LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DALAM RANGKA PEMISAHAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1999

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DALAM RANGKA PEMISAHAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DARI

ANGKATAN BERSENJATA REPUPLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan profesionalisme kepolisian dan

meningkatkan peranannya selaku alat negara penegak hukum

dipandang perlumeninjau kembali kedudukan Kepolisian Negara

Republik Indonesia sebagai bagian integral dari Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia;

• bahwa sejalan dengan aspirasi masyarakat, dipandang perlu untuk

mulai mengambil langkah-langkah kebijakan dalam rangka

pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia, sambil menunggu proses

pembaharuan Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

• bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Ketetapannya Nomor

X/MPR/1998 menginstruksikan kepada Presiden selaku Mandataris

MPR antara lain untuk melaksanakan agenda reformasi di bidang

hukum dalam bentuk "pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang

aparatur penegak hukum, agar dapat dicapai proporsionalitas,

profesionalitas, dan integritas yang utuh";

• bahwa …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• bahwa untuk pelaksanaan kebijakan tersebut dipandang perlu

menyesuaikan istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

menjadi Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan

Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional

Sebagai Haluan Negara;

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran

Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1

Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3368);

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710);

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia.

Untuk : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Untuk :

PERTAMA : Segera menyiapkan pembaharuan Undang-undang Nomor 20 Tahun

1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-undang serta

peraturan lainnya yang terkait.

KEDUA : Sejalan dengan persiapan pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam

diktum PERTAMA, secara bertahap mulai mengambil langkah-langkah

seperlunya dalam rangka reformasi Kepolisian Negara Republik

Indonesia dengan menempatkan sistem dan penyelenggaraan pembinaan

kekuatan dan operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia pada

Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia.

KETIGA : Menyelenggarakan segala kegiatan dan upaya untuk menciptakan

kondisi yang menunjang pelaksanaan proses dimaksud Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Mulai memasyarakatkan penggunaan istilah Tentara Nasional Indonesia

(TNI) untuk menggantikan istilah Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia (ABRI).

Instruksi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE