PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI PALEMBANG DAN PERUBAHAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 1964

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI PALEMBANG DAN PERUBAHAN

DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MEDAN DAN DI JAKARTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengadakan Pengadilan Tinggi khusus untuk Daerah-daerah Tingkat I

Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung yang sekarang termasuk daerah

hukum Pengadilan Tinggi di Medan dan di Jakarta, dan berhubung dengan

itu perlu mengadakan perobahan pada daerah hukum Pengadilan Tinggi di

Medan dan di Jakarta;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar;

1. Undang-undang No. 1 Drt tahun 1951;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN

TINGGI DI PALEMBANG DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM

PENGADILAN TINGGI DI MEDAN DAN DI JAKARTA.

Pasal 1.

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku diadakan Pengadilan Tinggi

yang berkedudukan di Palembang.

Pasal 2…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2.

Daerah Hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi daerah

hukum semua Pengadilan Negeri dalam Daerah-daerah Tingkat I Jambi,

Sumatera Selatan dan Lampung.

Pasal 3.

Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta dikurangi dengan daerah

hukum semua Pengadilan Negeri dalam Daerah-daerah Tingkat I Sumatera

Selatan dan Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 4.

Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan dikurangi dengan daerah

hukum semua Pengadilan Negeri dalam Daerah Tingkat I Jambi.

PERATURAN PERALIHAN.

Pasal 5.

Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri dalam Daerah-daerah

Tingkat I Sumatera Selatan dan Lampung yang pada saat berlakunya

Undang-undang ini sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan

Tinggi Jakarta, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Palembang.

Pasal 6.

Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan-pengadilan Negeri dalam

Daerah Tingkat I Jambi yang sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh

Pengadilan Tinggi di Medan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi

di Palembang.

PERATURAN…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PENUTUP.

Pasal 7.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam

Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 8 September 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 September 1964.

WAKIL SEKRETARIS NEGARA,

ttd

SANTOSO S.H.

Brig. Jend. T.N.I.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 84

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG No. II TAHUN 1964

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI PALEMBANG

DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN

TINGGI DI MEDAN DAN DI JAKARTA.

UMUM.

Sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan sekarang ini, di dalam prinsipnya di

tiap-tiap Daerah Tingkat I perlu diadakan Pengadilan Tinggi, seperti juga halnya ditiap-tiap

Daerah Tingkat II diadakan Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan selanjutnya, segera dapat diwujudkan, apabila teknis dapat

dipertanggung-jawabkan.

Langkah yang pertama sekarang ini perlu diadakan tindakan- tindakan untuk

meringankan beban Pengadilan tinggi di Medan dan di jakarta, dan selekas mungkin

diserahkan sebagian dari tugas Pengadilan tersebut kepada Pengadilan Tinggi lain, dan

untuk mencegah banyaknya perkara-perkara yang tidak mendapat putusan dalam tingkat

banding secara cepat, maka dirasa perlu dalam waktu yang singkat dibentuk Pengadilan

Tinggi di Palembang.

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Palembang tersebut harus dilaksanakan dengan

segera, dan daerah hukumnya ditetapkan.

Dengan demikian perlu diatur kembali daerah hukum Pengadilan Tinggi-Pengadilan

Tinggi di Medan dan di Jakarta sebagai termaktub dalam Undang-undang No. 1 Drt tahun

Hal-hal tersebut di atas dijalan dengan Undang-undang ini.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2672