Semua Peraturan (45,430)
PENYERAHAN URUSAN PENILIKAN PILEM KEPADA KEMENTRIAN PENDIDIKAN,
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 3 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA NR 4
PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA
PENETAPAN GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
PERGURUAN TINGGI
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN
PENGHAPUSAN "CENTRALE VERKOOPORGANISTIE VAN
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN
PEMBEBASAN CUKAI GUNA PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK ATAU KONSULER DARI
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1950 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH
PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NR 32 TAHUN 1950 TENTANG
KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGELUARAN UANG KERTAS
PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG HAK
PENINGKATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
TIM KOORDINASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA
PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NR 22 TAHUN 1950
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
PERLINDUNGAN NELAYAN
PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN ORDONANSI PAJAK
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG "BURSA" (LEMBARAN NEGARA NR 79
PENETAPAN HARi PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
PENUNJUKAN JAWATAN REGI GARAM SEBGAI PERUSAHAAN I.B.W.
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
PENGGANTIAN PAJAK BUMI DENGAN PAJAK PERALIHAN 1944
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
PERUBAHAN BERSELANG DARI JUMLAH OPSENTEN
MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM
PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PENCABUTAN SURAT EDARAN PRESIDIUM KABINET AMPERA
PENGHAPUSAN BADAN HUKUM "ALGEMEENE VOLKSCREDIETBANK"
PEMBAHARUAN BEA-BEA SPESIFIK DAN PENGGANTIANNYA DENGAN BEA-BEA AD
PENGESAHAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI BUNGKU, KEJAKSAAN NEGERI
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TAMBAHAN POKOK BEA (OPSENTEN)