PENANGANAN PENGUNGSI

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 1999

TENTANG

PENANGANAN PENGUNGSI

PASCA JAJAK PENDAPAT RAKYAT TIMOR TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan kondisi keamanan di Daerah Propinsi Timor Timur

Pasca Jajak Pendapat menunjukkan kecenderungan yang kurang

aman dan kurang menguntungkan bagi rakyat Timor Timur;

• bahwa dengan kondisi yang demikian sebagian rakyat Timor Timur

telah mengungsi ke luar wilayah daerah Timor Timur baik ke Nusa

Tenggara Timur ataupun daerah lain yang dipandang lebih aman;

• bahwa untuk penanganan dan pelayanan para pengungsi tersebut

sesuai dengan harkat dan martabat manusia perlu segera diambil

langkah-langkah strategis, terpadu dan terkoordinasi dengan

melibatkan seluruh sektor dan masyarakat terkait;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu

mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Penanganan Pengungsi

Pasca Jajak Pendapat Rakyat Timor Timur;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2039);

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3143);

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3390);

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3475);

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3495);

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran

Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3656);

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3682);

10.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

11.Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999 tentang Badan

Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.

MENGINTRUKSIKAN :

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Kepada : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan

Pengentasan Kemiskinan;

1. Menteri Sosial;

2. Menteri Kesehatan;

3. Menteri Dalam Negeri;

4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Menteri Agama;

6. Menteri Pekerjaan Umum;

7. Menteri Negara Pangan dan Hortikultura;

8. Menteri Perhubungan;

10.Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;

11.Menteri Tenaga Kerja;

12.Menteri Perindustrian dan Perdagangan/Kepala Badan Urusan

Logistik;

13.Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah;

14.Menteri Keuangan;

15.Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

16.Menteri Negara Perumahan dan Permukiman;

17.Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga

Berencana Nasional;

18.Menteri Penerangan;

19.Menteri Negara Peranan Wanita;

20.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;

21.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur dan Gubernur terkait

Pengungsi Rakyat Timor Timur;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Untuk :

PERTAMA : Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyata dan

Pengentasan Kemiskinan;

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk

mengkoordinasikan penanganan dan pelayanan pengungsi pasca

Jajak Pendapat Rakyat Timor Timur antar lintas

sektor/instansi/masyarakat, khususnya :

• Departemen/Instansi terkait yang mempunyai tugas dan

kewenangan upaya penanganan dan pelayanan pengungsi;

• Kelompok masyarakat yang peduli di bidang kemanusiaan, baik

masalah sosial, pangan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan,

dan masalah lain yang berkaitan dengan penanganan dan

pelayanan pengungsi.

1. Membentuk Tim Koordinasi penanganan dan pelayanan pengungsi

yang terdiri dari para pejabat/ahli dari instansi/masyarakat terkait.

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu

dalam rangka penanganan dan pelayanan pengungsi;

1. Melaporkan hasil pelaksanaan penanganan dan pelayanan pengungsi

kepada Presiden.

KEDUA : Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri

Negara Pangan dan Hortikultura, Menteri Perhubungan, Menteri

Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Menteri Tenaga Kerja,

Menteri Perindustrian dan Perdagangan/Kepala Badan Urusan Logistik,

Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, Menteri Keuangan,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri

Negara Perumahan dan P ermukiman, Menteri Negara

Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional,

Menteri Penerangan, dan Menteri Negara Peranan Wanita melakukan

kegiatan teknis operasional penanganan dan pelayanan pengungsi sesuai

dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing secara terpadu.

KETIGA : Menteri Dalam Negeri memberikan petunjuk teknis pelaksanaan

penanganan dan pelayanan pengungsi untuk Propinsi dan

Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Menteri Negara

Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.

KEEMPAT : Menteri Keuangan membantu pengaturan dana yang diperlukan untuk

mendukung kelancaran kegiatan pelaksanaan penanganan dan pelayanan

pengungsi.

KELIMA : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan dukungan bagi

perencanaan program dan penyediaan dana pembiayaan untuk

pelaksanaan penanganan dan pelayanan pengungsi.

KEENAM : 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Gubernur Timor Timur dan

Gubernur lain yang terkait dengan pengungsi asal Timor Timur

melakukan koordinasi pelaksanaan penanganan dan pelayanan

pengungsi di wilayahnya masing-masing.

1. Gubernur tersebut pada angka I dalam melakssanakan

koordinasi/pembinaan pelaksanaan penanganan dan pelayanan

pengungsi di daerahnya memperhatikan petunjuk dan langkah

kebijakan yang diberikan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang

Kesejahtraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETUJUH : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas

dan kewenangan masing-masing membuat program teknis yang

diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 17 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUYUF HABIBIE