PENCABUTAN SURAT EDARAN PRESIDIUM KABINET AMPERA

PRE SI DEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN SURAT EDARAN PRESIDIUM KABINET AMPERA

NOMOR SE-06/PRES.KAB/6/1967, TANGGAL 28 JUNI 1967

DENGAN RAHMAT .TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/ 1967, tanggal 28 Juni 1967 yang pada pokoknya mengganti penggunaan istilah "Tionghoa/ Tiongkok" dengan istilah "Tjina", telah menimbulkan dampak psikososial- d.iskriminatlf dalam relasi sosal yang d.ialami warga bangsa Indonesia yang berasal dari keturunan Tionghoa;

• bahwa pandangan dan perlakuan d.iskriminatif terhadap seseorang, kelompok, komunitas dan atau ras tertentu pada dasarnya melanggar nilai, prinsip, perlindungan hak asasi manusia, karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
• bahwa sehubungan dengan pulihnya hubungan baik dan semakin eratnya hubungan bilateral dengan Tiongkok maka dipandang perlu untuk memulihkan sebutan yang tepat bagi Negara People's Republic of China dengan sebutan Negara Republik Rakyat Tiongkok; L
• bahwa ... www.bphn.go.id

PRE SID EN

REPUBLIK INOONESIA

2

• bahwa ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194~ ditetapkan, para perumus Undang-Undang Dasar tidak menggunakan sebutan Cina melainkan menggunakan frasa peranakan Tionghoa bagi orang-orang bangsa lain yang dapat menjadi warga negara apabila kedudukan dan tempat tinggalnya di Indonesia, mengakui Indonesia se bagai tanah aimya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana tersurat dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE- 06 / Pres.Kab / 6/1967, tanggal 28 Juni 1967;

Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 280 ayat (1), dan Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); L
3. Undang-Undang ... www.bphn.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

3

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 86, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/ 6/ 1967, tanggal 28 Jtini 1967.

KEDUA Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dan atau komunitas Tjina/China/ Cina diubah menjadi orang dan atau komunitas Tionghoa, dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok.

KETIGA: ...

www.bphn.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

4

KETIGA Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ·.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

www.bphn.go.id