KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 1964

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 24 Undang-

undang Dasar, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai

kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan Pancasila sebagai dasar Negara,

alat Revolusi dan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Haluan

Negara, serta pedoman-pedoman pelaksanaannya.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan Pasal 24 Undang-undang Dasar;

1. Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/ 1960;

2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239

tahun 1964.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN

POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah

peradilan Negara, yang ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) Peradilan…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Peradilan Negara Republik Indonesia menjalankan dan melaksanakan

Hukum yang mempunyai fungsi Pengayoman.

Pasal 2.

(1) Peradilan dilakukan "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa".

(2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat.

Pasal 3.

Pengadilan mengadili menurut hukum sebagai alat Revolusi berdasarkan

Pancasila menuju masyarakat Sosialis Indonesia.

Pasal 4.

(1) Tiada seorang juapun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain

daripada yang ditentukan baginya oleh Undang- undang.

(2) Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana-kecuali apabila

pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang

mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat dipertanggung-

jawabkan, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

(3) Dalam perkara perdata Pengadilan membantu dengan sekuat tenaga

para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya supaya segala

hambatan dan rintangan untuk peradilan yang cepat, sederhana dan

murah, disingkirkan.

(4) Tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan,

penggeledahan dan pensitaan, selain atas perintah tertulis oleh

kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara- cara yang diatur

dengan Undang-undang.

Pasal 5…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5.

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan

pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum dijatuhi putusan yang

telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 6.

(1) Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa

alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan

mengenai orang atau hukum, berhak mendapat ganti kerugian dan

rehabilitasi.

(2) Pejabat yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut

dalam ayat (1) dapat dipidana dan/atau dibebani ganti kerugian.

(3) Cara-cara untuk mendapatkan ganti kerugian, rehabilitasi dan

pembebanan ganti kerugian diatur dengan Undang-undang.

BAB II.

KEKUASAAN KEHAKIMAN.

Pasal 7.

(1) Kekuasaan Kehakiman yang berkepribadian Pancasila dan yang

menjalankan fungsi Hukum sebagai Pengayoman, dilaksanakan oleh

Pengadilan dalam lingkungan:

• Peradilan Umum;

• Peradilan Agama;

• Peradilan Militer;

• Peradilan Tata Usaha Negara.

(2) Semua…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Semua pengadilan berpuncak pada Mahkamah Agung, yang

merupakan pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan.

(3) Peradilan-peradilan tersebut dalam ayat (1) di atas teknis ada di

bawah pimpinan Mahkamah Agung, tetapi organisatoris,

administratif dan finansiil ada di bawah kekuasaan Departemen

Kehakiman, Departemen Agama dan Departemen-departemen dalam

lingkungan Angkatan Bersenjata.

(4) Ketentuan dalam ayat (1) tetap membuka kemungkinan untuk usaha

penyelesaian perkara perdata secara perdamaian di luar pengadilan.

Pasal 8.

(1) Semua pengadilan memeriksa dan memutus dengan tiga orang hakim.

(2) Untuk memperlancar jalannya peradilan, dan untuk daerah-daerah

tertentu juga untuk jangka waktu tertentu, dapat diadakan ketentuan

lain yang diatur dengan Undang-undang.

(3) Susunan, kekuasaan serta acara dari badan-badan pengadilan diatur

dengan Undang-undang.

(4) Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara di luar hadirnya

tertuduh menurut ketentuan yang diatur dengan Undang- undang.

Pasal 9.

(1) Di antara para hakim tersebut dalam pasal 8 ayat (1), seorang

bertindak sebagai Ketua Sidang; Sidang dibantu pula oleh seorang

Panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.

(2) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum,

kecuali apabila ditentukan lain dengan Undang-undang.

Pasal 10…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10.

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus sesuatu

perkara yang diajukan, dengan dalih, bahwa hukum tidak atau kurang jelas,

melainkan wajib dengan bertanggung jawab kepada Negara dan Revolusi

memberikan putusan.

Pasal 11.

Untuk kepentingan peradilan, semua pengadilan wajib saling memberi

keterangan yang diminta.

Pasal 12.

(1) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali

apabila dalami Undang-undang ditetapkan lain atau apabila menurut

pendapat pengadilan yang disetujui oleh Pengadilan setingkat lebih

tinggi, terdapat alasan yang penting.

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) mengakibatkan batalnya

ptusan menurut hukum.

Pasal 13.

Semua putusan pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 14.

(1) Atas semua putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan

banding, kecuali apabila ditentukan lain dengan Undang-undang.

(2) Untuk menegakkan hukum sebagai alat revolusi dan/atau untuk

memenuhi rasa keadilan masyarakat, Penuntut Umum berhak

meminta banding, terhadap setiap putusan mengenai perkara-perkara

kejahatan tertentu yang ditetapkan di dalam Undang-undang.

(3) Atas…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Atas putusan pengadilan yang memutus dalam tingkat banding, baik

oleh terpidana maupun penuntut umum atau fihak ketiga yang

dirugikan dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pasal 15.

Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap, dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal

atau keadaan-keadaan, yang ditentukan dengan Undang-undang.

Pasal 16.

Apabila dalam suatu perkara terlibat orang-orang yang termasuk

wewenang berbagai lingkungan peradilan, mereka diadili oleh

pengadilannya masing-masing kecuali apabila Undang-undang menetapkan

lain.

Pasal 17.

(1) Segala,putusan Pengadilan memuat alasan-alasan dan dasar-dasar

putusan itu.

(2) Putusan itu harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang

bersangkutan atau apabila hukum tak tertulis yang dijadikan dasar

untuk mengadili, alasan-alasan dan dasar-dasar pengadilannya.

(3) Putusan-putusan pengadilan ditanda-tangani oleh Ketua serta hakim-

hakim yangmemutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

(4) Penetapan-penetapan, ikhtisar-ikhtisar rapat permusyawaratan dan

berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditanda-tangani oleh

Ketua dan Panitera.

BAB III…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB III.

HUBUNGAN PENGADILAN DAN PEMERINTAH.

Pasal 18.

Semua pengadilan dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat

tentang soal-soal hukum kepada Pemerintah, apabila diminta.

Pasal 19.

Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau

kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau

campur-tangan dalam soal-soal pengadilan.

BAB IV.

HAKIM DAN KEWAJIBANNYA.

Pasal 20.

(1) Hakim sebagai alat Revolusi wajib menggali, mengikuti dan

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan

dari dalam masyarakat guna benar-benar mewujudkan fungsi hukum

sebagai pengayoman.

(2) Dalam mempertimbangkan berat-ringannya pidana, hakim wajib

memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari

tertuduh.

Pasal 21.

(1) Tertuduh mempunyai hak ingkar terhadap hakim.

(2) Apabila seorang hakim masih terikat dalam hubungan kekeluargaan

tertentu dengan hakim anggota, jaksa, penasehat hukum atau panitera

dalam suatu perkara tertentu, ia wajib sukarela mengundurkan diri

dari pemeriksaan perkara itu.

(3) Begitu…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Begitu pula apabila hakim anggota, penuntut umum atau panitera

masih terikat dalam hubungan kekeluargaan tertentu dengan yang

diadili, ia wajib sukarela mengundurkan diri dari pemeriksaan itu.

Pasal 22.

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim ditentukan dengan

Undang-undang.

Pasal 23.

Sebelum melakukan jabatannya, hakim, panitera, panitera- pengganti dan

juru sita untuk masing-masing lingkungan peradilan, mengucapkan sumpah

menurut cara agama yang dipeluknya atau janji.

Sumpah/janji berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saja akan setia kepada Negara, Undang-undang Dasar Republik

Indonesia, Revolusi Indonesia serta kepada Haluan Negara dan pedoman-

pedoman pelaksanaannya;

bahwa sesungguhnya saya tidak, baik dengan langsung, maupun dengan

tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, untuk

memperoleh jabatan saya, telah atau akan memberi atau menjanjikan

barang sesuatu kepada siapapun juga;

bahwa saya tidak akan menerima pemberian atau hadiah dari orang yang

saya ketahui atau sangka, sedang atau akan berperkara, yang mungkin akan

mengenai pelaksanaan jabatan saya;

bahwa...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

bahwa selanjutnya saya akan menjalankan jabatan saya dengan jujur,

seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku

dalam melaksanakan kewajiban saya, seperti selayaknya bagi seorang

Hakim (pegawai kehakiman) yang berbudi baik dan jujur".

BAB V.

PELAKSANAAN PUTUSAN.

Pasal 24.

Pelaksanaan putusan Pengadilan diatur dengan Undang-undang.

Pasal 25.

Dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya keadilan dan

perikemanusiaan tetap terpelihara.

BAB VI.

BANTUAN HUKUM.

Pasal 26.

Hak setiap orang yang mempunyai perkara untuk memperoleh bantuan

hukum diatur dengan Undang-undang.

Pasal 27.

Dengan tidak merugikan kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana

penasehat hukum semenjak saat dilakukan penangkapan dan penahanan

seseorang dibolehkan menghubungi dan memberi bantuan hukum padanya,

dengan tidak menghadiri pemeriksaan permulaan, menurut ketentuan-

ketentuan Undang-undang.

Pasal 28…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 28.

Dalam pemberian bantuan itu penasehat hukum wajib senantiasa berusaha

dalam rangka tujuan peradilan melancarkan penyelesaian perkara dengan

menjunjung tinggi Pancasila, Manipol serta pedoman-pedoman

pelaksanaannya serta rasa keadilan.

Pasal 29.

Semua peraturan-peraturan yang mengatur ketentuan pokok kekuasaan

Kehakiman dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30.

Undang-undang ini dinamakan Undang-undang pokok Kekuasaan

Kehakiman.

Pasal 31.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam

Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkah di Jakarta

pada tanggal 31 Oktober 1964.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. SUBANDRIO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Oktober 1964.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 107

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 1964

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN.

I. UMUM.

Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman bertujuan

meletakkan dasar-dasar bagi penyelenggaraan peradilan, mengatur hubungan peradilan

dengan pencari keadilan. Susunan, acara, pembagian pekerjaan antara para petugas

pengadilan tidak diatur disini melainkan dalam peraturan-peraturan tersendiri dengan

ketentuan, bahwa Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan

Kehakiman ini, merupakan induknya atau pedoman-pedoman bagi ketentuan-ketentuan lain

itu, yang hanya merupakan pelaksanaan dari padanya.

Mengingat Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, § 402 No. 34 - 37, maka dalam

Undang-undang ini diusahakan, supaya semua ketentuan yang sesuai dan memupuk

kepribadian Indonesia, dicantumkan, sehingga merupakan suatu peraturan yang sesuai

dengan Pancasila dan Manipol/Usdek. Pribadi manusia Indonesia dengan dan di dalam

masyarakat memperoleh sorotan yang tajam dan memperoleh jaminan yang wajar pula.

Dijaga pula, supaya keadilan dijalankan dengan seobyektif- obyektifnya dengan

diwajibkannya supaya pemeriksaan dilakukan oleh 3 orang hakim, kemungkinan

diadakannya peninjauan kembali putusan pengadilan, pemberian bantuan hukum semenjak

seorang ditahan, dan kemungkinan untuk mengganti kerugian serta rehabilitasi seorang yang

tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan telah ditangkap, ditahan, dituntut ataupun

diadili dengan dibukanya kemungkinan pula untuk dituntutnya pejabat yang dengan sengaja

telah mengakibatkan penderitaan yang tak wajar.

Ditegaskan,…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ditegaskan, bahwa peradilan adalah peradilan Negara. Dengan demikian tidak ada

tempat bagi peradilan swapraja atau peradilan Adat. Apabila peradilan-peradilan itu masih

ada, maka selekas mungkin mereka akan dihapuskan, seperti yang secara berangsur-angsur

telah dilakukan. Ketentuan itu tidaklah bermaksud untuk mengingkari hukum tidak tertulis

yang disebut hukum adat. melainkan hanya akan mengalihkan perkembangan dan penerapan

hukum itu kepada Pengadilan-pengadilan Negara. Dengan ketentuan bahwa hakim wajib

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan

diri dalam masyarakat, telah terjamin sepenuhnya bahwa perkembangan dan penerapan

hukum tidak tertulis itu akan berjalan secara wajar, sehingga turut serta secara aktif

merealisasikan penyatuan dan kesatuan hukum di seluruh Indonesia.

Walaupun pemeriksaan di sidang akan dilakukan oleh 3 orang hakim, namun harus

diusahakan supaya azas, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan murah

tetap dipegang teguh. Dalam hukum acara disediakan peraturan tentang pemeriksaan dan

pembuktian yang jauh lebih sederhana sebagaimana akan diatur dalam Undang-undang

tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.

Peradilan dilakukan "Demi Keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa" yang

bukan berarti keadilan yang subyektif, melainkan keadilan yang seobyektif-obyektifnya

dalam rangka Pancasila dan Manipol, yang dalam Undang-undang ini diusahakan dengan

beberapa ketentuan tentang syarat sebagai hakim, pemeriksaan yang dilakukan oleh 3 orang

hakim, kewajiban untuk mengintegrasikan diri dalam masyarakat bagi hakim, adanya

penasehat hukum, sidang yang terbuka untuk umum pada azasnya jaminan-jaminan bagi

manusia yang sesuai dengan Pancasila serta pedoman-pedoman pelaksanaannya dan lain

sebagainya.

Mengingat luas wilayah Republik Indonesia dan mengingat pula, bahwa berhubung

alat-alat pengangkutan masih jauh dari mencukupi, sedang disegala pelosok tanah air kita

terdapat pencari keadilan, maka diadakanlah ketentuan, bahwa apabila pada suatu daerah

terdapat kekurangan tenaga Hakim, Menteri yang bersangkutan dapat menyimpang dari

ketentuan, bahwa pengadilan memeriksa dan memutus dengan tiga orang hakim.

Hanya…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Hanya dalam perkara-perkara kejahatan yang berat seperti perkara-perkara subersi,

kontra-revolusi, korupsi besar, dan lain-lain kejahatan dari musuh-musuh revolusi atau yang

membawa akibat luas dalam masyarakat, yang ditetapkan dengan Undang-undang penuntut

umum berhak banding, juga terhadap putusan hakim yang membebaskan tertuduh dari

segala tuntutan.

Salah suatu hal yang dalam hukum acara yang lalu tidak diatur, adalah peninjauan

kembali putusan. Putusan pengadilan dijatuhkan oleh hakim, yang juga adalah seorang

manusia biasa, yang tidak terluput dari kesalahan dan kekhilafan. Karena itulah dibuka

kemungkinan untuk memohon peninjauan kembali putusan. Syarat-syaratnya akan diatur

tersendiri, yaitu dalam hukum acara. Dengan adanya Lembaga peninjauan kembali putusan,

diusahakanlah supaya pengadilan benar-benar menjalankan keadilan sehingga para pencari

keadilan akan dipenuhi hasratnya dalam mencari keadilan.

Dalam hal ini mungkin terkena gengsi hakim yang telah memutus dalam tingkat

pertama, namun demi keadilan dan demi Pengayoman pula para pencari keadilan wajiblah

dijunjung tinggi kepentingannya. Adalah sesuai dengan Pancasila dan Manipol/Usdek serta

pedoman-pedoman pelaksanaannya, bahwa peradilan Negara Republik Indonesia

mempunyai lembaga peninjauan kembali putusan, karena tidak dapat disangkal lagi bahwa

Negara kita adalah Negara yang berlandaskan hukum.

Suatu lembaga yang baru adalah turun atau campur tangan Presiden dalam urusan

peradilan. Bila kita memegang teguh Trias Politica, maka pastilah lembaga ini tidak akan

dapat ditolerir. Namun kita tidak lagi mengakui Trias Politica. Kita berada dalam Revolusi

dan demi penyelesaian Revolusi tahap demi tahap sampai tercapai masyarakat yang adil

dan makmur, kita persatukan segala tenaga yang progresif termasuk badan-badan dan alat-

alat Negara yang kita jadikan alat Revolusi. Berhubung dengan itu Trias Politica tidak

mempunyai tempat sama sekali dalam Hukum Nasional Indonesia. Presiden/Pemimpin

Besar Revolusi harus dapat melakukan campur tangan atau turun tangan dalam pengadilan,

yaitu dalam hal-hal yang tertentu. Hal-hal yang tertentu ini yalah:

1. Kepentingan…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Kepentingan Revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan

masyarakat.

1. Kesemuanya yang tersebut di atas itu harus sangat mendesak.

Tentulah jalan biasa dapat ditempuh, yaitu menunggu, hingga telah dijatuhkan

putusan dan kemudian Kepala Negara memberi grasi akan tetapi jalan ini memakan waktu,

sedang kepentingan Revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat

yang sangat mendesak kadang-kadang tidak dapat menunggu demikian lama. Untuk hal

yang demikian inilah diperlukan kebebasan dari Presiden/Pemimpin Besar Revolusi untuk

turun atau campur tangan dalam pengadilan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Peradilan adalah peradilan negara, yang menjalankan dan melaksanakan fungsi Hukum

sebagai Pengayoman dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Manipol/ Usdek, yang menuju masyarakat Sosialis Indonesia. Tidak ada tempat bagi

peradilan Swapraja yang bersifat faodalistis, atau peradilan Adat yang dilakukan bukan alat

perlengkapan Negara. Bahwa di sana sini diadakan perdamaian atau perwasitan, tidaklah

dilarang, bahkan dianjurkan, namun perlu diperhatikan, bahwa Negara tidak memberi

kekuatan atau akibat hukum terhadap putusan perdamaian atau perwasitan. Keadilan dapat

dicari dan diperoleh pada pengadilan yang menjalankan fungsi Hukum sebagai

Pengayoman. Dengan demikian diusahakan supaya perkembangan hukum dapat berjalan

secara terpimpin dan wajar.

Pasal 2…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2.

(1) "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah disesuaikan dengan

pasal 29 Undang-undang Dasar yang berbunyi:

1. Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya

itu.

Rumusan ini berlaku untuk semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan.

(2) Peradilan harus sederhana. Tidak perlu satu acara yang berbelit-belit, yang tidak

memuaskan pencari keadilan. Hukum adalah diperuntukkan bagi mereka, karena

itulah mereka wajib mengerti hukumnya. Peradilan harus cepat, hanya dengan

kecepatan, perasaan keadilan dapat dipenuhi. Proses yang bertahun-tahun, yang

kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahliwaris pencari keadilan, harus

dihindarkan sejauh-jauhnya. Peradilan harus murah. Pengadilan adalah untuk rakyat

karena itu peradilan harus dilakukan dengan biaya yang ringan supaya rakyat pencari

keadilan dapat membayarnya.

Pasal 3.

Ini adalah sendi peradilan. Di sini terlihat dengan jelas hasrat Pemerintah untuk memupuk

dan membina kepribadian pengadilan.

Pengadilan mengadili menurut hukum yang dijalankannya dengan kesadaran, bahwa hukum

adalah landasan dan alat Negara dan dimana Negara ada di dalam Revolusi menjadi alat

Revolusi, yang memberi Pengayoman agar cita-cita luhur Bangsa tercapai dan terpelihara

dan bahwa sifat-sifat hukum adalah berakar pada kepribadian Bangsa, serta dengan

kesadaran bahwa tugas Hakim ialah dengan bertanggung-jawab sepenuhnya kepada negara

dan Revolusi turut serta membangun dan menegakkan masyarakat adil dan makmur yang

berkepribadian Pancasila, menurut garis-garis besar haluan Negara.

Pasal 4…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4 sampai dengan 6.

Di sini nampak penjunjungan tinggi kepribadian manusia dengan dan di dalam masyarakat,

sesuai dengan Pancasila.

Pasal 7

(1) Undang-undang ini membedakan antar Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan

Peradilan Tata-Usaha Negara.

Peradilan Umum antara lain meliputi pengadilan Ekonomi, Pengadilan Subversi,

Pengadilan Korupsi.

Peradilan Khusus terdiri dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer. Yang

dimaksudkan dengan Peradilan Tata-Usaha Negara adalah yang disebut "peradilan

administratif" dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

II/MPRS/1960, dan antara lain meliputi juga yang disebut "peradilan kepegawaian"

dalam pasal 21 Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kepegawaian (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263; Tambahan Lembaran-

Negara No.2312).

(2) Cukup jelas.

(3) Tata-Usaha Negara tentang soal-soal Organisatoris administratif dan finansiil ada di

bawah kekuasaan Departemen Kehakiman.

(4) Cukup jelas.

Pasal 8.

(1) Dengan peradilan yang dijalankan oleh 3 orang hakim secara kolegial ini, maka

dijaminlah pemberian keadilan yang seobyektif-obyektifnya.

(2) Untuk memperlancar jalannya peradilan, maka mengenai perkara-perkara kecil

seperti pelanggaran dan kejahatan yang bersifat sederhana baik mengenai

pembuktiannya maupun penjatuhan pidananya diadakan peradilan kilat yang

dilakukan oleh seorang Hakim. Di daerah-daerah dimana masih sangat terasa akan

kekurangan…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

kekurangan tenaga hakim dan dimana jarak antara satu tempat dan lainnya sangatlah

jauh, sedang alat pengangkutan juga masih sangat tidak memuaskan, amat sukar

untuk dengan sekaligus berpijak pada azas peradilan dengan 3 orang hakim. Namun

keadilan ini tidak dapat berlangsung selamanya, karena itu batas waktu diberikan

kepada penyimpangan tersebut, sehingga benar-benar akan merupakan pendorong

bagi Menteri yang bersangkutan untuk dalam waktu yang singkat memenuhi azas

peradilan dengan 3 orang hakim.

(3) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang yang mengatur badan-badan Peradilan

Agama dan tentang Mahkamah Agung mengenai lingkungan Peradilan Agama

wewenang atau kekuasaannya, susunan dan hukum acara direncanakan oleh

Departemen Agama dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dari agama

yang bersangkutan.

(4) Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Dengan positif ditentukan bahwa hakim wajib mencari dan menemukan hukum. Hakim

dianggap mengenal hukum. Karena itu ia tidak boleh menolak memberi keadilan. Hakim

mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat. Andai kata ia tidak dapat

menemukan hukum tertulisnya. Ia wajib mencari hukum tak tertulisnya atau memutus

sebagai seorang yang bijaksana dengan bertanggung-jawab kepada Negara dan Revolusi. Ia

wajib berani memutus, demi keadilan dan Pengayoman, untuk ikut serta membangun

masyarakat yang adil dan makmur. Penolakannya akan sungguh menurunkan derajat dan

martabatnya.

Pasal 11.

Untuk kepentingan peradilan dirasakan perlu untuk mengadakan kerjasama yang baik antara

semua pengadilan dari berbagai lingkungan peradilan. Maka sudah sewajarnyalah apabila

semua pengadilan itu wajib saling memberi keterangan yang diminta.

Pasal 12…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 12.

Alasan-alasan yang penting diantaranya yalah bila terdapat perkara kesusilaan, perkara

rahasia negara dan sebagainya.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

(1) Cukup jelas.

(2) Oleh karena hakim dan penuntut umum masing-masing merupakan Alat Revolusi

maka sudah sewajarnyalah bahwa sebelum hakim menjatuhkan putusan terakhir

dalam perkara pidana diadakanlah musyawarah dengan penuntut umum. Hak

penuntut umum untuk minta banding terutama ditujukan terhadap perkara-perkara

yang menyangkut kepentingan Revolusi seperti perkara subversi. korupsi dan lain

sebagainya serta juga terhadap perkara-perkara yang menyangkut rasa keadilan

masyarakat yang ditetapkan di dalam Undang-undang.

Mengingat kepentingan-kepentingan tersebut adalah kepentingan-kepentingan yang

perlu sekali mendapat perlindungan maka hak minta banding bagi Penuntut Umum

juga berlaku terhadap putusan Pengadilan yang menyatakan pembebasan terdakwa

dari segala tuduhan.

(3) Cukup jelas.

Pasal 15.

Pasal ini mengatur tentang peninjauan kembali putusan pengadilan atau herziening.

Peninjauan kembali putusan merupakan alat hukum yang istimewa dan pada galibnya baru

dilakukan setelah alat-alat hukum lainnya telah dipergunakan tanpa hasil. Syarat-syaratnya

ditetapkan dalam Hukum Acara. Pada umumnya, peninjauan kembali putusan hanya dapat

dilakukan, apabila terdapat nova, yaitu fakta-fakta atau keadaan-keadaan baru, yang pada

waktu dilakukan peradilan yang dahulu, tidak tampak atau memperoleh perhatian.

Pasal 16…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 16.

Pasal ini mengatur koneksitas antara pengadilan dari beberapa lingkungan. Dalam hal ini

ditentukan, bahwa mereka diadili oleh pengadilannya masing-masing. Undang-undang dapat

menetapkan bahwa terhadap ketentuan ini dapat diadakan penyimpangan. Di dalam

Undang-undang No. 5 Tahun 1950 ditentukan bahwa penyimpangan dapat dilakukan atas

persetujuan Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan.

Pasal 17.

Cukup jelas.

Pasal 18.

Dengan Pemerintah dimaksudkan bukan Pemerintah Pusat saja, melainkan juga Pemerintah

Daerah.

Pasal 19.

Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat

Undang-undang. Sandaran yang terutama bagi pengadilan sebagai alat Revolusi adalah

Pancasila dan Manipol/Usdek. Segala sesuatu yang merupakan persoalan hukum berbentuk

perkara-perkara yang diajukan, wajib diputus dengan sandaran itu dengan mengingat fungsi

Hukum sebagai pengayoman. Akan tetapi adakalanya, bahwa Presiden/Pemimpin Besar

Revolusi harus dapat turun atau campur tangan baik dalam perkara perdata maupun dalam

perkara pidana. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan Negara dan

Bangsa yang lebih besar.

Tidak…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Tidak diadilinya seseorang, atau cara-cara maupun susunan pengadilannya, mungkin

dapat ditentukan oleh Presiden dalam hal itu. Akan tetapi, keadilan ini adalah keadaan

perkecualian yang istimewa. Syaratnya yalah apabila kehormatan Negara dan Bangsa yang

sangat mendesak, memerlukan turun atau campur tangan Presiden. Memang jalan biasa

dapat ditempuh. Presiden dapat menanti hingga perkara selesai diadili dan diputus dan baru

kemudian memberi grasi. Akan tetapi mungkin jalan ini terlalu panjang dan lama. Itulah

sebabnya bahwa dalam keadaan yang sangat mendesak, Presiden/Pemimpin Besar Revolusi

diberi wewenang untuk turun atau campur tangan.

Pasal 20

(1) Hakim adalah alat Revolusi. Sebagai alat Revolusi ia wajib mengenal Revolusi.

Untuk mengenal Revolusi, ia tidak boleh memisahkan atau mengasingkan diri dari

masyarakat. Ia tidak boleh takut, bahwa ia akan dituduh memihak. Ia memang

memihak, akan tetapi memihak kepada Revolusi dan kebenaran.

Hanya dengan terjun secara aktif dalam masyarakat, dengan aktif ikut serta dalam

pergolakan masyarakat, dengan pula ikut serta membangun masyarakat yang adil

dan makmur, ia akan mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan

keadilan rakyat.

Dengan demikian ia akan dapat menggali nilai-nilai hukum dan dengan demikian pula

ia akan dapat menjalankan fungsi hukum sebagai pengayoman dengan sempurna.

(2) Baik sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari orang yang akan dijatuhi pidana

wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan.

Keadaan-keadaan pribadi ini sangat penting untuk bahan permusyawaratan tentang

seseorang terutama untuk mempertimbangkan alat-alat yang akan diterapkan

terhadapnya.

Keadaan-keadaan pribadi ini dapat diperoleh dari keterangan kawan-kawan orang itu

yang dekat, kepala Rukun Tetangganya, keterangan seorang dokter akhli jiwa dan

sebagainya.

Pasal 21…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 21.

(1) Yang dimaksudkan dengan "hak ingkar" adalah hak seorang tertuduh untuk menolak

diadili oleh seorang hakim. Apabila hakim mempunyai hubungan kekeluargaan

dengan sitertuduh atau mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak langsung

dalam perkaranya, maka sitertuduh dapat mempergunakan hak ingkarnya terhadap

hakim dengan mengemukakan keberatan-keberatan untuk diadili oleh hakim yang

bersangkutan.

(2) Cukup jelas.

(3) Cukup jelas.

Pasal 22 sampai dengan 25.

Cukup jelas.

Pasal 26.

Merupakan azas yang sangat penting, bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai

wewenang untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini dianggap perlu karena seorang yang

terkena perkara, wajib diberi perlindungan sewajarnya, sehingga ia dapat benar-benar

merasakan, bahwa dalam keadaan bagaimanapun baginya, hukum tetap berfungsi sebagai

pengayoman. Dalam pada itu perlu diingat pula, bahwa walaupun ia telah ditangkap,

ditahan, dituntut dan diadili, ia dianggap tidak bersalah, sebelum putusan memperoleh

kekuatan hukum yang tetap. Karena pentingnya kedudukan penasehat hukum, maka

diusahakan supaya diadakan Undang-undang tersendiri tentang bantuan hukum.

Pasal 27.

Sesuai dengan rasa perikemanusiaan maka seorang tertuduh, selama belum terbukti

kesalahannya harus dianggap tidak bersalah dan harus diperlakukan sesuai dengan

martabatnya sebagai manusia.

Karena…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Karena itu ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau penasehat

hukumnya sejak ia ditahan. Tapi hubungan ini dengan sendirinya tidak boleh merugikan

kepentingan pemeriksaan yang dimulai dengan penyidikan. Untuk itu pegawai penyidik

dapat melakukan pengawasan terhadap hubungan tersebut dengan memperhatikan petunjuk-

petunjuk jaksa dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana.

Pasal 28 sampai dengan 31.

Cukup jelas.

Mengetahui :

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2699