GERAKAN NASIONAL

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG

GERAKAN NASIONAL

PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN DAN GIZI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa krisis ekonomi telah menimbulkan dampak yang cukup

memprihatinkan khususnya terhadap keluarga miskin dalam

mengatasi masalah kebutuhan pangan dan gizi, sehingga hal tersebut

akan menjadi salah satu ancaman yang dapat membahayakan bagi

upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas

sumber daya manusia;

• bahwa untuk menanggulangi masalah pangan dan gizi tersebut perlu

segera diambil langkah-langkah secara strategis, terpadu dan

terkoordinasi melalui suatu gerakan dengan melibatkan semua sektor

dan masyarakat terkait;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu

mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional

Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3475);

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3495);

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran

Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3656);

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran

Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3553);

MENGINTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;

1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Sosial;
5. Menteri Negara Pangan dan Hortikultura;
6. Menteri Negara Peranan Wanita;
7. Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
8. Menteri Keuangan; 10.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

11.Para Gubernur; 12.Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan

Pengentasan Kemiskinan :

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk

mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Nasional Penanggulangan

Masalah Pangan dan Gizi Masyarakat antar lintas

sektor/instansi/masyarakat, khususnya :

• Departemen/Instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi

upaya penanggulangan masalah pangan dan gizi masyarakat;

• Kelompok masyarakat yang peduli dan bergerak di bidang

peningkatan kualitas pangan, peningkatan kesehatan masyarakat

dan atau pengembangan Sumber Daya Manusia.

1. Membentuk Tim Koordinasi dan menyusun Panduan Umum

pelaksanaan Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan

Gizi.

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pengendalian secara

terpadu dalam rangka penanggulangan masalah pangan dan gizi.

1. Melaporkan hasil pelaksanaan Gerakan Nasional Penanggulangan

Maslah Pangan dan Gizi secara berkala atau sewaktu-waktu kepada

Presiden.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Sosial, Menteri

Negara Pangan dan Hortikultural dan Menteri Negara Peranan

Wanita melakukan kegiatan teknis operasional penanggulangan

masalah pangan dan gizi masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya masing-masing secara terpadu melalui langkah-langkah

peningkatan upaya Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan

Gizi (SKPG), Revitalasi Posyandu dan Revitalisasi Usaha Perbaikan

Gizi Keluarga (UPGK).

KETIGA : Menteri Dalam Negeri menyusun petunjuk teknis pelaksanaan

Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi untuk Propinsi dan

Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Menteri Negara

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan

Kemiskinan.

KEEMPAT : Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga

Berencana Nasional memberikan dukungan data wilayah penduduk

miskin rawan pangan dan gizi dalam rangka penanggulangan

masalah pangan dan gizi khususnya anak balita dan ibu hamil dari

keluarga miskin.

KELIMA : Menteri Keuangan membantu pengaturan dana yang diperlukan

sebagai dukungan kegiatan pelaksanaan program Gerakan Nasional

Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEENAM : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan dukungan bagi

perencanaan program dan penyediaan dana pembeayaan untuk

keberhasilan pelaksanaan program Gerakan Nasional

Penanggulangan Masalah Pangan dan GIZI.

KETUJUH : 1. Para Gubernur melakukan koordinasi pelaksanaan program

Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi di

daerah masing-masing.

1. Para Bupati/Walikota melakukan pembinaan program sektor dan

regional dalam rangka pelaksanaan program Gerakan Nasional

Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi di daerah

masing-masing.

1. Para Gubernur, Bupati/Walikota dalam melaksanakan

koordinasi/pembinaan pelaksanaan program didaerahnya

menggunakan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Menteri

Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan

Pengentasan Kemiskinan.

KEDELAPAN : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas

dan kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut

yang diperlukann bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KESEMBILAN : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Juli 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUYUF HABIBIE