Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2012 tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Republik INDONESIA dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
3. Pembangunan Pertahanan Negara adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI serta komponen lainnya dalam rangka mencapai tujuan Pertahanan Negara.
4. Panitia Program Anggaran Kemhan dan TNI adalah kepanitiaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertahanan terdiri atas unsur- unsur perencanaan Kemhan dan TNI yang bertugas menyusun perkiraan kebutuhan anggaran tahunan.
5. Penyelenggaraan Pertahanan Negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara yang merupakan upaya membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman yang diselenggarakan secara terpadu lintas sektoral dengan melibatkan Kementerian dan LPNK serta penyelenggara negara lainnya termasuk TNI.
6. Postur Pertahanan Negara adalah wujud penampilan kekuatan pertahanan negara yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan penggelaran sumber daya nasional yang ditata dalam sistem pertahanan negara, terdiri atas komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung.
7. Postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang juga disebut dokumen Rencana Strategis untuk tingkat Kementerian/Lembaga ke bawah.

www.djpp.kemenkumham.go.id

10. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) adalah dokumen Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rancangan adalah Konsep awal sebagai bahan masukan dalam penyusunan dokumen panjang, jangka menengah maupun tahunan.
12. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar (Mabes) TNI, U.O. TNI Angkatan Darat (AD), U.O. TNI Angkatan Laut (AL), dan U.O. TNI Angkatan Udara (AU).
13. Komando Utama yang selanjutnya disebut Kotama adalah satuan atau tingkatan organisasi di jajaran TNI atau Angkatan, terdiri atas: a. Kotama Operasional, yaitu Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad), Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Armada (Koarmada), Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), dan Komando Operasional TNI Angkatan Udara (Koopsau). b. Kotama Pembinaan, yaitu Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat (Kodiklatad), Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI Angkatan Laut (Kobangdikal), Korps Marinir (Kormar), Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara (Kodikau), Komando Pemeliharaan Materiil TNI Angkatan Udara (Koharmatau), dan Korps Pasukan Khas (Korpaskhas).
14. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari organisasi Kementerian Pertahanan atau TNI yang menyelenggarakan pengurusan administrasi umum, administrasi pegawai, administrasi materiil dan administrasi keuangan sesuai lingkup tanggung jawab pimpinan Satker tersebut, terdiri atas: a. Satker Kemhan yaitu bagian dari organisasi yang dipimpin oleh pejabat setingkat serendah-rendahnya Eselon II dan menyusun program kerja; dan b. Satker TNI/Angkatan, yaitu bagian dari Organisasi TNI/Angkatan setingkat batalyon/pangkalan TNI AL/skadron TNI AU ke atas dan menyusun program kerja.
15. Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara www.djpp.kemenkumham.go.id

pertahanan negara dalam hal ini Kementerian Pertahanan, TNI dan Angkatan. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 17. Perkiraan Intelijen yang selanjutnya disebut Kir Intel adalah prediksi/perkiraan terhadap situasi dan kondisi yang akan terjadi di masa datang dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, dengan tujuan agar pelaksanaan penyusunan dokumen dapat berjalan tertib, efektif, efisien, terukur dan tepat waktu.

Dalam perumusan Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara perlu memperhatikan asas sebagai berikut: a. asas keterpaduan, yaitu kesatuan sasaran, keterpaduan dalam kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan secara horizontal maupun vertikal dari satuan paling bawah sampai satuan tingkat pengambil keputusan. Keterpaduan diperlukan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan pencapaian sasaran; b. asas prioritas, yaitu pemilihan sasaran perencanaan pembangunan pertahanan negara harus ditujukan pada pencapaian nilai manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Pertahanan Negara dan kepentingan nasional, Mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia; c. asas fleksibilitas, yaitu perencanaan pembangunan pertahanan negara harus luwes dan terkendali serta berkesinambungan, dengan mempertimbangkan kemungkinan perkembangan keadaan dan perkiraan ancaman dimasa depan, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang timbul tanpa mengganggu konsistensi pembangunan; d. asas bawah-atas (bottom up) dan atas bawah (top down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan pertahanan negara menampung aspirasi satuan bawah kemudian dirumuskan menjadi kebijakan pembangunan Pertahanan Negara yang selanjutnya menjadi kendali pada setiap strata; e. asas keseimbangan dan keserasian, yaitu pembinaan dan pengembangan kekuatan pertahanan negara harus seimbang dan serasi dengan kebutuhan operasi serta sumber daya yang disediakan. Keseimbangan dan keserasian harus terwujud dalam penyusunan perencanaan dan perumusan program; www.djpp.kemenkumham.go.id

f. asas pembagian kewenangan dan tanggung jawab, yaitu sistem perencanaan pembangunan pertahanan negara membedakan antara penentu kebijakan umum pertahanan negara dengan kewenangan pengambilan keputusan politik dan strategi, pembinaan dan penggunaan kekuatan serta tingkat dan tanggung jawab pelaksanaannya berdasarkan fungsi sehingga dapat dicegah adanya duplikasi atau ketidakpastian wewenang dan tanggung jawab; dan g. asas manfaat, yaitu perencanaan pembangunan pertahanan negara harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan prajurit maupun kebutuhan operasi dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.

(1) Pedoman umum dalam proses Perencanaan sebagai berikut: a. sesuai dengan prosedur dan mekanisme dalam sistem perencanaan pembangunan pertahanan negara yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertahanan; b. merupakan rangkaian kegiatan perencanaan secara periodik setiap 20 (dua puluh) tahun yang menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya dijabarkan menjadi dokumen 5 (lima) tahunan disebut dokumen Rencana Strategis Pertahanan Negara (Renstra Hanneg), serta dijabarkan menjadi dokumen rencana pembangunan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pertahanan Negara (Renja Hanneg), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), Amanat Anggaran Menhan (AA Menhan), Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran (PPPA), dan Program Kerja (Progja); c. dokumen perencanaan sesuai strata lembaga penyusun, yaitu Kemhan, TNI,

Unit Organisasi (U.O.) Kemhan/Mabes TNI/Angkatan dan Kotama/Satker dengan sistem perencanaan terpadu, dokumen yang dihasilkan lembaga/instansi yang lebih tinggi dijabarkan oleh lembaga/instansi yang lebih rendah, sebaliknya rancangan dokumen yang disusun oleh lembaga/instansi yang lebih rendah, menjadi masukan bagi penyusunan dokumen lembaga/instansi yang lebih tinggi; d. dokumen yang masa berlakunya sama dan disusun oleh strata yang berbeda dapat dilaksanakan secara paralel tanpa menunggu penetapan dokumen dari level diatasnya; dan

www.djpp.kemenkumham.go.id

e. setelah dokumen level penetapan atas ditetapkan, menjadi pedoman untuk penyempurnaan penyusunan dokumen dibawahnya. (2) Metode Perencanaan sebagai berikut: a. paralel, yaitu perencanaan pembangunan pertahanan negara dilaksanakan secara bersamaan oleh dua atau lebih satuan perencana dalam menyusun dokumen yang sama dengan strata berbeda, dengan catatan disertai koordinasi yang intensif; b. berurutan, yaitu perencanaan pembangunan pertahanan negara dilaksanakan mengikuti urutan dan strata perencanaan, dimana pengesahan suatu rencana yang lebih rendah baru dapat dilakukan setelah dokumen perencanaan strata diatasnya disahkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang; dan c. tetap atau fixed plan, yaitu hasil perencanaan pada prinsipnya tidak dapat dilakukan perubahan khususnya untuk perencanaan tahunan, kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat dihindari berdasarkan perkembangan situasi yang mendesak dan evaluasi yang dilakukan.

(1) Perencanaan pembangunan pertahanan negara mencakup penyelenggaraan perencanaan pembangunan

kekuatan, kemampuan dan gelar pertahanan negara

sebagai upaya meningkatkan daya tangkal bangsa yang tangguh dalam mengatasi setiap ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA serta keselamatan segenap bangsa. (2) Perencanaan pembangunan pertahanan negara dilaksanakan secara terpadu oleh semua Unit Organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI serta pemangku kepentingan terkait. (3) Perencanaan pembangunan pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan Renstra Hanneg dan Rencana Kerja Hanneg, RKA, DIPA, AA Menhan, PPPA, dan Progja.

Untuk menjamin bahwa program-program dapat dilaksanakan sesuai perencanaan pembangunan Pertahanan Negara diperlukan kriteria yang menentukan keberhasilan terdiri atas: a. terwujudnya keterpaduan Perencanaan Pertahanan Negara;

www.djpp.kemenkumham.go.id

b. terjaminnya kesiapan untuk menghadapi ketidakpastian masa depan; c. terdukungnya waktu dan sumber daya yang tersedia; d. terpenuhinya kepentingan Pertahanan Negara serta terwujudnya kepentingan nasional; e. terpenuhinya prinsip-prinsip ekonomi; f. terpenuhinya prinsip pembangunan berwawasan lingkungan; g. terlaksananya asas-asas perencanaan; dan h. terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan Pertahanan Negara.

Pembangunan pertahanan negara berpedoman pada kebijakan umum pertahanan negara dan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara.

Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tercantum dalam dokumen-dokumen pertahanan negara, termasuk dokumen-dokumen yang disusun oleh Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dan dokumen- dokumen perencanaan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan.

(1) Dokumen-dokumen yang disusun oleh Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan antara lain terdiri atas: a. Doktrin Pertahanan Negara; b. Strategi Pertahanan Negara; dan c. Postur Pertahanan Negara. (2) Dokumen perencanaan pembangunan Pertahanan Negara mencakup dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di tingkat Kemhan, TNI, U.O., dan Kotama/Satker. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dokumen perencanaan jangka panjang di tingkat Kemhan terdiri atas: Rancangan RPJP Hanneg; a. RPJP Hanneg; b. Postur Hanneg; dan c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan (RUTR Wilhan). (2) Dokumen perencanaan jangka panjang di tingkat TNI terdiri atas: a. Rancangan RPJP; b. RPJP; c. Postur; dan d. Perkiraan Intelijen (Kir Intel) Jangka Panjang. (3) Dokumen perencanaan jangka panjang di tingkat U.O. terdiri atas: a. Rancangan RPJP; b. RPJP; c. Postur; d. Perkiraan Intelijen Jangka Panjang; dan

(1) Dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat Kemhan terdiri atas: a. Rencana Kebutuhan Anggaran; b. Rancangan Rencana Strategis (Renstra); c. Jakgara; dan d. Renstra. (2) Dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat TNI terdiri atas: a. Rancangan Renstra; b. Renstra; c. Kebijakan Strategis (Jakstra); dan d. Perkiraan Intelijen Jangka Menengah. (3) Dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat U.O. terdiri atas: a. Rancangan Renstra; b. Renstra; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Jakstra; dan d. Perkiraan Intelijen Jangka Menengah. (4) Dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat Kotama terdiri atas: a. Rancangan Renstra; b. Renstra; c. Jakstra; d. Rencana Tata Ruang Wilayah Darat Pertahanan Kotama (RTRW Darat Han KTM); e. Analisis Potensi Maritim; dan f. Analisis Potensi Dirgantara.

(1) Dokumen perencanaan tahunan di tingkat Kemhan terdiri atas:

a. Rencana Kebutuhan Anggaran; b. Rancangan Renja Hanneg; c. Renja Hanneg; d. RKA Hanneg; e. DIPA; f. AA Menhan; dan g. Kebijakan Perencanaan. (2) Dokumen perencanaan tahunan di tingkat TNI terdiri atas:

a. Rancangan Renja; b. Renja; c. RKA; d. PPPA; e. Perkiraan Intelijen Tahunan; f. Kebijakan Perencanaan; dan g. Rencana Yudha. (3) Dokumen perencanaan tahunan di tingkat U.O. terdiri atas:

a. Rancangan Renja; b. Renja; c. RKA; d. PPPA.

www.djpp.kemenkumham.go.id

e. Kebijakan Perencanaan; dan f. Perkiraan Intelijen Tahunan. (4) Dokumen perencanaan tahunan di tingkat Kotama/Satker terdiri atas:

a. Rancangan Renja; b. Renja; c. RKA; d. Progja; dan e. Rencana Kontijensi.

Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara disusun dengan jangka waktu sebagai berikut: a. perencanaan pembangunan pertahanan negara jangka panjang (RPJP) dengan kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan revisi paling singkat setiap 5 (lima) tahun; b. perencanaan pembangunan pertahanan negara jangka menengah (Renstra) dengan kurun waktu 5 (lima) tahun dan dilakukan revisi sesuai kebutuhan; dan c. perencanaan pembangunan pertahanan negara jangka pendek (Renja) dengan kurun waktu 1 (satu) tahun dan dilakukan revisi sesuai kebutuhan.

(1) Rancangan RPJP Hanneg dan RPJP Hanneg disusun oleh Ditjen Renhan Kemhan dan disahkan oleh Menteri. (2) Rancangan RPJP Hanneg ditetapkan 8 (delapan) bulan sebelum masa RPJP Hanneg periode berjalan berakhir. (3) RPJP Hanneg ditetapkan 1 (satu) bulan setelah penetapan RPJPN.

(1) Postur Hanneg disusun oleh Ditjen Strahan Kemhan dan disahkan oleh Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Postur Hanneg disiapkan 1 (satu) tahun sebelum Postur Hanneg periode berjalan berakhir.

(1) Rancangan RPJP TNI dan RPJP TNI disusun oleh Srenum TNI dan disahkan oleh Panglima TNI. (2) Rancangan RPJP TNI ditetapkan 10 (sepuluh) bulan sebelum masa RPJP TNI periode berjalan berakhir. (3) RPJP TNI ditetapkan 1 (satu) bulan setelah penetapan RPJP Hanneg.

(1) Postur TNI disusun oleh Srenum TNI dan disahkan oleh Panglima TNI. (2) Postur TNI disiapkan 1 (satu) tahun sebelum Postur TNI periode berjalan berakhir.

(1) Rancangan RPJP U.O. dan RPJP U.O. disusun oleh staf perencana U.O., disahkan oleh Kepala U.O. (2) Rancangan RPJP U.O. ditetapkan1 (satu) tahun sebelum masa RPJP U.O. periode berjalan berakhir. (3) RPJP U.O. ditetapkan 1 (satu) bulan setelah penetapan RPJP TNI.

(1) Postur U.O. disusun oleh Srena U.O. dan disahkan oleh Kepala U.O. (2) Postur U.O. disiapkan 1 (satu) tahun sebelum Postur U.O. periode berjalan berakhir.

(1) Kir Intel Jangka Panjang disusun oleh Mabes TNI dan/atau Mabes Angkatan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan dokumen jangka panjang. (2) Pengaturan tentang penyusunan Kir Intel Jangka Panjang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Panglima TNI.

(1) RUTR Wilayah Pertahanan merupakan salah satu acuan dalam penyusunan dokumen jangka panjang. (2) Pengaturan tentang penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Rencana Kebutuhan Anggaran, Rancangan Renstra dan Renstra Hanneg disusun oleh Ditjen Renhan Kemhan, disahkan oleh Menteri. (2) Rencana Kebutuhan Anggaran ditetapkan 1 (satu) Tahun sebelum Renstra Hanneg berjalan berakhir. (3) Rancangan Renstra Hanneg ditetapkan 4 (empat) minggu setelah penetapan Rancangan Awal RPJMN. (4) Renstra Hanneg ditetapkan 1 (satu) bulan setelah penetapan RPJMN.

(1) Rancangan Renstra dan Renstra TNI disusun oleh Srenum TNI dan disahkan oleh Panglima TNI. (2) Rancangan Renstra TNI ditetapkan 3 (tiga) minggu setelah penetapan Rancangan Awal RPJMN. (3) Renstra TNI ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan Renstra Hanneg.

Penyusunan : a. Jakstra dan Kir Intel sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf c dan huruf d; serta b. Jakstra dan RTRW Han Darat Kotama, sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) huruf c dan huruf d untuk Kotama Operasional. diatur lebih lanjut dengan Peraturan Panglima TNI.

(1) Rancangan Renstra dan Renstra U.O. disusun oleh Staf Perencana U.O. Mabes TNI, U.O. Angkatan dan U.O. Kemhan serta disahkan oleh Kepala U.O. (2) Rancangan Renstra U.O. Kemhan ditetapkan 2 (dua) minggu setelah penetapan Rancangan Awal RPJMN. (3) Rancangan Renstra U.O. Angkatan ditetapkan 2 (dua) minggu setelah penetapan Rancangan Awal RPJMN. (4) Renstra U.O. Angkatan ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan Renstra TNI, sedangkan Renstra U.O. Kemhan ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan Renstra Hanneg.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Rancangan Renstra dan Renstra Kotama disusun oleh Sren Kotama, disahkan oleh Panglima/Komandan Kotama. (2) Rancangan Renstra Kotama/Satker ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan Rancangan Awal RPJMN. (3) Renstra Kotama/Satker ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan Renstra U.O.

(1) Penyusunan : a. Jakstra sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) huruf c; serta b. RTRW Han Darat Kotama sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) huruf d untuk Kotama Pembinaan yang bukan Kotama Operasional; diatur dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan. (2) Penyusunan Analisis Potensi Wilayah Laut sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) huruf e diatur dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut. (3) Penyusunan Analisis Potensi Wilayah Dirgantara sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) huruf f diatur dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara.

(1) Rencana Kebutuhan Anggaran, Kebijakan Perencanaan Menhan, Rancangan Renja & Renja Hanneg, RKA Hanneg, DIPA dan AA Menhan disusun Ditjen Renhan Kemhan, disahkan oleh Menteri Pertahanan. (2) Rencana Kebutuhan Anggaran ditetapkan bulan Januari Tahun Anggaran Berjalan (TAB)-1. (3) Kebijakan Perencanaan Hanneg ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan Rencana Kebutuhan Anggaran Tahunan TAB-1. (4) Rancangan Renja Hanneg ditetapkan 4 (empat) minggu setelah penetapan pagu indikatif TAB-1. (5) Renja Hanneg ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan RKP TAB-1. (6) RKA Hanneg ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan RKA TNI TAB-1. www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) DIPA ditetapkan bulan Desember TAB-1. (8) AA Menteri Pertahanan ditetapkan bulan Desember TAB-1.

(1) Kebijakan Perencanaan TNI, Rancangan Renja, Renja TNI, RKA TNI dan PPPA TNI disusun oleh Srenum TNI, disahkan oleh Panglima TNI. (2) Kebijakan Perencanaan TNI ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan Kebijakan Perencanaan Hanneg TAB-1. (3) Rancangan Renja TNI ditetapkan 3 (tiga) minggu setelah penetapan pagu indikatif TAB-1. (4) Renja TNI ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan Renja Hanneg TAB-1. (5) RKA TNI ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan RKA U.O. TAB -1. (6) PPPA TNI ditetapkan bulan Desember TAB -1. (7) Pengaturan tentang penyusunan Kebijakan Perencanaan dan Rencana Yudha sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf g dan huruf h diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

(1) Kebijakan Perencanaan U.O., Rancangan Renja dan Renja U.O. disusun oleh Staf Perencana U.O. serta disahkan oleh Kepala U.O. (2) Kebijakan Perencanaan U.O. ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan Kebijakan Perencanaan TNI dan Kebijakan Perencanaan Hanneg TAB-1. (3) Rancangan Rencana Kerja U.O. ditetapkan 2 (dua) minggu setelah penetapan pagu indikatif TAB-1. (4) Rencana Kerja U.O. ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan Renja TNI dan Renja Hanneg TAB-1. (5) RKA U.O. ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan RKA Kotama TAB-1. (6) PPPA U.O. ditetapkan bulan Desember TAB -1.

(1) Rancangan Renja, Renja Kotama/Satker, RKA Kotama/Satker dan Program Kerja Kotama/Satker disusun oleh Sren Kotama/Proglap Satker, disahkan oleh Pimpinan Kotama/Satker. (2) Rancangan Rencana Kerja Kotama/Satker ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan pagu indikatif TAB-1.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Rencana Kerja Kotama/Satker ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan Renja U.O. TAB-1. (4) Rencana Kerja dan Anggaran Kotama/Satker ditetapkan 1 (satu) minggu setelah penetapan pagu anggaran TAB-1. (5) Program Kerja Kotama/Satker ditetapkan pada awal bulan Januari TAB.

(1) Kotama/Satker memberikan masukan berupa RTRW Darat Pertahanan Kotama dan konsep rencana pembangunan Satker dalam rangka penyusunan Rancangan RPJP U.O. (2) U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan memberikan masukan berupa Rancangan RPJP U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan dalam rangka penyusunan Rancangan RPJP TNI. (3) TNI dan U.O. Kemhan memberikan masukan berupa Rancangan RPJP TNI dan Rancangan RPJP U.O. Kemhan dalam rangka penyusunan Rancangan RPJP Hanneg. (4) Kemhan memberikan masukan berupa Rancangan RPJP Hanneg dalam rangka penyusunan Rancangan RPJP Nasional.

(1) Kemhan menyusun RPJP Hanneg dengan menyempurnakan Rancangan RPJP Hanneg dan berpedoman pada RPJP Nasional serta Postur Hanneg. (2) TNI menyusun RPJP TNI dengan menyempurnakan Rancangan RPJP TNI dan berpedoman pada RPJP Hanneg serta Postur TNI. (3) U.O. Kemhan menyusun RPJP U.O. Kemhan dengan menyempurnakan Rancangan RPJP U.O. Kemhan dan berpedoman pada RPJP Hanneg serta Postur Hanneg. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan menyusun RPJP U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan dengan menyempurnakan RPJP U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan, berpedoman pada RPJP TNI, Postur TNI dan Postur U.O. Angkatan.

Kemhan menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran dengan mewadahi masukan dari Unit Organisasi untuk memberikan masukan kepada Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan dalam rangka melaksanakan sidang Kabinet untuk MENETAPKAN Pagu Indikatif 5 (lima) tahunan.

(1) Kotama/Satker menyusun Rancangan Renstra Kotama/Satker berpedoman pada RPJP U.O. (2) U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan menyusun Rancangan Renstra U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan berpedoman pada RPJP U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan. (3) TNI dan U.O.Kemhan menyusun Rancangan Renstra TNI dan Rancangan Renstra U.O. Kemhan berpedoman pada RPJP Hanneg. (4) Kemhan menyusun Rancangan Renstra Hanneg berpedoman pada RPJP Nasional sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan RPJM Nasional.

(1) Kemhan menyusun Renstra Hanneg dengan menyempurnakan Rancangan Renstra Hanneg, berpedoman pada RPJM Nasional dan Kebijakan Umum Pertahanan Negara serta masukan dari Jakgara Hanneg. (2) TNI menyusun Renstra TNI dengan menyempurnakan Rancangan Renstra TNI, berpedoman pada Renstra Hanneg dan masukan dari Jakstra TNI. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) U.O. Kemhan menyusun Renstra U.O. Kemhan dengan menyempurnakan Rancangan Renstra U.O. Kemhan, berpedoman pada Renstra Hanneg dan masukan dari Jakstra U.O. Kemhan. (4) U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan menyusun Renstra U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan dengan menyempurnakan Rancangan Renstra U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan, berpedoman pada Renstra TNI dan masukan dari Jakstra U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan. (5) Kotama/Satker menyusun Renstra

Kotama/Satker dengan menyempurnakan Rancangan Renstra Kotama/Satker, berpedoman pada Renstra U.O. dan masukan dari Jakstra Kotama/Satker.

Kemhan menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran termasuk didalamnya Usulan Inisiatif Baru dengan mewadahi masukan dari Unit Organisasi untuk memberikan masukan kepada Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan dalam rangka melaksanakan sidang Kabinet untuk MENETAPKAN Pagu Indikatif tahunan.

(1) Panitia Anggaran Kemhan dan TNI menyusun Rencana Kebutuhan Tahunan sebagai masukan penyusunan Rancangan Awal RKP dan Pagu indikatif. (2) Kemhan menyusun Kebijakan Perencanaan Pertahanan Negara berpedoman pada Rencana Kebutuhan Tahunan dan Renstra Hanneg. (3) TNI menyusun Kebijakan Perencanaan TNI berpedoman pada Kebijakan Perencanaan Pertahanan Negara dan Renstra TNI. (4) U.O. Kemhan menyusun Kebijakan Perencanaan U.O. Kemhan berpedoman pada Kebijakan Perencanaan Pertahanan Negara dan Renstra U.O. Kemhan. (5) U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan menyusun Kebijakan Perencanaan U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan berpedoman pada Kebijakan Perencanaan TNI dan Renstra U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kotama/Satker menyusun rancangan Renja Kotama/Satker sebagai bahan masukan U.O. dalam rangka penyusunan Rancangan Renja U.O. (2) U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan menyusun rancangan Renja U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan sebagai bahan masukan TNI dalam rangka penyusunan Rancangan Renja TNI. (3) U.O. Kemhan menyusun rancangan Renja U.O. Kemhan sebagai bahan masukan Kemhan dalam rangka penyusunan Rancangan Renja Hanneg. (4) TNI menyusun rancangan Renja TNI sebagai bahan masukan Kemhan dalam rangka penyusunan Rancangan Renja Hanneg. (5) Kemhan menyusun rancangan Renja Hanneg berpedoman pada Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP dan memberikan masukan kepada Bappenas dalam rangka penyusunan Rancangan RKP.

(1) Kemhan menyusun Renja Hanneg dengan menyempurnakan Rancangan Renja Hanneg dan berpedoman pada RKP. (2) TNI menyusun Renja TNI dengan menyempurnakan Rancangan Renja TNI dan berpedoman pada Renja Hanneg. (3) U.O. Kemhan menyusun Renja U.O. Kemhan dengan menyempurnakan Rancangan Renja U.O. Kemhan dan berpedoman pada Renja Hanneg. (4) U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan menyusun Renja U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan dengan menyempurnakan Rancangan Renja U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan; dan berpedoman pada Renja TNI. (5) Kotama/Satker menyusun Renja Kotama/Satker dengan menyempurnakan Rancangan Renja Kotama/Satker dan berpedoman pada Renja U.O. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kemhan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada U.O. Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan agar menyusun RKA dengan berpedoman pada Surat Edaran Menkeu tentang Pagu Anggaran. (2) Kotama/Satker menyusun RKA Kotama/Satker dengan menyempurnakan Renja Kotama/Satker dan berpedoman pada Pagu Anggaran sebagai masukan dalam rangka penyusunan RKA U.O. (3) U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan menyusun RKA U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan dengan menyempurnakan Renja U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan sebagai masukan dalam rangka penyusunan RKA TNI. (4) U.O. Kemhan menyusun RKA U.O. Kemhan dengan menyempurnakan Renja U.O. Kemhan sebagai masukan dalam rangka penyusunan RKA Hanneg. (5) TNI menyusun RKA TNI dengan menyempurnakan Renja TNI sebagai masukan dalam rangka penyusunan RKA Hanneg. (6) Kemhan menyusun RKA Hanneg dengan menyempurnakan Renja Hanneg sebagai masukan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan Pemerintah dan RAPBN.

(1) Kemhan menyusun DIPA Kemhan/TNI dengan berpedoman pada UU APBN dan Alokasi Anggaran untuk disahkan oleh Kementerian Keuangan. (2) Kemhan menyusun AA Menhan dengan masukan dari RKA Hanneg dan berpedoman pada DIPA Kemhan/TNI. (3) TNI menyusun PPPA TNI dengan masukan dari RKA TNI dan berpedoman pada AA Menhan. (4) U.O. Kemhan menyusun PPPA U.O. Kemhan dengan masukan dari RKA U.O. Kemhan dan berpedoman pada AA Menhan. (5) U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan menyusun PPPA U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan dengan masukan dari RKA U.O. Mabes TNI dan U.O. Angkatan dan berpedoman pada PPPA TNI.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Kotama/Satker menyusun Progja Kotama/Satker dengan masukan dari RKA Kotama/Satker dan berpedoman pada PPPA U.O.

Matrik dokumen Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagan Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penyelesaian pertanggungjawaban pengelolaan program dan anggaran Kemhan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara, masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Menteri ini, kecuali pengelolaan program dan anggaran Kemhan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2012 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id