Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2012 tentang TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disingkat Pemilu Kada adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. 6. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. 8. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. 9. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lainnya/ kelurahan. 10. Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan. 11. Laporan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara lisan dan/atau tulisan oleh seorang/lebih anggota masyarakat, pemantau Pemilu, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu Kada. 12. Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Panwaslu Provinsi,

Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu. 13. Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri atas warga negara INDONESIA yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, dan/atau peserta Pemilu. 14. Petugas Penerima Laporan adalah anggota Pengawas Pemilu atau pegawai sekretariat Pengawas Pemilu yang diberi tugas dan wewenang untuk menerima Laporan Pelanggaran Pemilu Kada yang disampaikan oleh Pelapor.

Dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu Kada berasal dari: a. Temuan hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang didapat secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan/atau b. Laporan Pelanggaran yang disampaikan secara lisan dan/atau tulisan oleh masyarakat, pemantau Pemilu, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu Kada.

(1) Temuan dugaan pelanggaran dituangkan oleh Pengawas Pemilu Kada dalam formulir Model C KWK-2 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (2) Temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bidang penanganan pelanggaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran.

(3) Temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bidang penanganan pelanggaran dengan menggunakan formulir Model C KWK-4 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(1) Pengawas Pemilu Kada wajib mengisi dan menandatangani formulir Temuan pelanggaran Pemilu Kada. (2) Jenis formulir Temuan pelanggaran Pemilu Kada terdiri atas: a. Model A-1.1 KWK formulir Temuan; dan b. Model A-2.1 KWK Tanda Bukti Penerimaan Penerusan Temuan. (3) Bentuk formulir Temuan pelanggaran Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam bagian lampiran dari peraturan ini. (4) Formulir Temuan pelanggaran Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat: a. data pengawas; b. waktu dan tempat peristiwa; c. nama dan alamat pelaku; d. nama dan alamat saksi-saksi; e. bukti-bukti; dan f. uraian kejadian. (5) Dalam mengisi formulir Model A-1.1 KWK, Pengawas Pemilu Kada melengkapi isian dalam formulir dan menyertakan hal-hal sebagai berikut: a. bukti-bukti yang didapat dari hasil pengawasan; b. nama dan alamat terduga pelaku pelanggaran; dan c. nama dan alamat saksi. (6) Setelah mengisi kelengkapan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), petugas penerima penerusan Temuan membuat tanda bukti penerimaan penerusan Temuan pelanggaran (formulir Model A2.1- KWK) dalam 2 (dua) rangkap. (7) Petugas penerima Temuan wajib memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti Penerimaan Temuan (formulir Model A2.1-KWK) kepada Pengawas Pemilu Kada yang meneruskan Temuan dan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu yang menerima penerusan Temuan.

(8) Petugas penerima Temuan melakukan pencatatan dan rekapitulasi atas penerimaan penerusan Temuan tersebut dalam buku register penerimaan laporan. (9) Penomoran formulir Model A2.1-KWK menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam formulir Model A1.1 - KWK.

(1) Pengawas Pemilu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada. (2) Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima Laporan Pelanggaran Pemilu Kada berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran yang dilaporkan. (3) Laporan Pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu diteruskan kepada Pengawas Pemilu Kada yang berwenang.

(1) Laporan Pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada dapat disampaikan oleh: a. masyarakat; b. pemantau Pemilu; dan c. pasangan calon dan/atau tim kampanye. (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah warga negara INDONESIA yang mempunyai hak pilih; (3) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemantau Pemilu yang telah terakreditasi.

(1) Laporan Pelanggaran disampaikan kepada Pengawas Pemilu Kada sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran. (2) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 x 24 jam.

(1) Bentuk Laporan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor dapat berupa: a. laporan langsung; dan b. laporan tidak langsung.

(2) Laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa: a. laporan lisan langsung; dan b. laporan tertulis langsung. (3) Dalam hal penyampaian laporan lisan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pelapor melaporkan pelanggaran di kantor Panwaslu dengan langsung mengisi formulir Model A-1 KWK. (4) Dalam hal penyampaian laporan tertulis langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelapor langsung datang ke Panwaslu dengan membawa laporan tertulis berupa surat dan/atau tembusan surat dan langsung mengisi formulir Model A-1 KWK. (5) Laporan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa: a. laporan lisan tidak langsung yaitu Pelapor melaporkan pelanggaran kepada Panwaslu melalui telepon/hotline; dan b. laporan tertulis tidak langsung yaitu Pelapor tidak langsung datang ke Panwaslu, namun disampaikan dalam bentuk pesan singkat lewat telepon genggam, faksimili, e-mail, atau laporan di website.

(1) Pelapor wajib mengisi dan menandatangani formulir Laporan Pelanggaran Pemilu Kada. (2) Jenis formulir Laporan Pelanggaran Pemilu Kada terdiri atas: a. Model A-1 KWK Penerimaan Laporan; dan b. Model A-2 KWK Tanda Bukti Penerimaan Laporan. (3) Bentuk formulir Laporan Pelanggaran Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam bagian lampiran dari peraturan ini. (4) Formulir Laporan Pelanggaran Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat: a. nama dan alamat Pelapor; b. waktu dan tempat kejadian perkara; c. nama dan alamat terlapor; d. nama dan alamat saksi-saksi; dan e. uraian kejadian. (5) Dalam mengisi formulir Model A-1 KWK, Pelapor melengkapi isian dalam formulir dan menyertakan hal-hal sebagai berikut:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lain; dan b. nama dan alamat saksi. (6) Setelah mengisi kelengkapan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Petugas Penerima Laporan membuat tanda bukti penerimaan laporan (formulir Model A2-KWK) pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap. (7) Petugas Penerima Laporan wajib memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti penerimaan laporan (formulir Model A2-KWK) kepada Pelapor dan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu. (8) Petugas Penerima Laporan melakukan pencatatan dan rekapitulasi atas penerimaan laporan tersebut dalam buku register penerimaan laporan. (9) Penomoran formulir Model A2-KWK menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam formulir Model A1- KWK.

(1) Petugas Penerima Laporan meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat material dari formulir Model A-1 KWK. (2) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pihak yang berhak melaporkan; b. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; c. keabsahan Laporan Pelanggaran yang mencakup:

1. kesesuaian tandatangan dalam formulir Laporan Pelanggaran dengan kartu identitas; dan
2. tanggal dan waktu. (3) Syarat material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identitas Pelapor; b. nama dan alamat terlapor; c. peristiwa dan uraian kejadian; d. waktu dan tempat kejadian; e. saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; f. barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui; dan g. cara mendapatkan barang bukti yang diserahkan.

Dalam hal Petugas Penerima Laporan telah selesai melakukan penelitian Laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan mendapati bahwa Laporan Pelanggaran tidak/belum atau sudah memenuhi syarat formal dan material, maka:

a. Laporan Pelanggaran yang tidak/belum memenuhi syarat formal dan material dikonfirmasi ulang kepada Pelapor untuk segera dilengkapi; dan b. Laporan Pelanggaran yang telah memenuhi syarat formal dan material diteruskan kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji pelanggaran.

(1) Setelah Temuan atau Laporan Pelanggaran memenuhi syarat formal dan material, Petugas Penerima Laporan melakukan pemberkasan Laporan Pelanggaran. (2) Berkas Temuan atau Laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji pelanggaran untuk dilakukan pengkajian dengan menggunakan formulir Model A-6 KWK. (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno.

(1) Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Pelanggaran, Panwaslu dapat meminta kehadiran Pelapor, terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran, saksi dan/atau ahli untuk didengar keterangan dan/atau klarifikasinya di bawah sumpah. (2) Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara Klarifikasi sebagaimana formulir Model A-5 KWK.

(1) Hasil kajian terhadap berkas dugaan pelanggaran dituangkan dalam formulir Model A-6 KWK dikategorikan sebagai: a. pelanggaran Pemilu; b. bukan pelanggaran Pemilu; atau c. sengketa Pemilu. (2) Dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa: a. pelanggaran pidana Pemilu;

b. pelanggaran administrasi Pemilu; dan/atau c. pelanggaran kode etik. (3) Penomoran formulir Model A-6-KWK menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam formulir Model A1- KWK atau formulir Model A-1.1 KWK.

(1) Rapat Pleno Panwaslu MEMUTUSKAN untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Pelanggaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Temuan atau Laporan Pelanggaran diterima. (2) Dalam hal Pengawas Pemilu Kada memerlukan keterangan tambahan dari Pelapor untuk melengkapi Laporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu penanganan Laporan Pelanggaran diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari setelah Laporan Pelanggaran diterima.

(1) Dugaan pelanggaran pidana Pemilu diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA dengan menggunakan formulir Model A-7 KWK sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran peraturan ini. (2) Penerusan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berkas dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.

(1) Dugaan pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatan dengan menggunakan formulir Model A-8 KWK sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran peraturan ini . (2) Penerusan dugaaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berkas dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.

(1) Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diteruskan kepada Bawaslu paling lama 1 (satu) hari setelah diputuskan dalam rapat pleno Panwaslu dengan menggunakan formulir Model A-9 KWK sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran Peraturan ini.

(2) Penerusan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berkas dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran. (3) Bawaslu menindaklanjuti penerusan dugaan pelanggaran kode etik kepada KPU Provinsi atau KPU sesuai tingkatannya.

(1) Panwaslu menangani dan menyelesaikan laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana. (2) Penanganan sengketa sebagaimana di maksud ayat (1) mengacu pada Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Penyelesaian Sengketa Pemilu Kapala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(1) Status penanganan Temuan dan Laporan dugaan pelanggaran diumumkan di Sekretariat Panwaslu dengan menggunakan formulir Model A-10 KWK. (2) Pemberitahuan status penanganan Laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Pelapor melalui surat.

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pelaporan Pelanggaran Pemilu Kada, sebagaimana terdapat dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2012 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA,

BAMBANG EKA CAHYA WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN