Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
2. Pegawai di lingkungan BAPETEN, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bekerja secara penuh

waktu pada satuan organisasi di lingkungan BAPETEN. 3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan berdasarkan kelas jabatannya. 4. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. 5. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang disiplin PNS. 6. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. 7. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai. 8. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika dalam organisasi. 10. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Peraturan Kepala ini bertujuan mengatur hak dan kewajiban penerima Tunjangan Kinerja di lingkungan BAPETEN serta hukuman terhadap pelanggaran hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pemberian Tunjangan Kinerja.

(1) Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan BAPETEN, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Peraturan Kepala BAPETEN mengenai nama, kelas, dan nilai jabatan di lingkungan BAPETEN.

(1) Tunjangan Kinerja Pegawai yang berstatus CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang. (2) Tunjangan Kinerja bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan yang didudukinya.

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat; b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan dari jabatan; c. Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu yang memperoleh tunjangan profesi; d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan BAPETEN; e. Pegawai yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan/atau

f. Pegawai yang menjalani cuti besar dan/atau cuti di luar tanggungan negara. (2) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan Banding Administratif. (3) Dalam hal Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikabulkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, Tunjangan Kinerja Pegawai yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakan tugas.

(1) Komponen penilaian terhadap pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai meliputi: a. kehadiran; b. kinerja; dan c. Integritas. (2) Persentase bobot komponen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. kehadiran sebesar 30% (tiga puluh perseratus); b. kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan c. Integritas sebesar 20% (dua puluh perseratus). (3) Pelaksanaan penilaian terhadap komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. kehadiran dinilai setiap hari; b. kinerja dinilai setiap triwulan; dan c. Integritas dinilai setiap bulan.

(1) Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja di lingkungan BAPETEN dikenai pemotongan Tunjangan Kinerja dari penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. (2) Penilaian kehadiran dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BAPETEN mengenai disiplin hari dan jam kerja. (3) Perhitungan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja dari penilaian kehadiran tidak menghilangkan sanksi disiplin akibat akumulasi kekurangan pemenuhan jam kerja berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH mengenai disiplin PNS.

(1) Penilaian kehadiran dihitung berdasarkan rekapitulasi pencatatan kehadiran yang dilakukan setiap bulan oleh Biro Umum. (2) Rekapitulasi pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja di lingkungan BAPETEN paling lama 2 (dua) hari kerja pada awal bulan berikutnya. (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil klarifikasi kepada Biro Umum paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya rekapitulasi pencatatan kehadiran. (4) Biro Umum membayarkan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah hasil klarifikasi rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.

Pegawai yang menerima Tunjangan Kinerja dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dari penilaian kehadiran apabila: a. Pegawai tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah; b. Pegawai terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya; c. Pegawai tidak melakukan pencatatan kehadiran elektronis; dan/atau d. Pegawai tidak mengikuti upacara kemerdekaan 17 (tujuh belas) Agustus.

(1) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi: a. cuti sakit paling sedikit 3 (tiga) hari kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender; b. cuti tahunan; c. cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan anak kedua; d. cuti bersalin untuk gugur kandungan pertama dan gugur kandungan kedua; e. cuti alasan penting paling lama 7 (tujuh) hari kalender; atau f. pelatihan paling lama 3 (bulan). (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja selama menjalankan tugas kedinasan. (3) Pegawai yang tidak melakukan pencatatan kehadiran elektronis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja apabila dapat membuktikan kehadiran sesuai dengan jam yang tercantum dalam rekaman kamera pengawas. (4) Pegawai yang tidak mengikuti upacara kemerdekaan 17 Agustus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja apabila menghadiri upacara di instansi lain, yang dibuktikan

dengan surat undangan.

(1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan capaian kinerja Pegawai yang dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan oleh kepala unit kerja. (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar perhitungan bagi pemberian Tunjangan Kinerja pada 3 (tiga) bulan berikutnya. (3) Perhitungan penilaian capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(1) Kepala unit kerja bertanggung jawab atas proses penilaian kinerja Pegawai di unit kerjanya. (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Biro Umum paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah masa penilaian berakhir.

(1) Penilaian Kinerja Sekretaris Utama, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir, Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi, dan kepala unit kerja dilakukan oleh atasan langsung. (2) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan hasil penilaian kinerja kepada Sekretaris Utama. (3) Sekretaris Utama menyerahkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Biro Umum paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah masa penilaian berakhir.

Penilaian Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan: a. Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit (LHP/A); dan b. penjatuhan Hukuman Disiplin atau kode etik.

(1) Penilaian Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang dikeluarkan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. (2) Penilaian Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus).

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan pada Pegawai yang namanya tercantum dalam LHP/A. (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan selama 3 (tiga) bulan sejak LHP/A ditetapkan.

(1) Pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) didasarkan pada tingkat hukuman disiplin sebagai berikut: a. Hukuman Disiplin ringan, yaitu:

1. selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
2. selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
3. selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;

b. Hukuman Disiplin sedang, yaitu:

1. selama 4 (empat) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;
2. selama 5 (lima) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun; dan
3. selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. c. Hukuman Disiplin berat, diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja selama 7 (tujuh) bulan jika Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun. (2) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa penurunan atau pembebasan dari jabatan akan dibayarkan sesuai dengan jabatan baru. (3) Pegawai yang dijatuhi hukuman pelanggaran kode etik dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja selama 3 (tiga) bulan. (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak dilakukan evaluasi atas keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dan kode etik ditetapkan.

Dalam hal Pegawai dijatuhi lebih dari 1 (satu) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) pada saat yang bersamaan maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja komponen integritas sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(1) Inspektorat bertanggung jawab langsung atas proses penilaian dalam segi Integritas berdasarkan LHP/A dari aparat pengawasan intern pemerintah.

(2) Biro Umum bertanggung jawab langsung atas proses penilaian dalam segi Integritas berdasarkan hasil laporan dalam disiplin pegawai sesuai PERATURAN PEMERINTAH mengenai disiplin PNS. (3) Penanggung jawab proses penilaian dari segi Integritas memberikan laporan kepada Biro Umum paling lama 5 (lima) hari kerja di awal bulan berikutnya.

(1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar berupa pelatihan dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan tidak dikenakan potongan Tunjangan Kinerja. (2) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar berupa pelatihan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dikenakan potongan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh perseratus) jika tidak menyampaikan laporan tepat waktu. (3) Potongan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh perseratus) akan tetap dikenakan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai laporan diserahkan kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan.

(1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar berupa pendidikan tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja apabila menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu dalam masa tugas belajar. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh perseratus) jika tidak menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar berupa pendidikan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja

sebesar 30% (tiga puluh perseratus) apabila melakukan perpanjangan masa tugas belajar. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) apabila tidak menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu dalam masa perpanjangan tugas belajar.

(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dalam bidang keuangan setiap tanggal 15 (lima belas). (2) Apabila tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hari libur, pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan tanggal berikutnya yang bukan hari libur.

Setiap Pegawai yang saat berlakunya Peraturan Kepala ini masih menjalani hukuman disiplin dan/atau menjalani cuti, Tunjangan Kinerja dibayarkan sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 18 Tahun 2013

tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2016

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA