Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Ahli adalah orang yang ditunjuk oleh BPK karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai kerugian negara/daerah yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dalam proses peradilan.
3. Proses peradilan adalah proses pemeriksaan atas suatu perkara pidana yang meliputi proses penyidikan dan persidangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Pemohon adalah instansi berwenang, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Peradilan/Peradilan lain (Arbitrase) di dalam/luar negeri yang mengajukan permintaan pemberian Keterangan Ahli kepada BPK.
5. Unit Kerja Bidang Hukum adalah Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara pada Kantor BPK Pusat atau unit kerja yang membidangi Hukum pada Perwakilan BPK.
6. Auditorat Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat AKN, adalah unit kerja Eselon I pelaksana tugas pemeriksaan pada Pelaksana BPK yang Laporan Hasil Pemeriksaannya memerlukan Keterangan Ahli dalam proses peradilan.
7. Perwakilan BPK adalah Pelaksana BPK yang membantu pelaksanaan tugas dan wewenang BPK di daerah, yang Laporan Hasil Pemeriksaannya memerlukan Keterangan Ahli dalam proses peradilan.
8. Auditor Utama Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat Tortama, adalah pejabat yang memimpin Auditorat Utama Keuangan Negara.
9. Kepala Perwakilan BPK adalah pejabat yang memimpin Perwakilan BPK.
10. Pelaksana BPK adalah pejabat dan unit kerja di lingkungan BPK yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, Perwakilan BPK, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.