Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2015 tentang TATA CARA MEMPERSIAPKAN PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN SERTA PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

2. Pemrakarsa adalah pimpinan unit eselon I yang mengajukan usul pembentukan perundang-undangan di Kementerian Ketenagakerjaan.

3. Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(1) Menteri mengoordinasikan persiapan pembentukan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN dengan Pemrakarsa. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pemetaan penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN di bidang ketenagakerjaan. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal.

Pemrakarsa dapat mengajukan usul persiapan pembentukan Rancangan UNDANG-UNDANG berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 23 UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemrakarsa dapat mengajukan usul persiapan pembentukan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH berdasarkan: a. perintah UNDANG-UNDANG; b. akibat putusan Mahkamah Agung; atau c. kebutuhan hukum masyarakat.

Pemrakarsa dapat mengajukan usul persiapan pembentukan Rancangan Peraturan PRESIDEN berdasarkan: a. perintah UNDANG-UNDANG; b. perintah PERATURAN PEMERINTAH; c. akibat putusan Mahkamah Agung;

d. rencana kerja pemerintah; e. penetapan perjanjian internasional tertentu; atau f. kebutuhan hukum masyarakat.

(1) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 disertai dengan: a. daftar inventarisasi persiapan pembentukan; b. keterangan atau penjelasan atau hasil kajian yang memuat:

1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. sasaran yang ingin diwujudkan;
3. jangkauan dan arah pengaturan; atau
4. urgensi konsepsi. (2) Naskah akademik dapat disertai dalam pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Pemrakarsa telah menyiapkan naskah akademik persiapan pembentukan Rancangan UNDANG-UNDANG.

(1) Menteri memetakan kebutuhan persiapan pembentukan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN. (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dikoordinasikan dalam penyusunan program legislasi nasional, program perencanaan penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, program perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan PRESIDEN.

(1) Dalam keadaan tertentu Pemrakarsa dapat mengajukan usul di luar program perencanaan penyusunan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan program perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan PRESIDEN yang telah ditetapkan oleh PRESIDEN. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. akibat putusan Mahkamah Agung; b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. perubahan rencana strategis atau rencana kerja Kementerian Ketenagakerjaan; atau d. kebutuhan hukum masyarakat.

Format usulan Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan Rancangan Peraturan PRESIDEN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Alur prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri dilakukan melalui program perencanaan penyusunan peraturan menteri. (2) Program perencanaan penyusunan peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan dari Pemrakarsa. (3) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengusulkan program perencanaan penyusunan peraturan menteri, disertai dengan: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (4) Pemrakarsa dalam pengusulan program perencanaan penyusunan peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap perlunya pengaturan dalam peraturan menteri yang meliputi aspek substansial peraturan perundang-undangan. (5) Usulan perencanaan penyusunan peraturan menteri disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

(1) Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum melakukan rapat koordinasi dengan Pemrakarsa untuk melakukan pemetaan.

(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk finalisasi daftar perencanaan penyusunan peraturan menteri.

(1) Daftar perencanaan penyusunan peraturan menteri disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan. (2) Daftar perencanaan penyusunan peraturan menteri yang telah disetujui oleh Menteri ditetapkan sebagai program perencanaan penyusunan peraturan menteri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (3) Program perencanaan penyusunan peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. daftar judul; b. pokok materi muatan; c. kerangka sistematika; dan d. jangka waktu penyelesaian.

(1) Dalam keadaan tertentu Pemrakarsa dapat mengajukan usul di luar program perencanaan penyusunan peraturan menteri yang telah ditetapkan oleh Menteri. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. akibat putusan Mahkamah Agung; b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. perubahan rencana strategis atau rencana kerja Kementerian Ketenagakerjaan; dan d. kebutuhan hukum masyarakat. (3) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan: a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan.

(1) Pengajuan usul di luar Program perencanaan penyusunan peraturan menteri harus disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

(2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat koordinasi dengan melibatkan pimpinan unit eselon I terkait. (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan. (4) Pemrakarsa dapat melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dalam hal Menteri menyetujui usulan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dilakukan oleh Pemrakarsa. (2) Pemrakarsa dapat membentuk Tim dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur: a. unit teknis di lingkungan Pemrakarsa; b. unit eselon I terkait; c. Biro Hukum; dan d. perancang peraturan perundang-undangan. (4) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan akademisi yang mengusai substansi yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Menteri. (5) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Pimpinan Unit eselon I.

Pemrakarsa melapor kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan keputusan dan arahan dalam hal terdapat permasalahan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri.

Pemrakarsa menyampaikan rumusan akhir Rancangan Peraturan Menteri disertai dengan keterangan penyusunan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

(1) Rancangan Peraturan Menteri yang telah dilakukan penyusunan harus dilakukan pengharmonisasian. (2) Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum. (3) Pengharmonisasian dilakukan melalui rapat pengharmonisasian dengan mengikutsertakan wakil dari: a. unit teknis di lingkungan Pemrakarsa; b. unit eselon I terkait; dan c. Biro Hukum. (4) Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan akademisi yang mengusai substansi yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Menteri.

Pengaharmonisasi Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dimaksudkan untuk: a. menyelaraskan Rancangan Peraturan Menteri secara vertikal maupun horizontal dengan peraturan perundang-undangan; dan b. penyempurnaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Kepala Biro Hukum dapat mengembalikan Rancangan Peraturan Menteri kepada Pemrakarsa untuk dilakukan penyempurnaan atau melaporkan permasalahan dalam pengharmonisasian kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk meminta arahan dan keputusan.

(1) Rancangan Peraturan Menteri yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian dituangkan ke dalam 3 (tiga) naskah asli. (2) Salah satu dari 3 (tiga) naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibubuhi paraf oleh:

a. pejabat struktural setingkat eselon II yang membidangi substansi dan sekretaris pada unit Pemrakarsa; b. Kepala Biro Hukum; c. Pemrakarsa; dan d. Sekretaris Jenderal. (3) Naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri oleh Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan penetapan.

(1) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ditandatangani oleh Menteri untuk menjadi Peraturan Menteri. (2) Rancangan Peraturan Menteri yang telah ditandatangani oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor tanggal penetapan dan cap Menteri oleh Biro Umum.

(1) Peraturan Menteri yang telah ditetapkan disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Penyampaian Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 3 (tiga) naskah asli dan 1 (satu) softcopy naskah asli.

(1) Peraturan Menteri yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA dibuatkan salinan sesuai dengan naskah aslinya oleh Kepala Biro Hukum. (2) Naskah asli yang dibubuhi paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan didokumentasikan oleh Biro Umum. (3) Naskah asli dan salinan naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan didokumentasikan oleh Biro Hukum.

(1) Peraturan Menteri yang telah diundangkan dilakukan penyebarluasan.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk salinan. (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Biro Hukum dan unit eselon I terkait.

Penyebarluasan dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, sosialisasi, lokakarya, dan/atau forum tatap muka.

Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Keputusan Menteri yang bersifat substantif.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, M. HANIF DHAKIRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY