Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,

BAB 1 — INSTANSI VERTIKAL

Pasal 1

Instansi Vertikal adalah pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Agama di daerah.

Pasal 2

Instansi Vertikal Departemen Agama terdiri dari:

  • Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi;
  • Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Pembentukan dan pengembangan struktur organisasi Instansi Vertikal Departemen Agama dilakukan dengan memperhatikan hasil analisis organisasi dan beban kerja berdasarkan kriteria sebagai berikut:

  • prinsip-prinsip organisasi;
  • karakteristik hubungan dan/atau pelayanan pemerintah terhadap suatu agama;
  • jumlah penduduk dan pemeluk agama;
  • luas wilayah dan kondisi geografis;
  • peraturan perundang-undangan yang mendukung;
  • jumlah lembaga keagamaan yang dibina;
  • keberadaan dan jumlah jabatan fungsional.

BAB II…

PRESIDEN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

BAB 2 — KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI

Pasal 4

Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi adalah Instansi Vertikal Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

Pasal 5

Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi menyelenggarakan fungsi:

  • perumusan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan pelayanan kehidupan beragama kepada masyarakat di Propinsi;
  • pembinaan, pelayanan, dan bimbingan di bidang kehidupan beragama kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
  • perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
  • pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program;
  • pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen di Propinsi.

Pasal 7…

PRESIDEN

Pasal 7

Pada setiap Propinsi dibentuk Kantor Wilayah Departemen Agama.

Pasal 8

Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari 3 (tiga) tipologi yaitu tipologi I, II, dan III dan didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Tipologi I terdiri dari:

  • 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Subbagian;
  • 5 (lima) Bidang dan masing-masing Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi;
  • Pembimbing sebanyak-banyaknya 4 (empat).

(2) Tipologi II terdiri dari:

  • 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian;
  • 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi;
  • Pembimbing sebanyak-banyaknya 3 (tiga).

(3) Tipologi III terdiri dari:

  • 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian;
  • 3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi;
  • Pembimbing sebanyak-banyaknya 3 (tiga).

PRESIDEN

Bagian…

Bagian Ketiga Eselonisasi

Pasal 10

(1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi adalah

Jabatan Struktural Eselon IIa.

(2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon

IIIa.

(3) Pembimbing adalah Jabatan setingkat Eselon IIIb.

(4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural

Eselon IVa.

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

BAB 3 — KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN/KOTA

Pasal 11

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota adalah Instansi Vertikal Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.

Pasal 12

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota, berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

  • perumusan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan pelayanan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten/Kota;

PRESIDEN

  • pembinaan…

  • pembinaan, pelayanan, dan bimbingan di bidang kehidupan beragama kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  • pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;

  • pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;

  • pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program;

  • pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen di Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Pada setiap Kabupaten/Kota dibentuk Kantor Departemen Agama.

Pasal 15

Pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari 3 (tiga) tipologi yaitu tipologi I, II, dan III dan didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 16

(1) Tipologi I terdiri dari:

  • 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
  • Sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi;
  • Penyelenggara sebanyak-banyaknya 4 (empat).

(2) Tipologi II terdiri dari:

  • 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
  • Sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi;
  • Penyelenggara sebanyak-banyaknya 3 (tiga).

PRESIDEN

(3) Tipologi...

(3) Tipologi III terdiri dari:

  • 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
  • Sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi;
  • Penyelenggara sebanyak-banyaknya 2 (dua).

Bagian Ketiga Eselonisasi

Pasal 17

(1) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota adalah Jabatan

Struktural Eselon IIIa.

(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon

IVa.

(3) Penyelenggara adalah jabatan setingkat Eselon IVb.

TATA KERJA

BAB 4 — KETENTUAN LAIN-LAI

Pasal 18

Setiap Pimpinan Instansi Vertikal Departemen Agama dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi vertikal lainnya serta satuan organisasi di lingkungan Departemen Agama.

Pasal 19

Setiap Pimpinan Instansi Vertikal Departemen Agama wajib melaksanakan pengawasan melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berjenjang.

BAB 5 — KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Penentuan kriteria tipologi dan pengaturan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja, lokasi, dan wilayah Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

PRESIDEN

Pasal 21…

Pasal 21

Pada Instansi Vertikal Departemen Agama dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu.

BAB 6 — KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Penyesuaian terhadap Keputusan Presiden ini dilaksanakan

selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

(2) Jabatan Pembimbing pada Kantor Wilayah Departemen Agama dan

Penyelenggara pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota dialihkan menjadi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota ditetapkan.

BAB 7 — KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, segala peraturan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini, dinyatakan tidak berlaku.

PRESIDEN

Pasal 24…

Pasal 24

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2002

INDONESIA,

ttd.

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama, serta untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Pemerintah terhadap pembinaan kehidupan beragama di daerah agar dapat berjalan lancar, berhasil guna, dan berdaya guna, dipandang perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
  6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;

Referensi Silang (7)
UU 22/1999 — PEMERINTAHAN DAERAH
UU 25/1999 — PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
PP 25/2000 — Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000...
KEPPRES 102/2001 — KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN...
KEPPRES 45/2002 — PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001
KEPPRES 109/2001 — UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN
KEPPRES 47/2002 — PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001