Peraturan Badan Nomor 148-ka-vii-2010 Tahun 2010 tentang PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh BATAN yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. BATAN adalah Badan Publik Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan seluruh satuan kerja yang ada di bawah koordinasinya yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dalam pemanfaatan tenaga nuklir dengan dana utamanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
4. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum INDONESIA yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di BATAN.
7. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat PPID yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat PPID yang bersangkutan.
8. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .
9. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan BATAN tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Peraturan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan standar bagi BATAN dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan BATAN untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
3. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses terhadap Informasi Publik di BATAN;

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik ke BATAN wajib memberi alasan permintaan Informasi Publik. (2) Pengguna Informasi Publik BATAN wajib menggunakan Informasi Publik tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengguna Informasi Publik BATAN wajib mencantumkan nama BATAN sebagai sumber diperolehnya Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) BATAN menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik. (2) BATAN menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. (3) BATAN menyediakan sistem layanan informasi dan dokumentasi sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional sehingga dapat diakses dengan cepat, mudah dan wajar.

(4) BATAN menunjuk dan MENETAPKAN PPID. (5) BATAN MENETAPKAN Standar Prosedur Operasional Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas: a. PPID Pembantu adalah Kepala Pusat/Biro/Inspektur/Ketua STTN, yang dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk sebagai Petugas Pelayanan Informasi. b. PPID Utama adalah Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas, yang dibantu oleh Kepala Bagian Humas, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Petugas Pelayanan Informasi. (2) Dalam melaksanakan tugas tertentu PPID berkoordinasi dengan Atasan PPID jika diperlukan. (3) Atasan PPID Pembantu dan PPID Utama adalah Sekretaris Utama.

Kewajiban BATAN yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

PPID Pembantu maupun PPID Utama bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi: a. penyimpanan dan pendokumentasian informasi dengan mengumpulkan seluruh informasi yang ada di bawah penguasaan PPID masing-masing berupa:

1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
3. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi. b. pengumuman penyediaan dan pelayanan informasi dilakukan melalui situs resmi (website) BATAN dan/atau atas permintaan pemohon informasi. c. menyampaikan pengajuan keberatan yang diterima dari Pemohon Informasi kepada Atasan PPID.

Atasan PPID bertugas dan bertanggung jawab: a. mengoordinasikan pemberian informasi untuk memenuhi permintaan informasi dan pengajuan keberatan oleh Pemohon Informasi dengan PPID Pembantu dan/atau PPID Utama apabila diperlukan. b. melakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik bersama PPID Pembantu dan/atau PPID Utama, dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. c. memberikan tanggapan/keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.

(1) BATAN wajib menyediakan dan mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a. informasi yang berkaitan dengan profil BATAN yaitu:

1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi serta satuan/unit kerja yang ada di bawahnya; dan/atau

2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan/unit kerja, profil singkat pejabat struktural. b. ringkasan informasi mengenai program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, yaitu:

3. nama program dan kegiatan;

4. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan, nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;

5. target dan/atau capaian program dan kegiatan;

6. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

7. anggaran program dan kegiatan meliputi sumber dan jumlah;

8. agenda penting terkait pelaksanaan tugas BATAN;

9. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat BATAN;

10. informasi tentang penerimaan calon peserta didik Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN); dan/atau

11. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat. c. ringkasan informasi tentang kinerja yang ada berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya. d. ringkasan laporan keuangan, sekurang-kurangnya terdiri atas:

12. rencana dan laporan realisasi anggaran;

13. neraca;

14. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan/atau

15. daftar aset dan investasi. e. ringkasan laporan akses informasi publik, sekurang-kurangnya terdiri atas:

16. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;

17. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;

18. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, dan permohonan informasi publik yang ditolak; dan/atau

19. alasan penolakan permohonan informasi publik. f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh BATAN, sekurang-kurangnya terdiri atas:

20. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan/atau

21. daftar peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.

g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi. h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat BATAN maupun pihak yang mendapat izin atau perjanjian kerja dengan satuan/unit kerja BATAN. i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa. j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat. (2) Kewajiban mengumumkan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

BATAN wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi apabila terjadi kedaruratan nuklir dan non nuklir yang oleh karena sifat dan kondisi kritisnya dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

(1) BATAN wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang- kurangya terdiri atas: a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:

1. nomor;
2. ringkasan isi informasi;
3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
5. waktu dan tempat pembuatan informasi;
6. bentuk informasi yang tersedia; dan
7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan BATAN, sekurang-kurangnya memuat antara lain:

1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan dan/atau kebijakan tersebut;
2. rancangan peraturan, keputusan dan/atau kebijakan tersebut; dan
3. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan. c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan antara lain:
4. profil pimpinan dan pegawai; dan
5. anggaran secara umum maupun anggaran secara khusus pada satuan kerja pelaksana serta laporan keuangannya. e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya. f. surat menyurat pimpinan atau pejabat BATAN dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya. h. data perbendaharaan atau inventaris. i. rencana strategis dan rencana kerja BATAN. j. agenda kerja Pimpinan BATAN. k. informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya. l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya. m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya. n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan. o. informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat

berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UNDANG-UNDANG Keterbukaan Informasi Publik. p. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat BATAN dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. (2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) BATAN wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. informasi yang dapat membahayakan kepentingan BATAN dan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan bahan bakar nuklir dan teknologi nuklir yang dinyatakan bersifat terbatas/tertutup; c. informasi tentang lokasi geografis keberadaan dan jumlah sumber daya bahan galian nuklir; d. informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; e. informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi; f. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/atau; g. informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. (2) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) didasarkan atas pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. (3) Setiap informasi yang dikecualikan diuji konsekuensi oleh atasan PPID.

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada BATAN secara tertulis atau tidak tertulis. (2) PPID mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis dalam formulir permohonan. (3) Formulir permintaan informasi sebagaimana dimkasud pada ayat (1) menggunakan format pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) PPID memberikan pemberitahuan tertulis terhadap setiap permohonan Informasi Publik menggunakan format pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Dalam hal penyampaian Informasi Publik yang tidak diberikan saat permohonan dilakukan, PPID memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak nomor pendaftaran dikeluarkan. (3) Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID memberikan pemberitahuan tertulis bersamaan dengan formulir penolakan permohonan menggunakan format pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (4) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi antara lain: a. informasi yang diminta ada di bawah penguasaan BATAN; b. memberitahukan Badan Publik mana yang menguasai informasi yang diminta bila informasi tersebut tidak ada di bawah penguasaan BATAN; c. menerima atau menolak permintaan informasi beserta alasannya; d. format informasi yang tersedia; e. biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang diminta; f. waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi yang diminta; g. tanda bukti penerimaan permintaan berupa nomor pendaftaran dalam hal

permintaan informasi tidak disampaikan secara langsung atau melaui surat elektronik. (5) PPID dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

(1) PPID mencatat semua permohonan informasi dalam buku register permintaan informasi. (2) Setiap Pemohon Informasi meminta salinan informasi, PPID wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta Pemohon Informasi Publik di dalam buku register permintaan informasi. (3) Dalam hal permintaan informasi diterima seluruh atau sebagian, salinan informasi disampaikan kepada Pemohon Informasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pembayaran biaya diterima oleh BATAN. (4) Format buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Pemohon informasi menanggung biaya penyalinan informasi dan pengiriman salinan informasi. (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan biaya yang berlaku umum di wilayah setempat.

PPID menyampaikan adanya penolakan memberikan suatu informasi yang diminta oleh pemohon informasi secara tertulis melalui surat biasa atau surat

elektronik kepada Atasan PPID dan melakukan koordinasi untuk uji konsekuensi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pertama sejak nomor pendaftaran dikeluarkan.

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut: a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UNDANG-UNDANG. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID melalui PPID atau langsung kepada Atasan PPID dengan cara mengisi formulir keberatan melalui sarana komunikasi seperti situs resmi atau surat biasa. (3) Dalam hal keberatan disampaikan secara lisan, PPID membantu mengisikan formulir keberatan dan ditandatangani oleh Pemohon Informasi. (4) Formulir keberatan sekurang-kurangnya memuat: a. nomor registrasi; b. tanggal diterimanya keberatan; c. identitas lengkap pengaju keberatan; d. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

e. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan; f. nama dan tanda tangan pengaju keberatan; dan g. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan. (5) PPID memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan. (6) Format formulir keberatan terdapat pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) PPID mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan. (2) Format register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(1) Atasan PPID memberikan tanggapan/keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya salinan formulir keberatan. (2) Tanggapan Atasan PPID sekurang-kurangnya memuat: a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan; b. nomor surat tanggapan atas keberatan; c. tanggapan tertulis atasan PPID atas keberatan; d. perintah atasan PPID yang bersangkutan apabila keberatan dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d. (3) PPID melaksanakan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dikeluarkannya keputusan tersebut. (4) Dalam hal Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan tidak puas dengan keputusan atasan PPID, berhak mengajukan permintaan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu

paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) PPID Utama membuat dan mengumumkan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir dan menyampaikan salinan laporan tersebut kepada Komisi Informasi Pusat. (2) Laporan pengelolaan dan pelayanan informasi tersebut merupakan hasil/kumpulan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi dari PPID pembantu. (3) PPID pembantu mengirimkan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada PPID Utama dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sekurang-kurangnya memuat: a. gambaran umum kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi di masing-masing PPID, antara lain:

1. sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan informasi yang dimiliki beserta kondisinya;
2. sumber daya manusia yang menangani pengelolaan dan pelayanan informasi beserta kualifikasinya; dan
3. anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi serta laporan penggunaannya. b. rincian pengelolaan dan pelayanan informasi masing-masing PPID meliputi:
4. jumlah permintaan informasi;
5. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi dengan klasifikasi tertentu (1-3 hari, 4-10 hari, 11-17 hari atau lebih dari 17 hari kerja)
6. jumlah permintaan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak; dan
7. alasan penolakan informasi.

c. rincian penyelesaian sengketa informasi, meliputi:

1. jumlah keberatan yang diterima;
2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;
3. jumlah permintaan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi
4. hasil mediasi atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya;
5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan
6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya. d. kendala eksternal dan internal dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi; e. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk: a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi, dan merupakan laporan yang wajib diumumkan. b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi, dan merupakan laporan yang wajib tersedia setiap saat.

Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi disampaikan oleh Atasan PPID kepada Komisi Informasi, Kepala BATAN, dan PPID.

Standar pengelolaan dan pelayanan informasi serta tata cara pengelolaan keberatan di lingkungan BATAN diatur lebih lanjut dalam Prosedur Operasional Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BATAN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2010 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

HUDI HASTOWO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR