Pasal 12

(1) Dalam hal Komnas HAM menetapkan pendapat

mengenai adanya dugaan diskriminasi ras dan etnis oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan, maka Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan lembaga pemerintahan tersebut.

(2) Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.

(3) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak ditindaklanjuti, maka rekomendasi tersebut diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai fungsi pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.