Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama PRESIDEN.
4. PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh PRESIDEN dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
5. PERATURAN PEMERINTAH adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh

untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. 6. Peraturan

adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh

untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 7. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala LIPI adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala LIPI untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

8. Keputusan Pimpinan LIPI adalah keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan LIPI bersifat individual, konkret, dan administrative.
9. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10. Program Legislasi Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang selanjutnya disebut Proleg LIPI adalah instrumen perencanaan program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis di lingkungan LIPI.
11. Lembaga Ilmu Pengetahuan INDONESIA yang selanjutnya disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
12. Pimpinan LIPI adalah pejabat eselon I di lingkungan LIPI.
13. Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas adalah satuan kerja di lingkungan LIPI yang mempunyai tugas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
14. Pemrakarsa adalah satuan kerja di lingkungan LIPI atau Pimpinan LIPI.

Peraturan Kepala ini bertujuan sebagai pedoman dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan LIPI.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan berdasarkan asas: a. kejelasan tujuan; b. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; c. dapat dilaksanakan; d. kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk kepentingan publik;

e. kejelasan rumusan; dan f. kepastian hukum.

Jenis Peraturan Perundang-undangan dalam Peraturan Kepala ini terdiri atas: a. UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG; b. PERATURAN PEMERINTAH; c. Peraturan PRESIDEN; dan d. Peraturan Kepala LIPI.

(1) Materi muatan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berisi: a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. perintah suatu UNDANG-UNDANG untuk diatur dengan UNDANG-UNDANG; c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. (2) Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sama dengan materi muatan UNDANG-UNDANG. (3) Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berisi materi muatan untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. (4) Materi muatan Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berisi materi muatan untuk melaksanakan perintah Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

(5) Materi muatan Peraturan Kepala LIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berisi materi muatan untuk melaksanakan perintah Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi atau melaksanakan tugas dan fungsi LIPI berdasarkan kewenangan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi tahapan: a. perencanaan; b. penyusunan; c. pembahasan; d. pengesahan atau penetapan; e. pengundangan; dan f. penyebarluasan.

Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan LIPI dikoordinasikan oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas.

(1) Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan di lingkungan LIPI dilakukan dalam Proleg LIPI. (2) Proleg LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Kerangka Regulasi LIPI yang tercantum dalam Rencana Strategis LIPI. (3) Kerangka Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan. (4) Proleg LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala LIPI untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(5) Apabila Peraturan Perundang-undangan yang telah masuk dalam Proleg LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun, Peraturan Perundang-undangan tersebut menjadi prioritas Proleg LIPI tahun berikutnya.

(1) Usulan Proleg LIPI diajukan oleh Pemrakarsa kepada Kepala LIPI dengan tembusan Sekretaris Utama LIPI, Pejabat Eselon I dari Pemrakarsa, dan Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas. (2) Dalam hal Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pimpinan LIPI, Usulan Proleg LIPI diajukan kepada Kepala LIPI dengan tembusan Sekretaris Utama LIPI dan Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas.

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di luar Proleg LIPI. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; atau b. kebutuhan organisasi.

(1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 untuk rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN disertai dengan: a. rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN; dan b. uraian urgensi pembentukan rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN meliputi:

1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
3. jangkauan dan arah pengaturan. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk: a. naskah akademik untuk rancangan UNDANG-UNDANG; atau b. naskah urgensi untuk rancangan PERATURAN PEMERINTAH dan rancangan Peraturan PRESIDEN. (3) Format naskah akademik atau naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Usulan rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diusulkan dalam Prolegnas. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: a. UNDANG-UNDANG diusulkan dalam Prolegnas Pembentukan UNDANG-UNDANG; b. PERATURAN PEMERINTAH diusulkan dalam Prolegnas Pembentukan PERATURAN PEMERINTAH; dan c. Peraturan

diusulkan dalam Prolegnas Pembentukan Peraturan PRESIDEN.

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 untuk Peraturan Kepala LIPI disertai dengan: a. rancangan Peraturan Kepala LIPI; dan

b. uraian urgensi rancangan Peraturan Kepala LIPI meliputi:

1. latar belakang dan tujuan penyusunan; dan
2. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur.

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan LIPI dilakukan dengan berpedoman pada Proleg LIPI.

(1) Penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN dilakukan oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas berkoordinasi dengan Pemrakarsa. (2) Dalam penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas membentuk panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian. (3) Panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas, Pemrakarsa, satuan kerja LIPI terkait, dan perwakilan kementerian dan/atau nonkementerian. (4) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur dalam rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN.

Penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala LIPI dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI berkoordinasi dengan Pemrakarsa. (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Kepala LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim penyusun rancangan Peraturan Kepala LIPI. (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas, Pemrakarsa, dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang menguasai substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Kepala LIPI.

(1) Dalam hal pembentukan rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas berkoordinasi dengan Pemrakarsa melakukan pembahasan untuk mendapatkan masukan substansi. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan di luar LIPI sesuai dengan kebutuhan dan substansi yang diatur dalam rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN.

(1) Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas membentuk panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian untuk membahas rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN hasil pembahasan sebagaimanana dimaksud dalam Pasal

18. (2) Panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan instansi pemerintah sesuai dengan substansi.

(1) Rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan Peraturan PRESIDEN hasil panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi. (2) Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (3) Hasil pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses lebih lanjut sesuai dengan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(1) Dalam hal pembentukan rancangan Peraturan Kepala LIPI, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas berkoordinasi dengan Pemrakarsa melakukan pembahasan untuk mendapatkan masukan substansi. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan satuan kerja di lingkungan LIPI dan/atau pemangku kepentingan di luar LIPI sesuai dengan kebutuhan dan substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Kepala LIPI.

(1) Sebelum rancangan Peraturan Kepala LIPI disahkan atau ditetapkan, dapat dilaksanakan konsultasi publik dengan mengundang satuan kerja di lingkungan LIPI.

(2) Dalam hal pemberlakukan Peraturan Kepala LIPI bersifat mengatur secara nasional, konsultasi publik dapat dilaksanakan dengan mengundang pemangku kepentingan di luar LIPI. (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan untuk: a. menyelaraskan rancangan Peraturan Kepala LIPI dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
2. teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. b. mendapatkan masukan substansi; dan c. menghasilkan kesepakatan terhadap subtansi yang diatur dalam rancangan Peraturan Kepala LIPI.

Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas menyampaikan rancangan Peraturan Kepala LIPI hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Sekretaris Utama LIPI untuk mendapatkan paraf persetujuan.

Pengesahan atau penetapan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan PRESIDEN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pengesahan atau penetapan Peraturan Kepala LIPI dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas.

(1) Rancangan Peraturan Kepala LIPI yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibuatkan naskah asli sebanyak 2 (dua) rangkap. (2) Naskah asli Peraturan Kepala LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Utama LIPI untuk mendapatkan paraf persetujuan. (3) Naskah asli Peraturan Kepala LIPI yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala LIPI untuk mendapatkan pengesahan atau penetapan.

Pengundangan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan PRESIDEN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Pengundangan Peraturan Kepala LIPI dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas. (2) Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas membubuhkan nomor dan tahun pada naskah asli Peraturan Kepala LIPI yang telah mendapatkan pengesahan atau penetapan. (3) Naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA dan/atau Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan Kepala LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

(1) UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan PRESIDEN usulan LIPI yang telah diundangkan, dapat disebarluaskan oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas melalui website jaringan dokumentasi dan informasi hukum LIPI. (2) Selain melalui website jaringan dokumentasi dan informasi hukum LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyebarluasan dapat dilakukan melalui sosialisasi. (3) Penyelenggaraan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas.

(1) Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas membuat salinan Peraturan Kepala LIPI yang telah diundangkan dalam Berita Negara

dan/atau Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA. (2) Salinan Peraturan Kepala LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas melalui tata naskah dinas elektronik LIPI dan website jaringan dokumentasi dan informasi hukum LIPI. (3) Selain melalui tata naskah dinas elektronik LIPI dan website jaringan dokumentasi dan informasi hukum LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyebarluasan dapat dilakukan melalui sosialisasi. (4) Penyelenggaraan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan Biro Kerja Sama, Hukum, dan

Humas.

(1) Keputusan Pimpinan LIPI disusun oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas. (2) Materi muatan Keputusan Pimpinan LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. pembentukan panitia, tim, dan kelompok kerja termasuk penggantian dan penambahan anggota; b. penetapan status barang milik negara dan penghapusan barang milik negara; c. penerbitan antara lain berbentuk majalah, literatur, bahan pustaka, dan buku pedoman; d. hukum, pelanggaran, dan penjatuhan sanksi; e. organisasi dan tata kerja termasuk organisasi di luar kedinasan; f. kerja sama dan perjanjian; dan g. keuangan, anggaran, dan perbendaharaan. (3) Usulan penyusunan Keputusan Pimpinan LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas dengan melampirkan konsep Keputusan Pimpinan LIPI. (4) Pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap isi keseluruhan dari Keputusan Pimpinan LIPI yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Selain Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas, Keputusan Pimpinan LIPI disusun oleh: a. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan b. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti.

(1) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a menyusun Keputusan Pimpinan LIPI dengan materi muatan mengenai kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan. (2) Keputusan Pimpinan LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemrakarsa dengan melampirkan konsep Keputusan Pimpinan LIPI.

(1) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b menyusun Keputusan Pimpinan LIPI dengan materi muatan mengenai pembentukan majelis pengukuhan profesor riset. (2) Keputusan Pimpinan LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kementerian/lembaga yang melakukan pengukuhan profesor riset dengan melampirkan konsep Keputusan Pimpinan LIPI.

(1) Dalam hal diperlukan pembahasan penyusunan Keputusan Pimpinan LIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas dapat mengundang Pemrakarsa dan/atau satuan kerja LIPI terkait. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan masukan substansi dan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam Keputusan Pimpinan LIPI.

(1) Konsep Keputusan Pimpinan LIPI setelah mendapatkan paraf persetujuan Wakil Kepala LIPI, Sekretaris Utama LIPI, dan/atau Deputi terkait dibuat naskah asli sebanyak 2 (dua) rangkap untuk disahkan atau ditetapkan oleh Pimpinan LIPI.

(2) Penomoran Keputusan Pimpinan LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, atau Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti berdasarkan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34.

(1) Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas atau Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia atau Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti membuat salinan Keputusan Pimpinan LIPI yang telah disahkan atau ditetapkan oleh Pimpinan LIPI. (2) Salinan Keputusan Pimpinan LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalui tata naskah dinas elektronik LIPI. (3) Selain penyebarluasan melalui tata naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan Pimpinan LIPI yang disusun oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas disebarluaskan melalui website jaringan dokumentasi dan informasi hukum LIPI. (4) Untuk Keputusan Pimpinan LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti disampaikan kepada kementerian/lembaga pengusul melalui surat dinas.

(1) Pemantauan dan evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk memantau dan mengevaluasi: a. implementasi efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan; b. terjadinya duplikasi atau tumpang tindih, disharmoni, dan pertentangan Peraturan Perundang-undangan yang dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya; dan/atau c. ketidaksesuaian Peraturan Perundang-undangan dengan kondisi dan perkembangan hukum terbaru.

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disampaikan kepada Kepala LIPI.

(1) Standar operasional prosedur penyusunan UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH/Peraturan

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. (2) Standar operasional prosedur penyusunan Peraturan Kepala LIPI tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. (3) Standar operasional prosedur penyusunan Keputusan Pimpinan LIPI tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2017

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ttd

ISKANDAR ZULKARNAIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA