Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika

Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas terdiri atas: a. Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika; dan b. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika.

(1) Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, yang selanjutnya disebut BBPSDMP Kominfo meliputi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (2) Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, yang selanjutnya disebut BPSDMP Kominfo adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (3) BBPSDMP Kominfo dan BPSDMP Kominfo dipimpin oleh Kepala.

(1) BBPSDMP Kominfo mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja dan daerah perbatasan. (2) BPSDMP Kominfo mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), BBPSDMP Kominfo menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran; b. penyiapan pelaksanaan kerja sama pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika; c. penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika; d. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika; e. penyiapan pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika; f. penyiapan pelaksanaan penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian bidang komunikasi dan informatika; dan g. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, dokumentasi dan pengelolaan barang milik negara. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), BPSDMP Kominfo menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran; b. penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika; c. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika; d. penyiapan pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika; e. penyiapan pelaksanaan penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika; dan f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian, dokumentasi, administrasi kerja sama dan pengelolaan barang milik negara.

BBPSDMP Kominfo terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika; c. Bidang Penelitian Komunikasi dan Informatika; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, kepegawaian,

dokumentasi, administrasi kerja sama dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi program dan anggaran; b. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi kerja sama; c. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian dan dokumentasi; dan d. pengelolaan barang milik negara.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan b. Subbagian Umum.

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan evaluasi program dan anggaran, keuangan dan administrasi kerja sama. (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga dan dokumentasi serta pengelolaan barang milik negara.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang informatika.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika terdiri atas: a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi; dan b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Informatika.

(1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi. (2) Subbidang Pengembangan SDM Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang informatika.

Bidang Penelitian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelitian dan pengembangan, publikasi hasil penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14, Bidang Penelitian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu penelitian dan pengembangan, serta publikasi dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi; dan b. penyiapan bahan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu penelitian dan pengembangan, serta publikasi dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan bidang informatika.

Bidang Penelitian Komunikasi dan Informatika terdiri atas: a. Subbidang Penelitian Komunikasi; dan b. Subbidang Penelitian Informatika.

(1) Subbidang Penelitian Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu penelitian dan pengembangan, serta publikasi dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi. (2) Subbidang Penelitian Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu penelitian dan pengembangan, serta publikasi dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan bidang informatika.

Bagan Organisasi BBPSDMP Kominfo tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Susunan Organisasi BPSDMP Kominfo terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika; c. Seksi Penelitian Komunikasi dan Informatika; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi program dan anggaran, urusan keuangan, tata usaha, kepegawaian, dan dokumentasi, dan pengelolaan barang milik negara serta administrasi kerja sama pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika. (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika. (3) Seksi Penelitian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, publikasi dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika.

Bagan Organisasi BPSDMP Kominfo tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika. (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tembusan kepada Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika.

Setiap unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

(1) Eselonisasi BBPSDMP Kominfo terdiri atas: a. Kepala BBPSDMP Kominfo merupakan jabatan struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada BBPSDMP Kominfo merupakan jabatan struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator; dan c. Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada BBPSDMP Kominfo merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

(2) Eselonisasi BPSDMP Kominfo terdiri atas: a. Kepala BPSDMP Kominfo merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator; dan b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada BPSDMP Kominfo merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

(1) Jumlah Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika berjumlah 8 (delapan) unit, yang terdiri atas: a. 2 (dua) BBPSDMP Kominfo; dan b. 6 (enam) BPSDMP Kominfo. (2) Nama dan wilayah kerja BBPSDMP Kominfo dan BPSDMP Kominfo tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengkajian dan

Pengembangan Komunikasi dan Informatika tetap melaksanakan tugas dan fungsi balai sampai dengan diatur kembali sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2017

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA