TATA CARA PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Diskriminasi Ras dan Etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

2. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan.

3. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.

4. Upaya adalah usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh setiap orang, pemerintah, pemerintah daerah, dan penyelenggara negara untuk mencegah, mengatasi, dan menghilangkan praktik diskriminasi ras dan etnis.

5. Tindakan diskriminasi ras dan etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

6. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Komnas HAM, adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang– Undang.

7. Pengawasan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidentil dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi.

2. Rekomendasi adalah keputusan Komnas HAM berdasarkan penilaian atas dugaan diskriminasi ras dan etnis.

3. Laporan adalah pemberitahuan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh orang perseorangan atau sekelompok orang atau korporasi kepada Komnas HAM tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya diskriminasi ras dan etnis.

4. Pelapor adalah orang perseorangan atau sekelompok orang atau korporasi yang menyampaikan laporan kepada Komnas HAM yang memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang– undangan.

5. Terlapor adalah orang perseorangan, korporasi, penyelenggara negara, dan/atau lembaga non pemerintah yang dilaporkan melakukan diskriminasi ras dan etnis kepada Komnas HAM.

(1) Komnas HAM melakukan pengawasan terhadap segala

bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• melakukan pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis;

• mencari . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• mencari fakta dan melakukan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;
• memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis;
• melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan
• memberikan rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah dan pemerintah daerah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

Komnas HAM melakukan pengawasan berdasarkan prinsip:

• kejujuran;
• kebenaran;
• keadilan;
• keterbukaan;
• kemandirian;
• non-diskriminasi; dan
• profesionalitas.

(1) Pengawasan oleh Komnas HAM dapat dilaksanakan

berdasarkan laporan dan/atau atas prakarsa Komnas HAM.

(2) Pelaksanaan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Pelaksanaan pengawasan harus dilengkapi dengan

surat tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan Komnas HAM.

(3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan

memberitahu pihak terlapor.

(4) Dalam hal tertentu, pelaksanaan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan tanpa pemberitahuan.

(5) Dalam pelaksanaan pengawasan, Komnas HAM dapat

melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait.

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari

kerja, sejak tanggal penugasan.

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan

Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan

kewenangan Komnas HAM.

(2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Anggota

Komnas HAM.

(1) Pemantauan merupakan serangkaian tindakan untuk

mengetahui ada atau tidaknya kebijakan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis serta penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

(2) Untuk melaksanakan tindakan pemantauan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komnas HAM bertugas dan berwenang:

• mengamati . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• mengamati penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis;

• mencari data, informasi, dan fakta dengan mendatangi pelapor, terlapor, korban dan/atau saksi;

• memeriksa dokumen dan/atau bukti terkait yang diminta;

• mengidentifikasi dan menganalisis temuan pemantauan; dan

• membuat kesimpulan sementara hasil pemantauan.

(1) Pencarian fakta merupakan serangkaian tindakan guna

menemukan atau mencari data, informasi, dan fakta terhadap orang perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis.

(2) Untuk melaksanakan pencarian fakta sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Komnas HAM bertugas dan berwenang:

• meminta dan mendengar keterangan dari pelapor, terlapor, korban dan/atau saksi;

• meninjau dan memeriksa tempat kejadian, jika diperlukan;

• mengidentifikasi dan menganalisis temuan fakta;

• memeriksa dokumen dan/atau bukti terkait yang diminta; dan

• membuat kesimpulan sementara hasil temuan fakta.

Pasal 9 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Penilaian merupakan kesimpulan atau pendapat atas

hasil pemantauan dan/atau pencarian fakta terhadap dugaan ada atau tidaknya diskriminasi ras dan etnis.

(2) Untuk membuat penilaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Komnas HAM bertugas dan berwenang:

• menetapkan pendapat yang obyektif dan dilandasi oleh bukti yang cukup mengenai dugaan ada atau tidaknya diskriminasi ras dan etnis;
• membuat rekomendasi dalam hal ada dugaan terjadinya diskriminasi ras dan etnis; dan
• memberitahukan kepada pihak pelapor dan terlapor dalam hal tidak ditemukan dugaan terjadinya diskriminasi ras dan etnis.

(1) Dalam hal penilaian hasil pengawasan dinyatakan tidak

ditemukan dugaan terjadinya diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c maka Komnas HAM menghentikan pemantauan dan/atau pencarian fakta.

(2) Penghentian pemantauan dan/atau pencarian fakta

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pelapor dan terlapor.

(3) Penghentian pemantauan dan/atau pencarian fakta

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuka kembali dalam hal ditemukan bukti baru.

(1) Dalam hal Komnas HAM menetapkan pendapat

mengenai adanya dugaan diskriminasi ras dan etnis oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga swasta, maka Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada yang bersangkutan atau kepada pimpinan lembaga tersebut.

(2) Orang . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Orang perseorangan, kelompok masyarakat atau

lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.

(3) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak ditindaklanjuti, maka rekomendasi diteruskan kepada pemerintah atau pemerintah daerah untuk melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal Komnas HAM menetapkan pendapat

mengenai adanya dugaan diskriminasi ras dan etnis oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan, maka Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan lembaga pemerintahan tersebut.

(2) Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.

(3) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak ditindaklanjuti, maka rekomendasi tersebut diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai fungsi pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) wajib memberitahukan hasil tindak lanjut rekomendasi kepada Komnas HAM paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak rekomendasi diterima.

(2) Pemberitahuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Pemberitahuan hasil tindak lanjut rekomendasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Komnas HAM kepada pelapor.

Dalam hal rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM tidak ditindaklanjuti, Komnas HAM dapat mengumumkan hasil penilaian kepada publik.

Dalam hal penilaian hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM, memuat indikasi terjadinya tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Dikriminasi Ras dan Etnis, maka penilaian tersebut disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.

(1) Laporan harus dalam bentuk tertulis, dapat

disampaikan secara langsung atau tidak langsung dengan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memperoleh nomor pendaftaran dan bukti pendaftarannya diberikan kepada pelapor.

(3) Laporan yang sudah mendapat nomor pendaftaran

harus diproses paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima.

(4) Penerimaan laporan dilaksanakan oleh unit kerja yang

secara khusus menangani pelaporan diskriminasi ras dan etnis.

Pasal 17 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus

memuat:

• identitas pelapor, korban, dan terlapor;
• permasalahan diskriminasi yang dilaporkan; dan
• penyelesaian yang dimohonkan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya dilampiri:

• fotokopi identitas pelapor (KTP dan/atau keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang); dan
• dokumen pendukung.

Komnas HAM wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Dalam hal proses pengawasan terkait dengan anak maka Komnas HAM wajib memperhatikan prinsip-prinsip hak anak.

PENDANAAN

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komnas HAM.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2010

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2010

,

ttd.

www.djpp.depkumham.go.id