Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

  1. Pendanaan keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan.
  2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
  3. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 2

Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 3

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan.

BAB II . . .

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

BAB 2 — SUMBER DAN ALOKASI PENDANAAN

Pasal 5

(1) Sumber pendanaan keolahragaan dari Pemerintah

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah

daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

(1) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat

diperoleh dari:

  • kegiatan sponsorship keolahragaan;
  • hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
  • penggalangan dana;
  • kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
  • uang pembinaan dari olahragawan profesional;
  • kerja sama yang saling menguntungkan;
  • sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
  • sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:

  • tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;

  • penyewaan prasarana olahraga;

  • jual beli produk sarana olahraga;

  • sport labelling;

  • iklan . . .

  • iklan;
  • hak siar olahraga;
  • promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
  • keagenan; dan
  • layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Pasal 7

(1) Pendapatan Pemerintah yang diperoleh dari jasa layanan

keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(2) Pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari jasa

layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pendapatan daerah.

(3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Untuk mendukung pendanaan keolahragaan,

Pemerintah dapat membentuk badan usaha keolahragaan milik negara yang berbadan hukum.

(2) Pembentukan badan usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua Alokasi Pendanaan

Pasal 9

(1) Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:

  • olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
  • pembinaan dan pengembangan olahraga;
  • pengelolaan keolahragaan;
  • pekan dan kejuaraan olahraga;
  • pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
  • peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
  • pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  • pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
  • pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
  • pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
  • standardisasi, akreditasi dan sertifikasi;
  • pencegahan dan pengawasan doping;
  • pemberian penghargaan;
  • pelaksanaan pengawasan; dan
  • pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional.

(2) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III . . .

BAB 3 — PERTANGGUNGJAWABAN PENDANAAN

Pasal 10

Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan dipertanggungjawabkan menurut standar akuntansi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban penggunaan dana keolahragaan dan pendanaan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilaporkan dan/atau diumumkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

PENGAWASAN

BAB 4 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pendanaan keolahragaan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB 5 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Pebruari 2007

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Pebruari 2007

,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, perlu

MENGINGAT

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4535);

M E M U T U S K A N : . . .

M E M U T U S K A N:

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 8/2005 — PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
Referensi Silang (5)
UU 3/2005 — SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL
UU 20/2003 — SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UU 32/2004 — Pemerintahan Daerah
UU 8/2005 — PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UU 3/2005 — SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL [Pasal 72]