Semua Peraturan (45,697)
Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang BADAN KOORDINASI NARKOTIKA NASIONAL
Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang PENATAAN RUANG KAWASAN BOGOR-PUNCAK CIANJUR
Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1999 tentang PENCABUTAN KEPPRES 107-1999 TENTANG KEADAAN DARURAT MILITER DI DAERAH PROVINSI TIMOR TIMUR
Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 1999 tentang DEWAN BUKU NASIONAL
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1999 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI
PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN SERPONG-PONDOK AREN BARAT
PENANGANAN PENGUNGSI
PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TERNATE
Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI BALIGE DAN KEJAKSAAN NEGERI PENYABUNGAN
Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1999 tentang PEMBERIAN AMNESTI KEPADA JOSE ALEXANDRE GUSMAO
Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 tentang KEADAAN DARURAT MILITER DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR
Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999 tentang BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tentang KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
Establishment of the National Team for Multilateral Trade Negotiations within the World Trade Organization Framework
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1999 tentang PENGESAHAN SECOND PROTOCOL AMENDING THE TREATY OF AMITY AND COOPERATION IN SOUTHEAST ASIA (PROTOKOL KEDUA PERUBAHAN TRAKTAT PERSAHABATAN DAN KERJASAMA DI ASIA TENGGARA)
Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1999 tentang PERUBAHAN KEPPRES 198-1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPPRES 41-1999
Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang DEWAN KETAHANAN NASIONAL DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH
HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKAYANG
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang PENGIRIMAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT POS INDONESIA
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
PENUNDAAN PEMBERLAKUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
PENERTIBAN REKENING DEPARTEMEN/
GERAKAN NASIONAL
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LANGKAH-LANGKAH PEMANTAPAN DALAM RANGKA
MELAKSANAKAN KETENTUAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN
PEMBAHARUAN KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN IRIGASI
LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DALAM RANGKA PEMISAHAN
PENGIRIMAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
FORESTRY
UNKNOWN Tahun 0
Badan Informasi dan Komunikasi Nasional
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor xvii-mpr-1998 Tahun 1998 tentang HAK ASASI MANUSIA
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor xvi-mpr-1998 Tahun 1998 tentang POLITIK EKONOMI DALAM RANGKA DEMOKRASI EKONOMI
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor xv-mpr-1998 Tahun 1998 tentang PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH;PENGATURAN,PEMBAGIAN,DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA NASIONAL YANG BERKEADILAN;SERTA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor xiv-mpr-1998 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR III/MPR/1998 TENTANG PEMILIHAN UMUM
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor xi-mpr-1998 Tahun 1998 tentang PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor x-mpr-1998 Tahun 1998 tentang POKOK POKOK REFORMASI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENYELAMATAN DAN NORMALISASI KEHIDUPAN NASIONAL SEBAGAI HALUAN NEGARA
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor viii-mpr-1998 Tahun 1998 tentang PENCABUTAN KETETAPAN MPR RI NO IV/MPR/1983 TENTANG REPERENDUM
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor vii-mpr-1998 Tahun 1998 tentang PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS KETETAPAN MPR RI NOMOR I/MPR/1983 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MPR RI
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI-MPR-1998 Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI-MPR-1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X-MPR-1998 Tahun 1998 tentang Pokok Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara
Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1998 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 1996