PENGIRIMAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NONOR 1 TAHUN 1999

TENTANG

PENGIRIMAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

NEGARA KEPADA BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi permintaan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsinya, dipandang

perlu menginstruksikan kepada para Menteri, Pimpinan Lembaga

Pemerintah Non Departemen, Gubernur Bank Indonesia, Pimpinan

Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II,

serta Pimpinan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik

Daerah untuk mengirimkan secara teratur dokumen-dokumen tentang

pertanggungjawaban keuangan negara kepada Badan Pemeriksa

Keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa

Keuangan (Lembaran negara Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3010);

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

1. Para Menteri;

2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;

3. Gubernur Bank Indonesia;

4. Para Pimpinan Sekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;

5. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/ Walikotamadya

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Kepala Daerah Tingkat II;

1. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik

Daerah;

Untuk :

PERTAMA : Mengirimkan secara teratur dokumen-dokumen

tentang pertanggungjawaban keuangan negara dari

instansi masing-masing kepada Badan Pemeriksa

Keuangan.

KEDUA : Daftar dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana

tersebut dalam Lampira I sampai dengan Lampiran VII

Instruksi Presiden ini.

Instruksi Presiden ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1 TAHUN 1999

TANGGAL : 31 MARET 1999

DAFTAR DOKUMEN-DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

NEGARA YANG PERLU DIKIRIM OLEH DEPARTEMEN KEUANGAN

No. INSTANSI PENGIRIM/JENIS DOKUMEN

1. Nota Keuangan dan RUU APBN

2. Undang-undang APBN (UU APBN)

3. Undang-undang Perubahan APBN (UU PAPBN)

4. Perhitungan Anggaran Departemen Keuangan (Bagian Anggaran XV) Semester

dan Tahunan.

1. Laporan Bulanan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara (TP dan TGR)

2. Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) tingkat PBI dan PEBIN

3. Laporan Tahunan (LT) Barang Milik Negara tingkat PBI dan PEBIN

4. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan tentang penghapusan barang milik

negara

1. PKPT dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Jenderal

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

1. Keppres-keppres tentang Perincian Anggaran Pendapatan Rutin;

2. Perincian Anggaran Belanja Rutin dan Perincian Anggaran Belanja Pembangunan.

3. Satuan 2A, Satuan 2B, Satuan 2C, Satuan 3 dan Satuan 3A, Anggaran Pendapatan

Rutin dan Belanja Rutin

1. Surat Keputusan Otorisasi (SKO) mengenai penyediaan anggaran belanja rutin non

DIK dan anggaran belanja pembangunan non DIP atas beban Bagian Anggaran

XVI

1. Daftar Rekening Koran Pemerintah (RKP) setiap akhir bulan

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Tembusan SPM yang diterbitkan oleh Kantor Pusat

2. Ditjen Anggaran

3. Daftar nama dan nomor Rekening Khusus pinjaman luar negeri yang dapat

dirupiahkan atau RPLN

1. Laporan Triwulan mutasi Rekening Khusus (RK) pinjaman luar negeri yang dapat

dirupiahkan atau RPLN

1. Laporan triwulan realisasi pembayaran hutang negara (pokok pinjaman, bunga dan

biaya-biaya lainnya) per kreditor baik hutang dalam negeri maupun hutang luar

negeri

1. Laporan Triwulan Penyaluran Subsidi daerah Otonom/SDO

2. Laporan Triwulan Penyaluran Bantuan Pembangunan Daerah

3. Laporan Triwulan Posisi Hutang Luar Negeri

4. Proposal pinjaman/hibah luar negeri atau dokumen sejenis yang telah disetujui

oleh pemberi pinjaman/hibah luar negeri

1. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPPHLN)

2. Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP)

3. Application for Replenishment (pengisian kembali) Rekening Khusus kepada

Pemberian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN)

1. Laporan hasil audit atas dokumen replenishment

BADAN AKUNTASI KEUANGAN NEGARA

1. Perhitungan Anggaran Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (Bagian

Anggaran XVI), Semesteran dan Tahunan

1. Laporan Tahunan (LT) Barang Milik Negara Tingkat Nasional

KANTOR TATA USAHA ANGGARAN

1. Rincian Pertanggungjawaban Penerimaan Bendaharawan Umum (DA.05.31) atau

Daftar P.G.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Pertanggung jawaban Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau yang

dipersamakan per Departemen/Lembaga (DA.05.32) atau Daftar P7

1. Daftar Gabungan Penerimaan dan Pengeluaran Departemen/ lembaga (DA.05.33)

2. Daftar Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran untuk semua

Departemen/Lembaga (DA.05.34)

1. Daftar Pemeriksaan Terakhir Pertanggungjawaban seluruh

Penerimaan/Pengeluaran Penerimaan/Pengeluaran untuk semua

Departemen/Lembaga (DA.05.35)

KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA (KPKN)

1. Laporan Kas Posisi (LKP) setiap akhir bulan dilampiri surat pernyataan saldo b

ank (Bank statement)

1. Laporan Kas Posisi (LKP) setiap akhir bulan dilampiri

2. Rangkuman Pertanggungjawaban Bendaharawan Umum (RPBU) atau DA.05.06

beserta lampirannya setiap akhir bulan

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

1. Laporan Triwulan Penerimaan Pajak II (LPP-II) beserta lampiran Daftar SPMK

yang diuangkan per KPP

1. Laporan Triwulan Tunggakan Pajak per KPP

2. Laporan Triwulan hasil penjualan benda Materai dan Penerimaan Bea Materai dan

Pajak Tidak Langsung lainnya (PTLL)

1. Laporan Triwulan Penerimaan PBB per KP-PBB

2. Laporan Triwulan Restitusi/Kompnsasi PBB per KP-PBB

3. Laporan Triwulan Tunggakan PBB per KP-PBB

4. Laporan Triwulan Penerbitan SPM PHP PBB per KP-PBB

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Laporan Bulanan Penerimaan dan Devisa Impor

2. Laporan Bulanan Ekspor

3. Laporan Bulanan Penerimaan Ekspor

4. Laporan Bulanan Penagihan dan Pengembalian Bea Masuk dan Cukai

5. Laporan Bulanan Penerimaan Hasil Lelang

6. Laporan Bulanan Penerimaan melalui Pos Lalu Bea (Model 2.A dan Register 9)

DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

1. Laporan Triwulan Monitoring Kewajiban dan realisasi Pembayaran Dividen/DPS

2. Copy surat-surat teguran kepada BUMN atau badan usaha lainnya yang belum

membayar dividen/DPS

1. Laporan Triwulan monitoring tentang saldo piutang dana RDI dan RPD per

debitur

1. Naskah perjanjian pinjaman dana RDI dan RPD antara Menteri Keuangan dan

BUMN, BUMD dan Pemda

1. Copy surat-surat teguran kepada para Debitur yang belum membayar hutang dalam

rangka NPPP, RDI dan RPD

1. Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Pengolahan dana RDI dan RPD

2. Laporan Tahunan tentang Posisi Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada

BUMN dan pada badan usaha

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1 TAHUN 1999

TANGGAL : 31 MARET 1999

DAFTAR DOKUMEN-DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

NEGARA YANG PERLU DIKIRIM OLEH DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN

KEAMANAN/MABES ABRI

No. JENIS DOKUMEN

1. Rencana Strategi Pertahanan Keamanan Negara (Renstra Hankamneg)

2. Amanat Anggaran (AA) Dephankam berikut Revisinya

3. Pedoman Pelaksanaan Amanat Anggaran (PPA) Mabes ABRI berikut revisinya

4. Petunjuk Pelaksanaan Pedoman dan Anggaran (PPPA) tingkat Unit Organisasi

berikut revisinya

1. Surat keputusan Otorisasi Menteri (SKOM)

2. Surat Keputusan Otorisasi Induk (SKOIN)

3. Surat Keputusan Otorisasi Pelaksanaan (SKOP)

4. Perintah Pelaksanaan Program (P3)

5. Pemindah Bukuan Dana dari Rekening BUN ke Rekening Dephankam

6. Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM)

7. Nota Pemindah Bukuan Induk (NPB-IN)

8. Nota Pemindah Bukuan Pelaksanaan (NPBP)

9. Nota Pemindah Bukuan (NPB)

10. Laporan Tutup Buku (setiap tahun anggaran) beserta lampirannya

11. Laporan Sisa Anggaran Rutin dan Pembangunan (SIAR-SIAP)

12. Laporan Bulanan Pelaksanaan TP/TGR

13. Laporan Bulanan Penerimaan dan penyaluran Dana dan Anggaran

14. Laporan Triwulan Penerimaan dan penyaluran Dana dan Anggaran

15. Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA)

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT)

2. Laporan Tahunan Inventaris (LTI)

3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawasan Intern

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1 TAHUN 1999

TANGGAL : 31 MARET 1999

DAFTAR DOKUMEN-DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

NEGARA YANG PERLU DIKIRIM OLEH DEPARTEMEN (TIDAK TERMASUK

DEPARTEMEN KEUANGAN) LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

DAN SEKRETARIAT JENDERAL/PANITERA LEMBAGA

TERTINGGI/TINGGI NEGARA

1. Perhitungan Anggaran (PA) Departemen/Lembaga, semester dan tahunan.

2. Peraturan Pemerintah, Keppres dan SK Menteri/Ketua Lembaga yang berkaitan

dengan penetapan obyek pungutan, tarip pungutan dan sistem pengelolaan PNBP,

serta perubahannya.

1. SK Menteri/Ketua Lembaga tentang penunjukan

2. bendaharawan khusus penerima dan atasan langsungnya untuk mengelola PNBP.

3. Laporan triwulan realisasi penerimaan, penyetoran dan atau penggunaan PNBP

4. Laporan keuangan proyek-proyek yang dibiayai dana pinjaman/ hibah luar negeri

sebelum diaudit

1. (unaudited)

Laporan penyelesaian (completion report) proyek proyek yang dibiayai dana

pinjaman/hibah luar negeri.

Daftar nomor dan nama rekening-rekening Menteri/Ketua

1. Lembaga dan pejabat lainnya (bukan bendaharawan) yang digunakan untuk

menyimpan uang negara dan Bank

1. Indonesia dan atau bank lainnya, beserta laporan triwulanan mutasinya.

2. Laporan Mutasi Barang Triwulan dan Laporan Tahunan.

Barang Milik Negara tingkat PBI dan PEBIN

1. Surat Keputusan Menteri/Ketua Lembaga tentang.

2. penghapusan barang milik negara.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Laporan bulanan perkembangan penyelesaian kerugian negara (TP dan TGR)

1. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).

Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal atau

1. Unit Pengawasan Intern Lembaga.

Tambahan Khusus untuk Departemen Kehakiman

Laporan Keuangan tahunan Balai Harta Peninggalan (BHP)

Tambahan Khusus untuk Bappenas :

Satuan 2, Satuan 3 dan Satuan 3A Anggaran Belanja Pembangunan untuk semua

Bagian Anggaran atau departemen/lembaga

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1 TAHUN 1999

TANGGAL : 31 MARET 1999

DAFTAR DOKUMEN-DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

NEGARA YANG PERLU DIKIRIM OLEH BANK INDONESIA

No. JENIS DOKUMEN

1. Laporan Keuangan (unaudited) Bank Indonesia

2. AnggaranTahunan Bank Indonesia (ATBI)

3. Laporan triwulanan atas pelaksanaan ATBI

4. Organisasi dan Prosedur Kerja Bank Indonesia beserta perubahan-perubahannya.

5. Kebijaksanaan akuntansi Bank Indonesia dan revisinya'

6. Laporan Hasil Pemeriksaan Unit Pengawasan Intern

7. Laporan Triwulanan Posisi Hutang Luar Negeri

8. Pemerintah

Laporan Bulanan Pelaksanaan Pembayaran Hutang Luar Negeri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1 TAHUN 1999

TANGGAL : 31 MARET 1999

DAFTAR DOKUMEN-DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

NEGARA YANG PERLU DIKIRIM OLEH BADAN URUSAN LOGISTIK

No. JENIS DOKUMEN

1. Master Budget Bulog dengan Revisinya

2. Laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan tahunan per Dolog dan Bulog,

termasuk laporan keuangan konsolidasi

1. Laporan operasional bulanan dari masing-masing Biro teknis

2. Laporan hasil pemeriksaan Deputi Pengawasan Bulog, termasuk Irtu Dolog.

3. Realisasi penerimaan , penggunaan dan pertanggungjawaban dana-dana untuk

biaya perawatan beras.

1. Rencana dan realisasi subsidi bulanan dari Pemerintah sehubungan dengan

operasional Bulog dan kebijaksanaan Pemerintah, yaitu :

1. 1. Subsidi kurs atas komoditii yang diimpor (perkomoditi);

2. Subsidi selisih harga (OPKP dan impor per komoditi);

3. Subsidi operasional OPKP; dan

4. Subsidi lainnya.

5. Laporan semester penerimaan dan penggunaan dana-dana di luar anggaran Bulog.

Laporan keuangan unaudited dan audited yayasan dan badan usaha yang

dimilikinya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1 TAHUN 1999

TANGGAL : 31 MARET 1999

DAFTAR DOKUMEN-DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

NEGARA YANG PERLU DIKIRIM OLEH PEMERINTAH DATI I/DATI II

No. JENIS DOKUMEN

1. Daftar Isian Kegiatan Daerah dan Daftar Isian Proyek beserta revisinya

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahannya

3. Laporan Triwulanan Realisasi APBD

4. Perhitungan APBD beserta lampirannya sebelum pengesahan, berikut surat

keterangan bank (bank Statement) mengenai saldo Kas Daerah

1. Perhitungan Anggaran Daerah beserta lampirannya sesudah pengesahan.

2. PKPT dan Laporan Hasil Pemeriksaan Itwilprop/Itwilkab/Itwilkod

3. Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah.

4. Surat-surat Keputusan yang diterbitkan oleh Majelis TP dan TGR Daerah

5. Rincian Penerimaan dan Pengeluaran per Pasal (Bend. 24) dan Daftar Penerimaan

dan pengeluaran UUDP (Bend. 25) per bendaharawan daerah pada akhir tahun

anggaran.

1. SK. Gubernur/Bupati/Walikotamadya KDH tentang Penghapusan Barang Milik

Daerah.

1. Laporan Triwulanan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Subsidi Daerah

2. Laporan triwulanan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Subsidi Daerah

Otonom.

1. Laporan Mutasi Barang Triwulanan dan Laporan Tahunan Inventarisasi Daerah.

2. Laporan Bulanan Perkembangan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan

Daerah (Sektoral, Regional dan lLintas Sektoral/Regional).

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Catatan :

1. Untuk. dokumen tanggungjawab keuangan perusahaan daerah yang perlu dikirim

kepada BPK-RI, lihat daftar dokumen yang harus dikirim dari Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

1. Untuk

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1 TAHUN 1999

TANGGAL : 31 MARET 1999

DAFTAR DOKUMEN-DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

NEGARA YANG PERLU DIKIRIM OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA/

BADAN USAHA MILIK DAERAH

No. JENIS DOKUMEN

1. Peraturan Pemerintah/Perda, peraturan pendirian dan atau akte pendirian dari

setiap Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah beserta

perubahannya.

1. Rencana Jangka Panjang (RJP) dan rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

1. Laporan Perhitungan Tahunan (LPT) yang dibuat oleh direksi Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Angkutan Publik atas LPT yang dibuat Badan Usaha

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

1. Struktur organisasi dan rincian tugas perusahaan dan perubahannya.

2. Pedoman sistem akuntasi dan pedoman operasi perusahaan.

3. Surat-surat keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian direksi dan

komisaris/Dewan pengawas.

1. Risalah-risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau rapat Badan

Pengawas.

1. Laporan berkala (triwulanan/semesteran) tentang kegiatan Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

1. Laporan hasil pemeriksaan satuan pengawasan intern Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Tambahan khusus untuk Pertamina :

1. Production Sharing Contract (PSC) tiap-tiap KPS.

2. Work Program & Budget tiap-tiap KPS.

3. Laporan Managemen BPPKA setiap kuartal

4. Pertamina Quarterly Report (PQR) tiap-tiap KPS

5. Daftar AFE yang telah disetujui BPPKA tiap-tiap KPS.

6. Daftar AFE Close-Qut tiap-tiap KPS.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE