Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini, yang dimaksud dengan:

1. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan UNDANG-UNDANG yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
2. Prolegnas Jangka Menengah adalah daftar rancangan UNDANG-UNDANG yang disusun untuk jangka waktu 5

(lima) tahun dalam 1 (satu) masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Prolegnas Prioritas Tahunan adalah daftar rancangan UNDANG-UNDANG yang disusun sebagai pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah yang dilaksanakan setiap tahun. 4. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 5. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama PRESIDEN. 6. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 7. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Anggota DPR yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat. 9. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. 10. Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. 11. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan tugas penyusunan, pembahasan prolegnas dan rancangan UNDANG-UNDANG serta pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG.

12. Panitia Perancang UNDANG-UNDANG yang selanjutnya disingkat PPUU adalah alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap dan mempunyai tugas penyusunan, pembahasan prolegnas dan rancangan UNDANG-UNDANG, serta pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG usul DPD.
13. Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan UNDANG-UNDANG sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

(1) Perencanaan penyusunan UNDANG-UNDANG dilakukan dalam Prolegnas. (2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skala prioritas program pembentukan UNDANG-UNDANG dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyusunan daftar rancangan UNDANG-UNDANG didasarkan atas: a. perintah UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. perintah UNDANG-UNDANG lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. rencana pembangunan jangka menengah; g. rencana kerja Pemerintah serta rencana strategis DPR dan DPD; dan h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

(1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah. (2) Penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui Badan Legislasi. (3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi. (4) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPDdikoordinasikan oleh PPUU. (5) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri.

Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan UNDANG-UNDANG.

(1) Prolegnas Jangka Menengah merupakan Prolegnas jangka waktu 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPR. (2) Prolegnas Jangka Menengah memuat:

a. gambaran umum hukum nasional; b. arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional untuk 5 (lima) tahun masa keanggotaan DPR; c. judul rancangan UNDANG-UNDANG beserta keterangan mengenai konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG yang meliputi:

1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
3. jangkauan serta arah pengaturan. (3) Judul rancangan UNDANG-UNDANG beserta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPR ini.

(1) Prolegnas Prioritas Tahunan merupakan pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah yang dilakukan setiap tahun. (2) Prolegnas Prioritas Tahunan meliputi: a. rancangan UNDANG-UNDANG luncuran pembahasan tahun sebelumnya; b. rancangan UNDANG-UNDANG yang sudah diajukan sebagai usul inisiatif DPR; c. rancangan UNDANG-UNDANG yang sedang atau sudah diharmonisasi oleh Badan Legislasi; dan/atau d. rancangan UNDANG-UNDANG usulan baru yang berasal dari Prolegnas Jangka Menengah. (3) Prolegnas Prioritas Tahunan memuat: a. judul rancangan UNDANG-UNDANG; dan b. keterangan mengenai konsepsi rancangan UNDANG-UNDANG yang meliputi:

1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
3. jangkauan serta arah pengaturan. (4) Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga memuat penugasan kepada DPR, DPD,

dan Pemerintah untuk menyiapkan rancangan UNDANG-UNDANG dan Naskah Akademik. (5) Penugasan kepada DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penugasan kepada Komisi, gabungan komisi, dan Badan Legislasi. (6) Judul rancangan UNDANG-UNDANG beserta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPR ini.

Penyusunan Prolegnas Jangka Menengah dilaksanakan pada awal masa keanggotaan DPR.

(1) Untuk menyusun Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Legislasi menyampaikan surat kepada Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi untuk meminta usulan rancangan UNDANG-UNDANG yang akan diusulkan dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Badan Legislasi terbentuk. (2) Usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi secara tertulis kepada Pimpinan Badan Legislasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.

(1) Untuk mendapat masukan dari masyarakat, Badan Legislasi mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas Jangka Menengah kepada masyarakat melalui media massa baik cetak ataupun elektronik. (2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada Pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas antara Badan Legislasi dengan Menteri.

(1) Usulan Prolegnas dari Anggota, Fraksi, Komisi, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diinventarisasi oleh Sekretariat Badan Legislasi. (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Prolegnas Jangka Menengah dari lingkungan DPR.

(1) Rancangan Prolegnas Jangka Menengah dari lingkungan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibahas oleh Badan Legislasi dan hasilnya ditetapkan sebagai Prolegnas Jangka Menengah dari DPR. (2) Prolegnas dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan koordinasi dengan Menteri.

(1) Penyusunan dan pembahasan Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama dilakukan bersamaan

dengan penyusunan dan pembahasan Prolegnas Jangka Menengah. (2) Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan dilaksanakan sebelum penetapan Rancangan UNDANG-UNDANG tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(1) Untuk menyusun Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Legislasi menyampaikan surat kepada Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi untuk meminta usulan rancangan UNDANG-UNDANG yang akan diprioritaskan dalam Prolegnas Prioritas Tahunan paling lambat 1 (satu) masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas. (2) Usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Anggota, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi secara tertulis kepada Pimpinan Badan Legislasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja dalam masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegnas. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan judul rancangan UNDANG-UNDANG dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

(1) Untuk mendapat masukan dari masyarakat, Badan Legislasi mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan kepada masyarakat melalui media massa baik cetak ataupun elektronik. (2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada Pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas oleh Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri.

(1) Usulan Prolegnas dari Anggota, Fraksi, Komisi, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diinventarisasi oleh Sekretariat Badan Legislasi. (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Prolegnas Prioritas Tahunan dari lingkungan DPR.

(1) Rancangan Prolegnas dari lingkungan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibahas oleh Badan Legislasi dan hasilnya ditetapkan sebagai Prolegnas Prioritas Tahunan dari DPR. (2) Prolegnas dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan koordinasi dengan PPUU dan Menteri.

(1) Pembahasan Prolegnas Jangka Menengah dilakukan oleh Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri. (2) Pembahasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. rapat kerja; b. rapat panitia kerja; dan/atau c. rapat tim perumus.

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengantar pimpinan Badan Legislasi; b. sambutan pimpinan PPUU; c. sambutan Menteri;

d. pembahasan daftar inventarisasi usulanProlegnas; dan e. pengambilan keputusan. (2) Dalam pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pimpinan Badan Legislasi menyampaikan usulan Prolegnas dari DPR. (3) Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan PPUU menyampaikan usulan Prolegnas dari DPD. (4) Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri menyampaikan usulan Prolegnas dari Pemerintah. (5) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri memperhatikan: a. alasan diajukannya rancangan UNDANG-UNDANG yang dimuat dalam keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c; dan b. pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah sebelumnya. (6) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas, Badan Legislasi dan Menteri terlebih dahulu menyepakati jumlah rancangan UNDANG-UNDANG yang akan dimasukkan dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah. (7) Untuk membahas lebih lanjut Prolegnas Jangka Menengah, rapat kerja membentuk panitia kerja. (8) Panita kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) juga ditugaskan untuk membahas Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama. (9) Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat membentuk tim perumus untuk merumuskan lebih lanjut Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama. (10) Hasil kerja tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaporkan dalam rapat panitia kerja. (11) Hasil kerja panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan dalam rapat kerja.

(12) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Badan Legislasi bersama Menteri mengambil keputusan setelah terlebih dahulu dilakukan: a. pembacaan daftar Prolegnas; b. penyampaian pendapat fraksi; c. penyampaian pendapat DPD; dan d. penyampaian pendapat Pemerintah. (13) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(12) dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. (14) Dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

(1) Dalam Pembahasan Prolegnas Jangka Menengah, Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri MENETAPKAN Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama. (2) Prolegnas Prioritas tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari daftar Prolegnas Jangka Menengah dengan mempertimbangkan: a. alasan diajukannya rancangan UNDANG-UNDANG yang dimuat dalam keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c; dan b. tersusunnya draft rancangan UNDANG-UNDANG dan/atau naskah akademik. (3) Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama dibahas dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2). (4) Dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (12) ditetapkan juga Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama.

(1) Pembahasan Prolegnas Prioritas Tahunan dilakukan oleh Badan Legislasi, PPUU,dan Menteri. (2) Pembahasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. rapat kerja; b. rapat panitia kerja; dan/atau c. rapat tim perumus.

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengantar pimpinan Badan Legislasi; b. sambutan pimpinan PPUU; c. sambutan Menteri; d. pembahasan daftar inventarisasi usulan Prolegnas; dan e. pengambilan keputusan. (2) Dalam pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Badan Legislasi menyampaikan usulan Prolegnas dari DPR. (3) Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PPUU menyampaikan usulan Prolegnas dari DPD. (4) Dalam sambutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri menyampaikan usulan Prolegnas dari Pemerintah. (5) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri memperhatikan: a. alasan diajukannya rancangan UNDANG-UNDANG yang dimuat dalam keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b; b. pelaksanaan Prolegnas Prioritas tahun

sebelumnya;dan c. tersusunnya draft rancangan UNDANG-UNDANG dan/atau Naskah Akademik. (6) Dalam membahas daftar inventarisasi usulan rancangan UNDANG-UNDANG, Badan Legislasi dan Menteri terlebih dahulu menyepakati jumlah rancangan UNDANG-UNDANG yang akan dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan. (7) Untuk membahas lebih lanjut Prolegnas Prioritas Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rapat kerja membentuk panitia kerja. (8) Panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat membentuk tim perumus untuk merumuskan lebih lanjut Prolegnas Prioritas Tahunan. (9) Hasil kerja tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaporkan dalam rapat panitia kerja. (10) Hasil kerja panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan dalam rapat kerja. (11) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Badan Legislasi bersama Menteri mengambil keputusan setelah terlebih dahulu dilakukan: a. pembacaan daftar Prolegnas; b. penyampaian pendapat fraksi; c. penyampaian pendapat DPD; dan d. penyampaian pendapat pemerintah. (12) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. (13) Dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

(1) Prolegnas Jangka Menengah atau Prolegnas Prioritas Tahunan yang telah disepakati dalam Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (12) dan Pasal 22 ayat (11) dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. (2) Penetapan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penetapan Rancangan UNDANG-UNDANG tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (3) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPR.

Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi dasar pengajuan rancangan UNDANG-UNDANG dari DPR, DPD, atau PRESIDEN.

(1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi. (2) Penyebarluasan Prolegnas di lingkungan DPR dan/atau masyarakat dilakukan oleh Badan Legislasi. (3) Penyebarluasan Prolegnas di lingkungan DPD dan/atau masyarakat dilakukan oleh PPUU. (4) Penyebarluasan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dan/atau masyarakat dilakukan oleh Menteri. (5) Penyebarluasan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penyusunan Prolegnas hingga penetapan Prolegnas.

(6) Penyebarluasan pada saat penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan. (7) Penyebarluasan setelah penetapan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, atau melalui media massa baik cetak ataupun elektronik.

Badan Legislasi melakukan penyebarluasan Prolegnas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) kepada Anggota, Komisi, dan Fraksi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Prolegnas ditetapkan.

(1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang merupakan daftar rancangan UNDANG-UNDANG tertentu yang dapat diajukan berdasarkan kebutuhan. (2) Daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan e. penetapan/pencabutan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG.

Pengajuan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, dan huruf c diajukan oleh PRESIDEN kepada DPR sesuai dengan tata cara pengajuan

rancangan UNDANG-UNDANG.

Pengajuan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, huruf d, dan huruf e dapat diajukan oleh DPR,DPD, atau PRESIDEN, sesuai dengan tata cara pengajuan rancangan UNDANG-UNDANG.

Rancangan UNDANG-UNDANG yang diajukan oleh DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pengajuannya dapat dilakukan oleh Anggota, Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi.

(1) Badan Legislasi melakukan inventarisasi terhadap UNDANG-UNDANG yang telah dilakukan pengujian dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dimasukkan ke dalam daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b. (2) Badan Legislasi menyerahkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPR.

(1) Dalam keadaan tertentu, DPR, DPD, atau PRESIDEN dapat mengajukan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan UNDANG-UNDANG yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan Menteri.

(2) Rancangan UNDANG-UNDANG yang diajukan di luar Prolegnas oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Rancangan UNDANG-UNDANG dari DPR di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat diajukan oleh: a. Anggota; b. Komisi; c. gabungan komisi; dan d. Badan Legislasi.

(1) Dalam hal Anggota, Komisi, dan/atau gabungan komisi mengusulkan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, usulan disampaikan kepada Badan Legislasi disertai dengan alasan mengenai urgensi rancangan UNDANG-UNDANG dan naskah akademik. (2) Badan Legislasi membahas alasan mengenai urgensi rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal Badan Legislasi menyetujui alasan mengenai adanya urgensi nasional atas rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Legislasi mengundang Menteri untuk membahas bersama usulan rancangan UNDANG-UNDANG tersebut. (4) Dalam hal Badan Legislasi menyetujui alasan mengenai adanya urgensi nasional atas rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan kewenangan DPD, Badan Legislasi mengundang PPUU dan Menteri untuk

membahas bersama usulan rancangan UNDANG-UNDANG tersebut.

(1) Badan Legislasi dan Menteri membahas usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam rapat kerja. (2) Dalam hal rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) terkait dengan kewenangan DPD, Badan Legislasi, Menteri, dan PPUU membahas dalam rapat kerja. (3) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Legislasi menyampaikan adanya usulan rancangan UNDANG-UNDANG yang diajukan oleh Anggota, Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi di luar Prolegnas. (4) PPUU memberikan tanggapan atas usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Menteri memberikan tanggapan atas usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4). (6) Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan atas usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. (7) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri menyetujui usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Badan Legislasi melaporkan usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. (8) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri menolak usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas tersebut tidak dapat diajukan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme pengajuan rancangan UNDANG-UNDANG.

(1) Dalam hal DPD mengusulkan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPUU mengajukan kepada Badan Legislasi untuk mengadakan rapat untuk membicarakan usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas. (2) Badan Legislasi mengadakan rapat kerja dengan PPUU dan Menteri untuk membahas alasan mengenai urgensi rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan PPUU menyampaikan adanya usulan rancangan UNDANG-UNDANG yang diajukan DPD di luar Prolegnas. (4) Badan Legislasi dan Menteri memberikan tanggapan atas usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan atas usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri MEMUTUSKAN menyetujui usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Legislasi melaporkan usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. (7) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri MEMUTUSKAN menolak usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas tersebut tidak dapat diajukan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme pengajuan rancangan UNDANG-UNDANG.

(1) Dalam hal PRESIDEN mengusulkan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Menteri meminta kepada Badan Legislasi untuk mengadakan rapat untuk membicarakan usulan

rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas. (2) Dalam hal rancangan UNDANG-UNDANG yang diusulkan oleh PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan kewenangan DPD, Badan Legislasi mengundang PPUU. (3) Badan Legislasi mengadakan rapat kerja dengan Menteri untuk membahas alasan mengenai urgensi rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2). (4) Badan Legislasi dan Menteri mengambil keputusan atas usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri MEMUTUSKAN menyetujui usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Legislasi melaporkan usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. (6) Dalam hal Badan Legislasi dan Menteri MEMUTUSKAN menolak usulan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan rancangan UNDANG-UNDANG di luar Prolegnas tersebut tidak dapat diajukan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme pengajuan rancangan UNDANG-UNDANG.

(1) Prolegnas Jangka Menengah dapat dievaluasi. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas Prioritas Tahunan. (3) Evaluasi dilakukan dengan kajian terhadap: a. urgensi rancangan UNDANG-UNDANG; b. pelaksanaan program legislasi tahunan; c. arah pembangunan hukum yang ingin diwujudkan dari sisa waktu lima tahun Prolegnas; dan

d. perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. (4) Evaluasi dapat berimplikasi terhadap: a. perubahan judul rancangan UNDANG-UNDANG; b. dikeluarkannya judul rancangan UNDANG-UNDANG dari daftar Prolegnas; c. ditambahkannya judul rancangan UNDANG-UNDANG; dan d. jumlah rancangan UNDANG-UNDANG dalam daftar Prolegnas. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan Prolegnas Jangka Menengah.

(1) Sebelum melakukan evaluasi, Badan Legislasi melakukan kajian terhadap Prolegnas Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3). (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Badan Legislasi untuk menjadi bahan evaluasi yang akan dibahas bersama Menteri dan PPUU jika terkait kewenangan DPD. (3) Evaluasi Prolegnas oleh Badan Legislasi, Menteri dan PPUU jika terkait kewenangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan Legislasi. (4) Dalam hal disepakati adanya perubahan Prolegnas Jangka Menengah berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan Prolegnas Jangka Menengah disampaikan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. (5) Prolegnas yang disetujui dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPR.

Pada saat Peraturan DPR ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA Nomor 1 Tahun 2012 tentang tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1124), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan DPR ini mulai berlaku sejak tanggal 12 April 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPR ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

ttd

ADE KOMARUDIN

WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,

ttd ttd

FADLI ZON AGUS HERMANTO

WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,

ttd ttd

TAUFIK KURNIAWAN FAHRI HAMZAH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA