PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1964

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengusahakan keseimbangan antara penerimaan dan

pengeluaran Negara dengan menaikkan penghasilan Negara sesuai dengan

pasal 31 Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 dianggap perlu

untuk merubah dan menyesuaikan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 dengan

kebijaksanaan Pemerintah jangka pendek di bidang ekonomi dan keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 23 Undang-undang Dasar;

1. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Lembaran Negara 1932 No. 405),

sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-

undang No: 24 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 141);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932.

Pasal 1.

Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Lembaran Negara 1932 No. 405),

sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang

No. 24 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 141), diubah

dan ditambah sebagai berikut:

1. A. Ketentuan…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. A. Ketentuan pada anak bagian a dari pasal 7 diubah dan dibaca

seluruhnya sebagai berikut :

"a. barang logam mutia, mutiara dan batu permata, jika seluruh

nilai barang-barang tersebut tidak lebih dari Rp. 5.000.000,-

selanjutnya perlengkapan rumah tinggal dalam arti kata pasal

515 Kitab Undang-undang Hukum Sipil, barang budaya dan

keilmuan; pakaian dan bahan makanan, sepanjang barang-

barang tersebut bukan persediaan dagang dan tidak digunakan

untuk melakukan suatu perusahaan atau pekerjaan";

B. Ketentuan pada anak bagian c dari pasal 7 diubah dan dibaca

seluruhnya sebagai berikut:

• hak atas tunjangan seumur hidup, jika hak itu diperoleh dengan

jalan pembayaran premi sampai sejumlah paling tinggi Rp.

120.000,- setahun";

II. Pada pasal 9 ditambah angka III baru, yang berbunyi sebagai berikut:

III. A. Dalam hal seorang wajib pajak mendiami rumah, yang dimilikinya,

maka nilai jual rumah tersebut beserta tanahnya untuk pengenaan

pajak kekayaan dinilai sebagai berikut :

20 juta pertama : 10%

20 juta berikutnya : 20%

selebihnya : 50%.

B. Dalam …

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

B. Dalam hal seorang wajib-pajak dapat menunjukkan bahwa ia tidak

sepenuhnya menguasai kekayaan yang dimilikinya ataupun dapat

menunjukkan bahwa bagian-bagian kekayaannya yang

bersangkutan dipergunakan untuk usaha-usaha yang sesuai dengan

politik Pemerintah dalam bidang pembangunan, maka penilaian

kekayaan itu dilakukan berdasarkan suatu peraturan yang akan

ditetapkan oleh Kepala Direktorat Pajak, yang tidak lebih

memberatkan dari pada penghitungan menurut pasal-pasal

terdahulu.

III. Pada pasal 14 ditambah suatu ayat baru yang berbunyi sebagai

berikut :

"(4) Milik, dan hutang yang dapat dikurangkan menurut pasal 10,

dari tiap orang anak dan anak angkat di bawah umur yang

menjadi tanggungannya dianggap sebagai harta milik dan

hutang-hutang ayah/walinya."

IV. Pasal 15 diubah dan dibaca seluruhnya sebagai berikut:

Tarip.

(1) Jika jumlah kekayaan bersih kurang dari tigapuluh juta rupiah

maka tidak terhutang pajak. Apabila kekayaan bersih berjumlah

tigapuluh juta rupiah atau lebih maka terhutang pajak sebesar

lima rupiah bagi setiap jumlah seribu rupiah penuh yang

melebihi jumlah dua puluh lima juta rupiah.

(2) Setiap…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Setiap kali bilamana dipandang perlu oleh Menteri Urusan

Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan ditetapkan kembali :

"a. ketentuan-ketentuan batas kekayaan minimum kena pajak

tersebut dalam ayat (1);

• batas yang dimaksud pada pasal 7 huruf-huruf a dan c dan

pasal 21 ayat (1) huruf a."

V. Ketentuan pada ayat (2) huruf a dari pasal 21 diganti dengan yang

baru dan yang berbunyi sebagai berikut :

"a. wajib-pajak yang termasuk di pasal 1, yang kekayaannya pada

mula tahun-pajak atau masa-pajak berjumlah dua puluhjuta

rupiah atau lebih;"

VI. Di mana tercantum kata-kata : "Menteri Keuangan" dan "Kepala

Jawatan Pajak" hendaknya dibaca : "Menteri Urusan Pendapatan,

Pembiayaan dan Pengawasan" dan "Kepala Direktorat Pajak".

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan untuk

pertama kali dilakukan terhadap pengenaan pajak kekayaan tahun 1965.

Agar...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 25 Nopember 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Nopember 1964.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 115

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG No. 24 TAHUN 1964

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932.

UMUM.

Sebagaimana diketahui peraturan pajak kekayaan, yang berlaku dewasa ini disusun

berdasarkan suatu azas, bahwa pemilik harta kekayaan yang mendatangkan hasil,

mempunyai daya pikul yang lebih besar dari pada seorang lain yang memperoleh hasil yang

sama besarnya dari sumber pendapatan lain, umpama tenaga kerjanya dan karenanya

kelebihan daya pikul itu dikenakan pajak, yang disebut pajak kekayaan.

Dasar pengenaan pajak kekayaan jadinya bukan hasil kekayaan, tetapi nilai kekayaan itu.

Karena nilai kekayaan ini dipakai untuk mengukur daya pikul yang lebih, guna menambah

pajak atas penghasilan dari kekayaan itu, maka tarip pajak kekayaan itu adalah sangat lunak

untuk menambah pajak pendapatan yang sudah progresip. Sesuai dengan pajak pendapatan

maka pajak kekayaan harus dapat dibayar dari pendapatan wajib-pajak dalam tahun

berjalan.

Berlawanan dengan azas itu adalah Sumbangan Wajib Istimewa atas Kendaraan Bermotor

dan Bangunan, yang harus dibayar dari kekayaan wajib-pajak.

Penilaian harta kekayaan dilakukan atas dasar nilai uang kecuali apabila nilai jualnya lebih

tinggi. Apabila penilaian ini dilakukan secara konsekwen dalam alam inflasi yang menjadi-

jadi terus ini, maka akan terjadi pelanggaran terhadap azas diuraikan di atas. Seorang

pegawai Negeri, yang berpendapatan Rp. 150.000,- setahun dan memperoleh kesempatan

membeli rumah ex. Milik Belanda di daerah Menteng Jakarta dengan harga Rp. 500.000.-

akan mengalami kesukaran-kesukaran, apabila nilai jual rumahnya itu ditaksir sebesar Rp.

60 juta, karena ia akan dikenakan pajak kekayaan sebesar Rp. 298.500,- setahun atas

rumahnya itu.

Melihat…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Melihat perkembangan-perkembangan yang tidak sesuai lagi dengan azas pajak kekayaan

dewasa ini, maka diadakanlah koreksi- koreksi terhadap hasil penilaian menurut ordonansi

dan peninggian batas kekayaan bersih minimum, dibawah batas kekayaan mana tidak

kenakan pajak kekayaan.

Batas kekayaan bersih minimum ini, yang sekarang terletak pada Rp. 300.000,- ditinggikan

sampai Rp. 25.000.000,-.

Sebelum perang batas tersebut terletak pada f. 25.000,- dan dengan uang itu orang dahulu

dapat memiliki rumah, yang cukup baik dengan harga f.6.000, - dan sebuah mobil dengan

harga f. 3.000,-. Kekayaan selebihnya dari f. 25.000;- yaitu f. 16.000,- masih dapat ditanam

dalam rumah-rumah yang disewakan atau di dalam perusahaan.

Kini kita anggap hal yang wajar apabila seorang memiliki rumah seharga Rp. 15.000.000,-

dan sebuah mobil seharga Rp. 5.000.000. di samping sebuah radio, televisi, lemari es dan

sebagainya yang berharga kesemuanya ± Rp. 5.000.000,- sehingga kekayaan seluruhnya

adalah Rp. 25.000.000,- Atas kekayaan sebesar Rp. 25.000.000.- ini orang dibebaskan

dari pengenaan pajak kekayaan.

Nilai harga kekayaan berupa rumah, yang didiami sendiri, acapkali meningkat luar biasa.

Untuk rumah yang didiami sendiri itu diadakan koreksi terhadap penilaiannya menurut

ordonansi agar supaya pemiliknya tidak dikenakan pajak kekayaan yang tidak dapat dibayar

dari pendapatannya selama tahun yang berjalan. Sekalipun daya pikulnya, yang tercermin

pada nilai jual rumah itu sangat tinggi, namun bukanlah maksud peraturan pajak kekayaan

untuk memaksa pemilik rumah itu untuk menjual rumahnya itu dan pindah kerumah yang

lebih rendah sekali nilai jualnya, Adalah hal yang wajar apabila orang itu ingin tetap

mendiami rumahnya, yang lama-lama mempunyai arti subyektip baginya yang luar biasa.

Koreksi-…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Koreksi-koreksi lain terhadap hasil penilaian menurut ordonansi dapat dilakukan terhadap

rumah yang disewakan menurut peraturan sewa-menyewa, yang mengekang tinggi harga

sewa rumah. Juga terhadap harta yang sudah ditanam atau akan ditanam dibidang-bidang

yang produktip, seperti dalam perusahaan-perusahaan industri yang mempergunakan

barang-barang modal, yang nilai jualnya terus membubung tinggi karena sukarnya membeli

yang baru sekalipun dengan devisa yang nilai lawannya dalam rupiah sudah tinggi sekali.

Koreksi ini perlu diadakan agar supaya mereka yang mau membangun industri, lebih-lebih

dari modal berasal perdagangan spekulatip, jangan menjadi takut karena tingginya pajak

kekayaan.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

I. A. Nilai seluruh barang logam mulia, mutiara dan permata, yang dalam tahun 1960

dipertinggi dari Rp. 3.000,- menjadi Rp. 50.000,- kini dipertinggi lagi menjadi Rp.

5.000.000,- berhubung dengan membumbung tingginya harga jual barang-barang itu

pada dewasa ini. Perlu diingat kembali, bahwa apabila, nilai seluruh barang logam

mulia, mutiara dan permata, yang dimiliki, berjumlah lebih dari pada Rp. 5.000.000,-

maka seluruh nilai dikenakan pajak kekayaan; jadi bukan nilai selebihnya di atas Rp.

5.000.000.

I. B. Dalam tahun 1960 batas perolehan hak atas tunjangan Seumur hidup ini dinaikan

dari Rp. 800,- menjadi Rp. 3.600,- setahun. Kini batas itu dinaikkan lagi menjadi Rp.

110.000.- setahun, melihat perkembangan inflasi dewasa ini.

II Pasal 9 Ordonansi Pajak Kekayaan.

III A. baru:

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian UMUM penjelasan ini, maka nilai jual

rumah sendiri yang didiami sendiri perlu dikoreksi, agar supaya pembayaran pajak

kekayaan atas rumahnya itu tidak menukarkan pemilik, yang pada hakekatnya

berlawanan dengan azas yang mendasari pajak kekayaan, yaitu bahwa pajak

kekayaan harus dapat dibayar dari pendapatan tahun berjalan wajib-pajak.

Koreksi…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Koreksi terhadap penilaian harta kekayaan menurut Ordonansi Pajak Kekayaan ini,

bila dihubungkan dengan kekayaan bersih minimum bebas pajak sebesar Rp.

25.000.000,- (Pasal 15 Ordonansi) memberi jaminan bahwa mereka yang

mempunyai rumah dengan nilai jual sekarang sebesar kurang Rp. 78.000.000,- baru

akan dikenakan pajak kekayaan bila mereka mempunyai kekayaan lain dengan nilai

lebih dari pada Rp. 5.000.000,-

III B. baru:

Yang dimaksud dengan ketentuan baru ini antara lain adalah kenyataan bahwa

penyewaan rumah, yang harga sewanya dikekang, tidak akan memberi hasil yang

memuaskan kepada pemiliknya, sehingga penilaian menurut Ordonansi tanpa

koreksi-koreksi, seperti peraturan dalam III A. baru di atas, akan menyulitkan

pemiliknya.

Demikian juga halnya dengan pemilikan perusahaan industri dengan barang-barang

modal; yang harganya membumbung terus, baik secara langsung maupun dengan

pemilikan saham-sahamnya.

Karena masalah ini serba kompleks, yang tidak mudah diatur dalam Undang-undang,

maka pengaturannya diserahkan kepada Kepala Direktorat Pajak.

III. Pasal 14 ayat (4) baru Ordonansi Pajak Kekayaan:

Ketentuan ini bermaksud untuk mencegah penghindaran penganaan pajak kekayaan

dengan membagi kekayaan kepada anak-anaknya.

Ketentuan ini diadakan untuk melaksanakan Ordonansi pajak Kekayaan dan

karenanya tidak bermaksud untuk mengurangi ketentuan-ketentuan hukum yang

berlaku dalam hukum Islam.

IV. Pasl 15 ayat (1) :

Batas dimana seorang dikenakan pajak kekayaan dulunya adalah Rp. 250.000,- yang

dalam tahun 1960 dinaikkan menjadi Rp. 50.000,-. Sedangkan jumlah kekayaan

bersih minimum bebas pajak sebesar Rp. 249.000,- dinaikkan menjadi Rp. 300.000,-

dalam tahun 1960.

Kini,…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Kini, berhubung dengan perkembangan harga, angka-angka tersebut ditetapkan

berturut-turut Rp. 30.000.000,- dan angka Rp. 25.000.000,- sehingga pengenaan

pajak kekayaan minimum adalah 5% X (Rp. 30.000.000,- - Rp. 25.000.000,-) Rp.

25.000,-.

Pasal 15 ayat (2):

Ketentuan ini memungkinkan Pemerintah secara mudah untuk menyesuaikan

kekayaan bersih minimum bebas pajak, nilai seluruhnya barang logam mulia, mutiara

dan batu permata, jumlah harga perolehan suatu hak atas tunjangan seumur hidup

dan batas kekayaan di atas mana orang wajib memberitahukan kekayaannya kepada

Direktorat Pajak, dengan tingkat harga-harga yang masih belum mencapai titik

kestabilan.

V. Pasal 21 ayat (2) huruf a :

Batas kekayaan, pada batas mana orang diwajibkan memberitahuan kekayaannya

dinaikkan dari Rp. 500.000,- dalam tahun 1960 sampai kini menjadi Rp.

20.000.000,-.

VI. Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Mengetahui :

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2705