TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang selanjutnya disingkat LPEI, adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

4. Rencana Kegiatan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Rencana Kegiatan adalah rencana pembiayaan ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

2. Naskah Perjanjian Pinjaman yang selanjutnya disingkat NPP adalah dokumen perjanjian antara Pemerintah dan LPEI yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman.

3. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat NPPLN adalah dokumen perjanjian antara Pemerintah dan pemberi pinjaman luar negeri atau dokumen lain yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman luar negeri.

4. Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman yang selanjutnya disingkat NPPP adalah dokumen perjanjian antara Pemerintah dan LPEI untuk penerusan pinjaman luar negeri.depkumham.go.id8. Rupiah Murni adalah seluruh penerimaan Pemerintah, kecuali penerimaan pembiayaan proyek yang berasal dari pinjaman luar negeri dan/atau dalam negeri.

5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

(1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada LPEI sesuai

dengan yang tercantum atau ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam

bentuk mata uang rupiah dan/atau mata uang asing.

Sumber pemberian pinjaman berasal dari:

• Rupiah Murni; dan/atau
• pinjaman luar negeri.

Pinjaman kepada LPEI hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:

• pembiayaan;
• penjaminan; dan/atau
• asuransi.

BAB II . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Kesatu Pinjaman yang Berasal dari Rupiah Murni

(1) LPEI menyusun usulan Rencana Kegiatan yang akan dibiayai

dari pinjaman yang berasal dari Rupiah Murni.

(2) Usulan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

• kegiatan yang dibiayai; dan
• jumlah pinjaman.

(3) Usulan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)depkumham.go.id setelah disetujui Dewan Direktur LPEI disampaikan kepada

Menteri.

(1) Menteri melakukan penilaian kelayakan terhadap usulan

Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Menteri dapat menyetujui secara keseluruhan, sebagian, atau

menolak usulan Rencana Kegiatan yang diajukan oleh LPEL

(3) Persetujuan secara keseluruhan, sebagian, atau penolakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada LPEL

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penilaian usulan Rencana Kegiatan pinjaman yang berasal dari Rupiah Murni diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Pinjaman yang Berasal dari Pinjaman Luar Negeri Paragraf 1 Usulan Rencana Kegiatan

(1) LPEI menyusun usulan Rencana Kegiatan yang akan dibiayai

dari pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan.

(2) Usulan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Usulan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat:

• kegiatan yang dibiayai; dan
• jumlah pinjaman.

(3) Usulan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

setelah disetujui Dewan Direktur LPEI disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2

Penilaian

(1) Menteri melakukan penilaian kelayakan usulan Rencanadepkumham.go.idKegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan

mempertimbangkan:

• kemampuan keuangan LPEI untuk membayar kembali;
• batas maksimum kumulatif pinjaman LPEI; dan
• kemampuan penyerapan pinjaman oleh LPEL

(2) Menteri dapat menyetujui secara keseluruhan, sebagian, atau

menolak usulan Rencana Kegiatan yang diajukan oleh LPEL

(3) Dalam hal usulan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 disetujui seluruhnya atau sebagian, Menteri menyampaikan usulan Rencana Kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, disertai dengan rencana kebutuhan dan penggunaan dana.

(1) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan

penilaian usulan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berdasarkan prioritas pembangunan nasional yang berkaitan dengan ekspor.

(2) Berdasarkan hasil penilaian terhadap usulan Rencana Kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan rekomendasi kegiatan untuk dibiayai dari pinjaman luar negeri kepada Menteri.

Paragraf 3 …

www.djpp.depkumham.go.id

Paragraf 3 Usulan Pinjaman Kepada Calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri

(1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 ayat (2), Menteri mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman luar negeri.

(2) Dalam mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi

pinjaman luar negeri, Menteri mempertimbangkan:

• kebutuhan riil pembiayaan Pemerintah:
• kemampuan membayar kembali Pemerintah;
• batas maksimum kumulatif utang Pemerintah;
• kapasitas sumber pinjaman luar negeri; dandepkumham.go.id e. risiko utang.

Paragraf 4 Perundingan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri

(1) Berdasarkan indikasi persetujuan dari calon pemberi pinjaman

luar negeri terhadap usulan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri melakukan perundingan perjanjian pinjaman luar negeri dengan calon pemberi pinjaman luar negeri.

(2) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengikutsertakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan instansi terkait.

(1) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1) dituangkan dalam NPPLN.

(2) NPPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:

• jumlah pinjaman;
• peruntukan pinjaman; dan
• persyaratan pinjaman.

(3) NPPLN ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi

kuasa oleh Menteri dan pemberi pinjaman luar negeri.

(4) Menteri menyampaikan salinan NPPLN kepada LPEI, Badan

Pemeriksa Keuangan, dan instansi terkait.

Paragraf 5 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Paragraf 5 Penerusan Pinjaman

(1) Berdasarkan NPPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (4), LPEI mengajukan permintaan penerusan pinjaman kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan NPPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).

(2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Menteri memberikan persetujuan penerusan pinjaman secara tertulis kepada LPEL

BAB IIIdepkumham.go.idPEMBERIAN PINJAMAN DAN PENERUSAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Perjanjian

(1) Pinjaman Rupiah Murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) dan penerusan pinjaman luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dituangkan dalam NPP atau NPPP.

(2) NPP atau NPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

paling sedikit:

• jumlah pinjaman;
• peruntukan pinjaman;
• jangka waktu pinjaman;
• tingkat suku bunga pinjaman;
• biaya-biaya; dan
• denda.

(3) NPP atau NPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Direktur Eksekutif LPEI atau 2 (dua) Direktur Pelaksana yang diberi kuasa.

Bagian Kedua Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban

(1) Berdasarkan NPP atau NPPP, Menteri mengusulkan

pengalokasian anggaran pinjaman dalam APBN atau APBN Perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Alokasi dana . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Alokasi dana pinjaman dan/atau penerusan pinjaman

dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan.

Pinjaman atau penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (2) dicairkan dengan cara:

• pembayaran langsung,
• rekening khusus;
• transfer langsung ke rekening LPEI;
• letter of credit (L/C); atau
• pembiayaan pendahuluan

Pasal 18depkumham.go.id Pertanggungjawaban pemberian pinjaman kepada LPEI dilakukan

oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban pemberian pinjaman diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pengembalian Pinjaman

(1) LPEI wajib memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan

NPP atau NPPP.

(2) Kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• pokok pinjaman;
• bunga;
• kewajiban lainnya; dan
• denda yang timbul.

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke

Rekening Kas Umum Negara.

BAB IV . . .

www.djpp.depkumham.go.id

PENGAWASAN

Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi realisasi pencairan pinjaman dan realisasi kewajiban pembayaran pinjaman.

LPEI wajib menyampaikan laporan realisasi pencairan pinjaman dan laporan lainnya yang ditentukan dalam NPP dan NPPP.

(1) Menteri melaksanakan penatausahaan pinjaman.depkumham.go.id

(2) Penatausahaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi kegiatan:

• administrasi pengelolaan pinjaman dan/atau penerusan pinjaman; dan
• akuntansi pinjaman dan/atau penerusan pinjaman.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Dalam hal LPEI mengalami kesulitan likuiditas akibat

pelaksanaan kegiatan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi, Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada LPEL

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pinjaman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2011

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2011depkumham.go.id MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

,

www.djpp.depkumham.go.id