SEKRETARIAT NEGARA

(1) Sekretariat Negara adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(2) Sekretariat Negara dipimpin oleh Sekretaris Negara.

Sekretariat Negara mempunyai tugas memberi dukungan staf dan pelayanan adminis kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara, di bidang pemberdayaan sumber daya, dukungan kebijakan, hubungan lembaga negara dan administrasi di lingkungan Sekretariat Negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi :

• perencanaan, pengaturan, dan pengendalian pemanfaatan aset negara yang berada di bawah penguasaan dan atau pengawasan Sekretariat Negara;
• penyelenggaraan urusan organisasi dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Negara;
• penyelenggaraan urusan perencanaan, pengambangan dan peningkatan kemampuan akademik pegawai di lingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Presiden, Sekretariat Militer Presiden;
• penyelenggaraan koordinasi perencanaan program kerja di lingkungan Sekretariat Negara;
• penerbitan peraturan perundang-undangan dan penanganan administrasi

PRESIDEN

hukum dalam kerangka penlayanan administrasi kepada Presiden selaku Kepala Negara;

• penyiapan bahan-bahan yang diperlukan bagi penyusunan naskah kepresidenan serta penyelenggaraan dukungan informatika;
• penyelenggaraan urusan penerjemahan naskah bagi Presiden dan penerjemahan dokumen Sekretariat Negara;
• penyelenggaraan kajian masalah dalam negeri;
• penyelenggaraan kajian masalah internasional;
• penyelenggaraan hubungan dengan lembaga tertinggi/tinggi negara dan organisasi kemasyarakatan, serta pengkajian organisasi politik;
• penyelenggaraan koordinasi urusan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Presiden dan Sekretariat Militer Presiden serta lembaga-lembaga non struktural pemerintah yang ditetapkan Presiden, yang anggarannya dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara;
• penyelenggaraan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Negara;
• penyelenggaraan administrasi bangunan dan kendaraan di lingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Sekretariat Militer Presiden;
• penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi pegawai Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Presiden, Sekretariat Militer Presiden serta Sekretariat Wakil Presiden;
• penyelenggaraan urusan keamanan dalam di lingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Sekretariat Militer Presiden;
• penyelenggaraan urusan kerjasama teknik luar negeri;
• pengembangan akuntabilitas kenerja di lingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Presiden dan Sekretariat Militer Presiden.

ORGANISASI

(1) Sekretariat Negara terdiri dari :

• Deputi Bidang Pemberdayaan Sumber Daya;
• Deputi Bidang Dukungan Kebijakan;
• Deputi Bidang Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Masyarakat;
• Deputi Bidang Administrasi
• Staf Ahli.

(2) Dalam melaksanakan tugas tertentu yang belum tertampung dalam unit

sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, Sekretariat Negara dapat membentuk Pusat.

Deputi Bidang Pemberdayaan Sumber Daya mempunyai tugas membantu Sekretaris Negara dalam perencanaan program, pemberdayaan aset negara yang berada dalam penguasaan dan atau pengawasan Sekretariat Negara, dan penyelenggaraan urusan organisasi, dan kepegawaian serta urusan perencanaan dan pengembangan sumber daya.

PRESIDEN

Deputi Bidang Dukunga Kebijakan mempunyai tugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan naskah kepresidenan, administrasi hukum, dukungan informatikan, serta kajian masalah-masalah dalam negeri dan internasional.

Deputi Bidang Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Masyarkat mempunyai tugas membantu Sekretariat Negara dalam menyelenggarakan hubungan dengan lembaga tertinggi/tinggi negara, dan oraganisasi kemasyarakatan, serta kajian organisasi politik.

Deputi Bidang administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan kegiatan dan pengendalian di bidang administrasi keuangan, administrasi umum dan urusan kerjasama teknik luar negeri, serta ketatausahaan.

Staf Ahli mempunyai tugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan pengkajian, dan penyampaian hasil pemikiran, serta saran dalam bidang tertentu berdasarkan keahliannya, baik atas permintaan Sekretaris Negara maupun atas prakarsa sendiri.

(1) Deputi terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Biro.

(2) Staf Ahli sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(3) Pusat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang.

(4) Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian.

(5) Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian.

(6) Di lingkungan Sekretariat Negara dapat diangkat pejabat fungsional sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretaris Negara dapat membentuk Kelompok-kelompok Kerja.

TATA KERJA

Deputi, Staf Ahli, dan Kepala Pusat di lingkungan Sekratariat Negara, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Negara.

PRESIDEN

Dalam melaksanakan tugas, Deputi, Staf Ahli, Kepala Pusat dan Kepala Biro serta pejabat lainnya, saling menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Sekretariat Negara maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Negara bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan tugas, Staf Sekretariat Negara mengadakan hubungan dengan lembaga atau instansi kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

(1) Deputi adalah jabatan eselon Ia.

(2) Staf Ahli adalah jabatan eselon I b.

(3) Kepala Pusat dan Kepala Biro adalah jabatan eselon II a.

(4) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan eselon III a.

(5) Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IV a.

(1) Sekretaris Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Deputi dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul

Sekretaris Negara.

(3) Kepala Pusat, Kepala Biro, Kepala Bidang, Kepala Bagian, dan Kepala

Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Negara.

(4) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Negara

sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku.

PRESIDEN

Hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lain bagi Sekretaris Negara diberikan setingkat dengan jabatan Menteri Negara.

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Negara dibebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada saat mulai diberlakukannya Keputusan Presiden ini seluruh ketentuan yang telah dikeluarkan dan jabatan yang telah ada beserta pejabat yang memangku jabatan tersebut, tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya masing-masing sampai dengan dikeluarkannya ketetapan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Negara ditetapkan oleh Sekretaris Negara setelah terlebih dahublu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparattur negara.

Dengan diberlakukannya Keputusan Presiden ini maka ketentuan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tataa kerja Sekretariat Negara yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2000 tentang Sekretariat Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2000

INDONESIA

ttd.