Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2010 tentang TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Ahli adalah orang yang ditunjuk oleh BPK karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai kerugian negara/daerah yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dalam proses peradilan.
3. Proses peradilan adalah proses pemeriksaan atas suatu perkara pidana yang meliputi proses penyidikan dan persidangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Pemohon adalah instansi berwenang, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Peradilan/Peradilan lain (Arbitrase) di dalam/luar negeri yang mengajukan permintaan pemberian Keterangan Ahli kepada BPK.
5. Unit Kerja Bidang Hukum adalah Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara pada Kantor BPK Pusat atau unit kerja yang membidangi Hukum pada Perwakilan BPK.
6. Auditorat Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat AKN, adalah unit kerja Eselon I pelaksana tugas pemeriksaan pada Pelaksana BPK yang Laporan Hasil Pemeriksaannya memerlukan Keterangan Ahli dalam proses peradilan.
7. Perwakilan BPK adalah Pelaksana BPK yang membantu pelaksanaan tugas dan wewenang BPK di daerah, yang Laporan Hasil Pemeriksaannya memerlukan Keterangan Ahli dalam proses peradilan.
8. Auditor Utama Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat Tortama, adalah pejabat yang memimpin Auditorat Utama Keuangan Negara.
9. Kepala Perwakilan BPK adalah pejabat yang memimpin Perwakilan BPK.
10. Pelaksana BPK adalah pejabat dan unit kerja di lingkungan BPK yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, Perwakilan BPK, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.

(1) BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. (2) BPK dapat menugaskan Anggota BPK, Pejabat Pelaksana BPK, Pemeriksa atau Tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK untuk memberikan

epkumham.go

Keterangan Ahli.

(1) Keterangan Ahli diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. (2) Dalam hal permintaan Keterangan Ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Keterangan Ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah. (3) Penilaian dan penghitungan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempergunakan data/dokumen yang diperoleh dari Pemohon berdasarkan permintaan BPK.

Pemohon mengajukan permintaan Keterangan Ahli secara tertulis kepada Ketua BPK atau Kepala Perwakilan BPK.

(1) Ketua BPK meneruskan permintaan Keterangan Ahli kepada Anggota BPK terkait. (2) Anggota BPK meminta Tortama terkait untuk mengkaji dan memberikan pendapat mengenai jawaban permintaan Pemohon. (3) Jika permintaan Keterangan Ahli didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Tortama dapat meminta Pemohon untuk melakukan pemaparan perkara sebagai dasar pemberian jawaban permintaan Pemohon. (4) Jika permintaan Keterangan Ahli didasarkan kepada penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah, Tortama dapat meminta Pemohon untuk melakukan pemaparan kasus sebagai dasar pemberian jawaban permintaan Pemohon. (5) Pemberian Keterangan Ahli yang dilakukan berdasarkan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempergunakan data/dokumen yang diperoleh dari Pemohon.

(6) Dalam hal Tortama terkait berpendapat bahwa permintaan Keterangan Ahli dari Pemohon dapat dipenuhi, pendapat disampaikan kepada Anggota BPK terkait untuk dimintakan persetujuan disertai usulan nama dan jabatan orang yang akan ditunjuk sebagai Ahli.

(1) Kepala Perwakilan BPK meneruskan permintaan Keterangan Ahli secara berjenjang kepada Kepala Sub Auditorat terkait. (2) Kepala Perwakilan BPK meminta Kepala Sub Auditorat terkait untuk mengkaji dan memberikan pendapat mengenai jawaban permintaan Pemohon. (3) Jika Keterangan Ahli didasarkan kepada Laporan Hasil Pemeriksaan, maka Kepala

epkumham.go

Perwakilan BPK dapat meminta Pemohon untuk melakukan pemaparan perkara sebagai dasar pemberian jawaban permintaan Pemohon. (4) Jika Keterangan Ahli didasarkan kepada penilaian dan penghitungan kerugian negara/daerah, maka Kepala Perwakilan BPK dapat meminta Pemohon untuk melakukan pemaparan kasus sebagai dasar pemberian jawaban permintaan Pemohon.

(5) Pemberian Keterangan Ahli yang dilakukan berdasarkan penilaian dan penghitungan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempergunakan data/dokumen yang diperoleh dari Pemohon. (6) Dalam hal Kepala Sub Auditorat terkait berpendapat bahwa permintaan Keterangan Ahli dari pemohon dapat dipenuhi, pendapat disampaikan kepada Kepala Perwakilan BPK untuk dimintakan persetujuan disertai usulan nama dan jabatan orang yang akan ditunjuk sebagai Ahli. (7) Pendapat, persetujuan serta usulan nama yang akan ditunjuk sebagai Ahli dilaporkan secara berjenjang kepada Anggota BPK terkait melalui Tortama terkait.

Dalam hal Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK tidak dapat memberikan pendapat mengenai permohonan Keterangan Ahli kepada Pemohon, Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK dapat menyampaikan hal tersebut secara berjenjang kepada Anggota BPK untuk memberikan pendapat.

AKN dan Perwakilan BPK dapat berkoordinasi dengan unit kerja bidang hukum untuk memberikan pendapat mengenai jawaban permintaan Keterangan Ahli.

(1) BPK memberikan jawaban permintaan pemberian Keterangan Ahli kepada Pemohon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan Keterangan Ahli diterima dari Pemohon. (2) Dalam hal permintaan Keterangan Ahli dipenuhi, Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK menyampaikan jawaban kepada Pemohon disertai nama Ahli. (3) Dalam hal permintaan Keterangan Ahli tidak dipenuhi, Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK menyampaikan jawaban kepada Pemohon disertai alasan.

(1) Penunjukan Anggota BPK sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas Ketua BPK. (2) Dalam hal Anggota BPK tidak dapat memberikan Keterangan Ahli, Anggota BPK dapat menunjuk dan menugaskan Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK sebagai Ahli. (3) Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK dapat menunjuk dan menugaskan Pejabat Pelaksana BPK dan/atau Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK yang

epkumham.go

bekerja untuk dan atas nama BPK sebagai Ahli. (4) Penugasan Ahli yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK terkait atau Kepala Perwakilan BPK.

Penunjukan dan penugasan Ahli dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi Ahli yang memiliki pemahaman mengenai : a. pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan b. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait kerugian negara/daerah yang akan dimintakan Keterangan Ahli.

(1) AKN terkait atau Perwakilan BPK dan Ahli mempersiapkan materi dan teknis pemberian Keterangan Ahli. (2) AKN terkait atau Perwakilan BPK dan Ahli dapat mengkoordinasikan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan unit kerja bidang hukum.

AKN atau Perwakilan BPK, Ahli, dan unit kerja bidang hukum dapat berkoordinasi dengan Pemohon sebelum pemberian Keterangan Ahli.

(1) Ahli memberikan keterangan setelah menerima surat panggilan dari Pemohon berdasarkan jawaban BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Ahli wajib memenuhi panggilan Pemohon untuk memberikan Keterangan Ahli. (3) Apabila Ahli tidak dapat memenuhi panggilan Pemohonan dikarenakan alasan yang patut/sah, Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK memberitahukan ketidakhadiran Ahli dimaksud secara tertulis kepada Pemohon. (4) Kelanjutan pemberian Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh unit kerja bidang hukum dengan Pemohon.

Untuk keperluan pembuktian kebenaran identitas diri Ahli yang akan memberikan keterangan, Ahli mempersiapkan dan menunjukan Surat Panggilan, Surat Tugas, dan

epkumham.go

Identitas Diri.

Dalam memberikan keterangan, seorang Ahli harus :

a. bersikap obyektif; b. mematuhi seluruh tata tertib yang berlaku dalam proses peradilan; dan c. memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya.

Ahli dapat menolak memberikan keterangan apabila : a. pertanyaan yang diajukan diluar keahlian atau kompetensi; b. terdapat pertanyaan yang menjerat dan/atau pertanyaan dengan jawaban pilihan; c. pertanyaan yang diajukan di luar pokok perkara yang ditangani; dan/atau d. pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada pemberian keterangan fakta atas peristiwa tindak pidana yang dialami, dilihat, dan didengar sendiri dan/atau dari orang lain.

(1) Tortama terkait melaporkan pelaksanaan pemberian Keterangan Ahli kepada Anggota BPK terkait. (2) Kepala Perwakilan melaporkan pelaksanaan pemberian Keterangan Ahli kepada Tortama dan Anggota BPK terkait. (3) Ahli wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan pemberian Keterangan Ahli kepada pemberi tugas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan pemberian Keterangan Ahli dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Semua biaya yang diperlukan dalam pemberian Keterangan Ahli oleh BPK dibiayai dengan Anggaran BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam pemberian keterangan, Ahli dapat memperoleh: a. penjelasan mengenai penunjukan/penugasan sebagai Ahli dari pejabat yang berwenang; dan/atau b. bantuan hukum berupa pendampingan hukum dan fasilitas perlindungan hukum

epkumham.go

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 13 Desember 2010

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

KETUA,

HADI POERNOMO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 13 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 134

epkumham.go