Pasal 16

(1) Pegawai yang terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib tidak diberikan Tunjangan Kinerja terhitung sejak yang bersangkutan ditahan dan/atau ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari Jabatan negeri. (2) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja Pegawai dapat diberikan kembali pada bulan berikutnya sejak keputusan berkekuatan hukum tetap.