Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA

Pasal 1

(1) Dalam rangka percepatan pengembangan kawasan di

Pulau Sumatera, Pemerintah melakukan pembangunan

beberapa ruas Jalan Tol di Sumatera dari Bakauheni

sampai Banda Aceh.

(2) Pembangunan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau penugasan

kepada Badan Usaha Milik Negara sesuai peraturan

perundang-undangan.

Pasal 2 ...

Pasal 2

(1) Dalam rangka mempercepat pembangunan Jalan Tol di

Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

didahulukan pengusahaan empat ruas Jalan Tol yang

meliputi:

  • Ruas Jalan Tol Medan-Binjai;

  • Ruas Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya;

  • Ruas Jalan Tol Pekanbaru-Dumai; dan

  • Ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.

(2) Dalam pengusahaan 4 (empat) ruas Jalan Tol

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

menugaskan PT Hutama Karya (Persero).

(3) Penugasan kepada PT Hutama Karya (Persero)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi

pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan

konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan.

Pasal 3

(1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan untuk

pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, PT Hutama Karya (Persero) menyusun Rencana

Pengusahaan Jalan Tol, yang meliputi:

  • dokumen teknis;

  • dokumen rencana usaha; dan

  • dokumen hukum.

(2) Rencana ...

(2) Rencana Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), untuk paling sedikit 1 (satu)

ruas Jalan Tol disampaikan oleh PT Hutama Karya

(Persero) kepada Menteri Pekerjaan Umum paling

lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Presiden ini

diundangkan, untuk mendapat penetapan.

(3) Rencana Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri

Pekerjaan Umum paling lambat 1 (satu) bulan, setelah

disampaikan oleh PT Hutama Karya (Persero)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

(1) PT Hutama Karya (Persero) dalam pelaksanaan

penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

dapat bekerja sama dengan pihak lainnya melalui

pembentukan anak perusahaan.

(2) Dalam pembentukan anak perusahaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), PT Hutama Karya (Persero)

menjadi pemegang saham mayoritas.

(3) Setelah jalan tol selesai dibangun, PT Hutama Karya

(Persero) dapat mengalihkan sebagian atau seluruh

kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) kepada mitra kerja sama dan/atau pihak lain.

Pasal 5 ...

Pasal 5

(1) Pendanaan PT Hutama Karya (Persero) dalam

pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, terdiri dari:

  • Penyertaan Modal Negara;

  • Penerusan pinjaman dari Pinjaman Pemerintah

yang berasal dari luar negeri dan/atau dalam

negeri;

  • Penerbitan obligasi oleh PT Hutama Karya

(Persero);

  • Pinjaman PT Hutama Karya (Persero) dari lembaga

keuangan, termasuk lembaga keuangan

multilateral;

  • Pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari

badan investasi Pemerintah; dan/atau

  • Pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e,

dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di

bidang keuangan negara dan badan usaha milik negara.

Pasal 6

(1) Dalam rangka penerbitan obligasi dan pelaksanaan

pinjaman oleh PT Hutama Karya (Persero) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, dapat

diberikan jaminan Pemerintah terhadap kewajiban

pembayaran PT Hutama Karya (Persero).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh

Menteri Keuangan.

Pasal 7 ...

Pasal 7

(1) Untuk pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf e, dapat diberikan insentif baik dalam bentuk

masa tenggang pengembalian dan tingkat suku bunga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pinjaman

dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Hutama Karya

(Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri

Badan Usaha Milik Negara:

  • melakukan pembinaan dan pengawasan korporasi

terhadap penyelenggaraan penugasan dimaksud; dan

  • mengoordinasikan badan usaha milik negara lainnya

untuk mendukung penugasan dimaksud.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Hutama Karya

(Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri

Pekerjaan Umum:

  • menetapkan standar kinerja pelayanan yang

dituangkan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol;

  • melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

teknis pembangunan dan pengoperasian ruas Jalan Tol;

dan

  • memberikan ...
  • memberikan hak Pengusahaan Jalan Tol kepada PT

Hutama Karya (Persero) selama 40 (empat puluh)

tahun.

Pasal 10

Dalam rangka kelanjutan pengusahaan Jalan Tol selain 4

(empat) ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1), Menteri Pekerjaan Umum menetapkan ruas-

ruas Jalan Tol lainnya di Sumatera.

Pasal 11

(1) Menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati

memberikan dukungan untuk percepatan

pembangunan 4 (empat) ruas Jalan Tol di Sumatera,

dan pelaksanaan penugasan PT Hutama Karya (Persero)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan

kewenangan masing-masing.

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam bentuk kesepahaman (service level

agreement) antara PT Hutama Karya (Persero) dengan

menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati

terkait.

Pasal 12 ...

Pasal 12

PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka penugasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyampaikan

laporan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Menteri

Keuangan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara secara

berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Keputusan

Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit

Luar Negeri, dikecualikan untuk pelaksanaan pinjaman yang

dilakukan PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka

penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 September 2014

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 September 2014

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Perekonomian,

ttd

Ratih Nurdiati

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka mendorong pengembangan

kawasan di Pulau Sumatera, dan untuk mendukung

pertumbuhan perekonomian nasional, serta dalam

rangka pelaksanaan Masterplan Percepatan

Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2010-

2025, Pemerintah perlu mempercepat pembangunan

jalan tol di Sumatera yang layak secara ekonomi namun

belum layak secara finansial;

  • bahwa percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera

oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

untuk ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun

belum layak secara finansial, dilakukan melalui

pengusahaan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya

ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang

Jalan Tol;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

MENGINGAT

...

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

  1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4444);

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang

Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5422);

  1. Peraturan ...
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5261);

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
PERPRES 131/2022 — PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1OO TAHUN 2014
PERPRES 117/2015 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2014
PP 43/2013 — PERUBAHAN KEDUA ATAS
PP 49/2011 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2008
PMK /2019 — TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH
PERPRES 117/2015 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2014
Referensi Silang (7)
UU 19/2003 — BADAN USAHA MILIK NEGARA
UU 38/2004 — JALAN
UU 2/2012 — PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PP 43/2013 — PERUBAHAN KEDUA ATAS
PP 15/2005 — JALAN TOL
PP 1/2008 — INVESTASI PEMERINTAH
PP 49/2011 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2008