Peraturan Menteri Nomor 65 Tahun 2014 tentang STUDI KOHOR KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Studi Kohor Kesehatan adalah kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan jangka panjang yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara prospektif untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan manusia, riwayat alamiah terjadinya penyakit, serta dampak faktor risiko terhadap kejadian penyakit, gangguan kesehatan dan/atau kematian.
2. Subyek Penelitian adalah seseorang atau sekumpulan orang yang tinggal di wilayah tertentu untuk dilakukan wawancara, pengukuran, pemeriksaan dan pemantauan kondisi kesehatan dan faktor risikonya secara terus menerus atas dasar sukarela.
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang selanjutnya disebut Badan Litbangkes adalah institusi di bawah Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan serta penapisan teknologi kesehatan.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan.

Studi Kohor Kesehatan diselenggarakan untuk mendukung program pembangunan kesehatan yang meliputi: a. data dan informasi terkait besaran masalah kesehatan dan kecepatan perubahan masalah kesehatan dan berbagai faktor risikonya;

b. pengembangan program intervensi pengendalian penyakit dan gangguan kesehatan; dan c. penetapan norma, standar, dan indikator kesehatan.

(1) Jenis kegiatan Studi Kohor Kesehatan meliputi: a. studi kohor kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak; b. studi kohor penyakit tidak menular dan faktor risikonya; c. studi kohor penyakit menular dan faktor risikonya; dan d. studi kohor lainnya. (2) Studi kohor kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penelitian untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan mulai dari pra hamil, hamil, janin sampai dengan lahir hingga dewasa, baik secara fisik, psikis dan intelegensia. (3) Studi kohor penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap Subjek Penelitian untuk mengetahui riwayat alamiah terjadinya penyakit, serta dampak faktor risiko terhadap kejadian penyakit tidak menular antara lain hipertensi, diabetes melitus, stroke dan penyakit jantung koroner. (4) Studi kohor penyakit menular dan faktor risikonya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap Subjek Penelitian untuk mengetahui riwayat alamiah terjadinya penyakit, serta dampak faktor risiko terhadap kejadian penyakit menular antara lain tuberkulosis, malaria, serta HIV dan AIDS. (5) Studi kohor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1) Untuk mendukung kegiatan atau menindaklanjuti hasil Studi Kohor Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diselenggarakan studi lain sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan kaidah ilmiah penelitian dan pengembangan kesehatan. (2) Penyelenggaraan studi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan.

(1) Kegiatan Studi Kohor Kesehatan diselenggarakan setiap tahun secara berkesinambungan selama paling sedikit 10 (sepuluh) tahun. (2) Penyelenggaraan Studi Kohor Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. lama waktu (time onset) munculnya kejadian (outcome) penyakit atau gangguan kesehatan; b. kelangsungan hidup (survival rate); dan c. kecukupan subyek penelitian atau besaran sampel.

(1) Kegiatan Studi Kohor Kesehatan diselenggarakan oleh Badan Litbangkes. (2) Dalam menyelenggarakan Studi Kohor Kesehatan, Badan Litbangkes dapat bekerja sama dengan: a. unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kesehatan b. fasilitas pelayanan kesehatan; c. Pemerintah Daerah; d. organisasi profesi kesehatan; e. perguruan tinggi; f. badan penelitian dan pengembangan daerah; g. asosiasi/perhimpunan bidang kesehatan; h. lembaga swadaya masyarakat; atau i. pihak lainnya yang dianggap perlu. (3) Bentuk dan mekanisme penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyelenggaraan Studi Kohor Kesehatan dilaksanakan oleh tim Studi Kohor Kesehatan. (2) Tim Studi Kohor Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan penelitian. (3) Tim Studi Kohor Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. pegawai negeri sipil peneliti di lingkungan Badan Litbangkes; b. pegawai negeri sipil non peneliti di lingkungan Badan Litbangkes; c. pegawai negeri sipil peneliti/non peneliti pada unit kerja di lingkungan kementerian kesehatan; d. pegawai negeri sipil peneliti/non peneliti pada Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian lainnya; e. anggota organisasi profesi, asosiasi/perhimpunan bidang kesehatan, dan lembaga swadaya masyarakat; f. peneliti dan mahasiswa dari perguruan tinggi yang terakreditasi; g. kader dan masyarakat; dan/atau h. pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

(1) Penyelenggaraan Studi Kohor Kesehatan dilakukan melalui: a. wawancara; b. observasi/pengamatan; c. pengukuran; d. pemeriksaan kesehatan; dan e. pemeriksaan laboratorium. (2) Dalam hal penyelenggaraan Studi Kohor Kesehatan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e harus dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya. (3) Dalam hal pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan pengambilan spesimen, maka spesimen tersebut harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Studi Kohor Kesehatan harus mendapatkan persetujuan etik (ethical approval) dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan.

(1) Setiap Studi Kohor Kesehatan yang menggunakan manusia sebagai Subyek Penelitian harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Subyek Penelitian. (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat informasi yang jelas dan adekuat tentang maksud dan tujuan serta kemungkinan risiko yang timbul.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Studi Kohor Kesehatan, setiap Subyek Penelitian dapat diberikan kompensasi/bahan kontak.

Subyek Penelitian yang diketahui mengalami gangguan kesehatan atau menderita penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan, direkomendasikan untuk dilakukan pengobatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tim Studi Kohor Kesehatan berhak: a. menerima honorarium; b. menerima penghargaan; c. memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan; d. mendapatkan jaminan kesehatan; e. mendapatkan perlindungan hukum. (2) Tim Studi Kohor Kesehatan berkewajiban: a. menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia; b. menaati nilai-nilai agama, adat istiadat setempat, tata krama, dan ketertiban umum; c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan protokol penelitian; d. menghormati hak-hak Subyek Penelitian; e. menjaga kerahasiaan atas identitas dan data Subyek Penelitian; f. memberikan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan (informed consent) untuk dilakukan penelitian terhadap Subyek Penelitian; g. melakukan pengumpulan dan pengolahan data berdasarkan informasi yang diberikan oleh Subyek Penelitian; h. memberikan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data kepada atasan langsung; i. membuat tulisan ilmiah hasil Studi Kohor Kesehatan.

(1) Setiap Subyek Penelitian berhak: a. menerima informasi hasil pemeriksaan Studi Kohor Kesehatan; dan b. karena alasan tertentu, berhenti menjadi subyek penelitian. (2) Subyek Penelitian berkewajiban: a. memberikan keterangan, dokumen atau data yang diperlukan Tim Studi Kohor Kesehatan mengenai kesehatan diri sendiri, anggota keluarga, orang lain yang berkaitan, dan/atau kegiatannya secara lengkap dan benar; dan b. bersedia dilakukan pemeriksaan klinis dan pengambilan spesimen sesuai dengan protokol penelitian, serta memberikan persetujuan setelah mendapatkan penjelasan (informed consent).

Pengelolaan Studi Kohor Kesehatan dilakukan melalui: a. persiapan; b. pelaksanaan; c. manajemen data; dan d. pelaporan dan publikasi.

Pengelolaan Studi Kohor Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara komprehensif.

(1) Persiapan Studi Kohor Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui tahapan: a. penyusunan proposal dan protokol; b. perijinan lokasi penelitian;

c. pengajuan etik penelitian; d. persiapan instrumen penelitian; e. pelatihan petugas pengumpul data; dan f. sosialisasi rencana penelitian. (2) Pelaksanaan Studi Kohor Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data; b. pengawasan dan pelaksanaan kendali mutu penelitian (quality control); dan c. supervisi. (3) Manajemen data Studi Kohor Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui tahapan: a. penerimaan dan pengelompokan data (receiving dan batching); b. penyuntingan (data editing); c. pemasukan data (data entry); d. pembersihan data (data cleaning); e. penanganan data terdiri dari penyimpanan, pemutakhiran (updating) dan analisis data; dan f. pemanfaatan data. (4) Pelaporan dan publikasi Studi Kohor Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan sesuai protokol penelitian.

Pengolahan data Studi Kohor Kesehatan dilakukan secara teliti dan akurat dengan: a. tidak melakukan duplikasi; b. menggunakan metode analisis yang sesuai; c. memilih variabel sesuai tujuan penelitian; d. menjamin hasil penelitian sesuai tujuan penelitian; dan

(1) Pengolahan data Studi Kohor Kesehatan melalui:

a. pemrosesan; b. analisis; dan c. penyajian. (2) Pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. validasi; b. pengkodean; c. alih bentuk (transform); dan d. pengelompokan. (3) Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terlebih dulu dilakukan penggalian data (data mining). (4) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk: a. tekstual; b. numerik; dan c. model lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

(1) Penyebarluasan hasil Studi Kohor Kesehatan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. (2) Penyebarluasan hasil Studi Kohor Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. advokasi kepada para pejabat pemerintahan pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah dan para anggota legislatif; b. penyampaian dan penjelasan dalam pertemuan ilmiah hasil penelitian tingkat nasional dan internasional; c. publikasi dalam jurnal/majalah ilmiah nasional dan internasional; d. sosialisasi hasil penelitian; dan e. cara lainnya yang telah ditentukan oleh Badan Litbangkes.

(1) Hasil Studi Kohor Kesehatan dimanfaatkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan. (2) Hasil Studi Kohor Kesehatan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka ikut berperan serta dalam upaya pembangunan kesehatan. (3) Masyarakat yang memanfaatkan hasil Studi Kohor Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan mekanisme permohonan dan pemanfaatan hasil penelitian kesehatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme permohonan dan pemanfaatan hasil Studi Kohor Kesehatan diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

(1) Hak kekayaan intelektual dari hasil Studi Kohor Kesehatan merupakan milik Kementerian Kesehatan. (2) Dalam hal pembiayaan Studi Kohor Kesehatan dibiayai sebagian oleh Kementerian Kesehatan dan sebagian oleh pihak lain, kekayaan intelektual serta hasil kegiatan Studi Kohor Kesehatan yang dihasilkan merupakan milik Kementerian Kesehatan dan pihak lain yang bersangkutan secara bersama. (3) Pemilikan secara bersama atas kekayaan intelektual serta hasil Studi Kohor Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian bersama Kementerian Kesehatan dan pihak lain yang membiayai sebagian kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembinaan dan pengawasan Studi Kohor Kesehatan dilakukan oleh Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan saling berkoordinasi sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing, kaidah ilmiah, etika penelitian, dan ketentuan yang berlaku. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu Studi Kohor Kesehatan. (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. bimbingan dan penyuluhan; b. penyediaan jaringan informasi penelitian dan pengembangan kesehatan; c. pemberian bantuan tenaga ahli; dan/atau d. bentuk lainnya.

Dalam rangka pengawasan, Menteri dapat mengambil tindakan administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis;Ddan/atau c. penghentian kegiatan penelitian.

(1) Pendanaan Studi Kohor Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendanaan Studi Kohor Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan perencanaan program.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2014 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, NAFSIAH MBOI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN