PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 2000 TENTANG

SEKRETARIAT NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan dukungan staf dan pelayanan

administrasi kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam

menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan Negara sehingga dalam

pelaksanaan tugasnya dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil

guna, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun

2000 tentang Sekretariat Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 2000 tentang Sekretariat Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 117 TAHUN 2000

TENTANG SEKRETARIAT NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun

2000 tentang Sekretariat Negara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

(1) Sekretariat Negara terdiri dari :

• Deputi Bidang Pemberdayaan Sumber Daya;

• Deputi Bidang Dukungan Kebijakan;

• Deputi Bidang Hubungan Lembaga Negara dan

Lembaga Masyarakat;

• Deputi Bidang Administrasi;

• Staf Ahli Bidang Persatuan dan Kesatuan Bangsa;

• Staf Ahli Bidang Perekonomian;

• Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat;

• Staf Ahli Bidang Pendidikan;

• Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

(2) Sekretariat Negara dapat membentuk Pusat, yang

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat

Negara, di lingkungan Deputi Bidang Administrasi

dibentuk Unit Kesehatan dan Unit Keamanan Dalam yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Biro Umum."

1. Ketentuan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

Staf Ahli mempunyai tugas membantu Sekretaris Negara dalam

melaksanakan pengkajian, penelaahan, dan pemikiran serta saran

dalam bidang tertentu baik atas permintaan Sekretaris Negara

maupun atas prakarsa sendiri."

1. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambahkan 5 (lima) Pasal baru,

yaitu Pasal 9 A, Pasal 9 B, Pasal 9 C, Pasal 9 D, dan Pasal 9 E

yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9 A

Staf Ahli Bidang Persatuan dan Kesatuan Bangsa mempunyai

tugas melaksanakan pengkajian, penelaahan, dan pemikiran serta

saran dalam bidang persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 9 B

Staf Ahli Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan

pengkajian, penelaahan, dan pemikiran serta saran dalam bidang

perekonomian.

Pasal 9 C …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9 C

Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas

melaksanakan pengkajian, penelaahan, dan pemikiran serta saran

dalam bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 9 D

Staf Ahli Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan

pengkajian, penelaahan, dan pemikiran serta saran dalam bidang

pendidikan.

Pasal 9 E

Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai

tugas melaksanakan pengkajian, penelaahan, dan pemikiran serta

saran dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi."

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17 …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

"Pasal 17

(1) Deputi adalah jabatan eselon Ia.

(2) Staf Ahli adalah jabatan eselon Ib.

(3) Kepala Pusat dan Kepala Biro adalah jabatan eselon IIa.

(4) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan eselon

IIIa.

(5) Kepala Unit adalah jabatan setinggi-tingginya eselon IIIa.

(6) Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IVa."

1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

(1) Sekretaris Negara diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden.

(2) Deputi dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden atas usul Sekretaris Negara.

(3) Kepala Pusat, Kepala Biro, Kepala Bidang, Kepala Bagian,

Kepala Unit, dan Kepala Subbagian diangkat dan

diberhentikan oleh Sekretaris Negara.

(4) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh

Sekretaris Negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku."

Pasal II …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 April 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II ttd Edy Sudibyo