Peraturan Menteri Nomor 70-m-dag-per-12-2013 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik INDONESIA, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
2. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
3. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang www.djpp.kemenkumham.go.id

dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 4. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 5. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. 6. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. 7. Pengelola Jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya. 8. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha. 9. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 10. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. 11. Persyaratan Perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Modern dan/atau Pengelola Jaringan Toko Modern yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan. 12. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional. 13. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan. 14. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin www.djpp.kemenkumham.go.id

untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern. 15. Pejabat Penerbit IUPPT, IUPP dan IUTM, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Bupati/Walikota. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

(1) Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasi. (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota setempat dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. (3) Penyusunan setiap Peraturan Zonasi harus disesuaikan dengan peruntukkan zona dimaksud sebagaimana tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang.

(1) Jumlah Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat. (2) Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pemerintah Daerah setempat dalam MENETAPKAN jumlah serta jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir; b. potensi ekonomi daerah setempat; c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur; www.djpp.kemenkumham.go.id

e. perkembangan pemukiman baru; f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau g. jam kerja Toko Modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

(1) Pelaku Usaha dapat mendirikan: a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri; dan/atau b. Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain. (2) Pelaku Usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi: a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan; b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir; d. rencana Kemitraan dengan UMKM; e. penyerapan tenaga kerja; f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM; g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan i. tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional. (3) Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi: a. rencana Kemitraan dengan UMKM; b. penyerapan tenaga kerja; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM; d. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan e. tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional. (4) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten. (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Pelaku Usaha yang mendirikan Toko Modern dengan bentuk Minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir.

Luas lantai penjualan Toko Modern meliputi: a. Minimarket, kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); b. Supermarket, lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); c. Department Store, lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); d. Hypermarket, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); dan e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Modern meliputi: a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, dan elektronik; b. Department Store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia www.djpp.kemenkumham.go.id

konsumen; dan c. Perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

(1) Toko Modern hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di outlet/gerai Toko Modern. (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan izin penjualan barang pendukung usaha utama lebih dari 10% (sepuluh per seratus) setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Forum Komunikasi Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. (3) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Menteri dengan anggota terdiri dari pemangku kepentingan di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

(1) Perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Modern harus memuat Persyaratan Perdagangan paling sedikit mengenai: a. Pemasok hanya dapat dikenakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang; b. besarnya biaya yg dikenakan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan biaya- biaya trading terms di luar regular discount, kecuali ditetapkan lain berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama antara Pemasok dengan Toko Modern; c. Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati; d. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak; e. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan; f. Toko Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya; www.djpp.kemenkumham.go.id

g. denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak; h. Toko Modern dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada Pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan i. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi jenis barang atau SKU (Stock Keeping Unit) Pemasok. (2) Biaya-biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. potongan harga reguler (regular discount) tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern; b. potongan harga tetap (fixed rebate) dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan paling banyak 1% (satu per seratus); c. jumlah dari potongan harga reguler (regular discount) maupun potongan harga tetap (fixed rebate) ditentukan berdasarkan prosentase terhadap transaksi penjualan dari Pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik; d. potongan harga khusus (conditional rebate) yang diberikan oleh Pemasok dari total pembelian bersih (nett purchase) termasuk retur barang, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:

1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus per seratus) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu per seratus);
2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu per seratus) sampai dengan 115% (seratus lima belas per seratus), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima per seratus); atau
3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas per seratus), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus). e. potongan harga promosi (promotion discount) diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok; f. biaya promosi (promotion cost) yang dibebankan kepada Pemasok www.djpp.kemenkumham.go.id

oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:

1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
2. biaya promosi pada toko setempat (in-store promotion) dikenakan hanya untuk area promosi di luar display/pajangan reguler toko seperti floor display, gondola promosi, block shelving, tempat kasir (check out counter), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang digunakan untuk tempat promosi;
3. biaya promosi untuk mempromosikan barang milik Pemasok seperti sampling, demo barang, hadiah, games, dan lain-lain;
4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak; dan
5. biaya promosi yang belum digunakan harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. g. biaya yang dikeluarkan untuk promosi barang baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f; h. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok; i. biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee) hanya untuk barang baru dengan besaran biaya:
6. untuk Hypermarket paling banyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;
7. untuk Supermarket paling banyak Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; dan
8. untuk Minimarket paling banyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap www.djpp.kemenkumham.go.id

jenis barang di semua gerai. j. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.

Perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Departement Store harus memuat Persyaratan Perdagangan yang meliputi: a. biaya-biaya trading terms tidak berlaku; dan b. Pemasok barang ke Department Store hanya dikenakan biaya margin dan dapat dikenakan tambahan biaya-biaya lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha atau sebagai Pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Besaran biaya yang disebutkan dalam Perjanjian sewa menyewa atau jual beli antara Pusat Perbelanjaan dan pemilik atau penyewa ruangan usaha di dalam pusat perbelanjaan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.

(1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara dibayar langsung pada hari pembayaran secara tunai atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap 1 (satu) outlet/gerai atau dalam jaringan usaha. (3) Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memasok barang ke Toko Modern dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).

(1) Dalam melakukan usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat melakukan Kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan. (3) Perjanjian Kemitraan harus dibuat dalam bahasa INDONESIA dan berdasarkan hukum INDONESIA.

(1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dilakukan dengan pola Perdagangan Umum dan/atau Waralaba. (2) Kemitraan dengan pola Perdagangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. kerjasama pemasaran; b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau c. penyediaan pasokan. (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, merek Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang. (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan peruntukkan yang disepakati. (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. (6) Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Waralaba.

(1) Pelaku Usaha dapat mendirikan outlet/gerai Toko Modern yang dimiliki dan dikelola sendiri (company owned outlet) paling banyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai. (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki Toko Modern sebanyak 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai lebih lanjut, maka wajib melakukan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(1) Toko Modern harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam www.djpp.kemenkumham.go.id

negeri yang dihasilkan UMKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Toko Modern. (2) Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan Pasar Tradisional, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitasi berupa: a. pelatihan; b. konsultasi; c. pasokan barang; d. permodalan; dan/atau e. bentuk bantuan lainnya.

(1) Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (2) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional dalam rangka peningkatan daya saing. (3) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk: a. peremajaan atau revitalisasi bangunan Pasar Tradisional; b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional; c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau d. fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.

(1) Pengelola Pasar Tradisional memiliki peran antara lain dapat berupa: a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga; b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur); c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui: a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar; b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan c. pembentukan paguyuban/kelompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang. (3) Dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelola Pasar Tradisional harus memperhatikan: a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang; b. zonasi sesuai pengelompokkan barang dagangan; c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada Kantor Pengelola Pasar; d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:

1. pedagang lama yang tidak memiliki ijin resmi; atau
2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi. e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan f. pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pusat perbelanjaan wajib menyediakan atau menawarkan “counter image” dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada lantai tertentu.

(1) Toko Modern dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (private www.djpp.kemenkumham.go.id

label dan/atau house brand) dengan mengutamakan barang hasil produksi UMKM. (2) Toko Modern hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (stock keeping unit) yang dijual di dalam outlet/gerai Toko Modern. (3) Toko Modern dalam memasarkan barang merek sendiri (private label dan/atau house brand) bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundangan di bidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan (K3L), Hak atas Kekayaan Intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya. (4) Toko Modern yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek milik sendiri (private label dan/atau house brand) wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang. (5) Toko Modern yang menjual barang dengan kriteria tidak dibuat di INDONESIA, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan izin penyediaan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Forum Komunikasi Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Toko Modern wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

(1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas. (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. IUPPT untuk Pasar Tradisional; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan; atau c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

(1) Kewenangan penerbitan IUPPT, IUPP dan IUTM berada pada Menteri. (2) Menteri melimpahkan wewenang penerbitan IUPPT, IUPP dan IUTM kepada Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Bupati/Walikota.

(1) Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Bupati/Walikota, melimpahkan kewenangan penerbitan IUPPT, IUPP dan IUTM kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat. (2) Dalam hal proses penerbitan IUPPT, IUPP, dan IUTM dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

(1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diajukan Pemohon kepada Pejabat Penerbit, dengan mengisi formulir surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, serta dilengkapi dengan dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri: a. untuk IUPPT yang berdiri sendiri:

1. fotokopi surat izin prinsip dari Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Bupati/ Walikota;
2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
3. fotokopi surat izin lokasi dari instansi yang berwenang;
4. fotokopi Surat Izin UNDANG-UNDANG Gangguan (HO);
5. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
6. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

b. untuk IUPP dan IUTM yang berdiri sendiri:

1. fotokopi surat izin prinsip dari Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Bupati/Walikota;
2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang;
3. fotokopi surat izin lokasi dari instansi yang berwenang;
4. fotokopi Surat Izin UNDANG-UNDANG Gangguan (HO);
5. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
7. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. c. untuk IUPPT dan IUTM yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain:
8. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
9. fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
10. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
11. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern. (3) Format rencana Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 dan huruf c angka 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab perusahaan.

(1) Pejabat Penerbit menerbitkan izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, Pejabat Penerbit memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada www.djpp.kemenkumham.go.id

pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan. (3) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

(1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru. (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku: a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama. (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Dalam hal Pasar Tradisional dikelola oleh dinas yang menangani perpasaran, dikecualikan untuk memiliki IUPPT.

(1) Pejabat Penerbit sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 26 ayat (1) harus menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua; b. Pasal 26 ayat (1) harus menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua; dan c. Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud huruf b www.djpp.kemenkumham.go.id

menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua. (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan; b. omset penjualan setiap gerai; c. jumlah UMKM yang bermitra; dan d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

(1) Pelaku usaha yang telah memiliki IUPPT, IUPP dan IUTM wajib menyampaikan laporan berupa: a. jumlah gerai yang dimiliki; b. omset penjualan seluruh gerai; c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola Kemitraannya; dan d. jumlah tenaga kerja yang diserap. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada: a. Kepala Dinas yang membidangi perdagangan Kabupaten/Kota kecuali untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan b. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

(1) Toko Modern dengan bentuk Minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah. (2) Toko Modern dengan bentuk Minimarket yang lokasinya berada di sekitar pemukiman penduduk, tempat ibadah, terminal, stasiun, rumah sakit, gelanggang remaja dan sekolah dilarang menjual minuman beralkohol. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Toko Modern dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Modern, untuk menggunakan merek milik Toko Modern pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

(1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. (2) Menteri melimpahkan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. (3) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait di pusat, provinsi dan kabupaten/kota. (4) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerjanya kepada kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan. (5) Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerjanya kepada kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat: a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan toko modern; b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara peritel dan UMKM; c. mendorong toko modern dan pusat perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM; dan/atau d. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di daerah.

Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. mengembangkan sistem manajemen pengelolaan Pasar Tradisional yang baik; b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di Pasar Tradisional; c. fasilitasi kerjasama antara pedagang Pasar Tradisional dan Pemasok; dan/atau d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Tradisional.

Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan koordinasi untuk: a. mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan/atau b. mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

(1) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16, Pasal 20, Pasal 22 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara bertahap berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin usaha; dan c. pencabutan izin usaha. (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut- turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja. (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam hal diperlukan petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini, dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

(1) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah operasional dan belum memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Menteri ini, harus menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku. (2) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang telah berjalan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud. (3) Pelaku Usaha Toko Modern yang telah beroperasi dan memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) outlet/gerai milik sendiri sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus menyesuaikan ketentuan jumlah outlet/toko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling lambat 5 (lima) tahun. (4) Pelaku Usaha Toko Modern yang telah beroperasi dan memasarkan barang merek sendiri lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual di dalam gerai Toko modern sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun. (5) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah beroperasi dan menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya pada Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2013 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id