MELAKSANAKAN KETENTUAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG

MELAKSANAKAN KETENTUAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN

1996 TENTANG BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mempercepat terciptanya dan memperkokoh

persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan perwujudan

persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan,

persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak dan kewajiban

warga negara, dan perlindungan hak asasi manusia, Pemerintah telah

mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Presiden Nomor 56

Tahun 1996 dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998;

• bahwa agar kesinambungan kebijakan Pemerintah tersebut dapat

berlangsung lebih efektif dan tujuannya segera dapat terwujud,

dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden guna

pelaksanaannya;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Para Menteri;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

2. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

3. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/ Walikotamadya

Kepala Daerah Tingkat II.

Untuk :

PERTAMA : a. Melaksanakan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996

tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Instruksi

Presiden Nomor 26 Tahun 1998 dengan penuh tanggung jawab

sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing, yang antara

lain menentukan :

1. Keputusan Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan dan

berita acara pengambilan sumpah menjadi dasar untuk kebutuhan

penyelesaian administrasi kependudukan;

1. Untuk kepentingan tertentu yang memerlukan bukti

kewarganegaraan Republik Indonesia, isteri dan/atau anak cukup

mempergunakan Keputusan Presiden mengenai pemberian

kewarganegaraan suami/ayah atau ibu juga beserta berita acara

pengambilan sumpah, atau Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu

Keluarga, atau Akte Kelahiran yang bersangkutan;

1. Bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki Kartu

Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran,

pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tersebut

cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu

Keluarga, atau Akte Kelahiran tersebut;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996

tertanggal 9 Juli 1996, semua peraturan perundang-undangan

yang untuk kepentingan tertentu mensyaratkan Surat Bukti

Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), dinyatakan tidak

berlaku lagi;

• Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

1998, segera meninjau kembali segala peraturan yang melarang atau

membatasi kursus Bahasa Mandarin.

KEDUA : Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan

pelaksanaannya kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 5 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE