Pasal 20

(1) Unsur SAR negara lain yang didatangkan atas permintaan

Pemerintah Republik Indonesia, biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia.

(2) Pemerintah Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas

segala biaya bagi unsur SAR negara lain yang atas keinginannya sendiri membantu pelaksanaan operasi SAR di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.