Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2019 tentang TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi di mana Pegawai tersebut bekerja.

5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

6. Jam Kerja adalah jam kerja di lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah.

7. Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

8. Evaluasi Jabatan adalah proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria- kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.

9. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi dalam unit organisasi Kementerian Pertanian yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.

10. Alasan Kedinasan adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dibuktikan dengan keputusan, surat perintah tugas, dan/atau disposisi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

11. Rekonsiliasi Perubahan Data Pemangku Jabatan yang selanjutnya disebut Rekonsiliasi adalah kegiatan mengevaluasi data pemangku jabatan dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan berdasarkan data dukung yang benar dan lengkap.

12. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara baik di dalam atau di luar negeri, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.

13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.

14. Pakaian Seragam Kerja adalah pakaian yang model, warna dan atributnya ditentukan, serta wajib dipakai oleh PNS di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Pertanian setiap bulannya.

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selain diberikan kepada Pegawai, juga diberikan kepada Menteri selama masih aktif menjalankan tugas jabatannya. (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Menteri diberikan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian.

Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai, termasuk: a. calon PNS; b. Pegawai yang melaksanakan pelatihan; c. Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar; d. Pegawai yang melaksanakan cuti, kecuali cuti di luar tanggungan negara; dan e. Pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan.

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan sejak yang bersangkutan ditahan dan/atau menjalani proses hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; d. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang tunggu; e. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain di luar lingkungan Kementerian Pertanian; f. Pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas; g. Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara; h. Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara; dan i. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang mendapat remunerasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan aspek kehadiran dan capaian kinerja Pegawai.

(3) Aspek kehadiran dan capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja.

(1) Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan jabatan yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam bentuk keputusan. (2) Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam MENETAPKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan dan Rekonsiliasi. (3) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Calon PNS diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang akan diduduki. (2) Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang. (3) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS dalam formasi Jabatan Fungsional, tetapi belum diangkat dalam Jabatan Fungsional diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang akan diduduki.

(1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan dan/atau diberhentikan dari Jabatan karena melaksanakan Tugas Belajar disetarakan ke dalam Jabatan pelaksana, dengan Kelas Jabatan sebagai berikut:

a. Kelas Jabatan 7 untuk Tugas Belajar S3; b. Kelas Jabatan 6 untuk Tugas Belajar S2; c. Kelas Jabatan 5 untuk Tugas Belajar S1 atau D-IV; dan d. Kelas Jabatan 4 untuk Tugas Belajar D-III, D-II, atau D-I. (2) Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal Pegawai melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Tugas Belajar PNS Lingkup Pertanian. (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menyelesaikan Tugas Belajar diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) terhitung mulai tanggal diberlakukannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian pada unit kerja eselon II/Unit Pelaksana Teknis dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai dengan Jabatan pelaksana diberikan Kelas Jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan paling tinggi 7 (tujuh); b. Pegawai dengan Jabatan Fungsional yang belum diangkat kembali dalam Jabatan sesuai jenjangnya, diberikan Kelas Jabatan pelaksana dengan Kelas Jabatan paling tinggi 7 (tujuh); dan c. Pejabat fungsional yang telah diangkat kembali dalam Jabatan sesuai jenjangnya, diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang bersangkutan.

(1) Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, Tunjangan Kinerja diberikan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatan yang bersangkutan dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

(2) Dalam hal tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatan yang bersangkutan, maka yang diberikan tunjangan profesi pada jenjangnya.

(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja dikenakan kepada Pegawai yang: a. melakukan pelanggaran Jam Kerja; b. dijatuhi hukuman disiplin, kecuali yang berkaitan dengan pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. tidak mengusulkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit setiap tahun untuk dinilai; d. tidak mencapai SKP yang telah ditetapkan; e. melaksanakan cuti besar, cuti alasan penting, dan cuti sakit; f. tidak mengikuti upacara bendera/apel sesuai dengan ketentuan di lingkungan unit kerjanya; dan/atau g. tidak menggunakan Pakaian Seragam Kerja; (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen). (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja berdasarkan aspek capaian kinerja, dilakukan berdasarkan hasil penilaian capaian kinerja bulanan Pegawai. (4) Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tunjangan Kinerja diberlakukan pengurangan terlebih dahulu dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan.

Pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. tidak masuk kerja; b. tidak berada di tempat tugas selama Jam Kerja tanpa Alasan Kedinasan; c. terlambat masuk kerja; d. pulang kerja sebelum waktunya; dan/atau e. tidak mengisi daftar hadir elektronik.

(1) Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Hari Kerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi daftar hadir elektronik. (3) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pada waktu masuk kerja dan pulang kerja. (4) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal: a. perangkat dan sistem daftar hadir elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi; b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik; c. terjadi keadaan kahar (force majeure) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; atau d. lokasi kerja dan/atau jumlah Pegawai tidak efisien untuk disediakan sistem daftar hadir elektronik.

(1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a,

diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat persen) untuk setiap 1 (satu) hari. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) setiap 1 (satu) jam. (3) Pegawai yang melakukan pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan huruf e, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a. sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen) untuk setiap menit, jika Pegawai terlambat masuk kerja selama 1 (satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit; atau b. sebesar 2% (dua persen) jika Pegawai terlambat masuk kerja selama lebih dari 90 (sembilan puluh) menit atau tidak mengisi daftar hadir elektronik. (4) Pegawai yang melakukan pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan huruf e, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a. sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen) untuk setiap menit, jika Pegawai pulang kerja sebelum waktunya selama 1 (satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit; atau b. sebesar 2% (dua persen) jika Pegawai pulang kerja sebelum waktunya selama lebih dari 90 (sembilan puluh) menit atau tidak mengisi daftar hadir elektronik pulang kerja.

(1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, kecuali yang berkaitan dengan pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat.

(2) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan; b. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan c. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. (3) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (4) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b. sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 9 (sembilan) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan d. sebesar 100% (seratus persen), jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif. (5) Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin. (6) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk bagi Pejabat Fungsional Tertentu yang tidak mengusulkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pegawai yang terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib tidak diberikan Tunjangan Kinerja terhitung sejak yang bersangkutan ditahan dan/atau ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari Jabatan negeri. (2) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja Pegawai dapat diberikan kembali pada bulan berikutnya sejak keputusan berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan pada bulan berikutnya kembali dijatuhi hukuman disiplin, pemotongan Tunjangan Kinerja dikenakan berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat.

Dalam hal pejabat fungsional tidak mengusulkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit setiap tahun untuk dinilai, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 8% (delapan persen) dari masing-masing Kelas Jabatan selama 3 (tiga) bulan.

Pegawai yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya terhitung mulai tanggal diberlakukannya keputusan pembebasan sementara.

Pegawai yang tidak mencapai SKP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai yang melaksanakan cuti besar, cuti alasan penting, dan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut: a. Pegawai yang melaksanakan cuti besar dan cuti alasan penting dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;

b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikecualikan untuk Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting karena ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu meninggal dunia untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan/atau c. Pegawai yang melaksanakan cuti sakit dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dikecualikan untuk Pegawai dengan kondisi sebagai berikut: a. mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan sehingga menjalani rawat inap atau rawat jalan di rumah sakit, puskesmas atau tempat perawatan lain paling lama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap atau rawat jalan; b. menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas, atau tempat perawatan lain untuk paling lama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap; c. menjalani kemoterapi, cuci darah, dan terapi stroke dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis; dan/atau d. mengalami gugur kandungan atau bedrest yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter atau Bidan untuk paling lama satu setengah bulan.

Pegawai yang tidak mengikuti upacara bendera/apel sesuai ketentuan di lingkungan unit kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) setiap kali tidak mengikuti upacara/apel pada hari yang ditentukan.

Pegawai yang tidak menggunakan Pakaian Seragam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) setiap kali tidak menggunakan Pakaian Seragam Kerja pada hari yang ditentukan.

(1) Unit Kerja Eselon I dan Eselon II, serta UPT di lingkungan Kementerian Pertanian dapat melakukan perubahan data pemangku jabatan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk jabatan struktural, dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural yang diusulkan; b. untuk Jabatan Fungsional, dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dan/atau kenaikan jenjang Jabatan Fungsional yang diusulkan dan memperhatikan Peta Jabatan yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian; c. untuk jabatan pelaksana, dengan memperhatikan Peta Jabatan yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian, hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja eselon II/ unit pelaksana teknis, dan surat penugasan oleh pimpinan unit kerja eselon II/unit pelaksana teknis; dan d. mengunggah data dukung perubahan data pemangku jabatan melalui Sistem Informasi Evaluasi Jabatan (Sivajab) sebelum pelaksanaan Rekonsiliasi data dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Kepegawaian.

(2) Perubahan data pemangku Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekonsiliasi dengan alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan sebagai berikut: a. pimpinan unit kerja eselon II/unit pelaksana teknis mengusulkan perubahan data pemangku Jabatan beserta persyaratan yang telah ditentukan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I c.q. Sekretaris Unit Kerja Eselon I; b. pimpinan unit kerja eselon I mengusulkan perubahan data pemangku Jabatan beserta persyaratan yang telah ditentukan kepada Sekretaris Jenderal, c.q. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian; c. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian membahas/menelaah usulan perubahan pemangku Jabatan dengan Unit Kerja Eselon I yang mengusulkan; d. Sekretaris Jenderal memberikan surat pertimbangan teknis tentang persetujuan/ penolakan perubahan data pemangku Jabatan sebagai dasar penerbitan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I tentang perubahan data pemangku jabatan; dan e. pimpinan unit kerja eselon I MENETAPKAN perubahan data pemangku Jabatan di lingkungan unit kerjanya. (3) Rekonsiliasi lingkup Kementerian Pertanian dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Kepegawaian dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulan.

(1) Perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi, penyesuaian Tunjangan Kinerja diberikan dengan ketentuan:

a. dalam hal pelantikan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, Tunjangan Kinerja diberikan pada bulan berjalan; atau b. dalam hal pelantikan dilaksanakan setelah tanggal 10, Tunjangan Kinerja diberikan pada bulan berikutnya. (2) Perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional umum, penyesuaian Tunjangan Kinerja diberikan dengan ketentuan: a. dalam hal keputusan penetapan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, Tunjangan Kinerja diberikan pada bulan berjalan; atau b. dalam hal keputusan penetapan dilaksanakan setelah tanggal 10, Tunjangan Kinerja diberikan pada bulan berikutnya.

(1) Rekapitulasi penghitungan Tunjangan Kinerja memuat kehadiran, penegakan disiplin, cuti, dan SKP bulanan, dilakukan setiap bulan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi kepegawaian pada unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pertanian.

(1) Pejabat yang melaksanakan fungsi kepegawaian pada unit kerja eselon I menyusun laporan rekapitulasi penghitungan Tunjangan Kinerja dengan melampirkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, sekretaris unit kerja eselon I, dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. (2) Laporan rekapitulasi penghitungan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada

pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja paling lambat minggu kedua bulan berikutnya.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/KU.060/2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/ KU.060/12/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/KU.060/2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1588), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2019

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA