Pasal 3

(1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan untuk

pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, PT Hutama Karya (Persero) menyusun Rencana

Pengusahaan Jalan Tol, yang meliputi:

• dokumen teknis;

• dokumen rencana usaha; dan

• dokumen hukum.

(2) Rencana ...

(2) Rencana Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), untuk paling sedikit 1 (satu)

ruas Jalan Tol disampaikan oleh PT Hutama Karya

(Persero) kepada Menteri Pekerjaan Umum paling

lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Presiden ini

diundangkan, untuk mendapat penetapan.

(3) Rencana Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri

Pekerjaan Umum paling lambat 1 (satu) bulan, setelah

disampaikan oleh PT Hutama Karya (Persero)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).