PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keamanan dan keselamatannya.
2. Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan, serta kegiatan dan fasilitas penunjang lain yang terkait.
3. Musibah pelayaran dan/atau penerbangan adalah kecelakaan yang menimpa kapal dan/atau pesawat udara dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa manusia.
4. Musibah lainnya adalah kecelakaan/malapetaka yang menimpa orang atau kelompok orang akibat sesuatu hal yang tak terelakkan di luar musibah pelayaran dan/atau penerbangan.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan/atau ulah manusia yang menimbulkan korban yang berskala luas, mengakibatkan gangguan stabilitas dan kesinambungan tata kehidupan serta penghidupan masyarakat.
6. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia atau hilang akibat musibah pelayaran dan/atau penerbangan, dan/atau bencana dan/atau musibah lainnya.
7. Potensi Search and Rescue adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasi Search and Rescue.
8. Unsur Search and Rescue (Search and Rescue Unit) adalah potensi Search and Rescue yang sudah terbina dan/atau siap untuk digunakan dalam kegiatan operasi Search and Rescue.
9. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban musibah dari lokasi musibah/bencana ke tempat penampungan pertama untuk tindakan penanganan berikutnya.
10. Instansi/organisasi potensi SAR adalah kementerian, lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan organisasi non pemerintah.

(1) Pencarian dan pertolongan (Search and Rescue) atau disingkat

SAR meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/ atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya.

(2) Pelaksanaan SAR dikoordinasikan oleh Badan Search and Rescue

Nasional atau disingkat Badan SAR Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(3) Organisasi dan tata kerja Badan SAR Nasional diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Presiden.

(4) Badan SAR Nasional bertanggung jawab atas pembinaan SAR,

pelaksanaan tindak awal operasi SAR dan pengerahan serta pengendalian potensi SAR dalam operasi SAR.

Operasi SAR meliputi:

• segala upaya dan kegiatan SAR sampai dengan evakuasi terhadap korban, sebelum diadakan penanganan berikutnya;
• rangkaian kegiatan SAR terdiri atas 5 (lima) tahap yaitu tahap menyadari, tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap operasi, dan tahap akhir penugasan.

(1) Badan SAR Nasional melakukan siaga SAR selama 24 jam secara

terus menerus untuk melakukan pemantauan musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya.

(2) Pelaksanaan siaga SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didukung dengan peralatan deteksi dini, telekomunikasi dan sistem informasi beserta sarana penunjangnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan siaga

SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional.

(1) Setiap instansi/organisasi potensi SAR dapat membentuk unsur

SAR sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Dalam hal terjadi musibah pelayaran dan/atau penerbangan,

atau bencana atau musibah lainnya, setiap instansi/ organisasi potensi SAR wajib membantu Badan SAR Nasional dalam pelaksanaan operasi SAR sesuai dengan permintaan Badan SAR Nasional.

(3) Potensi SAR yang tergabung dalam pelaksanaan operasi SAR

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah kendali operasi Kepala Badan SAR Nasional.

Instansi/organisasi Potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan sarana serta prasarana SAR yang sesuai standar atau kualifikasi yang ditentukan Badan SAR Nasional.

Dalam rangka pengerahan potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (4), dilakukan kegiatan sebagai berikut:

• perencanaan;
• pengorganisasian;
• penggerakan; dan
• pengendalian.

(1) Pelaksanaan tindak awal dan pengerahan potensi SAR

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), disesuaikan dengan jenis musibah yang terjadi.

(2) Potensi SAR yang melaksanakan operasi SAR atas permintaan

Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2), diberikan penggantian biaya operasi berupa biaya bahan

bakar dan permakanan selama operasi SAR.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengerahan potensi

SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggantian biaya operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional.

(1) Penanganan terhadap musibah pelayaran yang terjadi di daerah

lingkungan kerja dan/atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang di daerah lingkungan kerja dan/atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.

(2) Penanganan terhadap musibah penerbangan yang terjadi di

daerah lingkungan kerja bandar udara dan/atau kawasan keselamatan operasi penerbangan menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang di daerah lingkungan kerja bandar udara dan/atau kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Potensi SAR yang berupa kapal dan/atau pesawat udara yang diikutsertakan dalam operasi SAR diberikan kemudahan dan prioritas pelayanan untuk kelancaran operasi SAR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wilayah tanggung jawab SAR meliputi seluruh wilayah teritorial Republik Indonesia.

(1) Untuk kepentingan peningkatan efisiensi pelaksanaan pembinaan

potensi SAR dan pelaksanaan operasi SAR di wilayah teritorial Republik Indonesia, ditetapkan pembagian wilayah tanggung jawab SAR.

(2) Pembagian wilayah tanggung jawab SAR sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan SAR Nasional.

(1) Kepala Badan SAR Nasional dapat menyatakan penghentian atau

selesai terhadap operasi SAR dengan pertimbangan :

• seluruh korban telah berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi;
• setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi SAR, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.

(2) Operasi SAR yang telah dihentikan atau dinyatakan selesai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi diketemukannya lokasi dan/atau korban musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana atau musibah lainnya.

(3) Operasi SAR dapat diperpanjang pelaksanaannya atas permintaan

dengan beban biaya ditanggung oleh pihak yang meminta.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian atau

pernyataan selesai operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan perpanjangan pelaksanaan operasi SAR sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional.

(1) Kepala Badan SAR Nasional bertanggung jawab atas pembinaan

Potensi SAR.

(2) Pembinaan Potensi SAR sebagaimana pada ayat (1) meliputi :

• pengaturan;
• pengawasan; dan
• pengendalian.

(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

meliputi :

• penetapan kebijakan umum; dan
• penetapan kebijakan teknis.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

meliputi :

• pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang SAR; dan
• penyempurnaan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang SAR.

(5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

meliputi :

• pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang kegiatan pencarian dan pertolongan; dan
• pemberian bimbingan dan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang kegiatan pencarian dan pertolongan.

(1) Badan SAR Nasional menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

SAR.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan untuk mengoptimalkan kemampuan mendeteksi dini, melakukan komunikasi, mencari, menolong dan mengevakuasi.

(3) Peserta yang lulus dalam pendidikan dan pelatihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat kecakapan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendidikan dan

pelatihan SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional.

PEMBIAYAAN

SAR dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara, serta sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat.

Penanganan musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana atau musibah lainnya yang terjadi di wilayah yang berbatasan dengan wilayah negara lain dapat dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama bilateral atau multilateral.

(1) Unsur SAR Indonesia yang akan ditugaskan untuk pelaksanaan

operasi SAR ke wilayah negara lain, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari negara yang bersangkutan.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Badan

SAR Nasional kepada Rescue Coordination Centre (RCC) negara yang bersangkutan atau Perwakilan negara tersebut di Indonesia.

(1) Unsur SAR negara lain yang akan ditugaskan untuk pelaksanaan

operasi SAR ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus terlebih dahulu mendapat izin dari Negara Republik Indonesia.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh RCC

atau Perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia melalui Badan SAR Nasional atau Perwakilan Indonesia di negara yang bersangkutan untuk pengurusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Unsur SAR negara lain yang didatangkan atas permintaan

Pemerintah Republik Indonesia, biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia.

(2) Pemerintah Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas

segala biaya bagi unsur SAR negara lain yang atas keinginannya sendiri membantu pelaksanaan operasi SAR di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2000 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau belum ditetapkan penggantinya.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 2006

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 2006

,

ttd.