LANGKAH-LANGKAH PEMANTAPAN DALAM RANGKA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NONOR 5 TAHUN 1999

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH PEMANTAPAN DALAM RANGKA

PELAKSANAAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA

DAN REPUBLIK PORTUGAL MENGENAI MASALAH TIMOR TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengamankan Pelaksanaan Persetujuan antara Republik

Indonesia dan Republik Portugal yang disaksikan oleh Sekretaris

Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Masalah Timor Timur,

dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah pemantapan dalam

rangka pelaksanaan persetujuan tersebut dengan mengeluarkan Instruksi

Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Luar Negeri;

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;

2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Kehakiman;

4. Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Tentara Nasional

Indonesia;

1. Menteri Sekretaris Negara;

2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

3. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah pemantapan sesuai dengan tugas dan

fungsi masing-masing agar pelaksanaan Persetujuan antara Republik

Indonesia dan Republik Portugal uang disaksikan oleh Sekretaris

Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengenai Masalah Timor Timur

tetap dilakukan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disepakati

dalam persetujuan tersebut.

KEDUA : Melaksanakan koordinasi untuk mencegah segala kegiatan dalam bentuk

apapun yang tidak sesuai dengan Persetujuan antara Republik Indonesia

dan Republik Portugal yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal

Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Masalah Timor Timur.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE