PENERTIBAN REKENING DEPARTEMEN/

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1999

TENTANG

PENERTIBAN REKENING DEPARTEMEN/

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih menertibkan administrasi penerimaan Negara

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia

(ICW) dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan

Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menginventarisasi

rekening-rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen

dan menata kembali Sistem Pengelolaan Kas Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indonesische

Comptabiliteitswet, Staatsblad 1925 : 448), sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9

Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara

Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6

Tahun 1999.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan;

1. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Untuk :

PERTAMA : Menyampaikan data mengenai rekening yang ada pada

Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang meliputi nama,

nomor, dan saldo rekening pada tanggal 31 Juli 1999 serta nama bank

yang bersangkutan dan kantor/pejabat pemilik rekening kepada Menteri

Keuangan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 1999, tidak

termasuk rekening Bendaharawan Rutin dan Bendaharawan Proyek.

KEDUA : Menyampaikan setiap bulan saldo awal dan saldo akhir serta penerimaan

dan pengeluaran pada rekening yang bersangkutan dalam bulan

sebelumnya kepada Menteri Keuangan.

KETIGA : Menteri Keuangan meyempurnakan Sistem Pengelolaan Kas Negara

dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas administrasi

keuangan Negara.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juli 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE