Peraturan Badan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

4. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

5. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

6. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

7. Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

9. KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi.

10. KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

11. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

12. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.

13. Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Partai Politik.

14. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.

15. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

16. Daftar Calon Sementara Anggota DPR, Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi, dan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DCS Anggota DPR, DCS Anggota DPRD Provinsi, dan DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon sementara yang memuat nomor urut

Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon. 17. Daerah Pemilihan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan Partai Politik, dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 18. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, pas foto bakal calon, nama lengkap bakal calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon. 19. Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 20. Petugas Penghubung adalah pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon, penyusunan dan penetapan DCS, pengajuan pengganti bakal calon, penyusunan dan penetapan DCSHP, serta penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPR, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 21. Sinkronisasi Daftar Bakal Calon adalah pencocokan dan pemeriksaan data daftar bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengetahui pengajuan bakal calon oleh Dewan Pengurus Pusat/Dewan Pengurus Wilayah/Dewan Pengurus Daerah/Dewan Pengurus Cabang Partai Politik pada lebih dari satu lembaga perwakilan dan/atau lebih dari satu Dapil serta pengajuan bakal calon lebih dari satu Partai Politik. 22. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 23. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional. 24. Surat keterangan pengganti Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional. 25. Hari adalah hari kalender.

Pengawasan pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu meliputi: a. persyaratan pengajuan bakal calon; b. persyaratan bakal calon; c. pengumuman dan tata cara pengajuan bakal calon; d. penelitian persyaratan bakal calon; e. verifikasi;

f. penyusunan dan pengumuman DCS; dan g. penyusunan dan pengumuman DCT.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara: a. pengawasan langsung; b. pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan; c. penelusuran terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan; dan d. Pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan pelaksanaan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap tindakan yang menguntungkan atau merugikan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU selama proses pendaftaran/pengajuan bakal calon.

(1) Pengawas Pemilu melaksanakan pengawasan terhadap persyaratan pengajuan bakal calon dengan memastikan: a. bakal calon diajukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya; b. jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil; c. daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;

d. terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon; e. Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada setiap Dapil; f. dilakukan pembulatan keatas jika dalam penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan; dan g. pengajuan bakal calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat diterima apabila Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) bakal calon di setiap Dapil. (2) Pengawas Pemilu melaksanakan pengawasan terhadap persyaratan pengajuan bakal calon dengan memastikan bakal calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (3) Dalam melakukan pengawasan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendaftaran pencalonan. (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen pendaftaran pencalonan.

(1) Pengawas Pemilu melaksanakan pengawasan terhadap pengumuman tata cara dan prosedur pengajuan bakal calon dengan memastikan: a. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan tata cara dan prosedur pengajuan bakal calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota melalui media cetak, media elektronik dan laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari; b. pengumuman pengajuan bakal calon Peserta Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota memuat informasi:

1. dokumen pengajuan calon; dan
2. waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan calon; c. masa pendaftaran bakal calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman; d. jadwal pendaftaran bakal calon Peserta Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan pada:
3. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
4. hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat; dan e. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menerima dokumen persyaratan bakal calon dan

syarat bakal calon jika telah melewati tenggat waktu pendaftaran. (2) Pengawasan terhadap pengumuman tata cara dan prosedur pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memeriksa ketepatan waktu pengumuman, isi, dan media pengumuman.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pendaftaran calon dengan memastikan: a. Partai Politik Peserta Pemilu mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon; b. pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan bakal calon; c. Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Silon sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota; d. proses memasukan data dan mengunggah dokumen dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pengajuan bakal calon sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon; e. Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk Petugas Penghubung untuk memasukan data dan mengunggah dokumen;

f. surat pencalonan dan daftar bakal calon Anggota DPR, disahkan dan ditandatangani asli/basah oleh Pimpinan Partai Politik dewan pimpinan pusat Partai Politik atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah; g. surat pencalonan dan daftar bakal calon Anggota DPRD Provinsi disahkan dan ditandatangani asli/basah oleh Pimpinan Partai Politik dewan pimpinan wilayah/daerah tingkat daerah provinsi atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah; h. surat pencalonan dan daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli/basah oleh Pimpinan Partai Politik dewan pimpinan cabang tingkat daerah kabupaten/kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah; i. apabila Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya berhalangan tetap dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dapat ditandatangani oleh pengurus selain Pimpinan Partai Politik yang diberikan wewenang sesuai dengan AD dan ART Partai Politik yang bersangkutan; j. dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang ditandatangani oleh pengurus selain Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf i dinyatakan sah dan memenuhi syarat; k. dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli, dimasukan dalam map masing- masing dengan menuliskan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan Dapil; dan l. mendapatkan

Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon. (2) Pengawasan terhadap penyerahan syarat pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: a. mengawasi secara langsung; b. mendapatkan salinan dokumen pendaftaran; c. melakukan pemeriksanaan kelengkapan dokumen dan keterpenuhan syarat pengajuan bakal calon; dan d. meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon. (3) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib diserahkan kepada Pengawas Pemilu oleh Partai Politik dilakukan pada hari yang sama dengan penyerahan dokumen kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik, kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menjadi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu memastikan: a. kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; b. kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; c. pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lama 7 (tujuh) hari

kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; d. kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia apabila pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politik belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran calon Anggota DPR, calon Anggota DPRD Provinsi, dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan berakhir.

Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pengawas Pemilu memastikan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota: a. menyiapkan buku penerimaan pengajuan bakal calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memuat informasi:

1. nama Partai Politik Peserta Pemilu;
2. hari, tanggal, dan waktu pengajuan bakal calon; dan
3. nama, alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat surat elektronik dan faksimile bakal calon dan Petugas Penghubung; b. menerima dokumen pengajuan bakal calon dari Partai Politik Peserta Pemilu pada setiap tingkatan; c. melakukan pemeriksanaan kelengkapan dokumen dan keterpenuhan syarat pengajuan bakal calon; dan d. meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Verifikasi dokumen pengajuan dengan memastikan:

a. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian selama masa pengajuan bakal calon; b. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen seluruh Dapil kepada Partai Politik yang bersangkutan apabila setelah dilakukan penelitian terdapat Dapil yang dinyatakan belum memenuhi ketentuan; c. pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b dituangkan ke dalam berita acara; d. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen dan menyampaikan dokumen perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada masa pengajuan bakal calon; e. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mencoret nama bakal calon dan memberikan paraf oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung, dimulai dari nomor urut paling bawah; f. dalam hal jumlah bakal calon yang diajukan melebihi ketentuan; g. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyatakan Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon pada suatu Dapil apabila tidak memenuhi syarat pengajuan bakal calon apabila sampai akhir masa pengajuan bakal calon dan setelah dilakukan penelitian persyaratan pengajuan bakal calon pada satu atau lebih Dapil, Partai Politik tidak memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon; h. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian dalam berita acara dan lampirannya serta menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Petugas Penghubung apabila dalam penelitian dokumen dinyatakan telah memenuhi ketentuan; dan

i. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penelitian melalui laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (2) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan verifikasi dokumen pengajuan yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengawasi secara langsung; b. mendapatkan salinan berita acara hasil verifikasi dokumen pengajuan; c. mengawasi hasil verifikasi dokumen pengajuan yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan membandingkan hasil pemeriksaan dokumen pengajuan calon yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu; d. penelusuran ketidakbenaran atau ketidakabsahan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang diduga palsu atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur kebenaran dan ketepatan penelitian persyaratan pengajuan bakal calon yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dengan memastikan: a. penelitian kelengkapan persyaratan pengajuan bakal calon; b. penelusuran ketidakbenaran atau ketidakabsahan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang diduga palsu atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur kebenaran dan ketepatan penelitian persyaratan pengajuan bakal calon yang dilakukan oleh KPU,

KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota. (2) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengawasi secara langsung; b. mendapatkan salinan berita acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon; dan c. mengawasi hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan membandingkan hasil pemeriksaan berkas pencalonan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan dengan memastikan: a. Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada masa perbaikan; b. perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi; c. perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD

Kabupaten/Kota hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan; d. Partai Politik memasukkan data perbaikan bakal calon serta mengunggah dokumen perbaikan persyaratan pengajuan dan/atau dokumen syarat bakal calon ke dalam Silon; e. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon paling lama 14 (empat belas) Hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon; f. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan apabila pada masa verifikasi terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat; g. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun berita acara hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal calon; dan h. hasil verifikasi kelengkapan administrasi disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu paling lama 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya masa verifikasi. (2) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengawasi secara langsung; b. mendapatkan salinan dokumen perbaikan; c. mendapatkan salinan berita acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan; dan d. mengawasi hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan membandingkan

hasil pemeriksaan berkas pencalonan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu. (3) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib diserahkan kepada Pengawas Pemilu oleh Partai Politik dilakukan pada hari yang sama dengan penyerahan dokumen kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam hal terdapat ketidaktepatan dan/atau kekurangan dokumen persyaratan pencalonan, Pengawas Pemilu memberikan saran perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan penelitian kegandaan dengan memastikan: a. KPU melakukan penelitian kegandaan untuk memastikan pemenuhan syarat calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota; b. penelitian kegandaan dilakukan menggunakan Silon pada tahapan:

1. penelitian;
2. penelitian dokumen perbaikan;
3. sebelum penetapan DCS;
4. perbaikan DCS; dan
5. sebelum penetapan DCT; c. hasil penelitian kegandaan calon Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan oleh KPU kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon; dan d. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil penelitian kegandaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan penyusunan DCS dengan memastikan: a. penyusunan, penetapan, dan pengumuman DCS anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari; b. rancangan DCS sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g; d. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCS Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan membubuhkan paraf; e. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan meskipun pimpinan Partai Politik atau Petugas Penghubung Partai Politik tidak bersedia membubuhkan paraf pada rancangan DCS; dan f. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota menjadi DCS Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pengumuman DCS dengan memastikan: a. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCS Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon; b. pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan meliputi paling sedikit pada:

1. 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional;
2. 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah; dan
3. sarana pengumuman lainnya; c. masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disertai identitas diri yang jelas paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota diumumkan; dan d. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pemenuhan keterwakilan perempuan dalam DCS Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan masing-masing Partai Politik paling sedikit pada 1 (satu) media cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional. (2) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pengumuman DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengawasi secara langsung; b. membuat posko aduan masyarakat terhadap DCS; dan c. memastikan kesesuain DCS yang diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan yang diajukan oleh Partai Politik.

(3) Dalam hal terdapat ketidaktepatan dalam pengumuman DCS, Pengawas Pemilu memberikan saran perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan klarifikasi atas pemberian masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat dengan memastikan: a. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat; b. Pimpinan Partai Politik memberikan kesempatan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat; c. Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menyampaikan hasil klarifikasi secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari setelah permintaan klarifikasi; d. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti bakal calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya hasil klarifikasi apabila hasil klarifikasi menyatakan bahwa bakal calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat; e. pengajuan pengganti bakal calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan paling lama 7 (tujuh)

Hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh Partai Politik; f. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengganti bakal calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen pengganti bakal calon dari Partai Politik yang bersangkutan; dan g. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengubah urutan nama dalam DCS sesuai dengan urutan berikutnya apabila Partai Politik tidak mengajukan pengganti bakal calon. (2) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan klarifikasi atas masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengawasi secara langsung; dan b. memastikan klarifikasi atas masukan dan/atau tanggapan masyarakat dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dalam hal terdapat ketidaktepatan dalam DCS, Pengawas Pemilu memberikan saran perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan perubahan DCS Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan memastikan: a. DCS Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diubah apabila:

1. bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya

masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon; 2. bakal calon meninggal dunia; atau 3. bakal calon mengundurkan diri; b. perubahan DCS Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat diajukan pengganti calon Partai Politik dan urutan nama dalam DCS Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan urutan berikutnya; dan c. Partai Politik dapat mengajukan calon perempuan pengganti dengan nomor urut dan daerah pemilihan yang sama apabila pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3 merupakan calon perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di daerah pemilihan yang bersangkutan. (2) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan perubahan DCS Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengawasi secara langsung; b. mengawasi hasil verifikasi perubahan DCS; dan c. memastikan perubahan DCS Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan yang diajukan oleh Partai Politik. (3) Dalam hal terdapat ketidaktepatan dalam perubahan DCS, Pengawas Pemilu memberikan saran perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan penyusunan DCT berbasis DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon dengan memastikan: a. penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari; b. rancangan DCT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti cakal calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota; d. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCT Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan membubuhkan paraf; e. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan meskipun pimpinan Partai Politik atau Petugas Penghubung Partai Politik tidak bersedia membubuhkan paraf pada rancangan DCT; f. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota menjadi DCS Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota; g. calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT; h. calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan aparatur sipil Negara menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan aparatur sipil Negara kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT; i. calon yang berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat wali kota menyampaikan surat pemberhentian sebagai aparatur sipil negara kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT; j. calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT; k. calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda

dengan Partai Politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT; l. calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu atau Panitia Pemilihan menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Penyelenggara Pemilu atau Panitia Pemilihan pada saat pengajuan daftar calon; m. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyatakan calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak memenuhi syarat apabila tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf e sampai dengan huruf j; dan n. apabila calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf l, tidak dapat diajukan calon pengganti dan terhadap susunan nomor urut DCT pada calon yang bersangkutan dikosongkan. (2) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pengumuman DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengawasi secara langsung; b. membuat posko aduan masyarakat terhadap DCT; c. memastikan kesesuain DCT yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan yang diajukan oleh Partai Politik. (3) Dalam hal terdapat ketidaktepatan dalam DCT, Pengawas Pemilu memberikan saran perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pengumuman DCT Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan memastikan: a. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCT Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan DCT; b. pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan meliputi paling sedikit pada:

1. 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional;
2. 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah; dan
3. sarana pengumuman lainnya; dan c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Partai Politik masing-masing pada media cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional. (2) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pengumuman DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengawasi secara langsung; b. membuat posko aduan masyarakat terhadap DCS; dan c. memastikan kesesuain DCT yang diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan yang diajukan oleh Partai Politik. (3) Dalam hal terdapat ketidaktepatan dalam pengumuman DCT, Pengawas Pemilu memberikan saran perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan penulisan nama calon dalam DCT Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan memastikan: a. nama lengkap calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada DCT dan surat suara, sesuai dengan nama calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam kartu tanda penduduk elektronik calon yang bersangkutan; b. penulisan nama calon didasarkan pada penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila terdapat perbedaan dengan kartu tanda penduduk elektronik; c. penulisan nama calon mengacu pada penulisan pada kartu tanda penduduk elektronik apabila terdapat perbedaan penulisan nama calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota antara Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Ijazah/STTB; d. calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir; dan e. calon yang mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan mencantumkan riwayat pendidikan sesuai dengan gelar akademik dimaksud pada daftar riwayat hidup.

(1) Pengawas Pemilu memastikan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian

Negara Republik INDONESIA sesuai dengan tingkatan untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengawas Pemilu.

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan penggantian bakal calon dengan memastikan: a. Partai Politik dapat mengajukan bakal calon pengganti apabila calon meninggal dunia pada masa setelah penetapan DCS sampai dengan 13 (tiga belas hari) hari sebelum penetapan DCT; b. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta kepada Partai Politik untuk mengajukan bakal calon baru Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai pengganti bakal calon paling lama 3 (tiga) hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia; c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun berita acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengenai Penetapan DCT Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota apabila terdapat calon yang meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; d. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Keputusan sebagaimana dimaksud dalam

huruf c mengubah DCT dengan menghapus nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon; e. Partai Politik melakukan penggantian bakal calon yang terbukti berdasarkan putusan pengadilan melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu sebelum KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN DCT Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan f. Partai Politik tidak melakukan penggantian bakal calon yang terbukti berdasarkan putusan pengadilan melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN DCT Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (2) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pencoretan nama calon setelah penetapan DCT terhadap calon yang meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tanpa merubah nomor urut calon. (3) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap pencoretan nama calon dari DCT yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas.

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan penggunaan sarana teknologi informasi dalam verifikasi dokumen pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan pemenuhan persyaratan bakal calon dengan memastikan mekanisme pengambilan, pengisian dan pencetakan formulir pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan menggunakan sarana informasi pencalonan yang telah disediakan dilakukan oleh Petugas

Penghubung.

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap pengumuman yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai bakal calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai mantan terpidana pada laman KPU.

(1) Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran. (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan Pemilu. (3) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana Pemilu, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan Pemilu. (4) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa proses Pemilu atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu.

(1) Pengawas Pemilu menyampaikan laporan pengawasan pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Bawaslu secara berjenjang. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan periodik; dan b. laporan akhir tahapan, hasil pengawasan Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat: a. laporan hasil kegiatan pengawasan; dan b. permasalahan dan analisa hasil pengawasan. (4) Laporan akhir tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat: a. hasil kegiatan pengawasan pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota; b. permasalahan atau kendala kegiatan pengawasan pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota; c. penilaian kegiatan pengawasan pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan d. rekomendasi kegiatan pengawasan pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (5) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu dapat menyampaikan

laporan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(1) Bawaslu melakukan supervisi dan pembinaan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengawasan pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (2) Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan pembinaan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengawasan pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(1) Dalam rangka optimalisasi pengawasan pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan para

pemangku kepentingan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

(1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan ini berlaku secara mutatis mutandis untuk tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota untuk wilayah Provinsi Aceh serta Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat untuk wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. (2) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. (3) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota. (4) Terhadap pelaksanaan tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur secara khusus berpedoman kepada Peraturan KPU mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 644), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA