Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana dan perdata.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(1) Tata kelola UPT PPA dimaksudkan sebagai acuan Pemerintah daerah propinsi atau kabupaten/kota dalam mengelola UPT PPA di daerah. (2) Tata kelola UPT PPA bertujuan untuk meningkatkan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana atau perdata. (3) Permasalahan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Permasalahan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain perebutan hak asuh anak atau perebutan warisan.

Dalam melaksanakan fungsinya UPT PPA wajib: a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; c. menjaga kerahasiaan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

Lingkup pelayanan UPT PPA dapat meliputi pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan bantuan hukum, dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Dalam hal anak yang mengalami permasalahan maka pelayanan diberikan secara khusus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

(1) Penyelenggaraan pelayanan UPT PPA bersifat integratif, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. (2) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan satu atap, UPT PPA bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan untuk

memberikan pelayanan yang diperlukan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. (3) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan berjejaring, UPT PPA bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

(1) Untuk menjamin kualitas pelayanan terpadu, Pejabat Administrator menyusun dan MENETAPKAN standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional penanganan masalah perempuan dan anak pada UPT PPA. (2) Standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional penanganan masalah perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan UPT PPA.

Guna menjamin terselenggaranya layanan UPT PPA sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur, Pejabat Administrator menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan.

(1) Untuk menjamin kualitas layanan terpadu, setiap unsur dalam lingkungan UPT PPA yang berbentuk UPTD maupun non UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib bekerja sama di bawah koordinasi Pejabat Administrator UPT PPA. (2) Setiap unsur dalam lingkungan UPT PPA yang berbentuk UPTD maupun non UPTD dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, intregasi, sinkronisasi, akuntabilitas dan keterbukaan, baik dalam lingkungan UPT PPA, maupun dalam hubungan antar satuan kerja perangkat daerah dan unsur masyarakat.

UPT PPA yang berbentuk UPTD maupun non UPTD harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien unsur dalam lingkungan UPT PPA dan hubungan kerja UPT PPA dengan lembaga lain yang terkait.

(1) Untuk meningkatkan kinerja, pejabat administrator UPTD dan non UPTD wajib melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh anggota. (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali setiap tahun. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno.

(1) UPT PPA yang berbentuk UPTD bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. (2) UPT PPA yang berbentuk UPT bertanggung jawab kepada Kepala Daerah provinsi dan kabupaten/kota. (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuat laporan tahunan.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. laporan penyelenggaraan layanan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan b. data dan dokumentasi yang berkaitan dengan fungsi layanan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang dilaporkan ke UPT PPA .

(1) Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak di daerah, UPT PPA yang telah dibentuk di kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditingkat kabupaten/kota dengan tembusan kepada kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat provinsi, Bupati/Walikota dan Menteri. (2) Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak di daerah, UPT PPA yang telah dibentuk di Provinsi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditingkat Provinsi dengan tembusan kepada Menteri. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi penyelenggaraan penanganan masalah perempuan dan anak di daerah.

Penyelenggaraan pelayanan perempuan dan anak di UPT PPA wajib didukung oleh petugas yang kompeten yaitu: a. petugas pelaksana, yaitu pejabat administrator, pengawas; dan b. petugas layanan, yaitu petugas fungsional yang meliputi tenaga konsultasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, bantuan dan penegakkan hukum, penjangkauan dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pejabat administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bertugas:

a. mengorganisasikan semua sumber daya secara efektif dan efisien; b. menyusun program kerja dan kegiatan; c. menerapkan sistem pengendalian intern; dan d. mengoordinasikan meningkatkan keterpaduan pelaksanaan kegiatan.

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bertugas: a. melakukan pembinaan pengembangan kualitas layanan; b. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program; dan c. memberikan penilaian terhadap proses dan hasil program.

Petugas Layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b bertugas: a. memberikan layanan pengaduan, konsultasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, penegakan hukum, layanan penjangkauan, pemulangan dan reintegrasi social, layanan sementara, dan pemberdayaan terhadap perempuan; dan b. melakukan rujukan bila perempuan dan anak yang mengalami masalah yang memerlukan layanan lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan oleh UPT PPA.

Dalam hal pelaksana tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b belum tersedia maka UPT PPA berkoordinasi dengan satuan perangkat daerah dan/atau instansi lain.

(1) Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat menyediakan petugas fungsional yang diperlukan oleh UPT PPA. (2) Dalam hal diperlukan, UPT PPA yang berbentuk UPTD dapat mendayagunakan tenaga fungsional dari masyarakat.

Pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota yang telah membentuk UPT PPA wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

(1) Dalam hal telah tersedia sarana dan prasarana UPT yang digunakan untuk melayani perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sebelum peraturan menteri ini berlaku maka sarana dan prasarana yang telah ada tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturannya diserahkan pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

(1) Perempuan dan anak yang mengalami permasalahan berhak memperoleh layanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan

bantuan hukum, serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh korban, keluarganya, temannya, petugas kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial.

(1) Petugas yang ada pada UPT PPA wajib memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sesuai dengan standar layanan dan prosedur yang telah ditetapkan. (2) Dalam hal permasalahan perempuan dan anak adalah kekerasan atau eksploitasi seksual maka petugas UPT PPA segera dalam waktu paling lama 72 (tujuh puluh dua) jam sejak menerima laporan, melaporkan kepada petugas kepolisian terdekat. (3) Dalam hal perempuan dan anak yang mengalami kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah daerah asalnya, maka UPT PPA melakukan koordinasi dengan UPT PPA di daerah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah perlindungan dan pemulangan ke daerah asalnya.

Dalam pelayanan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan eksploitasi, UPT PPA wajib melakukan koordinasi terpadu dengan pihak atau instansi terkait.

(1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan bimbingan, pemantauan dan supervisi tentang penyelenggaraan layanan terhadap perempuan

dan anak yang mengalami permasalahan yang dilakukan oleh UPT PPA tingkat provinsi. (2) Dalam memberikan bimbingan, pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, kualitas, dan pengendalian.

(1) Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat provinsi memberikan: a. bimbingan, pemantauan dan supervisi tentang penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang dilakukan oleh UPT PPA tingkat provinsi; dan b. evaluasi kinerja UPT PPA tingkat provinsi. (2) Dalam memberikan bimbingan, pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, kualitas, dan pengendalian. (3) Dalam melakukan evaluasi kinerja UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sekurang- kurangnya satu kali dalam satu tahun yang hasilnya digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk penataan UPT PPA selanjutnya.

(1) Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota memberikan: a. bimbingan, pemantauan dan supervisi tentang penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang dilakukan oleh UPT PPA tingkat kabupaten/kota; dan b. evaluasi kinerja UPT PPA tingkat kabupaten/kota.

(2) Dalam memberikan bimbingan, pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, kualitas, dan pengendalian. (3) Dalam melakukan evaluasi kinerja UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun yang hasilnya digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk penataan UPT PPA selanjutnya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas UPT PPA ditingkat Provinsi, Menteri dapat memberikan : a. pelatihan dan bimbingan teknis penanganan masalah perempuan dan anak kepada petugas UPT PPA; b. sarana prasarana yang dibutuhkan UPT PPA; atau c. bantuan dana.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas UPT PPA ditingkat Kabupaten/Kota, Gurbenur dapat memberikan : a. pelatihan dan bimbingan teknis penanganan masalah perempuan dan anak kepada petugas UPT PPA; b. sarana prasarana yang dibutuhkan UPT PPA; atau c. bantuan dana.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2017

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA