AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NONOR 7 TAHUN 1999

TENTANG

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah

yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung

jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam

pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi;

• bahwa untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas

kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara

peaporan kinerja instansi pemerintah;

• bahwa pelaksanaan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja

tersebut perlu diatur dalam suatu Instruksi Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

1. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

1. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara

Koordinator, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor 134 Tahun 1998;

1. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga

Administrasi Negara;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Para Menteri;

1. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

2. Gubernur Bank Indonesia;

3. Jaksa Agung;

4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;;

5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

6. Para Pimpinan Sekretariat Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;

7. Para Gubernur;

8. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud

pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan

tujuan organisasi.

KEDUA : Pada tanggal 30 September 1999, setiap instansi pemerintah sampai

tingkat eselon II telah mempunyai Perencanaan Strategik tentang

program-program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahunan.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETIGA : Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mencakup

:

1. Uaraian tentang visi, misi, strategi dan faktor-faktor kunci

keberhasilan organisasi;

1. Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi;

2. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

KEEMPAT : Pada setiap tahun anggaran, mulai Tahun Anggaran 2000/2001, setiap

instansi menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan dengan menggunakan pedoman

penyusunan sistem akuntabilitas kinerja.

KELIMA : Kepala Lembaga Administrasi Negara ditugaskan untuk :

1. Membuat pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah paling lampat awal tahun 2000/2001;

1. Memberikan bantuan teknis dan penyuluhan tentang pelaporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

KEENAM : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan

evaluasi terhadap pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

dan melaporkan kepada Presiden melalui Menteri Negara Koordinator

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara

dan salinannya kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.

KETUJUH : Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan

Pendayagunaan Aparatur Negara mengkoordinasikan pelaksanaan

Instruksi Presiden ini.

KEDELAPAN: Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh

tanggung jawab, serta memperhatikan lampiran Instruksi Presiden.

Instruksi Presiden ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 15 Juli 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 7 Tahun 1999

TANGGAL : 15 Juni 1999

PEDOMAN PENYUSUNAN SISTEM

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

I. UMUM

1. Dalam Instruksi Presiden ini yang dimaksud dengan:

• Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggungjawabkan secara periodik.

• Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun

dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau

mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan

program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan

dapat dicapai.

• Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus

dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran

yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi

pemerintah.

• Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan

organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi

tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat

mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya

serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan

adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

• Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan

dicapai/dihasilkan oleh instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan,

semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk

kuantitatif sehingga dapat diukur.

1. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong

terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu

prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1. Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah adalah :

• menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi

secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan

lingkungannya;

• terwujudnya transparansi instansi pemerintah;

• terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;

• terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1. Ruang Lingkup :

• Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua

kegiatan utama instansi Pemerintah yang memberikan kontribusi bagi

pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah. Kegiatan yang menjadi perhatian

utama mencakup :

1. Tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah;

2. Program kerja yang menjadi isu nasional;

3. Aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi

Pemerintah.

• Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ruang lingkup

tersebut di atas dilakukan oleh setiap instansi Pemerintah sebagai bahan

pertanggungjawabannya kepada Presiden.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

II. PELAKSANAAN PENYUSUSNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH.

1. Pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dilakukan dengan :

• mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategik;

• merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan

strategi instansi Pemerintah;

• merumuskan indikator kinerja instansi Pemerintah dengan berpedoman pada

kegiatan yang dominan, menjadi isu nasional dan vital bagi pencapaian visi dan

misi instansi Pemerintah;

• memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan seksama;

• mengukur pencaapaian kinerja dengan:

1. perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target;

2. perbandingan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya;

3. perbandingan kinerja aktual dengan kinerja di negara-negara lain, atau

dengan standar internasional

• nelakukan evaluasi kinerja dengan :

1. menganalisis hasil pengukuran kinerja;

2. menginterprestasikan data yang diperoleh;

3. membuat pembobotan (rating) keberhasilan pencapaian program;

4. membandingkan pencapaian program dengan visi dan misi instansi

pemerintah.

1. Alat untuk melaksanakan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai

laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Mekanisme pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut

:

• Setiap pemimpin Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen ,

Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya wajib membuat

laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan

kepada atasannya.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari tiap Departemen/Lembaga

Pemerintah Non Departemen, masing-masing Menteri/pemimpin Lembaga

Pemerintah Non Departemen menyampaikannya kepada Presiden dan Wakil

Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Koordinator Bidang

Pengawasan dan Pendayagunaan Aparatur Negara serta Kepala Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

• Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari setiap Daerah Tingkat I disampaikan

kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam

negeri dan kepala Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

• Laporan akuntabilitas kinerja tahunan dari setiap Daerah Tingkat II

disampaikan kepada Gubernur/Kepala Daerah yang terkait dengan tembusan

kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE