Peraturan Badan Nomor 16-15-pbi-2014 Tahun 2014 tentang KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Uang Kertas Asing (banknotes) yang selanjutnya disingkat UKA adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar INDONESIA yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (legal tender).
2. Cek Pelawat (traveller’s cheque) adalah cek perjalanan dalam valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
3. Perseroan Terbatas adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenaiPerseroan Terbatas.
4. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing yang selanjutnya disingkat KUPVA adalah kegiatan jual dan beli UKA, dan pembelian Cek Pelawat.
5. Penyelenggara KUPVA Bukan Bank adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas bukan Bank yang melakukan KUPVA (money changer).
6. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
7. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.
8. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

(1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank meliputi: a. kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanismejual dan beli UKA; dan b. pembelian Cek Pelawat. (2) Transaksijual dan beli UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut: a. penyerahan UKA wajib dilakukan secara fisik; dan b. penyerahan Rupiah dilakukan secara fisik atau melalui transfer intrabank atau antarbanksepanjang berasal dari atau ditujukan kepada rekening Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menerapkan ketentuan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Penyelenggara KUPVABukan Bank wajib melakukan pencatatan transaksi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. (5) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menyimpan dokumen dan warkat yang berhubungan dengan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang: a. bertindak sebagai agen penjual Cek Pelawat; b. melakukan kegiatan margin trading, spot, forward, swap, dan transaksi derivatif lainnya baik untuk kepentingan Nasabah maupun kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; c. melakukan transaksi jual dan beli UKA serta pembelian Cek Pelawat dengan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak memiliki izin dari Bank INDONESIA; d. melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana atau kegiatan usaha pengiriman uang; dan e. melakukan kegiatan usaha lainnya di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(1) Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Penyelenggara KUPVA Bukan Bankdilarang: a. menjadi pemilik penyelenggara KUPVA tidak berizin; b. melakukan kerja sama dengan penyelenggara KUPVA tidak berizin; dan c. melakukan kegiatan usaha melalui penyelenggara KUPVA tidak berizin. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang sahamPenyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang: a. melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagai sarana; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id

b. melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dengan atas nama pribadi.

Dalam melakukan kegiatannya, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank MENETAPKAN kurs jual dan beli UKA, dan kurs beli Cek Pelawat sesuai dengan mekanisme pasar.

(1) Badan usaha bukan Bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulumemperoleh izin dari Bank INDONESIA. (2) Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dari badan usaha bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank INDONESIA. (3) Untuk memperoleh izin dari Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha bukan Bankharusmemenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh:

1. warga negara INDONESIA;dan/atau
2. badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara INDONESIA; b. mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian Cek Pelawat; c. memenuhi jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA; dan d. modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (money laundering). (4) Permohonanizin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Direksi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam menerbitkan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, Bank INDONESIA melakukan: a. penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); b. pemeriksaan lokasi tempat usaha pemohon izin; dan c. penyuluhan ketentuan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham pemohon izin. (2) Pemeriksaan lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah pemohon izin memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (3) Penyuluhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah lokasi tempat usaha dinyatakan layak oleh Bank INDONESIA berdasarkan pemeriksaan lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (4) Penyuluhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga dilakukan dalam rangka pemberian persetujuan atas perubahan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan lokasi tempat usaha dan penyuluhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham pemohon izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harusmengikuti penyuluhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c. (2) Dalam hal Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham pemohon izin tidak menghadiri penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA maka pemohon izin dinyatakan membatalkan permohonannya.

Bank INDONESIA berwenang MENETAPKAN kebijakan pembatasan perizinan sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah diperoleh dari Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilarang dialihkan kepada pihak lain atau digunakan oleh pihak lain. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah memperoleh izin dari Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberian izin. (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank belum melaksanakan kegiatan usaha maka izin yang telah diberikan oleh Bank INDONESIA menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

Direksi dan Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong; c. tidak memiliki kredit bermasalahsesuai data dalam sistem informasi kredit; d. tidaksedang dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan keuangan dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; e. tidaksedang dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; www.djpp.kemenkumham.go.id

f. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari suatu Perseroan Terbatas dengan kegiatan usaha KUPVA yang dicabut izin usahanya oleh Bank INDONESIA karena pelanggaran dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; g. telahmengikuti penyuluhan ketentuan terkait dengan KUPVA yang diadakan oleh Bank INDONESIA; dan h. memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank dan perundang- undangan lain yang berlaku.

Pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA; b. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong; c. tidak memiliki kredit bermasalah sesuai data dalam sistem informasi kredit; d. tidaksedang dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan keuangan dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; e. tidaksedang dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; f. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari suatu Perseroan Terbatas dengan kegiatan usaha KUPVA yang dicabut izin usahanya oleh Bank INDONESIA karena pelanggaran dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; g. telahmengikuti penyuluhan ketentuan terkait dengan KUPVA yang diadakan oleh Bank INDONESIA; dan h. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam hal Penyelenggara KUPVA Bukan Bank akan melakukan perubahan terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham maka calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank INDONESIA. (2) Calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13dan Pasal 14. (3) Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank INDONESIA disertai dengan dokumen pendukung. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib melakukan penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang terlibat tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana di bidang perbankan dan keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (2) Pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, dalam hal pemegang saham terlibat tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana di bidang perbankan dan keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (3) Penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga)bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memasang: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. logo Penyelenggara KUPVA berizin yang dikeluarkan oleh Bank INDONESIA; b. sertifikat izin usaha yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA; dan c. tulisan “Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Berizin” (“Authorized Money Changer”), dan nama Perseroan Terbatas Penyelenggara KUPVA,di tempat yang mudah terlihat pada lokasi usaha. (2) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menggunakan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam setiap bentuk dokumen, korespondensi, maupun bentuk lainnya. (3) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat menggunakan nama dagang dengan ketentuan sebagai berikut: a. hanya memiliki 1 (satu) nama dagang; dan b. nama dagang mencerminkan nama Perseroan Terbatas dari Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

(1) Pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank INDONESIA. (2) Pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan permodalan, kelayakan lokasi, dan kesiapan pembukaan kantor cabangserta pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan, serta prosedur pemberian persetujuan diatur dengan Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Pembukaan gerai (counter) di luar kantor Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank INDONESIA untuk memperoleh penegasan. (2) Pembukaan gerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu dan tujuan tertentu. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, jangka waktu, dan tujuanpembukaan gerai oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemindahan alamat kantor Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank INDONESIA. (2) Pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kelayakan lokasi dan kesiapan pemindahan alamat kantor. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan, persyaratan kelayakan lokasi, dan kesiapan pemindahan alamat kantor diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Perubahan nama dan modal Perseroan Terbatas Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib dilaporkan kepada Bank INDONESIA setelah perubahan tersebut memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan perubahan nama dan modalPenyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabangPenyelenggara KUPVA Bukan Bankdapat dilakukan atas: a. permintaan Bank INDONESIA; atau b. permintaan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, berdasarkanalasan tertentu. (2) Penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bwajib terlebih dahulu memperoleh persetujuanBank INDONESIA. (3) Untuk memperolehpersetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank menyampaikan permohonan yang disertai dengan alasan penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang dan dilengkapi paling kurang dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. fotokopi risalah Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau keputusan Direksi mengenai penutupan kantor cabang; b. pernyataan dari pemegang saham bahwa Penyelenggara KUPVA Bukan Bank telah menyelesaikan seluruh kewajiban dan akan bertanggung jawab terhadap tuntutan di kemudian hari; c. logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang dikeluarkan oleh Bank INDONESIA; dan d. sertifikat izin usaha Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan persetujuan pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. (4) Atas penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka izin usaha Penyelenggara KUPVA Bukan Bank atau persetujuan pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bankdicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank INDONESIA yang meliputi: a. laporan berkala; dan b. laporan insidental. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secaraonline melalui sistem aplikasi pelaporan Bank INDONESIA. (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Bank INDONESIA secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi. (5) Dalam hal terdapat gangguan terhadap sistem aplikasi pelaporan atau terdapat alasan tertentu yang menyebabkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)tidak dapat disampaikan secara online, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank INDONESIA secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu dan tata cara penyampaian laporan diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Bank INDONESIA melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. (2) Pengawasan oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengawasan langsung; dan b. pengawasan tidak langsung. (3) Dalam melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara KUPVABukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA berwenang memberikan surat pembinaandan mengenakan sanksi. (4) Penyelenggara KUPVA Bukan Bankwajib menindaklanjuti surat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Dalam melaksanakanpengawasan langsung terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, Bank INDONESIA dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank INDONESIA untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. (2) Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank INDONESIA untuk melakukanpemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan; dan b. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Bank INDONESIA.

Dalam rangka memastikan pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA ini, BankIndonesia berwenang meminta informasi kepada otoritas atau instansi yang terkait.

(1) Pihak-pihak yang selama ini telah melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin Bank INDONESIA, wajib mengajukan izin sebagai www.djpp.kemenkumham.go.id

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dengan mengacu pada Peraturan Bank INDONESIA ini. (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2015. (3) Dalam hal Bank INDONESIA mengetahui adanya Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak memiliki izin dari Bank INDONESIA, Bank INDONESIA dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk: a. mencabut izin usaha;dan/atau b. menghentikan kegiatan usaha.

(1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melanggar ketentuan dalamPasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1),Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23,dan/atau Pasal 24 ayat (4)dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. denda; c. pembatalan izin; d. penghentian kegiatan usaha; dan/atau e. pencabutan izin. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Surat Edaran Bank INDONESIA.

(1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenakan sanksi berupa pencabutan izin. (2) Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang sahamPenyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dikenakan sanksi berupa larangan untuk menjadi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pedagang Valuta Asing Bukan Bank yang telah memperoleh izinberdasarkan Peraturan Bank INDONESIA Nomor 12/22/PBI/2010 tentangPedagang Valuta Asing, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. izin sebagai Pedagang Valuta Asing Bukan Bank tetap berlaku dan dinyatakan sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; dan b. tetap dapat melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Banksesuai Peraturan Bank INDONESIA ini. (2) Pedagang Valuta Asing Bukan Bank yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara Transfer Dana sebelum berlakunya Peraturan Bank INDONESIA ini, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. memisahkan kegiatan sebagai Penyelenggara KUPVABukan Bank dengan kegiatan sebagai penyelenggara Transfer Dana; atau b. menghentikan kegiatan sebagai penyelenggara Transfer Dana atau kegiatansebagai Penyelenggara KUPVABukan Bank. (3) Pemisahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan membentuk badan usaha baru untuk melakukan kegiatan sebagai penyelenggara Transfer Dana. (4) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank INDONESIA ini. (5) Pemisahan atau penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling lambat tanggal 1 Januari 2015. (6) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak melakukan pemisahan atau penghentian salah satu kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka izin sebagai penyelenggara Transfer Dana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturanpelaksanaan dari Peraturan Bank INDONESIA ini diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku maka : a. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 12/22/PBI/2010 tentang Pedagang Valuta Asing(Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5177) sepanjang mengatur mengenai Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. b. Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank INDONESIA Nomor 12/22/PBI/2010 tentang Pedagang Valuta Asing (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5177), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA ini.

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2014 GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan diJakarta pada tanggal 11 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id