Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Rakyat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berbasis asrama dengan mengedepankan pembentukan karakter dan kecakapan hidup dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah.

2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

5. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

6. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

9. Pemerintah . . .

2 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat bertujuan untuk: a. memenuhi hak pendidikan bagi masyarakat yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin; b. memberikan layanan pendidikan yang mengedepankan pendidikan karakter serta kecakapan hidup bagl masyarakat yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin; dan c. memutus rantai kemiskinan antar generasi pada keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui pendidikan bermutu, pembentukan karakter, kecakapan hidup, dan mental.

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungiawab atas penyelenggaraan Sekolah Rakyat. (21 Penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagaimana dimalsud pada ayat (1) meliputi: a. pendirian; b. tata kelola; c. pemenuhan sarana dan prasarana; dan d. pelaksanaankoordinasi.

Menteri mendirikan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian. Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan.

(3) Pasal 5...

Pendirian Sekolah Rakyat yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata kelola Sekolah Rakyat meliputi: a. Peserta Didik; b. Guru dan Tenaga Kependidikan; dan c. kurikulum.

(1) Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin berdasarkan DTSEN. (21 DTSEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penerimaan Peserta Didik dilaksanakan melalui penjangkauan. (21 Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme untuk mendapatkan Peserta Didik yang dilakukan oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah untuk memastikan ketepatan sasaran calon Peserta Didik. (3) Hasil penjangkauan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan penyelenggaraan Sekolah Ralryat. (21 Pemenuhan kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan penyelenggaraan Sekolah Ralryat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan: a. menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan d. kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit. Pasal 1 I (1) Pemenuhan kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui: a. redistribusi aparatur sipil negara; dan/ atau b. pengadaan pegawai aparatur sipil negara. (21 Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus aparatur sipil negara di bawah Kementerian atau penugasan dari instansi asal.

(3) Mekanisme . . .

(3) Mekanisme pemenuhan kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kementerian dapat menentukan syarat, kriteria, dan seleksi tambahan dalam rekrutmen Guru dan Tenaga Kependidikan. (21 Dalam menentukan syarat, kriteria, dan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait. (3) Syarat, kriteria, dan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan Guru dan Tenaga Kependidikan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap di bidang kesejahteraan sosial serta bidang lain yang dibutuhkan Sekolah Rakyat. (4) Syarat, kriteria, dan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(1) Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (f ), Guru dan Tenaga Kependidikan dapat diberikan tunjangan yang lain. (3) Ketentuan mengenai tunjangan yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan PRESIDEN. Bagran Keempat Kurikulum

(1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mengacu pada standar nasional pendidikan, kerangka dasar, dan struktur kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kurikulum . . .

7- (21 Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkaya dengan penguatan karakter dan pemahaman nilai keagamaan, kecakapan hidup, dan psikososial melalui program persiapan, program akademik, bimbingan konseling, pekerjaan sosial, dan program asrama sesuai dengan karakteristik Sekolah Rakyat.

Pengayaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (21 dilakukan untuk: a. menanamkan pola pikir pantang menyerah dan gigih dalam meraih masa depan bagi Peserta Didik; b. menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan cinta tanah air bagi Peserta Didik; dan c. menguatkan rasa percaya diri, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur bagi Peserta Didik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengayaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21huruf c harus memenuhi standar sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. l2l Selain memenuhi standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sarana dan prasarana harus memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

(1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tqiuan pembelajaran. (21 Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bahan pembelajaran; b. alat pembelajaran; dan c. perlengkapan.

Pasal 19. . .

Bahan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (21huruf a merupakan segala bentuk dan jenis materi yang digunakan dalam proses pembelajaran.

Alat pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (21huruf b merupakan segala bentuk dan jenis benda yang digunakan dalam proses pembelajaran termasuk media untuk menyampaikan pesan dan informasi.

Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk dan jenis benda yang berfungsi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran di Sekolah Rakyat. PasaJ22 (1) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Sekolah Rakyat. (21 Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. lahan; b. bangunan; dan c. ruang. (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk prasarana lain yang mendukung pelaksanaan fungsi Sekolah Rakyat. (4) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keberlanjutan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 22 termasuk sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran berbasis digital. (21 Dalam rangka mendukung pembelajaran berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dukungan infrastruktur digital, penyediaan internet, dan/ atau sistem manajemen digital.

Pasa124 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan sarana dan prasarErna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 dilakukan oleh: a. Menteri; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan/ atau d. Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemenuhan dukungan infrastruktur digital dalam rangka penyelenggaraan Sekolah Ralryat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh Kementerian bersama kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan Sekolah Ralryat, Menteri berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga. Dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat l2l terdiri atas unsur kementerian / lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayal (21 ditetapkan oleh Menteri. (4t

Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perseorangan; b. keluarga; c. organisasikeagamaan; d. organisasisosialkemasyarakatan; e. lembaga swadaya masyarakat; f. organisasi profesi; g. badan usaha; h. lembaga kesejahteraan sosial; dan i. lembaga pendidikan. (2t

(1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. (21 Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. dukungan pembiayaan termasuk tanggung jawab sosial badan usaha; b. pemberianpelatihan; c. bantuan. ..

c. bantuan sarana dan prasarana; d. pengawasan;dan/atau e. dukungan lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Sekolah Rakyat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan PRESIDEN ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku dan dilanjutkan penyelenggaraannya berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini. (21 Sekolah Ralryat yang telah beroperasi sebelum Peraturan PRESIDEN ini berlaku harus melakukan penyesuaian paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan PRESIDEN ini diundangkan. (3) Tim formatur penyelenggaraan Sekolah Rakyat tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

REPI'ELIK INDONESIA -L2- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2025 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRABOWO SUBIANTO ttd Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22Desember 2025 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. Plh PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR I90 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA K INDONESIA Perundang-undangan dan trasi Hukum, W, wati [.estari SK No267310A