Peraturan Menteri Nomor p-12-menhut-ii-2009 Tahun 2009 tentang PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan, berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.

2. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.

3. Pengendalian kebakaran hutan adalah semua usaha, pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan penyelamatan.

4. Pencegahan kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan.

5. Pemadaman kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan.

6. Penanganan pasca kebakaran adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal setelah terbakar.

7. Evakuasi dan penyelamatan adalah upaya membawa dan menyelamatkan korban jiwa dan harta benda akibat adanya kejadian kebakaran hutan dan bencana alam lainnya.

8. Manggala Agni adalah regu pengendali kebakakaran hutan yang personilnya berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat yang telah diberikan pelatihan pengendalian kebakaran hutan.

9. Titik Panas (hotspot) adalah indikator kebakaran hutan yang mendeteksi suatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu disekitarnya.

10. Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran Hutan yang selanjutnya disebut SPBK adalah peringkat yang digunakan untuk mengetahui tingkat resiko terjadinya bahaya kebakaran hutan, di suatu wilayah dengan memperhitungkan keadaan cuaca, bahan bakaran dan kondisi alam lainnya yang berpengaruh terhadap perilaku api.

11. Sarana dan prasarana adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan.

12. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disebut MPA adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih.

13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negera Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945.

14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

15. Pemegang izin adalah badan usaha dan perorangan yang diberikan izin di kawasan hutan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

16. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang selanjutnya disebut Brigdalkarhut adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi, pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan, serta penyelamatan (rescue) yang dilengkapi dengan sumber daya manusia, dana dan sarana prasarana.

17. Patroli adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Manggala Agni dan semua pihak dalam rangka pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

18. Mobilisasi adalah pengerahan sumberdaya yang dimiliki oleh para pihak untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

19. Tim Operasi adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait dalam kegiatan pemadaman kebakaran hutan melalui udara.

20. Tata Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur kerja dan sistem kerja yang mengatur tata hubungan kerja, tugas, pokok dan fungsi antara Unit Kerja dalam rangka mewujudkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan.

21. Unit Kerja adalah instansi yang mempunyai hubungan keterkaitan baik vertikal maupun horizontal dalam mewujudkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan.

22. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang kehutanan.

23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Maksud disusunnya peraturan ini untuk memberikan pedoman dan arahan dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan, sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi : a. Pencegahan; b. Pemadaman; dan c. Penanganan pasca.

Pencegahan kebakaran hutan dilakukan pada : a. Tingkat nasional; b. Tingkat provinsi; c. Tingkat kabupaten/kota;

d. Tingkat unit pengelolaan hutan konservasi, tingkat kesatuan pengelolaan hutan produksi, tingkat kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan e. Tingkat pemegang izin pemanfaatan hutan, tingkat pemegang izin penggunaan kawasan hutan, tingkat pemegang izin hutan hak dan hutan konservasi.

Pencegahan kebakaran hutan pada Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi kegiatan : a. Membuat peta kerawanan kebakaran hutan; b. Mengembangkan sistem informasi kebakaran hutan; c. Kemitraan dengan masyarakat; d. Menyusun standar peralatan pengendalian kebakaran hutan; e. Menyusun program penyuluhan dan kampanye pengendalian kebakaran hutan; dan f. Menyusun pola pelatihan pencegahan kebakaran hutan.

(1) Pembuatan peta kerawanan kebakaran hutan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan setiap tahun sekali. (2) Pengembangan sistem informasi kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi pemantauan, deseminasi dan pengecekan hotspot, SPBK dan patroli pencegahan. (3) Kegiatan kemitraan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui pemantauan koordinasi pencegahan, pembangunan model penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB), pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). (4) Penyusunan standar peralatan pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur Jenderal. (5) Program penyuluhan dan kampanye pengendalian kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi kegiatan kampanye, penyuluhan dan apel siaga. (6) Penyusunan pola pelatihan pencegahan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Pencegahan kebakaran hutan pada Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi kegiatan : a. Pembuatan peta kerawanan kebakaran hutan provinsi; b. Pembuatan model penyuluhan; c. Pelatihan pencegahan kebakaran hutan; d. Pembuatan petunjuk pelaksanaan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan; e. Pengadaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan; f. Melaksanakan pembinaan; dan g. Melaksanakan pengawasan.

(1) Pembuatan peta kerawanan kebakaran hutan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. (2) Pembuatan model penyuluhan sebagaimana dalam Pasal 7 huruf b mengacu pada peraturan perundang-undangan. (3) Pelatihan pencegahan kebakaran hutan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 7 huruf c antara lain dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan Penyiapan Lahan Tanpa Bakar, tata cara pengurangan bahan bakar penyebab kebakaran dan gladi posko. (4) Pembuatan petunjuk pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dengan metode pemadaman mandiri dan gabungan. (5) Pengadaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 huruf d terdiri dari : a. Peralatan tangan; b. Perlengkapan perorangan; c. Pompa air dan kelengkapannya; d. Peralatan telekomunikasi; e. Pompa bertekanan tinggi; f. Peralatan mekanis; g. Peralatan transportasi;

h. Peralatan logistik, medis dan SAR; i. Gedung. (6) Pembinaan sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilakukan melalui kegiatan antara lain : a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan; b. Pembuatan model penyuluhan; dan c. Pelatihan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca. (7) Pengawasan sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilakukan melalui kegiatan antara lain pembuatan laporan dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Gubernur dan Bupati atau Walikota.

Mekanisme pengadaan peralatan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pencegahan kebakaran hutan pada tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi kegiatan : a. Evaluasi lokasi rawan kebakaran hutan; b. Penyuluhan; c. Pembuatan petunjuk teknis pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan; d. Pengadaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan; e. Pelaksanaan pembinaan; dan f. Pengawasan.

(1) Evaluasi lokasi rawan kebakaran hutan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. (2) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mengacu pada peraturan perundang-undangan. (3) Pembuatan petunjuk teknis pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mengacu pada Standar Operasional Prosedur tingkat Provinsi dengan mempertimbangkan kondisi wilayah setempat.

(4) Pengadaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri dari : a. Peralatan tangan; b. Perlengkapan perorangan; c. Pompa air dan perlengkapannya; d. Peralatan telekomunikasi; e. Pompa bertekanan tinggi; f. Peralatan mekanis; g. Peralatan transportasi; h. Peralatan logistik, medis dan SAR; i. Gedung. (5) Pembinaan sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan melalui kegiatan antara lain : a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan; b. Pembuatan model penyuluhan; dan c. Pelatihan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca; (6) Pengawasan sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan melalui kegiatan antara lain pembuatan laporan dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Bupati dan Walikota.

Pencegahan kebakaran hutan pada tingkat unit pengelolaan hutan konservasi, kesatuan pengelolaan hutan produksi, kesatuan pengelolaan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi kegiatan : a. Inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan; b. Inventarisasi faktor penyebab kebakaran; c. Penyiapan regu pemadam kebakaran; d. Pembuatan prosedur tetap; e. Pengadaan sarana dan prasarana; dan f. Pembuatan sekat bakar.

(1) Inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

(2) Inventarisasi faktor penyebab kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. (3) Penyiapan regu pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan pada setiap kesatuan pengelolaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Jumlah regu dan personil setiap regu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal. (5) Pembuatan prosedur tetap pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d mengacu pada Prosedur Tetap Provinsi dan Prosedur Tetap Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi wilayah setempat. (6) Pengadaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e terdiri dari : a. Peralatan tangan; b. Perlengkapan perorangan; c. Pompa air dan perlengkapannya; d. Peralatan telekomunikasi; e. Pompa bertekanan tinggi; dan f. Peralatan mekanis; g. Peralatan transportasi; h. Peralatan logistik, medis dan SAR; i. Gedung. (7) Pembuatan sekat bakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilakukan pada setiap kawasan yang rawan kebakaran. (8) Pembuatan sekat bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang diatur lebih lanjut dengan Direktur Jenderal.

(1) Pencegahan kebakaran hutan yang dilakukan oleh : a. pemegang izin pemanfaatan hutan, b. pemegang izin penggunaan kawasan hutan, c. pemegang izin hutan hak d. pemegang izin pemanfaatan pada hutan konservasi meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Kegiatan pencegahan kebakaran hutan oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Pasal 13.

Pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran hutan pada masing masing wilayah dilakukan melalui tahapan kegiatan : a. Pemadaman awal; b. Pemadaman lanjutan; c. Pemadaman mandiri; d. Pemadaman gabungan; dan e. Pemadaman dari udara.

(1) Pemadaman awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar saat ditemukan titik api (kejadian kebakaran) oleh regu patroli yang bertugas dan atau yang ditugaskan melakukan pengecekan lapangan terhadap titik panas melalui pemadaman seketika tanpa menunggu perintah dari posko daerah operasi (Daops) setempat. (2) Pemadaman lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dalam rangka menindaklanjuti upaya pemadaman yang tidak dapat dipadamkan pada saat pemadaman awal, dengan memobilisasi regu pemadaman kebakaran pada daops setempat dan atau regu dari Daops lain dan atau instansi lain yang terkait. (3) Pemadaman mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan dalam rangka pemadaman kebakaran yang dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan personil, sarana prasarana dan dukungan logistik yang berada pada wilayah kerja Daops setempat. (4) Pemadaman gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan dalam rangka pemadaman kebakaran yang dilaksanakan dengan menggunakan personil, sarana prasarana dan dukungan logistik yang berada pada daops setempat dan atau regu dari Daops lain dan atau instansi lain yang terkait. (5) Pemadaman dari udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilakukan dalam rangka pemadaman kebakaran baik pada pemadaman

awal maupun pemadaman lanjutan dan atau pemadaman dengan menerapkan teknologi modifikasi cuaca oleh tim operasi yang menggunakan pesawat terbang.

(1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Unit Pengelolaan dan pemegang izin, bertanggung jawab atas pemadaman kebakaran hutan sesuai dengan kewenangannya. (2) Menteri bertanggung jawab mengkoordinasikan pemadaman kebakaran yang terjadi di dua wilayah provinsi atau lebih. (3) Gubernur bertanggung jawab dan mengkoordinasikan pemadaman kebakaran yang terjadi di dua wilayah atau lebih kabupaten/kota. (4) Bupati/Walikota bertanggung jawab dan mengkoordinasikan pemadaman kebakaran yang terjadi di wilayahnya. (5) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung bertanggung jawab terhadap pemadaman kebakaran hutan di kawasan yang menjadi tanggung jawabnya. (6) Pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin penggunaan kawasan hutan, pemegang izin hutan hak dan pemegang izin hutan konservasi bertanggung jawab terhadap pemadaman kebakaran hutan di kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.

Penanganan pasca kebakaran hutan dilakukan melalui kegiatan : a. Pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket); b. Identifikasi; c. Monitoring dan evaluasi; d. Rehabilitasi; dan e. Penegakan hukum.

(1) Pengumpulan bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan melalui pengecekan lapangan pada areal yang terbakar dengan menggunakan data titik panas yang terpantau, pengumpulan contoh tanah, tumbuhan, dan bukti lainnya di areal yang terbakar. (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran, luas kebakaran, tipe vegetasi yang terbakar, pengaruhnya terhadap lingkungan dan ekosistem. (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan untuk memantau kegiatan pengendalian kebakaran yang telah dilakukan dan perkembangan areal bekas kebakaran. (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dilakukan dalam rangka merehabilitasi kawasan bekas kebakaran dengan mempertimbangkan rekomendasi dan atau masukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil identifikasi. (5) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan dalam rangka upaya proses penindakan hukum dibidang kebakaran hutan dengan diawali kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan yang berkaitan dengan terjadinya pelanggaran sebagai bahan penyidikan.

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan, Menteri membentuk organisasi Brigdalkarhut yang diberi nama Manggala Agni. (2) Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di lapangan dibagi berdasarkan wilayah kerja yang disebut Daerah Operasi (Daops). (3) Pembentukan organisasi Brigdalkarhut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang yang meliputi : a. Tingkat pusat; b. Tingkat provinsi;

c. Tingkat kabupaten/kota; dan d. Tingkat unit atau kesatuan pengelolaan hutan. (4) Organisasi Manggala Agni dan Wilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Brigdalkarhut tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, dibentuk oleh dan menjadi tanggung jawab Menteri. (2) Brigdalkarhut tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, dibentuk oleh dan menjadi tanggung jawab Gubernur. (3) Brigdalkarhut tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c, dibentuk oleh dan menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota. (4) Brigdalkarhut tingkat unit atau kesatuan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d, dibentuk oleh dan menjadi tanggung jawab kepala unit atau kepala kesatuan pengelolaan hutan.

(1) Brigdalkarhut tingkat pusat dalam melaksanakan upaya pencegahan kebakaran hutan dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan desiminasi hot spot, MENETAPKAN keadaan siaga, apel siaga dan kampanye nasional. (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat pusat melakukan koordinasi secara horizontal dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). (3) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat pusat melakukan koordinasi secara vertikal dengan Gubernur dan Bupati/Walikota.

(1) Brigdalkarhut tingkat provinsi dalam melaksanakan upaya pencegahan kebakaran hutan dilakukan melalui kegiatan desiminasi hot spot, MENETAPKAN keadaan siaga, apel siaga, kampanye dan patroli pencegahan. (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat provinsi melakukan koordinasi secara horizontal dengan Gubernur provinsi lain dan secara vertikal dengan Brigdalkarhut tingkat pusat dan Kabupaten/Kota.

(1) Brigdalkarhut tingkat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan upaya pencegahan kebakaran hutan dilakukan melalui kegiatan desiminasi hot spot, MENETAPKAN keadaan siaga, apel siaga, kampanye dan patroli pencegahan. (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat kabupaten melakukan koordinasi secara horizintal dengan Kabupaten/Kota lainnya dan secara vertikal dengan Brigdalkarhut tingkat provinsi serta instansi, dan unit usaha terkait.

(1) Brigdalkarhut tingkat unit atau kesatuan pengelolaan hutan dalam melaksanakan upaya pencegahan kebakaran hutan dilakukan melalui kegiatan desiminasi hot spot, operasionalisasi Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK), pembinaan brigade, apel siaga, kampanye, pembinaan masyarakat dan patroli pencegahan. (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat unit atau kesatuan pengelolaan hutan melakukan koordinasi secara horizintal dengan Unit Pengelola atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lainnya dan secara vertikal dengan Brigdalkarhut tingkat provinsi.

(1) Dalam upaya pemadaman kebakaran hutan, Brigdalkarhut tingkat pusat memberikan perintah atau komando pemadaman ketingkat provinsi dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

(2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat pusat melakukan koordinasi secara horizontal dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Departemen Pertanian, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Menteri Negara Lingkungan Hidup, Kepolisian dan Tentara Nasional INDONESIA. (3) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat pusat melakukan koordinasi secara vertikal dengan Gubernur dan Bupati/Walikota.

(1) Dalam upaya pemadaman kebakaran hutan, Brigdalkarhut tingkat provinsi melakukan koordinasi dan mobilisasi sumber daya untuk pemadaman diwilayah kerjanya. (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat provinsi melakukan koordinasi secara horizontal dengan Gubernur provinsi lain dan secara vertikal dengan Pengendalian Kebakaran Hutan tingkat pusat dan Kabupaten/Kota.

(1) Dalam upaya pemadaman kebakaran hutan, Brigdalkarhut melakukan koordinasi dan mobilisasi sumber daya pemadaman diwilayah kerjanya. (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat kabupaten/kota melakukan koordinasi secara horizontal dengan kabupaten/kota lainnya dan secara vertikal dengan Pengendalian Kebakaran Hutan tingkat provinsi serta instansi dan unit usaha terkait.

(1) Dalam upaya pemadaman kebakaran hutan, Brigdalkarhut tingkat unit atau kesatuan pengelola hutan melakukan kegiatan pemadaman langsung dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia dan melakukan koordinasi serta mobilisasi bila diperlukan. (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat unit atau kesatuan pengelolaan hutan melakukan koordinasi secara horizontal dengan Unit Pengelola atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lainnya dan secara vertikal dengan Pengendalian Kebakaran Hutan tingkat provinsi.

(1) Dalam melaksanakan upaya penanganan pasca kebakaran hutan, Brigdalkarhut tingkat pusat melakukan kegiatan koordinasi. (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat pusat melakukan koordinasi secara horizontal dengan Kepolisian Republik INDONESIA, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan SAR Nasional (BASARNAS). (3) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat pusat melakukan koordinasi secara vertikal dengan Gubernur dan Bupati/Walikota.

(1) Dalam melaksanakan upaya penanganan pasca kebakaran hutan, Brigdalkarhut tingkat pusat melakukan kegiatan identifikasi dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket). (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat provinsi melakukan koordinasi secara horizontal dengan Polisi Daerah, Gubernur Provinsi lain dan secara vertikal dengan Pengendalian Kebakaran Hutan tingkat pusat dan kabupaten/kota.

(1) Dalam melaksanakan penanganan pasca kebakaran hutan, Brigdalkarhut tingkat kabupaten/kota melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi, rehabilitasi dan penegakan hukum. (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota lainnya, Polisi Resort setempat dan dengan Brigdalkarhut tingkat provinsi serta instansi dan unit usaha terkait.

(1) Dalam melaksanakan penanganan pasca, Brigdalkarhut tingkat unit atau kesatuan pengelolaan hutan melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi, rehabilitasi dan penegakan hukum. (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Brigdalkarhut tingkat unit atau kesatuan pengelolaan hutan melakukan koordinasi dengan Unit Pengelola atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lainnya, Polisi Sektor setempat dan dengan Brigdalkarhut tingkat kabupaten/kota.

(1) Dalam rangka optimalisasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan, pemerintah berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3). (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip : a. penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat; b. memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat; c. melindungi kepentingan masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat guna mencegah persaingan yang tidak sehat; d. merupakan upaya penyadaran, penguatan kapasitas, dan pemberian akses kepada sumber daya; dan e. mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan.

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan melalui kegiatan : a. Pendidikan dan Latihan; b. Penguatan Kelembagaan; c. Fasilitasi; dan d. Penyuluhan.

(1) Pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilakukan melalui kegiatan antara lain : a. Pelatihan dasar pengendalian kebakaran hutan; dan b. Pelatihan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) melalui Pembuatan Briket Arang dan Kompos. (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan melalui kegiatan Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilakukan melalui kegiatan antara lain : a. Dukungan sarana dan prasarana; dan

b. Penyusunan muatan lokal pengendalian kebakaran hutan untuk siswa. (4) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dilakukan melalui kegiatan antara lain : a. Kampanye dalam rangka pencegahan kebakaran hutan b. Tatap muka dan diskusi; dan c. Media cetak dan elektronik.

(1) Pemerintah menumbuh-kembangkan peranserta masyarakat dalam rangka pengendaliaan kebakaran hutan untuk ikut secara aktif dalam proses kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca. (2) Untuk menumbuh-kembangkan peranserta masyarakat dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk : a. Pendidikan dan latihan; b. Penguatan kelembagaan; c. Fasilitasi; dan d. Penyuluhan.

(1) Peranserta masyarakat dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dilakukan bersama-sama dengan Brigdalkarhut pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3). (2) Bentuk peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kemandirian dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan.

(1) Kepala Unit Pengelolaan Hutan, Pemegang izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang izin Penggunaan Kawasan Hutan, Pemilik Hutan Hak, dan masyarakat wajib melaporkan kejadian kebakaran hutan di wilayah kerjanya. (2) Laporan terjadinya kebakaran hutan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesegera mungkin dengan menggunakan peralatan yang tersedia.

(3) Tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Biaya untuk melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangan. (2) Depertemen Kehutanan wajib mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundangan untuk pengendalian kebakaran hutan yang dilakukan oleh Brigdalkarhut Manggala Agni. (3) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang wilayah administrasinya rawan kebakaran hutan wajib mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundangan untuk pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah, pihak terkait dan masyarakat di wilayahnya. (4) Pemegang Hak Pengusahaan Hutan/Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi, Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman dan Pemegang izin Pengguna Hutan lainnya wajib mengalokasikan dana untuk pengendalian kebakaran hutan di wilayah kerjanya.

Penyelamatan (Rescue) (1) Brigdalkarhut membantu tugas kemanusiaan melalui operasi penyelamatan dan kegiatan sosial. (2) Penyelamatan dan kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelamatan jiwa, harta benda, dan satwa pada kejadian kebakaran hutan dan bencana alam lainnya. (3) Pengerahan dan mobilisasi Brigdalkarhut pada tugas operasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas instruksi Direktur Jenderal.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 260/Kpts-II/95 tentang Petunjuk Tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2009 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA