran ketentuan-ketentuan pidana

yang bersangkutan dengan bagi hasil tambak;

• Peraturan Pemerintah lainnya yang merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan

yang disebut dalam huruf a sampai dengan g di atas;

• Peraturan-peraturan lainnya yang secara tegas disebut sebagai peraturan landreform;

beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan peraturan- peraturan baru yang akan dibuat

dikemudian hari, yang secara tegas disebut di dalamnya bahwa peraturan itu adalah

peraturan landreform.

Pengadilan…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pengadilan Landreform tidak bermaksud untuk memutus segala perkara mengenai

tanah atau agraria sebagai suatu kebulatan. Hal ini disebabkan, karena sifatnya yang khusus

untuk memperlancar berjalannya landreform dan lagi pula tidak mengurangi wewenang

Pengadilan Negeri untuk memutus tentang soal- soal tanah, soal waris-mewaris dan

sebagainya yang bila juga akan dibebankan kepada Pengadilan Landreform, pasti akan

menghambat pelaksanaan Landreform. Itulah sebabnya, bahwa Pemerintah hanya

berkehendak membentuk Pengadilan Landreform, bukan Pengadilan Agraria. Untuk tetap

berdiri atas azas di atas, maka dalam pasal 3 dan 4 diatur tentang pembagian kekuasaan

dengan pengadilan-pengadilan lain. Dengan cara ini memang diketahui bahwa perjalanan

peradilan akan terlambat, akan tetapi akan diperoleh kepastian hukum bahwa pengadilan

yang lebih berwenanglah yang akan memberikan putusan, sehingga akan lebih memuaskan

perasaan keadilan para pencari keadilan. Kalau satu jaminan untuk mempercepat peradilan

adalah ketentuan dalam pasal 5 yang mewajibkan peradilan yang diserahi pemeriksaan

memberikan prioritas utama dengan memulai pemeriksaannya pada minggu berikutnya yang

mengikuti Permintaan pemeriksaan serta menyelesaikannya secepat mungkin. Pasal 6

mengatur tentang sengketa wewenang mengadili antara Pengadilan Landreform dan

pengadilan-pengadilan lain, yang akan diputus oleh Mahkamah Agung sebagai puncak dari

segala macam lingkungan peradilan. Kita mengenal 4 lingkungan peradilan yaitu:

1. Peradilan Umum;

2. Peradilan Agama;

3. Peradilan Militer;

4. Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Pengadilan Landreform diadakan dalam dua tingkat, Pengadilan Landreform

sehari-hari adalah Pengadilan Landreform Daerah, sedang di Jakarta diadakan sebuah

Pengadilan Landreform Pusat yang berdaerah hukum seluruh wilayah Republik Indonesia

dan ditugaskan sebagai Pengadilan Banding.

Daerah…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Daerah hukum dan tempat kedudukan Pengadilan Landreform Daerah ditetapkan

oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri Agraria dan dapat meliputi satu daerah tingkat II

atau lebih. Bahwa Menteri Agraria yang mengusulkan daerah hukum dan tempat kedudukan

dipandang wajar, karena menteri itu yang ditugaskan untuk menyelenggarakan dan

menyelesaikan landreform, sehingga beliaulah yang mengerti benar tempat-tempat mana

saja yang memerlukan Pengadilan Landreform. Untuk menghemat keuangan Negara, maka

daerah hukum Pengadilan Landreform dapat meliputi lebih dari satu daerah tingkat II dan

karena itulah Menteri Kehakiman pun tentunya dengan mendapat pertimbangan seperlunya

dari Menteri/Ketua Mahkamah Agung - dapat menetapkan hakim Pengadilan Negeri

manakah diantara hakim-hakim dari Pengadilan-pengadilan Negeri yang masing- masing

berdaerah hukum sama dengan daerah tingkat II, yang akan ditetapkan sebagai hakim

Pengadilan Landreform.

Susunan Pengadilan Landreform merupakan susunan yang khusus dan benar-benar

memberikan cap yang khusus pula dari Pengadilan Landreform. Kekhususan ini diperlukan

oleh karena Pemerintah berpendapat, bahwa tanah merupakan faktor produksi yang sangat

penting dalam Negara Republik Indonesia yang ± 80% adalah agraris dengan penduduknya

yang terdiri atas petani-petani kecil atau buruh tani yang sangat miskin dan memerlukan

perlindungan yang istimewa, sedang sebagai azas dan dasar untuk peradilan digunakan

adagium "Peradilan untuk, oleh dan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat dan negara".

Itulah sebabnya, bahwa Pengadilan Landreform dilakukan oleh Organisasi-organisasi tani

dan alat-alat negara, di bawah pimpinan seorang Kepala Pengadilan, yang ahli, yang khusus

diangkat untuk menjamin bahwa peradilan, dilakukan menurut kaidah-kaidah hukum yang

telah ditetapkan, sehingga benar-benar memenuhi baik segi hukumnya maupun tuntutan

revolusi. Putusan ini secara konsekwen dipakai juga dalam pembentukan Pengadilan

Landreform Pusat, sehingga demokratisering juga dilaksanakan di sini. Seperti dapat dibaca

dalam pasal-pasal yang bersangkutan, susunan Pengadilan Landreform adalah:

1 orang hakim dari Pengadilan Negeri sebagai Ketua sidang- yang merangkap Kepala

Pengadilan Landreform apabila hanya ada satu kesatuan majelis;

1 orang dari Departemen Agraria sebagai hakim anggota;

3 orang wakil organisasi massa tani sebagai Hakim anggota. Ini adalah hukum dalam

sejarah peradilan Indonesia, karena 3 orang wakil dari organisasi massa tani anggota

Front…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Front Nasional duduk sebagai hakim anggota yang mencerminkan kegotong-royongan

Nasional berporoskan Nasakom dalam kesatuan majelis.

Calon-calon hakim anggota dari organisasi massa tani diusulkan oleh masing-masing

organisasi-organisasi massa tani anggota Front Nasional dan setelah dimusyawarahkan,

Front Nasional mengusulkan hakim-hakim anggota dari organisasi massa tani kepada

Menteri Kehakiman. Untuk Pengadilan Landreform Pusat hakim- hakim anggota dari

organisasi massa tani diusulkan menurut cara yang sama oleh Front Nasional Pusat.

Hakim anggota dari Departemen Agraria diusulkan oleh Menteri Agraria.

Dalam perkara-perkara pidana landreform, sidang selalu dihadiri oleh seorang jaksa,

walaupun menurut Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951, untuk perkara-perkara semacam

ini jaksa hanya hadir. apabila ia menyatakan kehendaknya untuk itu, karena ancaman

pidananya hanyalah selama-lamanya 3 bulan atau denda Rp. 10.000.-. Hal ini merupakan

penyimpangan dari ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951, karena

Pemerintah menganggap bahwa perkara-perkara landreform yang langsung bersangkutan

dengan kepentingan tanah rakyat tani kecil adalah sangat penting.

Dalam pada itu baik jaksa maupun para penyidik diangkat oleh Menteri, mereka

masing-masing atau Jaksa Tinggi/Kepala Polisi Komisariat yang memberi wewenang untuk

itu oleh para Menteri yang bersangkutan serta diberi tugas yang khusus pula untuk

menyidik/menuntut perkara-perkara pidana landreform.

Sidang Pengadilan Landreform hanya sah apabila dihadiri oleh 5 orang hakim secara

lengkap. Namun, karena kadang-kadang dalam praktek sulit untuk mengumpulkan sekian

banyak orang, apalagi apabila sidang akan dilakukan secara non-stop, maka untuk menjaga

tetap lancarnya sidang, diadakan suatu escape-clausule, yaitu bilamana seorang hakim tidak

hadir maka untuk sidang itu ia dapat diganti dengan hakim lain dari unsur yang sama oleh

Kepala Pengadilan Landreform. Hal ini berlaku juga untuk sidang-sidang Pengadilan

Landreform Pusat.

Dari…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dari tiap-tiap putusan Pengadilan Landreform Daerah, sebuah salinan dikirim ke

Pengadilan Landreform Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan juga kepada Mahkamah

Agung. Maksudnya tidak lain daripada menjaga keseragaman putusan dengan mewajibkan

kedua instansi itu melakukan pengawasan dan penelitian atas perbuatan-perbuatan

Pengadilan Landreform Daerah beserta hakim-hakimnya. Terhadap putusan Pengadilan

Landreform Daerah dapat dimintakan banding pada Pengadilan Landreform Pusat dan tiap

salinan putusan-banding pada Pengadilan Landreform Pusat dan tiap salinan putusannya

wajib dikirim ke Mahkamah Agung yang merupakan instansi pengawas dan peneliti yang

tertinggi, dan seperti juga Pengadilan Landreform Pusat terhadap Pengadilan Landreform

Daerah, dapat memberikan peringatan-peringatan, tegoran-tegoran dan petunjuk-petunjuk.

Berbeda dengan ketentuan umum tentang kasasi, maka di dalam peradilan

Landreform tidak dimungkinkan untuk mengajukan peradilan permohonan kasasi. Hal ini,

walaupun mungkin dipandang sebagai pengurangan penggunaan alat hukum bagi sipencari

keadilan, namun yang diutamakan oleh Pemerintah yalah cepatnya penyelesaian perkara,

sedang karena tokh telah diadakan ketentuan-ketentuan tentang kewajiban pengiriman

salinan putusan guna diawasi dan diteliti dengan memberi kemungkinan untuk dengan segera

memberikan petunjuk-petunjuk dan sebagainya baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh

Pengadilan Landreform Pusat terhadap Pengadilan Landreform Daerah oleh Mahkamah

Agung terhadap Pengadilan Landreform Pusat, Pemerintah berkeyakinan bahwa hak-hak

pencari keadilan tidak dikurangi. Pengecualian adalah permohonan kasasi untuk

kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung.

1. Tentang Hukum Acara ditentukan bahwa pada umumnya dipergunakan Hukum

Acara yang berlaku untuk Pengadilan Negeri bagi Pengadilan Landreform Daerah atau

Pengadilan Tinggi bagi Pengadilan Landreform Pusat. Pengecualian terdapat dalam pasal-

pasal yang bersangkutan (Pasal 25 dan seterusnya). Hukum Acara tersebut berlaku juga

dalam pemeriksaan pidana landreform, terhadap tertuduh anggota Angkatan Perang, hanya

Ketua sidang adalah Ketua atau Ketua Pengganti atau hakim Pengadilan Tentara dari

angkatan yang bersangkutan, demikian juga jaksa dan penyidiknya.

PASAL…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Pengadilan Landreform Daerah tidak secara begitu saja menyerahkan sesuatu hal

yang perlu diputus terlebih dulu oleh Pengadilan lain. Justru sebaliknya ia harus memutus

sendiri mengenai hal itu dengan menggunakan bahan-bahan keterangan yang bersangkut-

paut dengan itu.

Hanya bilamana Pengadilan Landreform tidak dapat mengambil putusan mengenai

hal tersebut baru hal itu diserahkan kepada pengadilan lain.

Pasal 4.

Demikian pula penyidik atau jaksa harus bertindak sejiwa dengan yang tersebut

dalam pasal 3, yaitu tidak dengan begitu saja menyerahkan perkara kepada kejaksaan lain.

Pasal 5 dan pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Atas usul Menteri Agraria, Menteri Kehakiman menetapkan tempat kedudukan dan

daerah hukum Pengadilan Landreform Daerah. Daerah hukum Pengadilan Landreform

Daerah dapat meliputi satu Daerah Tingkat II atau lebih.

Apabila dipandang perlu, atas usul Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dapat

menambah atau mengurangi daerah hukum sesuatu Pengadilan Landreform Daerah.

Pasal 8…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8.

Jumlah kesatuan majelis pada masing-masing Pengadilan Landreform Daerah

ditentukan oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri Agraria menurut keperluan

Pengadilan Landreform Daerah yang bersangkutan dengan mengingat jumlah perkara-

perkara yang harus diadili oleh Pengadilan tersebut.

Tiga orang wakil organisasi-organisasi massa tani yang duduk sebagai hakim

anggota itu diusulkan oleh masing-masing organisasi massa tani anggota Front Nasional

Daerah, dan setelah dimusyawarahkan, Front Nasional Daerah mengusulkan kepada

Menteri Kehakiman tiga anggota dari organisasi massa tani tersebut untuk diangkat menjadi

hakim anggota. Tiga hakim anggota yang diusulkan ini harus mencerminkan prinsip

Nasakom.

Pasal 9.

Sifat luar biasa dari Pengadilan Landreform Daerah ini ialah bahwa unsur golongan

tani sangat menonjol. Apabila tertuduh itu anggota Angkatan Perang, maka Pengadilan

Landriform Daerah tetap mengadili perkaranya, hanya Ketua sidang adalah Ketua atau

Ketua Pengganti atau hakim Pengadilan Tentara dari Angkatan yang bersangkutan.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Sidang Pengadilan Landreform Daerah hanya sah apabila dihadiri oleh 5 orang

hakim termaksud dalam pasal 8 ayat (1). Apabila Ketua sidang atau hakim anggota dari

Depertemen Agraria tidak hadir, maka Kepala Pengadilan Landreform Daerah dapat

menunjuk Ketua Sidang atau hakim anggota dari Departemen Agraria dari kesatuan majelis

lain sebagai gantinya.

Apabila…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Apabila seorang hakim anggota dari massa organisasi tani tidak hadir, ia diganti

dengan hakim anggota dari kesatuan majelis lain, tetapi prinsip NASAKOM harus selalu

tercermin di dalam kesatuan majelis itu. Apabila Pengadilan Landreform hanya terdiri dari

satu kesatuan Majelis, maka penggantian Hakim dilakukan dengan menggunakan hakim dari

Pengadilan Landreform Daerah lain.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Sebagai dasar untuk menentukan Pengadilan Landreform Daerah mana yang

berwenang mengadili suatu perkara, diambil daerah tempat letak tanah yang tersangkut

dalam perkara itu dengan maksud untuk menjamin kelancaran jalannya pemeriksaan, yang

sedikit banyak ditentukan oleh pengetahuan orang-orang dari daerah yang bersangkutan.

Pasal 14 sampai dengan pasal 20.

Cukup jelas.

Pasal 21.

Apabila terhadap perkara-perkara seperti termaksud dalam pasal 9 ayat (1)

dimintakan banding kepada Pengadilan Landreform Pusat maka Sidang diketuai oleh atau

Ketua Pengganti atau hakim Pengadilan Tentara Tinggi yang berkedudukan di Jakarta.

Pasal 22.

Selain memberi pimpinan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan serta

mengawasi perbuatan para hakim Pengadilan Landreform Daerah maka untuk kepentingan

negara dan keadilan Pengadilan Landreform Pusat dapat memberi peringatan, tegoran dan

petunjuk yang dipandang perlu, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.

Pasal 23 dan pasal 24.

Cukup jelas.

Pasal 25…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 25.

Dengan petani miskin dimaksud orang yang tidak mampu atau kurang mampu baik

yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah, yang mata pencaharian pokoknya adalah

mengusahakan tanah untuk pertanian.

Pembebasan biaya perkara bagi penggugat hanya diberikan apabila ia mempunyai

surat keterangan tentang petani miskin yang dibuat oleh Kepala Desa atau Kepala Daerah

yang setingkat dengan Desa.

Pasal 26 sampai dengan pasal 39.

Cukup jelas.

Mengetahui :

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2701