PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1994

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1994

TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara secara efektif dan efisien, dipandang perlu untuk

melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Keputusan

Presiden Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448)

sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun

1968 Nomor 53);

1. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8

Tahun 1997;

1. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi

Dalam Rangka Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Proyek

dan Kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta di Bidang

Infrastruktur;

MEMUTUSKAN: …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH

TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8

TAHUN 1997.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Presiden

Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997, sebagai berikut:

1. Ketentuan Angka II angka 9 diubah, sehingga seluruhnya menjadi

berbunyi sebagai berikut:

"9. Penetapan Pemenang

Pejabat yang berwenang mengambil keputusan mengenai

penetapan pemenang pelelangan untuk selanjutnya disebut pejabat

yang berwenang adalah:

• Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek untuk pelelangan

yang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh

miliar rupiah);

• Menteri/ketua lembaga untuk pelelangan yang bernilai di atas Rp

50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

• Untuk …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Untuk proyek yang dibiayai dari dana APBD Tingkat I, pejabat

yang berwenang mengambil keputusan ditentukan sebagai

berikut:

1. Kepala Kantor/satuan kerja/pemimpin proyek untuk

pelelangan yang bernilai sampai dengan Rp

50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

1. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I untuk pelelangan yang

bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar

rupiah);

• Untuk proyek yang dibiayai dari dana APBD Tingkat II, pejabat

yang berwenang mengambil keputusan ditentukan sebagai

berikut:

1. Kepala Kantor/satuan kerja/pemimpin proyek untuk

pelelangan yang bernilai sampai dengan Rp

50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

1. Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II untuk

pelelangan yang bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima

puluh miliar rupiah);

• Di lingkungan Pertamina, termasuk KPS (kontrak Production

Sharing) pengambilan keputusan mengenai penetapan pemenang

pelelangan diatur lebih lanjut oleh Direksi Pertamina."

1. Ketentuan Angka IV angka 6 diubah, sehingga seluruhnya menjadi

berbunyi sebagai berikut:

"6. Pejabat yang berwenang mengambil keputusan pengadaan

barang/jasa dengan cara pemilihan langsung adalah sebagai berikut:

• Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek untuk pemilihan

langsung yang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000.000,00

(lima puluh miliar rupiah).

• Menteri/ketua …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Menteri/ketua lembaga untuk pemilihan langsung yang bernilai di

atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

• Untuk proyek yang dibiayai dari dana APBD Tingkat II, pejabat

yang berwenang mengambil keputusan ditentukan sebagai

berikut:

1. Kepala Kantor/satuan kerja/pemimpin proyek untuk

pelelangan yang bernilai sampai dengan Rp

50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

1. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I untuk pelelangan yang

bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar

rupiah);

• Untuk proyek yang dibiayai dari dana APBD Tingkat II, pejabat

yang berwenang mengambil keputusan ditentukan sebagai

berikut:

1. Kepala Kantor/satuan kerja/pemimpin proyek untuk

pemilihan langsung yang bernilai sampai dengan Rp

50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

1. Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II untuk

pemilihan langsung yang bernilai di atas Rp

50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

• Di lingkungan Pertamina, termasuk KPS (Kontrak Production

Sharing) ketentuan tentang pejabat yang berwenang mengambil

keputusan mengenai penetapan pemilih langsung diatur lebih

lanjut oleh Direksi Pertamina."

1. Menambahkan ketentuan baru mengenai Pemeriksaan Kemudian

yang menjadi Angka VIII, yang seluruhnya menjadi berbunyi

sebagai berikut :

"VIII. Pemeriksaan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

"VIII. Pemeriksaan Kemudian

1. Terhadap pelaksanaan pelelangan dan pemilihan langsung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1 huruf a, b, c,

dan d angka 2 huruf a, b, c, dan d Keputusan Presiden ini,

Menteri/Gubernur/Bupati/Kepala Daerah melaporkan hasil

penetapan pemenang pelelangan dan pemilihan langsung

kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan

Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara untuk

dilakukan pemeriksaan kemudian oleh instansi pengawasan

dibawah koordinasi Menteri Negara Koordinator Bidang

Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur

Negara;

1. Tata cara pemeriksaan kemudian sebagaimana dimaksud

dalam butir 1, diatur oleh Menteri Negara Koordinator Bidang

Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur

Negara."

Pasal II

Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Januari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1994

TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAHKIR DENGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1997

UMUM

Salah satu upaya yang terus menerus dilakukan dalam menigkatkan kinerja

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah dengan lebih

meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam rangka pengadaan barang dan jasa untuk

memenuhi kebutuhan Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu meninjau kembali

ketentuan tentang batas maksimum nilai proyek sebagaimana dimaksud dalam Keputusan

Presiden Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997.

Dengan pembatasan besarnya batas maksimum nilai proyek dimaksud, diharapkan

proses pengadaan barang dan jasa untuk memenuhhi kebutuhan Pemerintah/ Pemerintah

Daerah dapat berlangsung dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan pertimbangan diatas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden

Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997.

PASAL …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas