PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1964

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih menjamin ketenteraman serta kepastian bekerja bagi

kaum buruh yang di samping tani harus menjadi kekuatan pokok dalam

revolusi dan harus menjadi soko-guru masyarakat adil dan makmur, seperti

tersebut dalam Manifesto Politik, beserta perinciannya, perlu segera

dikeluarkan Undang-undang tentang Pemutusan Hubungan Kerja di

Perusahaan Swasta;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 serta pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar;

1. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239

tahun 1964;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

I. Mencabut : "Regeling Ontslagrecht voor bepaalde niet Europe se Arbeiders"

(Staatsblad 1941 No. 396) dan peraturan-peraturan lain mengenai

pemutusan hubungan kerja seperti tersebut didalam Kitab Undang-

undang Hukum Perdata pasal 1601 sampai dengan 1603 Oud dan

pasal 1601 sampai dengan 1603, yang berlawanan dengan ketentuan-

ketentuan tersebut didalam Undang-undang ini.

II. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN

KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA.

Pasal 1…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1.

(1) Pengusaha harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan

hubungan kerja.

(2) Pemutusan hubungan kerja dilarang:

• selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena

keadaan sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak

melampaui 12 (dua belas) bulan terus-menerus;

• selama buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena

memenuhi kewajiban terhadap Negara yang ditetapkan oleh

Undang-undang atau Pemerintah atau karena menjalankan ibadat

yang diperintahkan agamanya dan yang disetujui Pemerintah.

Pasal 2.

Bila setelah diadakan segala usaha pemutusan hubungan kerja tidak dapat

dihindarkan, pengusaha harus merundingkan maksudnya untuk

memutuskan hubungan kerja dengan organisasdi buruh yang bersangkutan

atau dengan buruh sendiri dalam hal buruh itu tidak menjadi anggota dari

salah-satu organisasi buruh.

Pasal 3.

(1) Bila perundingan tersebut dalam pasal 2 nyata-nyata tidak

menghasilkan persesuaian paham, pengusaha hanya dapat

memutuskan hubungan kerja dengan buruh, setelah memperoleh izin

Panitia Penyelsaian Perselisihan Perburuhan Daerah (Panitia Daerah),

termaksud pada pasal 5 Undang-undang No. 22 tahun 1957 tentang

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran-Negara tahun 1957

No. 42) bagi pemutusan hubungan kerja perseorangan, dan dari

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Panitia Pusat)

termaksud pada pasal 12 Undang-undang tersebut di atas bagi

pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

(2) Pemutusan…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dianggap terjadi jika

dalam satu perusahaan dalam satu bulan, pengusaha memutuskan

hubungan kerja dengan 10 orang buruh atau lebih, atau mengadakan

rentetan pemutusan-pemutusan hubungan kerja yang dapat

menggambarkan suatu itikad untuk mengadakan pemutusan hubungan

kerja secara besar-besaran.

Pasal 4.

Izin termaksud pada pasal 3 tidak diperlukan, bila pemutusan hubungan

kerja dilakukan terhadap buruh dalam masa percobaan.

Lamanya masa percobaan tidak boleh melebihi tiga bulan dan adanya masa

percobaan harus diberitahukan lebih dahulu pada calon buruh yang

bersangkutan.

Pasal 5.

(1) Permohonan izin pemutusan hubungan kerja beserta alasan alasan

yang menjadi dasarnya harus diajukan secara tertulis kepada Panitia

Derah, yang wilayah kekuasaannya meliputi tempat kedudukan

pengusaha bagi pemutusan hubungan kerja perseorangan dan kepada

Panitia Pusat bagi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

(2) Permohonan izin hanya diterima oleh Panitia Daerah/ Panitia Pusat

bila ternyata bahwa maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah

dirundingkan seperti termaksud dalam pasal 2, tetapi perundingan ini

tidak menghasilkan persesuaian paham.

Pasal 6.

Panitia Darah dan Panitia Pusat menyelesaikan permohonan izin pemutusan

hubungan kerja dalam waktu sesingkat-singkatnya, menurut tata-cara yang

berlaku untuk penyelesaian perselisihan perburuhan.

Pasal 7….

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7.

(1) Dalam mengambil keputusan terhadap permohonan izin pemutusan

hubungan kerja, Panitia Daerah dan Panitia Pusat disamping

ketentuan-ketentuan tentang hal ini yang dimuat dalam Undang-

undang No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan

Perburuhan (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 42), memperhatikan

keadaan dan perkembangan lapangan kerja serta kepentingan buruh

dan perusahaan.

(2) Dalam hal Panitia Daerah atau Panitia Pusat memberikan izin maka

dapat ditetapkan pula kewajiban pengusaha untuk memberikan

kepada buruh yang bersangkutan uang pesangon, uang jasa dan ganti

kerugian lain-lainnya.

(3) Penetapan besarnya uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian

lainnya diatur di dalam Peraturan Menteri Perburuhan.

(4) Dalam Peraturan Menteri Perburuhan itu diatur pula pengertian

tentang upah untuk keperluan pemberian uang pesangon, uangjasa

dan ganti kerugian tersebut di atas.

Pasal 8.

Terhadap penolakan pemberian izin oleh Panitia Daerah, atau pemberian

izin dengan syarat, tersebut pada pasal 7 ayat (2), dalam waktu empat

belas hari setelah putusan diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan,

baik buruh dan/atau pengusaha maupun organisasi buruh/atau organisasi

pengusaha yang bersangkutan dapat minta banding kepada Panitia Pusat.

Pasal 9…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9.

Panitia Pusat menyelesaikan permohonan banding menurut tata-cara yang

berlaku untuk penyelesaian perselisihan perburuhan dalam tingkat

bandingan.

Pasal 10.

Pemutusan hubungan kerja tanpa izin seperti tersebut pada pasal 3 adalah

batal karena hukum.

Pasal 11.

Selama izin termaksud pada pasal 3 belum diberikan, dan dalam hal ada

permintaan banding tersebut pada pasal 8, Panitia Pusat belum memberikan

keputusan, baik pengusaha maupun buruh harus tetap memenuhi segala

kewajibannya.

Pasal 12.

Undang-undang ini berlaku bagi pemutusan hubungan kerja yang terjadi

diperusahaan-perusahaan Swasta, terhadap seluruh buruh dengan tidak

menghiraukan status kerja mereka, asal mempunyai masa kerja lebih dari 3

(tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 13.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang belum diatur di dalam Undang-

undang ini ditetapkan oleh Menteri Perburuhan.

Pasal 14.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam

Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 1964.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. SUBANDRIO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 1964.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 93

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1964

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA.

UMUM.

Bagi kaum buruh putusnya hubungan kerja berarti permulaan masa pengangguran

dengan segala akibatnya, sehingga untuk menjamin kepastian dan ketenteraman hidup kaum

buruh seharusnya tidak ada pemutusan hubungan kerja.

Tetapi pengalaman sehari-hari membuktikan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak

dapat dicegah seluruhnya.

Berbagai jalan dapat ditempuh untuk memecahkan persoalannya. Setelah ditinjau

masak-masak berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lampau, maka pada hemat

Pemerintah, sistim yang dianut dalam Undang-undang ini adalah yang paling tepat bagi

negara kita dalam taraf pertumbuhan sekarang.

Pokok-pokok pikiran yang diwujudkan dalam Undang-undang ini dalam garis

besarnya adalah sebagai berikut:

1. Pokok pangkal yang harus dipegang teguh dalam menghadapi masalah pemutusan

hubungan kerja ialah bahwa sedapat mungkin pemutusan hubungan kerja harus

dicegah dengan segala daya upaya, bahkan dalam beberapa hal dilarang.

1. Karena pemecahan yang dihasilkan oleh perundingan antara pihak-pihak yang

berselisih sering kali lebih dapat diterima oleh yang bersangkutan dari pada

penyelesaian dipaksakan oleh Pemerintah, maka dalam sistim Undang-undang ini,

penempuhan jalan perundingan ini merupakan kewajiban, setelah daya upaya

tersebut pada 1 tidak memberikan hasil.

1. Bila jalan perundingan tidak berhasil mendekatkan kedua pihak, barulah Pemerintah

tampil kemuka dan campur-tangan dalam pemutusan hubungan kerja yang hendak

dilakukan oleh Pengusaha. Bentuk campur-tangan ini adalah pengawasan prepentip,

yaitu untuk tiap-tiap pemutusan hubungan Kerja oleh pengusaha diperlukan izin dari

Instansi Pemerintah.

1. Berdasarkan…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Berdasarkan pengalaman dalam menghadapi masalah pemutusan hubungan kerja,

maka sudah setepatnyalah bila pengawasan prepentip ini diserahkan kepada Panitya

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Panitya Penyelesaian Perburuhan

Pusat.

1. Dalam Undang-undang ini diadakan ketentuan-ketentuan yang bersifat formil tentang

cara memohon izin, meminta banding terhadap penolakan permohonan izin dan

seterusnya.

1. Disamping itu perlu dijelaskan bahwa bilamana terjadi pemutusan hubungan kerja

secara besar-besaran sebagai akibat dari tindakan Pemerintah, maka Pemerintah

akan berusaha untuk meringankan beban kaum buruh itu dan akan diusahakan

penyaluran mereka pada perusahaan/proyek yang lain.

1. Demikian juga pemutusan hubungan kerja karena akibat modernisasi, otomatisasi,

effisiency dan rationalisasi yang disetujui oleh Pemerintah mendapat perhatian

Pemerintah sepenuhnya dengan jalan mengusahakan secara aktif penyaluran buruh-

buruh itu keperusahaan/proyek lain.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Sekiranya disini dikemukakan, bahwa jumlah sepuluh termaksud pada pasal 3 ayat

(2) hanya merupakan ancar-ancar; ukuran yang penting yalah maksud/hasrat pengusaha

untuk memutuskan hubungan kerja secara besar-besaran.

Pasal 4…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4.

Dalam masa percobaan menurut hukum yang berlaku kedua pihak berwenang untuk

memutuskan hubungan kerja seketika. Asas tersebut telah dipertahankan dalam Undang-

undang ini.

Pasal 5 s/d 9.

Mengatur tata cara permohonan izin dan lain-lain hal yang bersifat formil, sehingga

tidak perlu dijelaskan lebih lanjut.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Berdasarkan pasal 12 ini semua buruh (termasuk buruh contractor) dengan tidak

menghiraukan apakah mereka buruh harian, bulanan) atau borongan (op stuikloon)

dilindungi oleh Undang-undang ini.

Yang dimaksudkan dengan perusahaan, yalah perusahaan yang tidak berstatus

perusahaan negara atau perusahaan daerah dan yang merupakan organisasi dari alat-alat

produksi untuk menghasilkan barang-barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan

masyarakat.

Adapun mengenai pemutusan hubungan kerja diperusahaan- perusahaan negara dan

daerah, Pemerintah bermaksud mengadakan peraturan tersendiri.

Pasal 13 dan 14.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2686