PEMBAHARUAN KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN IRIGASI

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBAHARUAN KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN IRIGASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan irigasi adalah salah satu faktor pendukung utama

bagi keberhasilan pembangunan pertanian terutama dalam rangka

peningkatan serta perluasan tujuan pembangunan pertanian dari

program swasembada beras menjadi swasembada pangan;

• bahwa Pemerintah telah mencanangkan pokok-pokok pembaharuan

kebijaksanaan pengelolaan irigasi, petani pemakai air sesuai dengan

hakekat pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat;

• bahwa agar pokok-pokok pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan

irigasi tersebut dapat mencapai sasaran tepat guna dan berhasil guna,

dipandang perlu menginstruksikan kepada Menteri Pekerjaan Umum

sebagai Ketua Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan

Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai untuk

mengambil langkah-langkah pelaksanaannya;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3046);

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi

(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3226);

1. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim

Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan

Kelestarian Daerah Aliran Sungai;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Menteri Pekerjaan Umum sebagai Ketua Tim Koordinasi Kebijaksanaan

Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai.

Untuk:

PERTAMA : Mengkoordinasikan penyiapan peraturan perundang-undangan serta

langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan

pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi.

KEDUA : Pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud

dalam diktum PERTAMA meliputi:

1. Pengaturan kembali tugas dan tanggungjawab lembaga pengelola

irigasi, dengan memberikan peran yang lebih besar kepada

masyarakat petani sebagai pengambil keputusan di dalam

pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Pemberdayaan masyarakat petani pengelola air melalui

pengembangan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang

otonom, mandiri dan mengakar di masyarakat, bersifat sosial budaya

dan berwawasan lingkungan, serta pemberian kemudahan dan

peluang kepada masyarakat petani untuk secara demokratis

membentuk unit usaha ekonomi dan bisnis berbadan hukum di

tingkat usaha tani.

1. Pengaturan penyerahan pengelolaan irigasi secara bertahap, selektif,

dan demokratis kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air dengan

prinsip satu jaringan irigasi satu kesatuan pengelolaan, dan untuk

jaringan irigasi yang belum diserahkan kepada Perkumpulan Petani

Pemakai Air, pengelolaan dan pembiayaannya dilakukan secara

bersama antara Pemerintah dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air

secara joint management sampai pengelolaan dan pembiayaan dapat

diserahkan sepenuhnya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air.

1. Penggalian sumber pendapatan untuk membiayai operasi dan

pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan prasarana irigasi yang

dikumpulkan, dikelola dan ditetapkan penggunaannya oleh

Perkumpulan Petani Pemakai Air yang bersangkutan melalui

pemberlakuan iuran pelayanan air irigasi secara serentak untuk

seluruh jaringan irigasi di Indonesia.

1. Penetapan kebijaksanaan umum tentang kelestarian sumber daya air

dan pencegahan alih fungsi lahan beririgasi, sehingga keberlanjutan

jaringan irigasi dapat terjaga.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 26 April 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE