LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 1964

TENTANG

LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. a. bahwa di dalam praktek perbankan seringkali terjadi bahwa suatu cek

yang diajukan pada bank atas nama cek tersebut ditarik guna diminta

pembayarannya ternyata tidak terjamin dengan dana yang cukup pada

bank tersebut (lazim dinamakan cek kosong);

• bahwa perbuatan penarikan cek kosong itu telah dilakukan

sedemikian rupa sehingga merupakan manipulasi-manipulasi yang

dapat mengacaukan dan menggagalkan usaha-usaha Pemerintah pada

dewasa ini di dalam melaksanakan stabilitas/perbaikan-perbaikan di

bidang moneter dan perekonomian pada umumnya;

• bahwa di samping hal-hal tersebut dalam huruf b di atas, penarikan

cek-cek kosong itu dapat pula mengakibatkan hilangnya kepercayaan

masyarakat terhadap lalu lintas pembayaran dengan cek pada

khususnya dan perbankan pada umumnya;

1. a. bahwa demi tercapainya stabilisasi/perbaikan-perbaikan dalam bidang

moneter serta untuk mencegah hilangnya kepercayaan masyarakat

terhadap lalu lintas pembayaran dengan cek dan perbankan pada

umumnya, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang penarikan

cek kosong tersebut;

• bahwa pengaturan ini adalah pula dalam rangka pengamanan usaha-

usaha mencapai tujuan revolusi;

1. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu pula merubah

Undang-undang No. 7 Drt. tahun 1955 sebagaimana telah dirobah dan

ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 1 Prp tahun 1960;

Mengingat :…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 Undang-undang Dasar;

1. Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955, No. 8 Drt tahun 1958, No. 21

Prp tahun 1959 dan No. 1 Prp tahun 1960jo Penetapan Presiden No. 5

tahun 1959;

1. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239

tahun 1964;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.

BAB I.

Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.

Pasal 1.

Barangsiapa menarik suatu cek, sedangkan ia mengetahui atau patut harus

menduga, bahwa sejak saat ditariknya untuk cek tersebut tidak tersedia dana

yang cukup pada bank atas nama cek tersebut ditarik (cek kosong) dipidana

dengan mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-

lamanya dua puluh tahun dan pidana denda sebanyak-banyaknya empat kali

jumlah yang ditulis dalam cek kosong yang bersangkutan.

Pasal 2.

Apabila penarikan cek kosong tersebut dalam pasal 1 dilakukan oleh atau

atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang

atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan pidana dijatuhkan

baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik

terhadap mereka yang melakukan penarikan cek kosong itu, maupun

terhadap kedua-duanya.

Pasal 3…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3.

Tindakan pidana tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2 adalah kejahatan.

BAB II.

Tentang Penambahan Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955.

Pasal 4.

Pasal 1 sub 1e Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955, sebagaimana telah

dirobah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 1 Prp tahun 1960,

ditambah dengan kalimat yang berbunyi sebagai berikut:

"o. Undang-undang No. 17 tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek

Kosong (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 101, Tambahan Lembaran-

Negara No. 2692)."

BAB III

Penutup.

Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 September 1964.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. SUBANDRIO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 September 1964.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 101

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 1964

TENTANG

LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG.

UMUM.

Dengan pesatnya kemajuan perekonomian Indonesia, maka kebiasaan-kebiasaan di

dalam kalangan perdagangan di Indonesia mengalami perubahan-perubahan juga sesuai

dengan pesatnya kemajuan perekonomian tersebut. Lembaga-lembaga perdagangan yang

pada zaman sebelum perang dunia ke-II hanya dipergunakan oleh pedagang-pedagang besar

yang kebanyakan terdiri dari bangsa Asing di Indonesia, sekarang ini dengan cepat sekali

dipergunakan pula oleh pedagang-pedagang bangsa Indonesia. Lembaga perdagangan yang

antara lain sudah lazim dipergunakan oleh kaum pedagang bangsa Indonesia pada waktu ini

adalah cara pembayaran dengan cek.

Betapa pentingnya cara pembayaran dengan cek tersebut kita ketahui semua dari

hasrat Pemerintah agar di Indonesia didirikan bank-bank sebanyak-banyaknya guna antara

lain melayani cara pembayaran tersebut.

Guna ketertiban dan kelancaran usaha perbankan dari penggunaan cek-cek itu maka

oleh Pemerintah telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955 tentang

Pengawasan terhadap Urusan Kredit (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 2) Dalam rangka

pengawasan terhadap urusan kredit (perbankan) itu kini dapat diketahui timbulnya praktek-

praktek yang sangat tidak sehat yang pada garis besarnya berkisar pada penggunaan

lembaga cek untuk maksud-maksud manipulasi ialah dengan jalan penarikan-penarikan cek

tanpa menyediakan dana yang cukup pada bank atas mana cek ditarik semenjak saat

ditariknya cek itu. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut.

Mengingat…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat bahwa Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboekvan koophandel)

dalam bidang Hukum Perdata hanya mewajibkan seseorang yang menarik cek untuk

menyediakan dana yang cukup pada bank atas mana cek ditarik pada hari cek itu diajukan

kepada bank guna pembayarannya, maka orang merasa tidak perlu untuk menyediakan dana

yang dipergunakan itu sebelum cek itu diajukan pada bank yang bersangkutan guna diminta

pembayarannya.

Mengingat adanya selisih waktu yang cukup antara saat cek itu ditarik dan saat cek

itu diajukan pada bank guna diminta pembayarannya, dalam waktu mana cek itu dapat

berpindah dari tangan ketangan sebagai alat pembayaran, maka timbullah nafsu orang-orang

yang tak bertanggung-jawab untuk mempergunakan kesempatan itu guna tujuan-tujuan

manipulasi.

Orang-orang yang tidak bertanggung-jawab ini kemudian menarik cek-cek semau-

maunya dalam jumlah-jumlah yang sangat besar dengan hanya menyediakan dana sebagian

(kecil) saja dari jumlah cek-cek yang ditariknya itu pada bank yang bersangkutan, karena

menurut perhitungannya jumlah dana yang sebagian (kecil) disediakannya itu sudah cukup

untuk menampung, pembayaran-pembayaran apabila cek-cek itu diajukan pada bank. Hal ini

berarti bahwa orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu telah menciptakan alat-alat

pembayaran dalam jumlah-jumlah yang amat besar guna kepentingan dirinya sendiri yang

dalam praktek telah menambah jumlah alat-alat pembayaran yang beredar sampai

bermilyar-milyar rupiah, hal mana betul-betul menimbulkan kekacauan-kekacauan dalam

bidang moneter yang dengan sendirinya mempengaruhi pula tingkat harga barang-barang.

Di samping itu perhitungan dari manipulan-manipulan termaksud di atas dapat

melesat, sehingga pada saat cek-ceknya diajukan pada bank tidak tersedia dana yang

diperlukan dan cek-cek tersebut ditolak oleh bank-bank sebagai cek-cek kosong. Praktek-

praktek demikian itu apabila dibiarkan berlarut-larut akan merupakan pula:

-- perlawanan yang terang-terangan terhadap maksud Pemerintah untuk menumbuhkan

kebiasaan melakukan pembayaran dengan cek dalam masyarakat pada umumnya dan

di kalangan perdagangan khususnya, maksud mana telah pula dipertegas oleh

P.Y.M. Presiden sendiri dengan Keputusannya No. 470 tahun 1961 tanggal 23

Agustus 1 961 tentang merubah lalu-lintas pembayaran yang terutama bersifat Kartal

dengan lalu-lintas pembayaran yang terutama bersifat Giral;

-- faktor-…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-- faktor-faktor yang mengakibatkan berkurangnya/hilangnya kepercayaan masyarakat

terhadap lembaga cek pada umumnya dan perbankan khususnya;

-- penghambatan terhadap Rencana Pembangunan Semesta Berencana yang telah

ditetapkan oleh M.P.R.S. dengan ketetapannya No. 11 tahun 1960 dan terhadap

kemajuan perekonomian bangsa Indonesia khususnya.

Walaupun oleh Dewan Moneter telah dikeluarkan Surat Keputusan Dewan Moneter

No. 53 yang maksudnya juga mencegah penarikan cek kosong sebagai usaha dibidang

Hukum Publik, kemudian Bank Indonesia menetapkan pula ketentuan-ketentuan guna

mencegah penarikan cek kosong tersebut sebagai tindakan dibidang Hukum Administratif,

namun segala usaha serta tindakan-tindakan ini belum mampu mencegah penarikan cek-cek

kosong.

Guna menertibkan keadaan tersebut di atas perlu segera diadakan tindakan yang

cukup keras untuk mencegah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lalu-lintas

pembayaran dengan cek pada khususnya dan perbankan pada umumnya.

PASAL DEMI PASAL,

Pasal 1.

Seorang penarik cek telah melakukan kejahatan yang dimaksud di dalam pasal ini

apabila ia tidak menyediakan dana yang cukup pada bank atas mana cek itu ditarik

semenjak cek itu ditariknya, sehingga pada saat sipenerima (nemer) atau sipemegang

(houder) mengajukan cek tersebut kepada bank yang bersangkutan untuk dibayar, ditolak

pembayarannya oleh Bank karena ketiadaan tersedia dana padanya untuk pembayaran cek

tersebut.

Dalam hubungan ini mungkin akan timbul pertanyaan, apakah seorang pemegang

rekening akan senantiasa dapat mengetahui jumlah saldonya pada bank yang bersangkutan.

Dalam…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dalam hal ini pemegang rekening diwajibkan untuk menyelenggarakan administrasi

dari perkembangan rekeningnya itu dan tidak menyerahkan penyelenggaraan adminstrasinya

pada Banknya saja.

Setiap mutasi yang terjadi atas rekeningnya itu harus dicatat secara up to date sekali,

termasuk penarikan cek-cek atas rekening yang bersangkutan harus segera dicatatnya

sebagai pengurangan atas saldonya. Mengingat bahwa suatu Bank tidak berhak untuk

mendebet (mengurangi) saldo rekening dari langganan tanpa instruksi dan persetujuan dari

langganannya itu (kecuali ongkos-ongkos bank yang jumlahnya tidak begitu berarti), maka

bagi pemegang rekening tidak banyak kesulitan untuk mengetahui berapa saldonya pada

setiap saat. Yang mungkin agak lambat dapat diketahuinya adalah pengkreditan

(penambahan) atas saldonya itu oleh bank karena untuk itu ia harus menerima dulu kredit

nota dari bank tersebut; akan tetapi hal ini tidak akan menyebabkan pemegang rekening itu

mempunyai pandangan tentang saldonya yang lebih tinggi daripada sebenarnya.

Yang dimaksud dengan "dana" dalam peraturan ini adalah saldo rekening giro atas

mana cek itu ditarik atau dana yang disediakan oleh bank bagi langganan yang bersangkutan

sebagai fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank bagi langganannya itu.

Dalam hal yang terakhir ini fasilitas kredit termaksud harus telah diberikan sebelum

cek-cek yang bersangkutan ditarik dan pemberiannya itu haruslah secara tertulis dalam

batas batas ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam bidang perkreditan

berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.1 tahun

1955,

Kekayaan-kekayaan lain dari penarik cek pada bank atas mana cek tersebut ditarik

kecuali giro dan fasilitas kredit termaksud di atas (misalnya deposito). tidak- termasuk

dalam "dana" yang dimaksudkan dalam peraturan ini, karena penarikan atas kekayaan-

kekayaan itu, misalnya deposito, mempunyai ketentuan- ketentuan tersendiri dan tidak

"subject to cheque".

Kaharusan penyediaan dana pada sitertarik adalah mulai sejak saat ditariknya cek

hingga sampai saat cek yang bersangkutan diajukan kepada bank atas mana cek itu ditarik,

untuk dibayar.

Mengingat…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat bahwa dalam rangka pembasmian manipulasi dengan cara penertiban cek

kosong perlu diadakan pemidanaan atas perbuatan tersebut yang lebih berat dari pada

terhadap kejahatan pada umumnya, maka perlu dijatuhkan dua hukuman utama terhadap

penarikan cek kosong termaksud, dengan mengingat ketentuan dalam Penetapan Presiden

No. 5 tahun 1959. Dalam hubungan ini penjatuhan hukuman denda perlu menyimpang dari

sistim penjatuhan hukuman yang dianut dalam Undang-undang Hukum Pidana dan

mengikuti sistim yang dianut di dalam Undang-undang tindak-pidana Ekonomi (Undang-

undang No. 7 Drt tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27).

Pasal 2

Sedapat-dapatnya diusahakan agar hukuman yang dijatuhkan itu ditujukan kepada

sipenanda-tangan cek kosong, karena mereka ini lebih mengetahui akan tersedia tidaknya

dana pada sitertarik.

Bilamana ternyata sipenandatangan cek- kosong tersebut tak mampu membayar

denda, maka hukuman penjara dijatuhkan kepadanya dan denda dikenakan pada badan

hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan untuk mana telah dilakukan penerimaan cek

kosong tersebut.

Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 15 Undang-undang No. 7 Drt

tahun 1959.

Pasal 3, 4 dan 5

Cukup jelas.

Mengetahui:

Wakil Sekretaris Negara.

SANTOSO S.H.

Brig. Jen. T.N.I.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2692